Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.546
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal LEX SPECIALIS Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SASI Greenation International Journal of Law and Social Sciences Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Dani Durahman
Universitas Langlangbuana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial

 1 
Sistem Peradilan Mahkamah Agung di Indonesia: Struktur, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan Hukum Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi; Dani Durahman; Hernawati Ras
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1921

Abstract

Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan memegang peran kunci menjaga keseragaman penerapan hukum dan keadilan substantif dalam kerangka rule of law. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum oleh MA sekaligus merumuskan rekomendasi reformasi berbasis praktik baik internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah sumber hukum primer (UUD 1945, UU 48/2009, UU 14/1985 beserta perubahannya, putusan MA) dan sumber sekunder, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil menunjukkan fungsi yudisial dan non-yudisial MA beroperasi di tengah tantangan case backlog, variabilitas kualitas putusan, dan adopsi digital yang belum merata; digitalisasi end-to-end (e-court, e-litigation), case filtering berbasis kepentingan publik, penguatan integritas hakim, serta harmonisasi regulasi efektif menekan backlog dan meningkatkan konsistensi yurisprudensi. Implikasi kebijakan menekankan tata kelola berbasis bukti, keterbukaan putusan, manajemen perkara berbantuan analitik/AI, dan kolaborasi antarlembaga (MA, MK, KY, APH) untuk memperkuat legitimasi peradilan serta memperluas akses keadilan
Hubungan Dispensasi Nikah Dan Kehamilan Di Luar Nikah Setelah Revisi Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang No. 16 TAHUN 2019 Sri Dwiyanti; Dani Durahman; Hernawati; M. Riksa Fritansya Gumilar; Lidya Nivisa Yusuf; Fachri Rizky Fadillah; Faris Fajharika Yusmar; Arif Wahyudin Hidayatulloh; Ginanjar Safaat; Dadan Nugraha; Cacan Cahyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1986

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kehamilan pranikah dan lonjakan dispensasi kawin serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi hak anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dibandingkan ketentuan hukum formal, sementara pengadilan agama cenderung menjadikan kehamilan sebagai alasan “mendesak” untuk mengabulkan permohonan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan berbasis bukti dengan integrasi pendekatan hukum, pendidikan publik, dan perlindungan anak yang selaras dengan standar internasional
Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang Dilakukan Anggota TNI Ramadlon Adi Ali Fikri; Komarudin, Komarudin; Muhammad Taufik Hidayah; Binner Habeahan; Ihsan Maulana; Prayudi Juni Alamsyah; Dani Durahman; Hernawati, Hernawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1988

Abstract

Dualisme kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum masih menjadi persoalan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum dan merumuskan model pengaturan yang ideal untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur relevan, didukung hasil kajian internasional tentang praktik peradilan militer di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma antara UU No. 31 Tahun 1997, TAP MPR No. VII/MPR/2000, dan UU No. 34 Tahun 2004 menyebabkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Reformasi regulasi melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997 menjadi langkah strategis untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer murni dan mengalihkan tindak pidana umum ke peradilan umum
Co-Authors Aep Suhendi Agus Awaludin Aldina Setiani Andika Pratama Ari Wibowo Arif Wahyudin Hidayatulloh Binner Habeahan Cacan Cahyadi Christian S, Paulana Dadan Nugraha Dudu Duswara M Eddy Setiawan Fachri Rizky Fadillah Faisal Ruslan Fangky Christina Indraguna Faris Fajharika Yusmar Febilita Wulan Sari Firdaus, M. Raihan Ginanjar Safaat Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw Gunawan, Verawati Haspada, Deny Hassanah, Nurul Hernawati Hernawati Hernawati Hernawati RAS Ihsan Maulana Indrajaya, C. Suryaarga Ipa Rosita Komarudin Komarudin Kurniawan, Cecep Soleh Kurniawati, Euis Laila M. Rasyid Lidya Nivisa Yusuf Ludi Hermawan Lukmanta, Hendi Fuky M. Riksa Fritansya Gumilar Maryadi Wijaya Muhammad Hatta Muhammad Taufik Hidayah Panji Adam Agus Putra Paulana Christian Suryamin Permana, Diki Permana, Yedi Widya Prasetia Randiana Prayitno, Sugeng Prayudi Juni Alamsyah Rahmawati, Amellia Ramadlon Adi Ali Fikri Razak, Abdul Kamil Rinjani, Diliya Mariam Riza Zulfikar Ryan Fani Santosa, Agung Sihombing, Indra Gatot sri dwiyanti Sri Mulyati Chalil Sudewo, Ari Suhardini, Eni Dasuki Suharno, Rachmat Suryawin, Paulana Christian Susanti, Rini Ayu Sutiamah, Titi Tejo, Eko Susanto Wahyu Purnama Sari wawan alowi Wijaya, Dion Untung Yeti Kurniati