Claim Missing Document
Check
Articles

Clinical Trial of Tuberculosis Vaccine in Indonesia: Balancing Public Health Needs and Legal Protection for Research Subjects Samosir, Tony Richard Alexander; Afriana, Anita; Fakhriah, Efa Laela
Journal of Social Research Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i1.2941

Abstract

Clinical trials are an important instrument in the development of science and technology in the health field that aims to produce safe and effective medical interventions. The implementation of research involving human subjects cannot be carried out without clear guidelines, ethical standards, and legal frameworks. In the Indonesian context, various stages and procedures have been established to ensure that clinical trials, including the Tuberculosis (TB) vaccine clinical trials that have been carried out, run in accordance with legal principles and medical ethics. This study uses a normative juridical method by relying on secondary data through library research. The focus of the analysis is directed at laws and regulations, public policies, and official documents that regulate the management of vaccine clinical trials in Indonesia. The results of the study show that: First, the implementation of TB vaccine clinical trials in Indonesia must be based on the provisions of national health law by upholding the principles of utility, morality, religious values, moral norms and oriental norms, as well as compliance with all relevant laws and regulations. Second, public health interests can be the basis for restricting individual rights in the implementation of clinical trials, as long as there is strong scientific evidence regarding the potential for the rapid and dangerous spread of infectious diseases, so that the action is proportionate and has legal legitimacy.
SISTEM ONLINE PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN JASA DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA Sekarwati, Raden Ajeng Astari; Suryanti, Nyulistiowati; Afriana, Anita
LITIGASI Vol. 23 No. 1 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v23i1.4416

Abstract

Dugaan praktik monopoli oleh PT.O dan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang hanya menyediakan satu sistem pembayaran jasa berbasis online menimbulkan kerugian diantaranya banyak masyarakat yang kesulitan melakukan pembayaran karena sedikitnya pilihan sistem pembayaran, ditambah dengan sulit masukannya para pelaku usaha lain dalam melaksanakan usahanya. Hal ini menimbulkan permasalahan, permasalahan yang timbul antara lain; Bagaimana implementasi sistem online pada transaksi pembayaran jasa, serta bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam transaksi pembayaran jasa berdasarkan sistem online. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan betolak pada segi yuridis normatif yang lebih lanjut akan ditelaah secara kualitatif dengan berpedoman pada teori-teori dan asas-asas yang relevan. Hasil yang diperoleh dari penelitian diketahui bahwa 1) PT.O melakukan kerjasama dengan Lippo Group untuk menjadi sistem pembayaran tunggal yang mengakibatkan pemusatan ekonomi dengan dikuasainya jasa pembayaran di mal-mal tersebut hingga menghambat para pelaku usaha lainnya untuk masuk dan melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan G, melakukan kerjasama dengan Bandara tertentu untuk menjadi satu-satunya platform penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi dan hanya menyediakan satu sistem pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak G yang mengakibatkan terhambatnya para pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 17 dan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan 2) penerapan asas keseimbangan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat di lihat asas keseimbangan tidak diterapkan oleh pelaku usaha dalam transaksi pembayaran jasa berbasis online pada kasus Lippo Group (PT.O) dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Hal ini terbukti dengan hanya ditunjuknya satu pelaku usaha untuk melakukan kegiatan membuktikan tidak diberikannya kesempatan usaha pada pelaku usaha lain di pasar tersebut. Kata Kunci : Asas Keseimbangan; Pembayaran online; Persaingan Usaha.