Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.808
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bestuur Biosfer: Jurnal Tadris Biologi Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Al-Tadzkiyyah Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ius Constituendum TAHKIM ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Indonesian Journal of Criminal Law Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum jurnal hukum das sollen Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Bedah Hukum LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Journal of Mechanical and Manufacture IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Justicia Journal Journal of Mathematical Pedagogy (JOMP) Anjasmoro: Islamic Interdisciplinary Journal Jurnal Pengabdian Siliwangi Uniku Law Review Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Gios Adhyaksa
Universtas Kuningan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PERBANDINGAN KEBIJAKAN TATA RUANG ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA, DENMARK DAN SELANDIA BARU Budiman, Haris
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 2 (2020): OCTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.2398

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan kebijakan penataan ruang antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Belanda, Denmark dan Selandia Baru. Hal ini karena penataan ruang di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan pertanian, meningkatnya frekuensi dan cakupan bencana, lingkungan perumahan yang kumuh dan pencemaran lingkungan, sehingga cita-cita bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sulit terwujud. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dimana data diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dicomparasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah harus merekontruksi Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Kemudian pemerintah juga perlu membentuk lembaga yang bersifat tetap dan independen untuk mengkoordinasikan kebijakan tata ruang di tingkat pusat dan daerah, serta perlu diupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebijakan penataan ruang, untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan penataan ruang.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA : PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL Budiman, Haris; Dhenia Sukmadianti; Bias Lintang Dialog
Uniku Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): UNIKU LAW REVIEW
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/ulr.v1i1.6

Abstract

Abstract The increasing number of migrant workers from year to year to work abroad is an indicator of globalization or international integrity. Sending Indonesian workers to other countries, has not been accompanied by a strong and comprehensive placement and protection system that can answer the problems of prospective Indonesian workers abroad. Both during pre-placement, placement, and after placement. The weak system of protecting Indonesian workers abroad, the large amount of violence that occurs against migrant workers, especially violence that occurs against female migrant workers. The legal protection given to migrant workers according to international law is contained in the International on the Protection of Human Rights of All Migrant Workers And Members of Their Family. This convention contains a series of standards to deal with the treatment of the welfare and rights of all migrant workers and members of their families, as well as contains obligations and responsibilities of countries regarding countries of origin, transit and places of work that benefit from international labor migration. In this case the state has a very important role to uphold the protection of migrant workers, especially women migrant workers. The method used in this study is a normative juridical approach using primary data and secondary data as data collection tools. The conclusion of this writing is that even though Indonesia already has regulations at the national and international levels, violence that occurs against migrant workers, especially women, still occurs a lot. Suggestions for the government are to make laws and regulations at the regional level and open up more employment opportunities, especially for women. Keywords: International Law, International Conventions and Women Migrant Workers     Abstrak Meningkatnya jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun, untuk bekerja di luar negeri merupakan salah satu indikator dari globalisasi atau integritas internasional. Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri. Baik selama pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemah nya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, banyak nya kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran, khususnya kekerasan yang terjadi pada pekerja migran wanita. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh migran menurut Hukum Internasional tertuang dalam International on The Protection of Human Rights of All Migran Workers And Member of Their Family. Konvensi ini berisi serangkaian standar untuk menangani perlakuan terhadap kesejahteraan dan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, serta berisi kewajiban dan tanggungjawab negara terkait negara asal, transit dan tempat mereka bekerja yang memperoleh keuntungan dari adanya migrasi pekerja Internasional. Dalam hal ini negara sangat berperan penting untuk menegakkan perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai alat pengumpul data. Simpulan dari penulisan ini meskipun indonesia sudah memiliki peraturan di tingkat Nasional maupun Internasional tetapi, kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran khusus nya wanita masih banyak terjadi. Saran untuk pemerintah yaitu dengan membuav peraturan perundang undangan ditingkat daerah dan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk wanita. Kata Kunci : Hukum Internasional, Konvensi Internasional dan Pekerja Migran Wanita
PERAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL (IBS) DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER: TINJAUAN BIBLIOMETRIK 2019-2023 LESTARI, DEVI PUTRI; BAHARUDIN, BAHARUDIN; BUDIMAN, HARIS; ROMLAH, LISTIYANI SITI; PAHRUDIN, AGUS; KESUMA, GUNTUR CAHAYA
LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 4 No. 4 (2024)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/learning.v4i4.3622

Abstract

This study aims to identify and analyze research trends regarding the role of Islamic Boarding Schools (IBS) in character building, as well as to explore opportunities for further research development. Using bibliometric analysis, out of 155 articles found in the Mendeley reference database, Taylor & Francis, and Wiley, 5 articles met the strict selection criteria. The literature review process followed the PRISMA guidelines to ensure the quality of the results, and the data were analyzed with the help of VOSviewer 1.6.20 software. The findings of this study indicate that IBS plays a significant role with a unique and deeper approach compared to other educational institutions in shaping the character of students (santri), marked by the comprehensive integration of moral and religious values. The educational approach includes co-curricular, intra-curricular, extra-curricular activities, as well as the habituation of Islamic values. IBS contributes not only to religious education but also in shaping a generation that is religious, nationalistic, independent, and of high integrity. The challenges faced include adapting to technological developments, lack of family involvement, and the need for the revitalization of educational management. This study recommends strengthening the curriculum based on Islamic values, intensive training for teachers, increasing family involvement in the educational process, and revitalizing educational management to better accommodate the needs of santri in the digital era. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tren penelitian mengenai peran Islamic Boarding School (IBS) dalam pembentukan karakter, serta mengeksplorasi peluang untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Dengan menggunakan analisis bibliometrik, Dari 155 artikel yang ditemukan pada database Mendeley reference, Taylor & Francis, dan Wiley, 5 artikel berhasil memenuhi kriteria seleksi yang ketat. Proses tinjauan pustaka ini mengikuti pedoman PRISMA untuk memastikan kualitas hasil, dan data dianalisis menggunakan dengan bantuan perangkat lunak VOSviewer 1.6.20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IBS memiliki peran signifikan serta pendekatan yang khas dan lebih mendalam dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya dalam pembentukan karakter santri, yang ditandai dengan integrasi nilai-nilai moral dan religius secara menyeluruh. Pendekatan pendidikan yang dilakukan mencakup kegiatan ko-kurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler, serta habituasi nilai-nilai Islam. IBS berkontribusi tidak hanya dalam mengajarkan ilmu agama, tetapi juga dalam membentuk generasi yang religius, nasionalis, mandiri, dan berintegritas. Tantangan yang dihadapi meliputi adaptasi terhadap perkembangan teknologi, kurangnya keterlibatan keluarga, serta kebutuhan untuk revitalisasi manajemen pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam, pelatihan intensif bagi para guru, peningkatan keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan, serta revitalisasi manajemen pendidikan untuk lebih mengakomodasi kebutuhan santri di era digital.
Tourism Law Enforcement in Regional Spatial Planning and Licensing Perspectives Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari; Agustin, Dela; Bhandari, Rahul
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 01 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i01.740

Abstract

The development of tourism sector in Kuningan Regency is a reflection of the area's progress and development. Considering licensing and spatial planning perspectives, there was a need to investigate the development of tourism sector in Kuningan Regency. Therefore, this study aimed to analyze tourism licensing mechanisms and tourism law enforcement concerning spatial planning and licensing in Kuningan Regency. A socio-legal method was adopted based on studies of various disciplines, such as tourism, economics, and law. The primary and secondary data used were collected through interviews, observation, and literature study. The result showed that licensing mechanism for tourism development in Kuningan Regency was divided into two categories, namely licensing carried out at the Investment Agency and the One-Stop Integrated Service and the Gunung Ciremai National Park Office. This was because Kuningan Regency had an area included in the National Park zone, directly giving licensing process to the Ministry of Environment and Forestry. Preventive law enforcement efforts were carried out by law enforcement officers, including drafting legal opinions, holding meetings, and avoiding violations during licensing process. In conclusion, the policy and the implementation of law enforcement in licensing and spatial planning for tourism development in Kuningan Regency were carried out well by the regional government and law enforcement officers. However, a renewal of the Kuningan Regency Regional Regulation on a Detailed Spatial Planning as a basis for determining licenses was needed.
The Role of Village Government in Overcoming Environmental Pollution Caused by Tofu Factory Waste Andri, Muhammad; Rafie, Mohammad; Budiman, Haris; Huda, Afif Ilanul
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 01 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i01.744

Abstract

Environmental problems are inseparable from human activities, which often cause damage to nature and have far-reaching consequences for both human and animal life. This environmental damage is caused by business interests that prioritize profits over responsibility, ignoring the consequences of the production, which can pollute the surrounding environment. Therefore, this research aimed to use a socio-legal analysis and a statutory method by examining the evolution of a pungent odor and damage to the irrigation river ecosystem caused by waste from the tofu factory that operates without a business or environmental permit. The issues raised in the analysis included (1) What is the role of the village government in addressing environmental pollution caused by the tofu factory waste? (2) What efforts had the village government made regarding the environmental pollution from factory waste? In conducting the questions, the authors applied a normative juridical research method. The results showed that the village government played three primary roles in tackling the environmental pollution caused by the tofu factory waste, namely as a facilitator, a motivator, and a mediator. However, this responsibility was limited to a formal existence and guided by the provisions stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH) and Regional Regulation 11 of 2019 concerning PPLH in Nganjuk. Permits served as juridical instruments used by government to regulate activities within society. These instruments were mandatory for all, ensuring that businesses operated within the bounds of legality. By obtaining both a business and the environmental permit, enterprises showed compliance with the law.
Preventive Measure and Action towards Livestock disease: Law on Animal Husbandry and Animal Health Budiman, Haris; Yuhandra, Erga; Faisal, Koko Ahmad
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i01.758

Abstract

The research aims to examine the implementation of Law Number 18 of 2009: Animal Husbandry and Animal Health, the preventive measure, and its action. The urgency of the research is to raise people's awareness of the importance of livestock health and to effectively enforce existing regulation. Thus, the potential impact on human health and the livestock economy could be mitigated. Meanwhile, to collect data, analyse difficulties, and find solutions, the researchers employed empirical-juridical approaches such as surveys, interviews with relevant parties, and field observations in Kuningan Regency. The findings revealed that the Animal Husbandry and Animal Health Law explicitly regulates preventative and remedial measures for livestock diseases, highlighting the role of both national and local governments in advancing animal health. In addition, the government regulation on veterinary authorities’ states all of the topics, including preventive action, livestock traffic, infrastructure, and facilities. The execution of the so-called policies at the regional level reveals a multitude of interrelated barriers. The inability to implement policies can be attributed to a number of factors, including inconsistent regulations between regional and higher levels of legislation, a lack of qualified human resources, inadequate facilities and infrastructure, the effect of local customs and culture, and the quality of community education. To sum up, the investigation has improved our comprehension of the effectiveness of the laws. Yet, to improve the livestock’s health and wellbeing and minimise its disease transmission, it is advised to enhance compliance and best practices related to livestock management.
Enforcing the Law Against Animal Cruelty Perpetrators: The Animal Husbandry and Veterinary Health Act Setiawati, Dewi; Hidayat, Sarip; Akhmaddhian, Suwari; Budiman, Haris
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i02.774

Abstract

Violence extends beyond humans, with a troubling increase in cases of animal cruelty. The study aims to critically assess and analyse the enforcement of legal measures against animal cruelty perpetrators in accordance with Law No. 41 of 2014 on Animal Husbandry and Veterinary Health. The study employs a juridical-empirical approach, utilising a descriptive-analytical research design. The research reveals that individuals responsible for animal cruelty can be held accountable under Article 302 of the Indonesian Penal Code, Article 66A of Law No. 41 of 2014 on Animal Husbandry and Veterinary Health, and Government Regulation No. 95 of 2012 on Veterinary Health and Animal Welfare. However, the enforcement of these legal provisions remains suboptimal. It is primarily due to insufficient public awareness of animal welfare, resulting in underreporting of abuse cases, which in turn impedes the effectiveness of law enforcement agencies in addressing the issue. The conclusion reveals that the insufficient public awareness and legal consciousness regarding Law No. 41 of 2014 on Animal Husbandry and Veterinary Health, alongside the prohibition of animal cruelty, has allowed instances of abuse to occur without being reported or addressed, thereby exposing the inadequacy of current law enforcement. It is imperative to reconsider and strengthen the legal framework by imposing more severe criminal penalties on animal cruelty offenders. Moreover, establishing a specialised task force for animal welfare could provide a strategic breakthrough in combating these violations effectively.
Formulasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Konservasi untuk Penguatan Kabupaten Pariwisata Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 2 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i2.25161

Abstract

This study discusses the formulation of regional policies in the field of conservation-based spatial planning to strengthen tourism districts. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that influence spatial planning policies in areas that have agricultural and tourism contours. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are several factors that influence conservation and tourism-based spatial planning policies in the regions, including national policies, regional policies, community needs, and regional tourism potential. Based on the results of this analysis, the researcher recommends that tourism-based spatial planning policies in the regions should be prepared by considering these factors and involving various related parties, such as the government, community, and tourism actors. According to this article, a team or working group should be established with the express responsibility of creating, overseeing, and assessing a conservation and tourism-based spatial planning policy. Furthermore, depending on regional features, this paper proposes the creation of regional spatial planning policies by combining regional RTRW and RDTR laws into a unified policy package.
Formulasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Konservasi untuk Penguatan Kabupaten Pariwisata Budiman, Haris; Akhmaddhian, Suwari; Yuhandra, Erga
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 2 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i2.25161

Abstract

This study discusses the formulation of regional policies in the field of conservation-based spatial planning to strengthen tourism districts. The purpose of this study is to identify and analyze the factors that influence spatial planning policies in areas that have agricultural and tourism contours. This research uses a descriptive-analytical method with a qualitative approach. The results of this study indicate that there are several factors that influence conservation and tourism-based spatial planning policies in the regions, including national policies, regional policies, community needs, and regional tourism potential. Based on the results of this analysis, the researcher recommends that tourism-based spatial planning policies in the regions should be prepared by considering these factors and involving various related parties, such as the government, community, and tourism actors. According to this article, a team or working group should be established with the express responsibility of creating, overseeing, and assessing a conservation and tourism-based spatial planning policy. Furthermore, depending on regional features, this paper proposes the creation of regional spatial planning policies by combining regional RTRW and RDTR laws into a unified policy package.
Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Haris Budiman; Erga Yuhandra; Lutfi Imam Taufik
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 15 No 01 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v15i01.6499

Abstract

Tenaga honorer sering mengalami ketidakadilan dalam pekerjaan mereka, terlihat dari kehidupan mereka yang jauh dari sejahtera meskipun memiliki kewajiban yang sama dengan Aparatur Sipil Negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer studi di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tenaga honorer sebagai pekerja telah diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tenaga honorer di Kabupaten Kuningan mendapatkan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi jaminan kesehatan, sementara perlindungan represif termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kesimpulan dari penelitian adalah pengaturan dan perlindungan tenaga honorer sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saran pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memiliki gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka. Pemerintah juga disarankan memberikan prioritas kepada tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan demikian, diharapkan tenaga honorer dapat lebih sejahtera di masa depan.
Co-Authors Afif Ilanul Huda Agus Pahrudin Agustian, Agung Gumelar Agustin, Dela Agustina, Vinda Ainur Rofiq Aisyah, Mina Rabiatul Ammorti, Radika Andini Khoirunnisa Andriyani, Yani Apriyani, Pipin Arief Rahman Asep Kusnali Asya, Agus Faisal Bachtiar, Beben Muhammad Baharudin Baharudin Bhandari, Rahul Bias Lintang Dialog Bilhaq, Rhejan Gema Mahardika Dela Agustin Dewi Haryanti Dewi Lestari Dewi Setiawati Dhenia Sukmadianti Diding Rahmat Dikha Anugrah Elvany, Virgin Erga Yuhandra Faisal, Koko Ahmad Fathanudien, Anthon Fernanda, Adam Banyu Firdansyah, Muhammad Faldi Fitri Purnamasari Frisca Meilan Dwi Lestary Guntur Cahaya Kesuma Hani Hadiyanti Harjadi, Dikdik Hasibuan, Irwansyah Huda, Afif Ilanul Iman Jalaludin Rifa’i Iman Jalaludin Riva'i Jalaludin, Iman Kusumah, Fathan Arya Wijaya Laila Puspita, Laila LESTARI, DEVI PUTRI Lintang Dialog, Bias Listiyani Siti Romlah Lutfi Imam Taufik M. Rizal Mardiani, Teti Maulana, Pani Maulani, Sri Mochammad Imron Awalludin Mohammad Rafi'ie Mohammad Rafie Ms. Sineenat Suasungnern Muhammad Andri Muhammad Andri Muhammad Romli dan Suprihatin Andes Ismayana Nadia Pratiwi, Chika Nopa Arisyana Nur Islami, Tsulistiyani Nurmayanti, Andini Nurohmah, Ainun Peny Hanifah Pina, Pina Puspitawati, Langen Rafie, Mohammad Rahmatwati, Suci Rahul Bhandari Rahul Bhandari Ramliki, Ramliki Riati Anggriani Rifa'i, Iman Jalaludin Rifai, Iman Jalaludin Rifa’i, Iman Jalaludin Rizki Wahyu Yunian Putra Roni Nursyamsu Rustika Rustika Saputri, Dina Sarip Hidayat Sarip Hidayat, Sarip Senda, Vika Nur Septiana, Agus Simanjorang, Ruben Siti Fauziah, Risa Siti Maimunah Sulendra, Dendi Ari Suwari Akhmaddhian Teten Tendiyanto Teti Mardiani Thessalonica, Meivi Aldona Trimelawati, Reni Uswatun Hasanah Wina Puspasari Winayanti Nurohmahwati Yani Andriyani Yessy Velina Yudi Samantha, Yudi