Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI LINGKUNGAN MAJELIS TA’LIM AL FITRAH DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN KOTA JAYAPURA Andrias, Maria Yetti; Katjong, Revie Kurnia; Gani, Najamuddin; BR, Wahyudi; Roem, Anwar Mochamad; Sari, Liani; Akbar, Mohammad Aldrin
Jurnal Dinamika Pengabdian Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL DINAMIKA PENGABDIAN VOL. 9 NO. 1 OKTOBER 2023
Publisher : Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jdp.v9i1.27001

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada jamaah Majelis Taklim An Nur Masjid Al Fitrah Jaya Asri terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan memberikan pemahaman mengenai bagaimana mencegah terjadinya pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini ditinjau dari undang-undang perkawinan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan true experimental pretest-postest design dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab sehingga dapat mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta baik sebelum dimulainya kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari pretest ke postest bermakna pada peserta dan menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini. Metode evaluasi kegiatan dinilai dari pre-test ke post-test. Dari hasil post-test diketahui bahwa terjadi peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta penyuluhan sebanyak 98% mengenai pernikahan dini dan akibat yang ditimbulkan serta bagaimana mencegah terjadinya pernikahan dini. Kata kunci: Penyuluhan hukum, pernikahan dini. ABSTRACT This Community Service aims to provide understanding to the community, especially to the congregation of the Majlis Taklim An Nur Al Fitrah Jaya Asri Mosque regarding the factors that cause early marriage and provide an understanding of how to prevent early marriage and the impacts caused by early marriage in terms of the law. marriage law. This activity uses a true experimental pretest-posttest design approach using lecture, discussion and question and answer methods so that it can determine the level of knowledge and understanding of the participants both before the activity starts and after the activity is completed. The increase in knowledge and understanding from pretest to posttest is meaningful for participants and is a benchmark for the success of this activity. The activity evaluation method is assessed from pretest to posttest. From the posttest results, it is known that there has been an increase in the understanding and knowledge of counseling participants by 98% regarding early marriage and its consequences and xhow to prevent early marriage. Keywords: Legal counseling, early mariages.

Sinkronisasi UUPA Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penetapan dan Penggunaan Hak Atas Tanah Tuharea, Farida; Sari, Liani; Kurnia Katjong, Revie; Irsan, Irsan; Tuhumury, Harry A.; Nurlia Mamonto, Andi Annisa
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1862

In achieving what is emphasized in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is neither necessary nor appropriate for the Indonesian people or the State to act as land owners, it is more appropriate if the State, as the power organization of the entire people (nation) acts as the Body. Ruler. It is from this angle that we must look at the meaning of the provisions in article 2 paragraph 1 of the UUPA which states that "Earth, water and space, including the natural wealth contained therein, are at the highest level controlled by the State". In accordance with the principles stated above, the word "controlled" in this article does not mean "owned", but is an understanding, which gives authority to the State, as the ruling organization of the Indonesian Nation, to at the highest level regulate and carry out the allocation, use , provision and maintenance thereof, determines and regulates the rights that can be had over (part of) the earth, water and space, determines and regulates legal relationships between people and legal actions concerning earth, water and space. Understanding the concept of the meaning and substance of the state's right to control land is important to straighten out existing authority in the form of regulating, administering/managing and supervising to avoid confusion and arbitrariness. The right to control from the state is "the term given by the UUPA to legal institutions and the concrete legal relationship between the state and Indonesian land

Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso Yuliani, Yuliani; Sari, Liani; Suwito, Suwito
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Berdasarkan fokus kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan di dukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk diolah dan disusun guna membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso tidak sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Dari segi internal pelaku perceraian, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dipengaruhi oleh perubahan emosional seperti kesedihan, marah, atau rasa bersalah yang masih membekas setelah terjadinya perceraian, adanya hambatan/kurangnya komunikasi yang baik, bahkan sampai hilang kontak antar mantan pasangan, serta budaya hukum individu itu sendiri yang tidak taat hukum. Dari segi eksternal, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengaruhi oleh kondisi ekonomi yang kurang stabil, ketentuan hukum dengan tidak adanya tindakan tegas/sanksi hukum terhadap mantan suami, karena putusan Pengadilan Agama hanya sebatas sanksi moril bukan sanksi pidana serta tidak adanya dukungan institusional.

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT PENAMAN MANGROVE DI CIBERI Annisa Nurlia Mamonto, Andi; Sari, Liani; Mamonto, Samuel; Irsan; M. Usulu, Elvira; Suratini; A. Tuhumurry, Harry
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 1 No. 5 (2023): Oktober
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v1i5.116

Mangrove merupakan salah satu ekosisterm terpenting di dunia yang terletak di Kawasan pesisir, mangrove memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelautan dan penjaga Pantai dari abrasi serta sebagai mata rantai makanan di suatu perairan, yang dapat menumpang kehidupan berbagai jenis ikan, udang dan moluska. Salah satu daerah yang mempunyai hutang manrove dan cukup rentan dengan terjadinya abrasi adalah Ciberi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya mangrove dalam mencegah terjadi abrasi. Kegiatan ini melibatkan Anggota Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) sebagai insan akademisi yang bekerja sama dengan TNI (Komando Armada Pangkalan Utama TNI AL X) untuk menyelenggarakan kegiatan Penanaman Mangrove. Secara umum, kegiatan ini berjalan dengan lancer diharapkan dengan adanya kegiatan ini, Masyarakat Pantai Ciberi dapat memahami dan mengambil manfaat besar yang dimiliki oleh mengrove serta mencegah dari abrasi.

PEMANFAATAN LAHAN KOSONG UNTUK USAHA MELALUI BUDIDAYA IKAN LELE Rumalean, Zonita Zirhani; Sari, Liani; Mamonto, Samuel; Tuhumurry, Harry A.; Tahir, Arlan; Mamonto, Andi Annisa Nurlia; Upara, Rahman
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 2 No. 2 (2024): April
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v2i2.632

Pemanfaatan Lahan Kosong untuk Usaha Budidaya Ikan Lele telah menjadi bagian dari masyarakat khususnya melalui pemanfaatan usaha warga sekitar. Dilihat dari tempatnya yang stategis memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan keterampilan dan kewirausahaan agribisnis, sehingga perlu dilakukan pendampingan dalam rangka pemanfaatan usaha budidaya ikan lele. Sehingga dalam konteks kekinian dan strategis, membangun ketahanan ekonomi masyarakat dan yang tak kalah penting untuk diperhatikan di tengah era kontestasi ekonomi yang makin mengeras. Proritas Program Pemanfaatan usaha melalui Budidaya Ikan lele ini adalah pemberdayaan kewirausahaan agribisnis Masyarakat/Pribadi pada sektor Perikanan yakni budidaya Ikan Lele serta pembibitan ikan nila dengan pemanfaatan lahan kosong dan kolam ikan yang ada dilingkungan lingkungan rumah warga itu sendiri. Strategi yang digunakan dalam program pengabdian ini sebagai berikut: 1. Identifikasi Potensi, 2. Sosialisasi Program, 3. Desain aksi, 4. Pelatihan/Pembekalan, 4. Penguatan Kewirausahaan, 5. Pendampingan dan Pembinaan.

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Pribadi dan Harta Bersama Suami Istri di Indonesia Rumaherang, Titi Susan Karmila; Sari, Liani; Rumalean, Zonita Zirhani
Journal of Law Review Vol. 3 No. 1 (2024): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v3i1.164

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap status, pengelolaan, dan pembagian harta pribadi serta harta bersama suami istri di Indonesia. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa perjanjian perkawinan yang disusun secara sah dan memenuhi persyaratan formil maupun materil akan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak, mencegah timbulnya sengketa, dan memastikan keadilan dalam pembagian harta maupun penanganan utang. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), menggunakan data utama berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, doktrin, serta fakta empiris dari studi kasus. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan yang jelas dan terdaftar secara resmi memberikan kepastian hukum terhadap status harta, perlindungan terhadap aset pribadi, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Implikasi: Implikasi temuan ini mendorong perlunya pembaruan regulasi, peningkatan edukasi hukum, dan penguatan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia.

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Jayapura Lamasi, Herri Setyawan; Rahawarin, Ahmad Rifai; Sari, Liani; Muri, Dewi Padusi Daeng
Journal of Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): September - Februari
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.v4i1.173

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa sanksi pidana denda belum memberikan efek jera secara signifikan terhadap pelanggar lalu lintas. Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, serta observasi terhadap data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun 2022–2023. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma telah dirumuskan secara komprehensif, penerapan sanksi denda belum efektif karena terbatasnya jumlah personel, sarana operasional yang minim, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Implikasi: Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum, termasuk penyesuaian besaran denda dan penguatan sistem penegakan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan dan edukasi hukum sebagai strategi jangka panjang.

Legal Protection of Customary Law Communities Over Ulayat Land Forests Katjong, Revie Kurnia; Tuhumury, Harry; Roem, Anwar Moch; Sari, Liani
JURNAL LEGALITAS Vol 16, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

This study aims to analyze the concept of customary land customary law, as well as to examine the protection of indigenous peoples in a customary land forest. The type of research in this writing is a normative juridical research method. The approach used in this study is a Statute Approach and a case approach. The results showed customary forests, sometimes referred to as customary forests, are forests within the territory of customary law communities. To be designated as customary Forest, local customary law communities can apply to the Minister of Environment and Forestry. Customary Forests, before Indonesian law is, protected as the legal protection of customary land. This legal protection is a form of concrete action from the state in implementing the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia Constitution of 1945 contained in Article 18b. Moreover, in this case, the government has issued a decree of the Minister of Environment and Forestry to establish customary forest areas and the rights and obligations of Indigenous Peoples.

Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso Yuliani, Yuliani; Sari, Liani; Suwito, Suwito
Vifada Assumption Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): July - December
Publisher : Yayasan Vifada Cendikia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70184/pe9fsy06

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Tipe penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Berdasarkan fokus kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris, merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan di dukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk diolah dan disusun guna membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso tidak sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Dari segi internal pelaku perceraian, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dipengaruhi oleh perubahan emosional seperti kesedihan, marah, atau rasa bersalah yang masih membekas setelah terjadinya perceraian, adanya hambatan/kurangnya komunikasi yang baik, bahkan sampai hilang kontak antar mantan pasangan, serta budaya hukum individu itu sendiri yang tidak taat hukum. Dari segi eksternal, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengaruhi oleh kondisi ekonomi yang kurang stabil, ketentuan hukum dengan tidak adanya tindakan tegas/sanksi hukum terhadap mantan suami, karena putusan Pengadilan Agama hanya sebatas sanksi moril bukan sanksi pidana serta tidak adanya dukungan institusional.

Human Rights Perspectives on Resolving Medical Malpractice Cases through Penal Mediation in Indonesia Suwito, Suwito; Sari, Liani; NGA, Pham Thanh; Towadi, Mellisa; Manullang, Sardjana Orba
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v5i2.19169

This study aims to analyze human rights perspectives in resolving medical malpractice cases through penal mediation in Indonesia and the United States and find solutions to improve human rights protection in resolving such issues in Indonesia. The research was conducted by juridical normative research methods with a comparative approach, and the analysis was carried out by legal hermeneutics. The results showed that penal mediation in resolving medical malpractice cases needs to be improved in Indonesia to pay more attention to the human rights of victims and perpetrators, especially regarding equality and recognition of victims. In the United States, it is necessary to create consistent and detailed federal laws regarding penal mediation to resolve medical malpractice cases. The legal concept/regulation of human rights protection in resolving medical malpractice cases through penal mediation in Indonesia must ensure that the human rights of victims and perpetrators are protected and that the solutions found meet the needs of both parties fairly and humanely.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search