Articles
<![CDATA[Analisis Pelanggaran Kode Etik Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 di Tempat Pemungutan Suara 1 Desa Salak, Kota Sawahlunto ]]>
<![CDATA[Sumarni Sumarni]]>;
<![CDATA[Indah Adi Putri]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>
<![CDATA[ Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 2 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November ]]>
Publisher : <![CDATA[Mahesa Research Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34007/jehss.v6i2.1962
<![CDATA[Abstract This research aims to describe the process of ethical code violations and analyze the factors causing ethical code violations by members of the Polling Organizers Group (KPPS) in the 2020 West Sumatra Governor Election at Polling Station (TPS) 1 in Salak Village, Talawi Sub-District, Sawahlunto City. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method. The theory used is election malpractice. The results of the study show that there were violations of the ethical code committed by KPPS members at TPS 1 in Salak Village due to the non-compliance of KPPS members in following the rules before the voting process. Violations occurred because KPPS members had not prepared the ballot tools in the voting booth. Voters were not well-informed about the correct voting procedures according to regulations. Factors causing ethical code violations by KPPS members at TPS 1 in Salak Village, Sawahlunto, include KPPS members' inability to work professionally, their limited understanding of the election regulations, insufficient supervision by Polling Station Supervisors (PTPS) during the voting process, lack of communication and coordination between KPPS officers and PTPS, Polling Station Committees (PPS), and Sub-District Election Committees (PPK), as well as inadequate quality of resources and training for KPPS.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok (Studi Kasus: Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Serentak 2019) ]]>
<![CDATA[Resti Helfia]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i1.29284
<![CDATA[This study aims to explain and evaluate the performance of the Solok City KPU in the process of compiling the voter list update and to analyze the factors that impede the performance of the Solok City KPU. This research uses qualitative methods and case study methods. The results of the study concluded that the various stages of the Thorok City KPU data updating program agenda were carried out in accordance with the stages and schedules that had been set as well as the rules of the election organizers, but did not optimally analyze the capacity of the election organizers. If left unchecked, the overcapacity of the mandate holders in carrying out their mandated duties will have a negative impact on the quality of the work of the executive branch in the upcoming election. This was later correlated with the obstacles to the performance of Solok City KPU officials when updating the voter lists in the 2019 elections.Keywords: Evaluation; Performance; KPU AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi kinerja KPU Kota Solok dalam proses penyusunan pemutakhiran daftar pemilih dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat kinerja KPU Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus. Hasil kajian menyimpulkan bahwa berbagai tahapan agenda program pemutakhiran data KPU Kota Thorok dilakukan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan serta aturan penyelenggara pemilu, namun tidak secara maksimal menganalisis kapasitas penyelenggara pemilu. Overkapasitas para pemegang mandat dalam menjalankan tugas yang diamanatkannya, jika dibiarkan akan berdampak negatif terhadap kualitas kerja lembaga eksekutif pada pemilu mendatang. Hal itu kemudian dikorelasikan dengan penghambat kinerja petugas KPU Kota Solok saat pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu 2019.Kata Kunci: Evaluasi; Kinerja; KPU]]>
<![CDATA[AKTOR IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN BALAI GADANG KOTA PADANG TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[Meris Essio Mento]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Indah Adi Putri]]>
<![CDATA[ JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 7, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jipags.v7i1.18070
<![CDATA[Sebagai upaya meningkatkan kualitas permukiman, pemerintah pusat menjalankan program yang bernama KOTAKU sejak tahun 2016 dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan sebagai platform kolaboratif. SK Walikota Padang No. 501 Tahun 2019 memperlihatkan bahwa masih terdapat 11,30 Ha permukiman kumuh di kelurahan Balai Gadang dan menjadi prioritas penanganan pada tahun 2021, oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi aktor dan peranannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 5 aktor kunci yang berperan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Balai Gadang, diantaranya adalah pihak Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Balai Gadang, Fasilitator Kelurahan, LKM Balai Gadang Mandiri dan KSM Tapi Aia.]]>
<![CDATA[Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu : (Studi Terhadap Banyaknya Surat Suara Tidak Sah) ]]>
<![CDATA[Ambarwati , Rini]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Syahrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Niara Vol. 15 No. 3 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/niara.v15i3.9280
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas sosialisasi peserta pemilu serta tatacara pemberian suara Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, ditinjau dari besarnya jumlah surat suara tidak sah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian, kegiatan sosialisasi peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dinilai kurang efektif. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pemilih yang tidak mengenal para calon anggota legislatif. Pada hari pemungutan suara pemilih memilih untuk tidak mencoblos beberapa jenis surat suara legislatif, sehingga saat penghitungan suara banyak ditemukan surat suara tidak sah dengan pola tidak dicoblos. Sedangkan untuk sosialisasi tatacara pemberian suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dinilai telah efektif. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan serta banyaknya sarana atau media yang digunakan. Selain itu, efektifnya sosialisasi tatacara pemberian suara juga dibuktikan dengan minimnya temuan surat suara tidak sah dengan pola kesalahan dalam prosedur pencoblosan.]]>
<![CDATA[Konfigurasi Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Gennta Rahmad Putra]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3160
<![CDATA[Dinamika perkembangan partai politik di Indonesia sangat dinamis dan cair setiap terjadinya pemilihan umum (pemilu). Lebih dari dua dekade reformasi tampaknya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Seperti hasil pemilu legislatif 2019 yang menghasilkan sembilan partai politik yang masuk di parlemen. Hasil ini berdasarkan 4% parliamentary theshold sebagai ambang batas partai politik untuk dapat masuk di parlemen. Namun, berdasarkan pada konfigurasi yang terjadi setelah Itu melihat kepada pemilihan presiden 2019 terjadinya penggemukan dalam hal koalisi pemerintahan. Kekurangan dalam kekuatan oposisi dalam parlemen Indonesia sudah memiliki dampak yang besar terhadap demokrasi di Indonesia. Berkaca kepada produk hasil legislasi DPR yang banyak mendapatkan pertentangan hingga protes keras dari publik menandakan bahwa terjadinya suatu masalah dalam sistem politik. Keberadaan partai politik sebagai Infrastruktur politik terlalu menonjol dalam konteks hasil pemilu legislatif 2019. partai politik memiliki peran sentral baik sebagai Infrastruktur maupun suprastruktur. Sehingga hal Ini berdampak kepada kualitas demokrasi di Indonesia yang mengarah kepada regresi demokrasi. Implikasi dari fenomena di atas adalah kurangnya pelaksanaan aspek deliberasi oleh DPR dan pemerintah. Partai politik gagal dalam memastikan kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat. Dampak akhir dari situasi di atas menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Konfigurasi partai politik hasil pemilu 2019 juga turut andil dalam menurunkan kualitas dari demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PENYEBARAN KASUS COVID-19 ]]>
<![CDATA[Nurian Endah Dwi S]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ KOLABORATIF: Jurnal Isu Sosial dan Tinjauan Kebijakan Vol 1 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pelantar Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper aims to see how the government's policies in preventing and dealing with the growth of positive cases of Covid-19 in Indonesia. The method used is a qualitative method, with the focus of the study on government policies related to handling Covid-19, both at the beginning of the spread in 2020 until the case of the spread of Covid-19 in 2022. The results of the study show that government policies to prevent the spread of transmission of the Covid-19 virus in Indonesia, continues to experience changes. Until 2022, there are 4 additional government policies in handling Covid-19 cases in Indonesia.]]>
<![CDATA[Konfigurasi Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Gennta Rahmad Putra]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3160
<![CDATA[Dinamika perkembangan partai politik di Indonesia sangat dinamis dan cair setiap terjadinya pemilihan umum (pemilu). Lebih dari dua dekade reformasi tampaknya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Seperti hasil pemilu legislatif 2019 yang menghasilkan sembilan partai politik yang masuk di parlemen. Hasil ini berdasarkan 4% parliamentary theshold sebagai ambang batas partai politik untuk dapat masuk di parlemen. Namun, berdasarkan pada konfigurasi yang terjadi setelah Itu melihat kepada pemilihan presiden 2019 terjadinya penggemukan dalam hal koalisi pemerintahan. Kekurangan dalam kekuatan oposisi dalam parlemen Indonesia sudah memiliki dampak yang besar terhadap demokrasi di Indonesia. Berkaca kepada produk hasil legislasi DPR yang banyak mendapatkan pertentangan hingga protes keras dari publik menandakan bahwa terjadinya suatu masalah dalam sistem politik. Keberadaan partai politik sebagai Infrastruktur politik terlalu menonjol dalam konteks hasil pemilu legislatif 2019. partai politik memiliki peran sentral baik sebagai Infrastruktur maupun suprastruktur. Sehingga hal Ini berdampak kepada kualitas demokrasi di Indonesia yang mengarah kepada regresi demokrasi. Implikasi dari fenomena di atas adalah kurangnya pelaksanaan aspek deliberasi oleh DPR dan pemerintah. Partai politik gagal dalam memastikan kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat. Dampak akhir dari situasi di atas menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Konfigurasi partai politik hasil pemilu 2019 juga turut andil dalam menurunkan kualitas dari demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Urgensi Penghapusan Daerah Otonom Kota Solok dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Suharizal Suharizal]]>;
<![CDATA[Indah Adi Putri]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3977
<![CDATA[Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan desentralisasi yang optimal. Salah satu isu yang mencuat adalah urgensi penghapusan daerah otonom, terutama di Kota Solok dan Kota Pariaman, yang menghadapi masalah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan pemerintahan yang efisien. Meskipun kedua kota tersebut memiliki potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata di Kota Pariaman, keduanya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang menunjukkan ketergantungan terhadap sumber daya eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penghapusan atau penggabungan daerah otonom di Kota Solok dan Kota Pariaman, dengan menggunakan teori evaluasi kinerja daerah dan konsep penghapusan daerah otonom. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi kedua kota adalah rendahnya kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketergantungan pada dana pusat, serta terbatasnya daya saing ekonomi daerah. Meskipun Kota Pariaman memiliki potensi sektor pariwisata, kurangnya perbaikan dalam aspek tata kelola pemerintahan dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan penggabungan dengan daerah lain. Begitu juga dengan Kota Solok yang membutuhkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tata pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan, penghapusan atau penggabungan daerah otonom perlu dipertimbangkan melalui evaluasi yang menyeluruh dan berbasis pada kinerja dan kemampuan daerah.]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Dynamic Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan Kota Pasca Tambang di Kota Sawahlunto ]]>
<![CDATA[Gennta Rahmad Putra Putra]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4626
<![CDATA[Sejak zaman kolonialisme Belanda sampai saat ini kota Sawahlunto telah bertransformasi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Penelitian berfokus kepada transformasi kebijakan menggunakan konsep dynamic governance. Tujuan penelitian untuk melihat transformasi kebijakan sebagai bagian penerapan dynamic governance di Kota Sawahlunto. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil temuan penelitian ini bahwa penerapan dynamic governance telah diterapkan di Kota Sawahlunto. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 menjadi awal dari transformasi kebijakan di Kota Sawahlunto. Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020 menjadi kunci dari eksekusi kebijakan. Arah pembangunan berkelanjutan Kota Sawahlunto yaitu sustainable mining tourism. Menerapkan elemen dalam dynamic governance yaitu thinking ahead, thinking again, dan thinking across sebagai panduan. Pada sisi thinking ahead merujuk kepada eksekusi kebijakan dari Visi Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya. Thinking again merujuk kepada inovasi mengembangkan destinasi wisata kota. Thinking across merujuk kepada proses belajar yang dilakukan untuk mewujudkan kota wisata tambang yang berbudaya. Selain menggunakan elemen dalam dynamic governance, keberadaan sumber daya manusia juga menjadi kunci. Kondisi itu juga didukung dengan tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Kota Sawahlunto. Pada akhirnya Sawahlunto sudah bertransformasi menjadi kota berbasis pariwisata berkelanjutan. ]]>
<![CDATA[Analisis Pengelolaan Anggaran Pokok-pokok Pikiran (POKIR) Aanggota DPRD Kota Padang Osman Ayub Tahun 2020-2024 ]]>
<![CDATA[Fahigo Azpriwidio Pernanda]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Dewi Anggraini]]>
<![CDATA[ KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[KIPS Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan salah satu hal menarik jika membahas DPRD dan anggaran. DPRD yang merupakan lembaga legislatif yang mengawasi tugaseksekutif memiliki alokasi anggaran didalam APBD berupa Pokok- Pokok Pikiran. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Pokir DPRD Kota Padang OsmanAyub berdasarkan siklus anggaran dan prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo dan Mashun, Dkk, serta melihat dampak elektoral politik terhadap Osman Ayub Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil penelitian ini adalah Osman Ayub selaku anggota DPRD Kota Padang telah melaksanakan siklus anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Osman Ayub melakukan perencanaan melakukan Reses untuk menyampaikan dan menyerap aspirasi dari konstituennya. Dan untuk pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran yang dimiliki langsung di eksekusi oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah melalui dinas terkait. Penerapan prinsip keuangan daerah peneliti melihat bahwa semua pokok-pokok pikiran Osman Ayub telah dilalui dengan SOP yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Selain itu hal menarik adalah kenaikan suara Osman Ayub pada Pemilu 2024 yang membuat Osman Ayub menjadi anggota DPRD ke-4 kalinya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan alokasi Pokok-Pokok Pikiran yang Osman Ayub miliki dikarenakan hal tersebut adalah praktek Pork Barrel Politics yang dimiliki oleh setiap DPRD yang direalisasikan oleh APBD.]]>
