Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.028
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Mimbar Keadilan Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Hukum Prasada Jurnal Bali Membangun Bali Jurnal Ilmiah Raad Kertha Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Aktual Justice RIO LAW JURNAL Jurnal Yustitia ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai BHAKTI PERSADA Jurnal Aplikasi IPTEKS (Journal of Applied Sciences and Technology) Jurnal Lemhannas RI Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Vyavahara Duta Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Jurnal SUTASOMA
Dian Laksmi Dewi, Cokorde Istri
Universitas Ngurah Rai
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 73 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 73 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
COMPULSORY LICENSING PADA PATEN OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 14 No 2 (2020): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deklarasi Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat yang diadopsi pada 14 November 2001 adalah instrumen hukum internasional yang menghapus hak paten untuk obat HIV / AIDS. Penelitian ini akan membahas tentang keberadaan Doha Declaration dalam ketentuan paten dan implementasi Doha Declaration dalam perundang-undangan Indonesia. Deklarasi Doha dalam ketentuan paten disahkan dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dimana hak paten untuk obat HIV / AIDS dibuat berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan Doha Declaration dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penggunaan Paten oleh Pemerintah terkait Obat Antiviral dan Antiretroviral.
ASPEK HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The research on the legal aspects of freedom of opinion and expression aims to analyze the conception of freedom of opinion and expression within the framework of a democratic country, freedom of opinion and expression as human rights, and to find restrictions on freedom of opinion and expression. Freedom of opinion and expression is a human right that characterizes a democracy. This right is regulated in international legal instruments and national legal instruments. However, freedom of opinion and expression cannot be enforced automatically. The exercise of freedom of opinion and expression must take into account the human rights and legal interests of others. Irresponsible freedom of opinion and expression can lead to legal problems such as defamation, insult, to slander and insulting (libel). Keywords: freedom of opinion, expression, human rights, democracy. Abstrak Penelitian tentang aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi bertujuan untuk menganalisis konsepsi kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kerangka negara demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak asasi manusia, serta menemukan batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. . Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia yang menjadi ciri demokrasi. Hak ini diatur dalam perangkat hukum internasional dan perangkat hukum nasional. Namun, kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat ditegakkan secara otomatis. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan hukum orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah hukum seperti pencemaran nama baik, penghinaan, hingga fitnah dan penghinaan (fitnah). Kata kunci: kebebasan berpendapat, berekspresi, hak asasi manusia, demokrasi.
Kebijakan Karantina Terhadap Wisatawan di Era New Normal Covid-19 Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wabah Covid-19 saat ini sudah menjadi masalah yang sangat serius hampir diseluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi covid-19. Untuk melakukan pemulihan ekonomi, pemerintah Indonesia mulai membuka jalur-jalur perbatasan dan memberikan ijin kepada wisatawan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi untuk melakukan wisata di Indonesia, pemerintah membuat aturan karantina kepada wisatawan. Permasalahan yang timbul adalah 1) Bagaimana dampak dari kebijakan karantina wisatawan? dan 2) bagaimana kebiajakan penyelamatan pariwisata yang dilakukan pemerintah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dampak kebijakan karantina wisatawan yang masuk ke Indonesia adalah berdampak pada berkurangnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, dari dampak tersebut pemerintah melakukan upaya penyelamatan pariwisata dengan membuat aturan-aturan hukum yang dampat membantu penyelamatan wisata.
PKM PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA JAJANAN BALI GEK EVI DI DESA PEGUYANGAN KANGIN KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR Ni Putu Tirka Widanti; I Made Sudarma; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
ABDIMAS Vol 2 No 01 (2022): Education for Sustainable Development
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuatan Jajanan Bali Gek Evi adalah salah satu industri rumah tangga pangan yang dilakukan oleh penduduk di Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang masih sederhana dan dikerjakan secara manual. Bahan baku yang digunakan adalah beras ketan, injin, tepung, gula pasir dan gula merah. Keseluruhan proses produksi Jajanan Bali Gek Evi ini masih dikerjakan dengan cara dan peralatan sederhana. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah masalah sarana dan prasarana produksi yang tidak tersedia. Penelitian ini menggukan pendekatan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PKM Pemberdayaan Kelompok Usaha Jajanan Bali Gek Evi Di Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar telah menerima bantuan berupa renovasi ruang kerja dan pengadaan alat produksi. Pemilik juga diberikan pelatihan berupa teknik pengemasan jajanan dan pemasaran melalui media sosial dan pembuatan laporan keuangan. Meskipun demikian, peningkatan jumlah pesanan tidak terlalu signifikan mengingat kondisi ekonomi yang menurun akibat Covid-19. Dengan adanya kegiatan PKM ini, diharapkan usaha Jajanan Bali Gek Evi dapat memberikan dampak ekonomi yang besar. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah penjualan maka perlu dilakukan perluasan pangsa pasar dan melakukan promosi di pameran kuliner maupun melalui media sosial.
The Legal Politic in Countermeasure the Crime in Funding and Management of Disaster Assistance Luh Nila Winarni; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Anak Agung Gde Raka; Ni Putu Tirka Widanti
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.4.1.2265.31-38

Abstract

Indonesian geographical, geological and hydrological regions are disaster-prone areas. Disaster-prone is the geological, biological, hydrological, climatological, geographical, social, cultural, political, economic and technological conditions or characteristics of a region for a certain period of time that reduce the ability in preventing, reducing, achieving readiness, and reduce the ability to respond to adverse impacts of certain hazards. People's behavior that damages the environment also tends to increase the number of disasters. Seeing such conditions, the government has compiled a policy to allocate budgets for pre-disaster, during emergency response, and post-disaster development. This government policy is also supported by the contributions of community in providing disaster relief. A bad disaster management system can be a gap to commit criminal acts against funds and disaster relief. In this study, two issues will be discussed, namely legal politics in funding and managing disaster relief and the legal consequences of criminal acts in funding and management of disaster relief. The legal politics in disaster relief funding and management are outlined in The Act Number 24 of 2007 concerning Disaster Management and Republic of Indonesia Government Regulation Number 22 of 2008 concerning Funding and Management of Disaster Assistance. The legal consequences of criminal acts of funding and management of disaster assistance are criminal penalties ranging from imprisonment, fines, or capital punishment
KARYA MURAL: KEBEBASAN BEREKSPRESI SENIMAN JALANAN YANG DILINDUNGI HAK CIPTA Cok Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mural merupakan media komunikasi yang dilakukan dengan lukisan di dinding. Seni mural kini menjadi salah satu bentuk perlawanan populer terhadap kebijakan pemerintah, kritik kepada penguasa dan reaksi terhadap permasalahan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak secara tegas memasukkan mural sebagai objek perlindungan hak cipta. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Mural Sebagai Suatu Ciptaan dan perlindungan hak cipta atas mural. Mural merupakan karya intelektual di bidang seni yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, mural dapat diintepretasikan sebagai ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral.
PENGGUNAAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGANGKUTAN LAUT NASIONAL Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Ni Luh Nila Winarni
Jurnal AKSES Vol 12 No 2 (2020): Jurnal Akses
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.251 KB) | DOI: 10.47329/jurnalakses.v12i2.687

Abstract

Indonesia as the maritime state with 67% of its territory is aquatic region of 17,000 islands, requiring a good regulation on the national shipping system. For the creation of a national oceanic system capable of meeting the need for transportation in Indonesia the law can become an instrument in establishing public policy on national transport, a because on national transportation not regulated in the rule-the trade law law (KUHD) but regulated in the 1988 government regulation number 17 on the provision and company of ocean transport. The problem is 1) how can the law be a public policy instrument in national ocean transport and, 2) what public policy model is used in national ocean transport ?To answer that using a qualitative descriptive research method that describes patterns to understand the phenomenon of what experienced by the subjects of the study. So it is concerned that the use of law as a public policy instrument in the national transportation of the sea is as a legal umbrella of any government action in connection with the transport of the national sea by applying the public policy model of the group where the government becomes mediator through policies issued from various groups of interests that organize marine transport services. The government needs to set the rules of maintaining the interests of each business and consumer.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PARIWISATA DIGITAL BUDAYA BALI Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal AKSES Vol 13 No 2 (2021): Jurnal Akses
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (761.296 KB) | DOI: 10.47329/jurnalakses.v13i2.782

Abstract

The Covid-19 pandemic has had implications for the decline in the number of tourist visits. In response to this, the government introduced a digital tourism policy. This policy is also followed by the Provincial Government of Bali. This study will discuss the basic legal policies of the Bali Provincial Government in the implementation of digital tourism and the scope of digital tourism policies. This research is a normative juridical research, especially in reviewing the Bali Provincial Regulation Number 5 of 2020 concerning Standards for the Implementation of Balinese Cultural Tourism. The basic legal policies of the Bali Provincial Government in implementing digital tourism are carried out in series with regional autonomy. The implementation of digital tourism for Balinese culture includes tourism inspiration; tourist arrivals; Tourism destinations and activities; post-visit tourist treatment; Bali Tourism One Stop Portal; and digital documentation of Balinese Cultural Tourism. Sociologically, this policy is based on the declining condition of Bali tourism, but on the other hand there is an increase in the use of information technology.
PENERAPAN ACCES TO JUSTICE MELALUI BANTUAN HUKUM NON LITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL Erwin Firmansyah; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi; Rizky Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.902 KB) | DOI: 10.55960/jlri.v10i2.273

Abstract

Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan dan dialami oleh pelbagai masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tulisan ini disusun saat Indonesia masih berada di masa pandemi Covid-19 (Juni 2022). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan namun tetap menyelenggarakan perekonomian dengan baik. Salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan access to justice kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif empiris dan berupa dari hasil pengbdian kepada masyarakat. Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian pertama access to justice diterapkan dengan Bantuan hukum litigasi dan/atau Bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) dan pelbagai peraturan turunannya. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh advokat, dan Dosen di Fakultas Hukum di pelbagai Universitas di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian kedua, penyuluhan hukum yang berbasis kearifan lokal akan dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum, ataupun untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang fungsi menjalankan protokol kesehatan, dan sanksi apabila melanggarnya. Kesimpulan tulisan ini bahwa access to justice adalah Bantuan hukum non-litigasi dapat diberikan berupa penyuluhan hukum dan berbasis kearifan lokal untuk lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.
BANTUAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN YANG MENJADI KORBAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.66 KB) | DOI: 10.55960/jlri.v10i2.277

Abstract

Negara Indonesia mengakui persamaan kedudukan seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum termasuk masyarakat yang menjadi warga binaan dari lembaga pemasyarakatan. Orang yang menjadi binaan lembaga pemasyarakatan rentan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh petugas dari lembaga pemasyarakatan. Tindak kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual menjadi objek perlindungan dan bantuan yang perlu diberikan kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh dasar permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana pemberian bantuan hukum kepada warga binaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu dengan pendekatan perundang-undangan. Bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, diberikan kepada warga binaan dengan memperhatikan hak asasi manusia yang menjadi hak dasar dari warga binaan. Bantuan hukum kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu advokat secara pro bono baik perorangan maupun melalui lembaga bantuan hukum (LBH). Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan adalah bantuan hukum secara non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (di dalam pengadilan). Bantuan hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia; sebagai perwujudan terhadap peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Co-Authors ., Karyoto Ahmad, Karyoto Anak Agung Gde Raka Anak Agung Gede Triyatna Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Mayun Widiastiti Utami Anbiya Resti Cendani Baskara, Rinaldy Restayuda Benjamin D Tungga Benyamin Tungga Brata, I Made Arya Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi, Kadek Ary Purnama Dharma, Ida Bagus Wirya Dumaria simanjuntak Dwijayanthi, Putri Triari Erwin Firmansyah Erwin Firmansyah Fajar, Ni Made Anggia Paramesthi Gede Dewangga Prahasta Dyatmika I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih I Gusti Bagus Rai Utama I Made Krisnan Wijaya Putra I Made Sudarma I Made Sumartana I Nyoman Dwija Putra I Putu Nuriyanto I Wayan Eka Wijaya I Wayan Putu Sucana Aryana I Wayan Putu Sucana Aryana, I Wayan Putu Sucana I Wayan Putu Sucaya Aryana I Wayan Sucana Aryana i wayan, ariyarta Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ida Bagus Gede Indramanik Indah Damayanti Indah Damayanti, Indah Indramanik, Ida Bagus Gede Jerry Prima Jimmi Pesta Sirait Kadek Ary Purnama Dewi Kadek Yuli Arini karyoto karyoto KARYOTO, KARYOTO Komang Dita Kusuma Anthara Luh Nila Winarni Luh Nila Winarni Lukas Sambiono Made Anggia Paramesthi Fajar Mukaromah, Dwi Asri Ni Luh Nila Winarni Ni Putu Tirka Widanti Novan Syahputra Nyoman Andika Kerta P. Karo, Rizky Pratama Pemayun, Cokorde Trisna Dewi Permatasari, Putu Milla Pradnyana, I Wayan Amerta Nur PRISCYLLIA, FANNY - Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Putu Milla Permatasari Reni Desnita Purba Rimbawa, I Made Artha Roni Eko Susanto Rudin, Denny Sang Made Suartama Semirayasa, I Nyoman Sidharta, Ridwan Sucana Aryana, I Wayan Putu Sumartana, I Made Suparyana, I Gde Oka Susanto, Roni Eko Trisna, Ida Ayu Putu Tungga, Benyamin Widiani, Ni Luh Gede Nita Ary Wijaya, Komang Adi Y. Edo Budi Prasetyo Yasir Yoga, I Komang Gede Bisma Candra