Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Berstatus Dijaminkan Kepada Pihak Ketiga Menurut Peraturan Perundang-Undangan Terkait Olwintra Sitorus; Anita Afriana; Kilkoda Agus Saleh
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v2i2.1736

Abstract

Sale and purchase of land agreement is a legal act that involves two provisions, which are the provisions of agreement law and the provisions of agrarian law.. Sale and purchase of land agreement can’t be made privately and might cause disputes in the future. This dispute can cause losses for certain parties so that legal action is needed. The purpose of this research is to understand and examine the validity of the transfer of land rights through sale and purchase agreement related to its status that is guaranteed to third parties and the legal action that can be taken by the land buyer as the disadvantaged party because of the transfer of land and/or building rights through sale and purchase agreement related to its status that is guaranteed to third parties. The research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications. Data collection technique in this research is obtained through literature study which was then analyzed using qualitative juridicial method. The analysis shows that the validity of the transfer of land rights through sale and purchase agreement related to its status that is guaranteed to third parties is invalid. That situation violates the legal terms of the agreement which results in the agreement being null and void. The land buyer as the party who is disadvantaged by these actions can file a legal act which is a civil lawsuit. The existence of a court judgement is a form of legal certainty for the parties in dispute to obtain their rights.
Kepastian Hukum Direksi Yang Merangkap Sebagai Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Meningkatkan Status Menjadi Perseroan Terbatas di Hadapan Notaris Hilmansyah, Salma Syifaya; Afriana, Anita; Trisnamansyah, Purnama
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14331

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi isu kepastian hukum terkait posisi direktur yang merangkap sebagai pendiri dalam perseroan perorangan yang berupaya meningkatkan statusnya menjadi perseroan terbatas. Fokus penelitian terletak pada aspek hukum yang mencakup proses perubahan status di hadapan notaris. Analisis dilakukan terhadap kerangka hukum yang mengatur peralihan status perusahaan, dengan mempertimbangkan implikasi dan tanggung jawab hukum yang mungkin timbul. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait aspek hukum dalam upaya meningkatkan status perusahaan.
Application Of Fast Events In Sharia Economic Dispute Resolution Based On Supreme Court Regulation Number 14 Of 2016 In The Perspective Of Easy Of Doing Business Rahman, Rian Fauzi; Afriana, Anita; Kusmayanti, Hazar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.4437

Abstract

This study aims to determine the comparison of conventional procedural lawsuits and simple event lawsuits for sharia economic dispute settlement based on Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures for Resolving Sharia Economic Disputes. This research refers to the perspective of Easy of Doing Business or ease of doing business to the extent of its contribution to improving the ranking of ease of doing business that has been indicatored, especially in Indonesia. The government has made regulations to provide business protection, among others, through legal certainty and ease of doing business. Various problems in the arrangement regarding the dispute resolution process are sufficient to make business actors reluctant to continue their business activities, from the length of the series of judicial methods, expensive costs, to the very confiscated time. This research uses normative juridical research methods carried out with research events on applicable positive legal principles or doctrines, research on legal systematics that can be carried out on certain laws and regulations or written which aims to identify the main understanding / basis of rights and obligations, legal events, legal relationships, legal objects that review Supreme Court Regulation Number 14 of 2016 concerning Procedures Sharia Economic Case Settlement in support of Easy Of Doing Business (EoDB) in business dispute cases with its resolution through a simple court system. The conclusion of this study is that the simple event lawsuit system in sharia economic disputes has been effectively applied in its application, which can be considered to have implications for the ease of doing business including starting business and enforcement contracts.
Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum Simorangkir, Melin; Afriana, Anita; Ayuna Putri, Sherly
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.27074

Abstract

Pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana pada kedua putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya. Namun, terdapat inkonsistensi hakim dalam memutuskan gugatan nebis in idem pada perkara perceraian yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan alasan perceraian dalam UU Perkawinan serta penerapan asas nebis in idem pada perkara gugatan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diajukan kembali dihubungkan dengan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif, yang mana objek dari penelitian ini akan diteliti dan dianalisis dengan mengedepankan norma serta asas yang terdapat dalam hukum positif berupa data sekunder dan dilengkapi data primer. Hasil dari penelitian ini yaitu pada putusan yang menjadi objek penelitian telah memenuhi alasan perceraian yang sesuai dengan hukum positif dan terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas nebis in idem pada putusan tersebut, yang mana Majelis Hakim pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya karena mengandung unsur nebis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002, sedangkan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2007.