Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.299
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Bestuur Biosfer: Jurnal Tadris Biologi Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Journal of Degraded and Mining Lands Management Arena Hukum Jurnal Al-Tadzkiyyah Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Ius Constituendum TAHKIM ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum jurnal hukum das sollen Jurnal Bedah Hukum LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Journal of Mechanical and Manufacture IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Constitution Journal Journal of Mathematical Pedagogy (JOMP) Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal Jurnal Pengabdian Siliwangi Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pintar Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA)
Gios Adhyaksa
Universtas Kuningan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Increasing Awareness of the Indonesian Archipelago Through the Implementation of Community Service in International Cooperation with Rajamangala University, Thailand: Meningkatkan Kesadaran Wawasan Nusantara Melalui Implementasi Pengabdian Masyarakat Kerjasama Internasional dengan Universitas Rajamangala Thailand Andini Khoirunnisa; Hidayat, Sarip; Bias Lintang Dialog; Ms. Sineenat Suasungnern; Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Dikha Anugrah; Haris Budiman; Yani Andriyani; Iman Jalaludin Rifa’i
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 01 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i01.11514

Abstract

Foreign culture entering Indonesia can have positive or negative impacts. Negative influences are mainly caused by the public's attitude towards foreign culture, which does not sort or filter it, which will unconsciously eliminate Indonesian identity. The purpose of this International Community Service is to strengthen the Nusantara insight and publicize it to the international world. The Implementation Method used consists of 3 (three) stages, namely the Audience, Implementation and Evaluation stages. The Results and Discussion that the Nusantara insight must be mastered, upheld and applied in everyday life. The conclusion is that the Nusantara Insight must be publicized to the international world through international community service or through collaboration in research so that it can be used as a basis for Indonesian citizens to have character and identity that is inherent in their society. Suggestions for the socialization of the Nusantara Insight need to be carried out systematically so that the younger generation from various countries in the world understands and comprehends Indonesia's position.
Criminal Responsibility for Child Abuse as a Perpetrator of a Criminal Act is Linked to Maqashid Syari'ah: Pertanggungjawaban Pidana Perundungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Maqashid Syari’ah Hidayat, Sarip; Akhmaddhian, Suwari; Adhyaksa, Gios; Gumilar , Doni Cakra
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 10 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2024.10.2.164-179

Abstract

Protection children are very important to fulfill to child face to face with law Good as perpetrator follow criminal, as a victim of an act criminal nor as witness follow criminal. Needed renewal law about protection child Because follow criminal bullying often occurs in the environment kids, fine as perpetrator as well as victims. Constitution Number 35 of 2014, which is change from Constitution Number 23 of 2002 concerning Child protection . Method used in Study This can categorized as as study juridical-normative. Study juridical normative referring to the regulations legislation, decisions courts, and practice law in Society results study accountability criminal for child must see to the age limit child Because in Constitution Number 11 of 2012 concerning System Justice Child Crime. only arrange child the from 12 years old until with 18 years, correlation principle protection with Maqasid Sharia is form harmony between law positive with draft law Islam namely, guarding religion, guarding soul, guard resourceful, guarded offspring and care treasure. Very deep enforcement law Good nature preventive nor repressive for child as perpetrator follow criminal order not to happen repetition deed criminal.
Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Taufik, Lutfi Imam
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.6499

Abstract

Tenaga honorer sering mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan mereka, terlihat dari kehidupan mereka yang jauh dari sejahtera meskipun memiliki kewajiban yang sama dengan Aparatur Sipil Negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer studi di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tenaga honorer sebagai pekerja telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tenaga honorer di Kabupaten Kuningan mendapatkan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi jaminan kesehatan, sementara perlindungan represif termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kesimpulan dari penelitian adalah pengaturan dan perlindungan tenaga honorer sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memiliki gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Pemerintah juga disarankan memberikan prioritas kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan demikian, diharapkan tenaga honorer dapat lebih sejahtera di masa depan.
Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat Andri, Muhammad; Budiman, Haris; Rafi'ie, Mohammad
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9204

Abstract

Tujuan penelitian dengan mengkomparasikan antara tiga sistem hukum yang berbeda dalam hal status anak angkat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dalam konteks pandangan Islam, pengangkatan anak tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan nasab antara ayah dan ibu kandungnya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadist. Dalam Islam, pengangkatan anak diakui hanya untuk memindahkan tanggung jawab nafkah, pendidikan, pemeliharaan, dan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan ketat aturan pengangkatan dalam Islam adalah untuk memastikan hak waris ahli waris jatuh ke tangan yang berhak. Di sisi lain, hukum perdata Indonesia, seperti KUHPerdata, tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, dan pengaturannya terdapat dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917. Anak angkat dalam hukum perdata memiliki hak mewarisi harta orang tua angkatnya, namun, hak ini tergantung pada proses hukum pengangkatan yang sah. Perspektif hukum adat menunjukkan variasi status dan kedudukan anak angkat, dengan beberapa masyarakat mengakui mereka sebagai ahli waris penuh, sementara yang lain membatasi hak waris. Simpulan proses pengangkatan anak dalam hukum adat sering melibatkan upacara resmi dan persetujuan kepala adat, menunjukkan kompleksitas dalam pandangan hukum tentang kedudukan anak angkat di masyarakat setempat.
Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Illegal di Kabupaten Kuningan Budiman, Haris
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.9583

Abstract

Saat ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai sumber, termasuk perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Namun demikian meski dengan kerangka hukum yang kuat, realitas di lapangan sering berbeda. Peredaran rokok ilegal adalah salah satu contoh nyata. Barang-barang ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan cukai, tetapi juga berdampak negatif pada industri rokok legal dan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menetapkan hukuman yang jelas untuk pelanggaran terkait cukai, namun tantangan dalam penegakan hukum masih terjadi, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Rumusan masalah dalam penelitian adalah, bagaimana pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok illegal dan cukai rokok menurut peraturan perundang-undangan, dan bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan.  Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan bersifat deskriptif analitis. Hasil pembahasan menunjukan bahwa pengaturan tentang kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal masih bertumpu pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif berupa mengadakan Penyuluhan Hukum, sosialisasi peraturan, sosialisasi bahaya rokok illegal dan sosialisasi Izin Timbun. Kewenangan refresif dilakukan dengan cara melakukan penangkapan dan Operasi Pasar. Oleh karena itu pemerintah hendaknya segera membuat pembaharuan hukum agar kepolisian memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penanganan peredaran rokok ilegal.
PROSES PEMBUATAN SHAFT M36 MENGGUNAKAN MESIN BUBUT DI PT. PADINA BARAYA JAYA Damara, Dali; Budiman, Haris
SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA) Vol 4 (2019): Inovasi Desa Menuju Era 4.0 : Merangsang Inovasi Desa Melalui Pemanfaatan Internet of
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shafts M36 made at PT. Padina Baraya Jaya is applied as a binder to the components in the backhoe hand construction equipment. Shafts M36 have a size of 36 482 mm in length, including (Æ25 x 100 mm), (Æ36 x 370 mm), and (Æ25 x 12 mm), in section Æ36 they are threaded with 4 mm screw depth. Shaft M36 is a threaded shaft that serves to bind one engine element to another to get a strong and easy machine construction in its installation and disassembly. The material used in makin Shaft M36 is SS41 steel material, with chemical composition namely (C) 0.14 - 0.22%, (Mn) 0.30 - 0.80%, (Si) ≤ 0.30, and with hardness 68 Hv. Machines used in making shafts M36 are C6132A lathe, 1000 mm working capacity, 350 mm swing. While the tools used are, the caliper, HSS lathe tool, chuck key, tool key / tool post, drill center. The process used is cutting material, face lathe, drill center lathe, standard lathe, and M36 screw lathe. The results of making shafts M36 are obtained by different sizes with working drawings, but still in the size of tolerance -0,1 and -0,2.
ANALISIS KERJA MESIN CANE UNIGRATOR DENGAN PENGGERAK STEAM TURBINE DI PT. PABRIK GULA RAJAWALI II JATITUJUH Wardhana, Detta; Dewi Jannati, Eidelweis; Budiman, Haris
SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA) Vol 4 (2019): Inovasi Desa Menuju Era 4.0 : Merangsang Inovasi Desa Melalui Pemanfaatan Internet of
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The grinding station is the initial stage of the sugar production activity, the main machine used at this station consists of a cane cutter, a unigrator, and a grinding unit. Before the sugar cane material is entered into the pruning process, the unigrator process is used, which functions as a sugar cane chopper material. The unigrator machine is driven by a steam turbine which is a mover that converts the potential energy of the steam into kinetic energy and is then converted into mechanical energy in the form of a turbine shaft rotation. The purpose of this study was to determine the magnitude of the power needs of the unigrator and to determine the power of the steam turbine driving the unigrator to be able to obtain maximum sugarcane enumeration in PT. Rajawali II Sugar Factory Jatitujuh. The results of the study that analyzed the unigrator machine requires power 69.39 kw / Th, to get the maximum sugarcane count the obtained prepration index value of 93.3%, the higher the prepration index value, the better the performance of the extraction so that the milking process is getting maximum. In the steam turbine produces 160,559 J / sec turbine internal power, the effective power of the turbine generates 1,129 J / sec for the effective power for normal rotation to move the unigrator not too low and its rpm is high.
PENGARUH BUKAAN SUDU PENGARAH TERHADAP AIR PADA TURBIN DI PLTA PARAKAN KONDANG Nurus Saparudin, Rifki; Dewi Jannati, Eidelweis; Budiman, Haris
SEMINAR TEKNOLOGI MAJALENGKA (STIMA) Vol 4 (2019): Inovasi Desa Menuju Era 4.0 : Merangsang Inovasi Desa Melalui Pemanfaatan Internet of
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem that often occurs in Hydroelectric Power Plant (HPP) is erratic water discharge in the reservoir so that variations in blade openings can be carried out in order to stabilize the flow of water entering the turbine. The occurrence of this problem will result in a decrease in turbine efficiency. Different causes - the difference is the variation of the guide blade opening also aims to stabilize the turbine rotation. variation of the guide blade opening and turbine shaft rotation as the independent variables namely ¾, ½, 1/3 and full openings, then for the rotation are 598, 560, 545 and 600 rpm. The efficiency produced at full openings is 93.35%, openings ¾ are 93.04%, openings ½ are 87.13% and openings 1/3 are 84.79%. So it can be concluded that the full openings have the highest efficiency.
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pencegahan Informasi Hoax di tengah Covid – 19) Yuhandra, Erga; Akhmaddhian, Suwari; Fathanudien, Anthon; Budiman, Haris
Jurnal Pintar Abdimas Vol 1 No 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2021
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development and advancement of Information Technology has led to changes in the activities of human life in various fields which have directly influenced the birth of new forms of legal action, the use and utilization of Information Technology must continue to be developed to maintain, maintain and strengthen national unity and integrity based on Legislation in the national interest, that the use of Information Technology plays an important role in trade and national economic growth to create public welfare. The purpose of this service focuses more on teenagers, both boys and girls, while other targets are the objectives of holding this counseling, namely the community in general. The approach method used in this Community Service is through the workshop approach method, lectures then at the end of the event a question and answer session is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the theme of extension, or the community can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Margasari Village, Luragung District, Kuningan Regency, West Java Province is to create a better legal awareness of the community so that every member of the community realizes and lives up to their rights and obligations as citizens and creates a legal culture in attitudes and behaviors that are aware, obedient, and obey the law and can understand good information in the use of gadgets and social media in the digital era as it is today.
The Implications of Law No. 11 2020 Concerning Job Creation on Regional Spatial Planning and Watershed Management Haris Budiman; Suwari Akhmaddhian; Erga Yuhandra
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3798

Abstract

In 2020, the government issued Law Number 11 of 2020 on Job Creation. This law has received numerous criticisms from the community, especially in the effort to realize self-sufficiency, security, and food sovereignty, as well as to protect agricultural land from the threat of land conversion. The government, on the other hand, claims that a job creation law, often known as omnibuslaw, can simplify and integrate fundamental permits from laws pertaining to location, environmental, and building permits. The problem under study was the implications of Law Number 20 of 2020 concerning Job Creation on spatial planning and watersheds management, employing a normative research method. The results highlight that the aforementioned law has reconstructed law number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, which uses digital maps in the determination of RDTR, the integration of spatial planning and zoning plans, as well as the creation of single map policy to overcome land intersection, influencing permits in the regions. In addition, law number 41 of 1999 concerning Forest Area Limits has also been reconstructed, governing the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which must be maintained at least 30 percent of the area of river basins. The 30% loss of the forest area may result in policy liberalization and the uncontrolled utilization of forest lands for industrial and commercial purposes. At the end, it will exacerbate tensions between spatial planning and watershed management, especially in preserving the adequacy of forest areas and forest cover in watersheds, which is critical to preventing erosion, landslides, and floods, as well as sustaining tree stands, litter, and undergrowth plant.
Co-Authors Afif Ilanul Huda Agus Pahrudin Agus Susanto Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ainur Rofiq Akbar, Satria Ammorti, Radika Andini Khoirunnisa Andriyani, Yani Apriyani, Pipin Arief Rahman Asep Kusnali Asiyah, Mina Rabiatul Asya, Agus Faisal Bachtiar, Beben Muhammad Baharudin Baharudin Beben Muhammad Bachtiar Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bias Lintang Dialog Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Cucun Cundaya Fitria Sari Damara, Dali Dela Agustin Dewi Haryanti Dewi Jannati, Eidelweis Dewi Lestari Dewi Setiawati Dhenia Sukmadianti Diding Rahmat Dikha Anugrah Elvany, Virgin Erga Yuhandra Faisal, Koko Ahmad Fathanudien, Anthon Fernanda, Adam Banyu Firdansyah, Muhammad Faldi Fitri Purnamasari Frisca Meilan Dwi Lestary Gita Silva Pramesti Gumilar , Doni Cakra Guntur Cahaya Kesuma Hani Hadiyanti Harjadi, Dikdik Hasibuan, Irwansyah Hisyam Alimuddin Huda, Afif Ilanul Iman Jalaludin Rifa'i Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Riva'i Iskandar Iskandar Jalaludin, Iman Komm Pechinthorn Kusumah, Fathan Arya Wijaya Laila Puspita, Laila Lam Thanh Danh LESTARI, DEVI PUTRI Listiyani Siti Romlah M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Maulani, Sri Mochammad Imron Awalludin Mohammad Rafie Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Andri Muhammad Andri Muhammad Romli dan Suprihatin Andes Ismayana Nidha Raihani Aulia Nopa Arisyana Novia Andini Nurmayanti, Andini Nurus Saparudin, Rifki Peny Hanifah Pina, Pina Puspitawati, Langen Rafi'ie, Mohammad Rafie, Mohammad Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Ramliki, Ramliki Riati Anggriani RIFA'I, IMAN Rifa'i, Iman Jalaludin Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rivan Maulana Rizki Wahyu Yunian Putra Roni Nursyamsu Rustika Rustika Saputri, Dina Sarip Hidayat Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Senda, Vika Nur Septiana, Agus Simanjorang, Ruben Siti Maimunah Sulendra, Dendi Ari Supartono, Toto Suwari Akhmaddhian Taufik, Lutfi Imam Teten Tendiyanto Teti Mardiani Thessalonica, Meivi Aldona Trimelawati, Reni Uswatun Hasanah Wardhana, Detta Wawan Setiawan Wina Puspasari Winayanti Nurohmahwati Yani Andriyani Yessy Velina Yudi Samantha, Yudi