Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.629
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Tadulako Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Akta Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sains Sosio Humaniora Jurnal Notariil PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah University Of Bengkulu Law Journal Jurnal Hukum Acara Perdata JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Cepalo Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Journal of Social Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan Eduvest - Journal of Universal Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Anita Afriana
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
EKSISTENSI SERTIPIKAT HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nurhakim, Lukman Ilman; Rubiati, Betty; Afriana, Anita
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Ulayat pada penerapannya telah digantikan oleh Hak Komunal melalui Peraturan MATR/ KBPN No. 10/2016. Dengan kata lain, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menghendaki adanya Sertipikat Hak Komunal atas Tanah berpotensi dapat menegasikan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat terhadap sektor kehutanan dan perkebunan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sertipikat Hak Komunal atas Tanah merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah sebagai upaya mereduksi konflik yang terus berkelanjutan. Namun, eksistensi Hak Komunal baik UUPA maupun PP Pendaftaran Tanah tidak mengatur sebagai bagian daripada Hak Atas Tanah maupun objek pendaftaran tanah. Begitu juga UU Kehutanan dan UU Perkebunan sebagai UU sektoral pengelolaan tanah di bidang kehutanan dan perkebunan tidak mengatur mengenai pranata Hak Komunal atas Tanah. Dengan demikian, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan pembentukannya tidak diperintahkan peraturan perundang-undangan di atasnya, demikian juga dengan Sertipikat Hak Komunal atas Tanah dapat dikesampingkan, khususnya pada sektor Kehutanan dan Perkebunan.
Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Prinsip Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU Mulya, Jonathan Fide; Abubakar, Lastuti; Afriana, Anita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2142

Abstract

The research was conducted with the aim of knowing and explaining the implementation of business going concern through the conversion of debt into shares (debt to equity swap) in PKPU in order to achieve peace between debtors and creditors. The research was carried out by providing understanding to legal practitioners, entrepreneurs, the government and readers that debtors who experience problems paying debts to two or more creditors can submit a PKPU application to prevent the debtor from being threatened with bankruptcy. The research carried out uses a normative juridical approach which includes research on library materials or secondary materials which includes research on the application of legal principles and norms to produce arguments, theories and inventions for resolving legal problems in implementing business going concern principles through converting debt into shares. (debt to equity swap) in the PKPU process by reviewing the Bankruptcy and PKPU Law (UUKPKPU). The research results show that the conversion of debt into shares (debt to equity swap) is part of debt restructuring in order to provide justice for creditors and debtors by achieving peace at PKPU.
CONTEMPT OF COURT: PENEGAKAN HUKUM DAN MODEL PENGATURAN DI INDONESIA / CONTEMPT OF COURT: LAW ENFORCEMENT AND RULE MODELS IN INDONESIA Afriana, Anita; Artaji, Artaji; Rusmiati, Elis; Fakhriah, Efa Laela; Putri, Sherly
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.441-458

Abstract

Di Indonesia sesungguhnya banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan pelecehan terhadap pengadilan dan aparat penegak hukum. Hal tersebut berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata Contempt of Court. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang telah selesai dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder dengan dilengkapi data primer berupa penelitian lapangan yang dilakukan pada beberapa pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada permasalahan eksistensi pengaturan dan penegakan hukum Contempt of Court serta menentukan model pengaturannya di Indonesia.  Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Contempt of Court secara khusus sampai saat ini masih belum ada. Akan tetapi, pengaturannya telah tersebar dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, dari sekian kasus terkait dengan Contempt of Court baik berupa tindakan  maupun perbuatan yang sesungguhnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, serta apa pun yang pada prinsipnya merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan belum diberikan sanksi yang tegas tetapi hanya sekedar dikeluarkan dari ruang persidangan. Contempt of Court dapat terjadi baik di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan baik pada perkara pidana, perdata, maupun hubungan industrial.  Semakin meluaskan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai contempt of court maka  perlu untuk mengatur Contempt of Court dalam bentuk aturan tersendiri.This crisis of public confidence greatly affects the integrity and authority of the judiciary as the last defence for justice. Many things happened related to the harassment of the courts and law enforcement agencies but until now in Indonesia there has been no provision specifically about contempt for the court. This article is a part of research that its used normative judicial method which gave priority to primary data with secondary and primary data. Therefore, field research was conducted by interviewing judge in some  district court in Indonesia. The purpose of this research is to know the existence of regulation and law enforcement of Contempt of Court in Indonesia and to determine the model of Contempt of Court arrangement that is in accordance with the judiciary in Indonesia, and  the summary is the laws and regulations governing the Contempt of Court in particular have so far not existed, but are scattered in the Criminal Code (Criminal Code), therefore in many cases both actions and deeds which in principle interfere with safety, psychic and physical calm which in principle is a form of humiliation to the court has not been given strict sanctions but only just removed from the courtroom. Contempt of Court can take place both within the courtroom and outside the court so that by extending the various actions that can be categorized as contempt of court, it is deemed necessary to regulate the Contempt of Court in the form of a separate rule.
Barrier to Entry Terhadap Jasa Ekspedisi Pada Aktivitas Perdagangan Online di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha Firdausa Pratonggopati, Hanna; Salsabilla Novalika , Aurelia; Afriana, Anita
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 3 No. 12 (2023): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v3i12.1075

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi perilaku bisnis dan memunculkan praktik perdagangan elektronik (perdagangan online) yang saat ini telah  berkembang sangat pesat. Pemerintah Indonesia mengakomodir regulasi terkait perdagangan elektronik lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, konsep perdagangan elektronik nyatanya tidak akan lepas dari adanya hambatan dan tantangan. Salah satunya adalah penguasaan pasar oleh pemegang posisi dominan sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut bersaing (barrier to entry). Dalam aktivitas perdagangan elektronik, permasalahan ini juga terjadi dalam sektor jasa ekspedisi sehingga diperlukan penyelidikan yang komprehensif dan pengaturan yang menyeluruh, baik dari segi regulasi perdagangan elektronik maupun segi regulasi persaingan usaha untuk melindungi pelaku usaha pesaing. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan - peraturan terkait serta pendekatan studi kepustakaan. Selain itu juga diperoleh bahan hukum yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber KPPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penunjukan secara sepihak terhadap jasa ekspedisi perlu diselidiki dari sudut pandang mitra, seller, maupun konsumen terkait dampak yang ditimbulkan serta perlu adanya peran pemerintah dalam melindungi para pelaku usaha dari penyalahgunaan posisi dominan
EKSISTENSI SERTIPIKAT HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nurhakim, Lukman Ilman; Rubiati, Betty; Afriana, Anita
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Ulayat pada penerapannya telah digantikan oleh Hak Komunal melalui Peraturan MATR/ KBPN No. 10/2016. Dengan kata lain, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 menghendaki adanya Sertipikat Hak Komunal atas Tanah berpotensi dapat menegasikan pengelolaan Masyarakat Hukum Adat terhadap sektor kehutanan dan perkebunan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Sertipikat Hak Komunal atas Tanah merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah sebagai upaya mereduksi konflik yang terus berkelanjutan. Namun, eksistensi Hak Komunal baik UUPA maupun PP Pendaftaran Tanah tidak mengatur sebagai bagian daripada Hak Atas Tanah maupun objek pendaftaran tanah. Begitu juga UU Kehutanan dan UU Perkebunan sebagai UU sektoral pengelolaan tanah di bidang kehutanan dan perkebunan tidak mengatur mengenai pranata Hak Komunal atas Tanah. Dengan demikian, Permen ATR/KBPN No. 10/2016 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan pembentukannya tidak diperintahkan peraturan perundang-undangan di atasnya, demikian juga dengan Sertipikat Hak Komunal atas Tanah dapat dikesampingkan, khususnya pada sektor Kehutanan dan Perkebunan.
The Annulment of Homologation in the Case of PKPU Application of Intidana Savings and Loan Cooperative in Review of Law Number 37 of 2004 A.A.P*, Karina Widyadhari; Gultom, Elisatris; Afriana, Anita
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i2.31817

Abstract

The purpose of this research is to find out the annulment of homologation in the case of a PKPU application for KSP Intidana in terms of Law No. 37 of 2004. This research method is normative juridical which is guided by primary legal materials and secondary legal materials contained in a legislation. The results of the research show that first, the action of not accepting the annulment of homologation on the basis that the application submitted was premature is not in accordance with the provisions of the KPKPU Law because the concept of negligence as a reason for homologation annulment in the KPKPU Law is interpreted as an action where the debtor really does not fulfill the clauses agreed upon in the composition agreement, not waiting until the payment deadline expires. Secondly, the judge's action in not accepting the homologation annulment request submitted by KSP Intidana's creditors was inappropriate because it did not fulfil one of the principles of the decision in which the judge's decision must contain a clear basis.
PENGATURAN BATASAN UTANG DALAM PERMOHONAN PAILIT ANALISIS UNDANG-UNDANG PKPU DAN KEDUDUKAN PUTUSAN HAKIM Silitonga, Yoas Panggawa; Gultom, Elisatris; Afriana, Anita
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.10987

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian utang piutang merupakan persoalan perdata yang dapat diselesaikan dengan berbagai mekanisme salah satunya mengajukan permohonan kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan berhenti membayar di mana Debitor dalam keadaan tidak mampu atau tidak mau untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Permohonan kepailitan akan diterima oleh pengadilan niaga jika memenuhi persyaratan Debitor memiliki utang kepada 2 (dua) atau lebih Kreditor dan terdapatnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selanjutnya syarat ini harus dapat dibuktikan secara sederhana. Dalam praktik, ditemukan permohonan kepailitan yang telah memenuhi unsur, namun ditolak oleh pengadilan niaga dengan alasan jumlah minimal utang yang terlalu kecil. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kepastian hukum terkait batasan utang dalam UUKPKPU serta pertimbangan hakim yang menolak permohonan pailit dengan nilai jumlah utang yang kecil melalui tata cara penyelesaian gugatan sederhana atas dasar semua persyaratan telah terpenuhi ditinjau dari kepastian hukum.  Kata Kunci : Utang, Kepailitan, Putusan Hakim. ABSTRACTSettlement of debts is a civil matter that can be resolved through various mechanisms, one of which is filing a bankruptcy petition. Bankruptcy is a state of stopping payment where the Debtor is unable or unwilling to make payments on debts from his creditors. A bankruptcy petition will be accepted by the commercial court if it meets the requirements that the Debtor has debts to 2 (two) or more Creditors and there is one debt that has matured and can be collected, then this requirement must be proven simply. In practice, bankruptcy petitions have been found that have met the elements, but were rejected by the commercial court on the grounds that the minimum amount of debt is too small. The objectives to be achieved in this study are to analyze and determine the legal certainty related to debt limits in the UUKPKPU and the considerations of judges who reject bankruptcy petitions with small debt values through simple lawsuit settlement procedures on the basis that all requirements have been met in terms of legal certainty. The approach method used is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. This research stage includes the literature research stage, namely collecting secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques that are considered relevant and adequate to obtain secondary data in this study are document studies and interviews. Data analysis as data processing in the form of qualitative analysis, so that the results of the analysis are obtained in the form of legal certainty of rejection of bankruptcy applications on the basis of minimum debt limits reviewed from Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Keywords: Debt, Bankruptcy, Judge's decision
Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berstatus Dijaminkan Kepada Pihak Ketiga Menurut Peraturan Perundang-Undangan Terkait Olwintra Sitorus; Anita Afriana; Kilkoda Agus Saleh
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1736

Abstract

Sale and purchase of land agreement is a legal act that involves two provisions, which are the provisions of agreement law and the provisions of agrarian law.. Sale and purchase of land agreement can’t be made privately and might cause disputes in the future. This dispute can cause losses for certain parties so that legal action is needed. The purpose of this research is to understand and examine the validity of the transfer of land rights through sale and purchase agreement related to its status that is guaranteed to third parties and the legal action that can be taken by the land buyer as the disadvantaged party because of the transfer of land and/or building rights through sale and purchase agreement related to its status that is guaranteed to third parties. The research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. Data collection technique in this research is obtained through literature study which was then analyzed using qualitative juridicial method. The analysis shows that the validity of the transfer of land rights through sale and purchase agreement related to its status that is guaranteed to third parties is invalid. That situation violates the legal terms of the agreement which results in the agreement being null and void. The land buyer as the party who is disadvantaged by these actions can file a legal act which is a civil lawsuit. The existence of a court judgement is a form of legal certainty for the parties in dispute to obtain their rights.
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Hilmansyah, Salma Syifaya; Afriana, Anita; Trisnamansyah, Purnama
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14331

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi isu kepastian hukum terkait posisi direktur yang merangkap sebagai pendiri dalam perseroan perorangan yang berupaya meningkatkan statusnya menjadi perseroan terbatas. Fokus penelitian terletak pada aspek hukum yang mencakup proses perubahan status di hadapan notaris. Analisis dilakukan terhadap kerangka hukum yang mengatur peralihan status perusahaan, dengan mempertimbangkan implikasi dan tanggung jawab hukum yang mungkin timbul. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait aspek hukum dalam upaya meningkatkan status perusahaan.
Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum Simorangkir, Melin; Afriana, Anita; Ayuna Putri, Sherly
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.27074

Abstract

Pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana pada kedua putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya. Namun, terdapat inkonsistensi hakim dalam memutuskan gugatan nebis in idem pada perkara perceraian yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan alasan perceraian dalam UU Perkawinan serta penerapan asas nebis in idem pada perkara gugatan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diajukan kembali dihubungkan dengan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif, yang mana objek dari penelitian ini akan diteliti dan dianalisis dengan mengedepankan norma serta asas yang terdapat dalam hukum positif berupa data sekunder dan dilengkapi data primer. Hasil dari penelitian ini yaitu pada putusan yang menjadi objek penelitian telah memenuhi alasan perceraian yang sesuai dengan hukum positif dan terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas nebis in idem pada putusan tersebut, yang mana Majelis Hakim pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya karena mengandung unsur nebis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002, sedangkan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2007.
Co-Authors A.A.P*, Karina Widyadhari Agitha Putri Andany Hidayat Agitha Agus Mulya Karsona, Agus Mulya Agustus Sani Nugroho & Ema Rahmawati Heryaman, Agustus Sani Nugroho & An An Chandrawulan Andony, Fakta Artaji, Artaji Arvianda, Adzradhia Nabila Baraba, Badar Betty Rubiati Cep Juli Chairanie, Refhianti Dede Kania Deviana Yuanitasari Dian Priharyanti Efa Laela Fakhirah, Efa Laela Efa Laela Fakhriah Elisatris Gultom Elvaretta, Alysia Fajri, Anrihal Firdausa Pratonggopati, Hanna Hatami, Raka Fauzan Hazar Kusmayanti, Hazar Hessy Oktiarifadah Hilmansyah, Salma Syifaya Inayatillah, Revi Indriasri, Alivia Kilkoda Agus Saleh Kusmiati, Susi Lastuti Abubakar Mulya, Jonathan Fide Nuranda, Bima Nurfauzi, Febri Nurhakim, Lukman Ilman Nurhayati, Elis Nyulistiowati Suryanti Olwintra Sitorus Prayitno, Indra Pupung Faisal Pupung Faisal Purnama Trisnamansyah Puteri Nurjanah Puteri Nurjanah Putri, Sherly Putri, Sherly Qarani, Meta Tarisha Radifan, Ody Raedi Rai Mantili Rajamanickam, Ramalinggam Ramadhani, Nabiela Rusmiati, Elis Salsabilla Novalika , Aurelia Samosir, Tony Richard Alexander Sari, Melia Putri Purnama Sekarwati, Raden Ajeng Astari Sherly Ayuna Putri Silitonga, Yoas Panggawa Simorangkir, Melin Singadimedja, Holyness N Sonny Dewi Judiasih Sujatmiko, Bagus Suparto, Susilowati Syahbaniar, Alia Putri Windy Riani Putri Zidna Sabrina