Articles
<![CDATA[Peranan Elit Lokal Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Sutan Riska-Amrizal Dt Rajo Medan Pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya 2015-2020 ]]>
<![CDATA[Muhammad Samin]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>
<![CDATA[ NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 3 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.701 KB)
|
DOI: 10.31604/jips.v6i3.2019.554-569
<![CDATA[Pemilihan kepala daerah Kabupaten Dhamasraya tahun 2015 sukses dimenangkan pasangan Suka-Aman sebagai kandidat pendatang baru dengan perolehan 61.775 atau 63,75% suara, mengalahkan kandidat petahana pasangan AG-Jhos yang hanya meraih 35.122 atau 36,25% suara. Kemenangan yang diraih pasangan pendatang baru ini tak lepas dari dukungan mayoritas elite lokal Kabupaten Dhamasraya yang mendeklarasikan dukungan secara langsung dan terbuka untuk memenangkan kandidat pendatang baru tersebut. Teori yang digunakan yaitu teori peran elite yang meliputi analisa posisi, analisa reputasi dan analisa pengambilan keputusan. Identifikasi peran elite berdasarkan teori ini akan menghasilkan sosok orang kuat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peran elite lokal dalam memenangkan pasangan Suka-Aman meliputi : pada analisa posisional, pencalonan Sutan Riska terjadi melalui musyawarah antar tokoh nagari Sungai Rumbai dan Kecamatan Koto Besar yang diikuti elite formal dari partai PDIP. Pasca penetapan bakal calon, dukungan pun diberikan oleh 48 dari 52 wali nagari yang tergabung kedalam forum Aswana dibawah pimpinan Rasul Hamidi ayah kandung dari Sutan Riska. Pada analisa reputasi, proses pencalonan Sutan Riska diikuti elite non formal dari kalangan para pemangku adat yang mengikuti musyawarah antar tokoh penjaringan bakal calon di nagari Sungai Rumbai. Kemudian setelah deklarasi penetapan pasangan calon, beberapa elite non formal lainnya baru bergabung kedalam barisan pendukung pasangan Suka-Aman dan ikut mengantarkan pasangan ini ke KPU. Keinginan elite mendukung pasangan Suka-Aman disebabkan oleh factor kekecewaan terhadap kepemimpinan petahana. Seluruh keputusan ditetapkan Rasul Hamidi dan dilaksanakan oleh orang kepercayaannya yang telah tergabung kedalam struktur tim pemenanganKata Kunci : Pilkada, Elite Lokal, Peran Elite, Analisa Posisi, Analisa Reputasi, Analisa Pengambilan Keputusan, Orang Kuat Lokal]]>
<![CDATA[RELASI MEDIA MASSA DAN POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019 ]]>
<![CDATA[Riyan Alghi Fermana]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 7, No 1 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jwp.v7i1.32370
<![CDATA[Dalam menentukan ketua tim pemenangan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf memilih Erick Thohir (ET), pemilik surat kabar Republika, sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Hal ini bertentangan dengan pernyataan yang pernah disampaikannya terkait independensi dan afiliasi politiknya selama ini. Pada saat yang lain, Republika juga menurunkan berita utama yang dianggap menonjolkan salah satu pasangan calon, tepatnya pascapenunjukan ET sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf. Penelitian ini menganalisa bagaimana relasi media massa, khususnya media massa nasional dan politik pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan dari seluruh pemberitaan Republika, sedikit banyaknya media massa turut memperhitungkan simbol politik. Media massa akan mencari sumber berita yang dianggap mampu mendukung pemberitannya. Peristiwa yang panjang, lebar, dan rumit juga akan disederhanakan melalui framing fakta-fakta sehingga layak diterbitkan kepada khalayak ramai. Terkait dengan relasi antara masyarakat dan media massa, masyarakat tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara terkait dengan relasi antara pemerintah dan media massa, pemerintah tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap media massa.]]>
<![CDATA[PERAN DAN SINERGITAS ANTAR AKTOR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TIRTA MANDIRI, DESA PONGGOK, KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Nastasya Aisya Putri]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 6, No 2 (2021): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jwp.v6i2.32107
<![CDATA[Salah satu nawacita Jokowi dan Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Tujuannya adalah memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, yang dapat diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran aktor dan sinergitas aktor dalam membentuk dan menjalankan BUMDes Tirta Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe study kasus, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjek dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut dan juga mengungkapkan proses kejadian secara mendetail untuk mengetahui peran aktor dan sinergitas ketiga aktor dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri. Informan berasal dari aktor yang ada di BUMDes Tirta Mandiri. Untuk menguji keabsahan data yang didapatkan dilapangan dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar aktor di BUMDes Tirta Mandiri saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan karena masyarakat sebagai pengguna sekaligus sebagai pengawas dan pemilik modal di BUMDes Tirta Mandiri. Selain itu, aktor-aktor dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri saling bersinergi sehingga BUMDes Tirta Mandiri menjadi BUMDes yang berhasil.]]>
<![CDATA[POLITICAL AWARENESS, KNOWLEDGE, AND PARTICIPATION RELATIONSHIP USING STRUCTURAL EQUATION MODELING APPROACH ]]>
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Kartini Aboo Talib @Khalid]]>;
<![CDATA[Ferra Yanuar]]>;
<![CDATA[Susi Marisa]]>
<![CDATA[ JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 7, No 1 (2022): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jwp.v7i1.36325
<![CDATA[Political participation is fundamental in consolidating democracy in which political participation influences the legitimacy of society towards the running of a government. In elections, political participation could be considered community control over a government. Therefore, modeling the factors of political participation becomes essential. This cross-sectional study investigates the relationship between political awareness, political knowledge, and political participation of individuals living in Padang, Indonesia, and participating in the general election of 2020. This study employs the structural equation modeling (SEM) approach to construct the proposed model. The stability of SEM’s algorithm is checked using a reliability test. The performance of SEM and its algorithm is identified using the Bootstrap technique. The statistical tests proved that the proposed model is acceptable. This study found that political awareness has a positive and direct effect on political knowledge while political knowledge positively impacts political participation. It means that political awareness does not directly influence political participation. The political knowledge mediates it. This study suggests that individuals have to improve their public knowledge in the election to improve political participation. Meanwhile, political knowledge could be increased by improving political awareness. Indicator variables for each latent variable are also investigated in this study.]]>
<![CDATA[PENGARUH KESADARAN DAN KEPERCAYAAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DHARMASRAYA PADA PILKADA 2015 ]]>
<![CDATA[Anggraini Merry]]>;
<![CDATA[Asrinaldi Asrinaldi]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra Zetra]]>
<![CDATA[ Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol 8, No 1 (2018): Madania ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (333.043 KB)
|
DOI: 10.24014/jiik.v8i1.5676
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh kesadaran dan kepercayaan politik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Faktor kesadaran dan keprcayan politik mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dharmasraya pada Pilkada Serentak Tahun 2015. Hasil peneitian menunjukan bahwa tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan masyarakat Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Kendall Tau diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,462. Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015]]>
<![CDATA[Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ]]>
<![CDATA[Shellya Salsabila]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 9 No. 2 (2021): Edisi September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47828/jianaasian.v9i2.65
<![CDATA[In life, the role of service is very large, including public service. Every service agency is obliged to improve the quality of service. The poor quality of public services in Indonesia must be immediately addressed by the government. One of the government's efforts to improve the quality of public services is by utilizing advances in information technology in the process of governance. This is known as e-government or the administration of electronic or internet-based government. The process of implementing e-government through several stages, web presence, interaction, transaction and transformation. One way to improve services is to follow the development of more effective information technology. So that it can encourage the government to accelerate e-government, which is an effort to improve electronic-based government services. With the e-government system, it is hoped that every public service agency can provide an increase in the quality of public services that are more transparent, effective and efficient. For online services, the people of Padang City can already access it, but there are still a number of obstacles in its operation. This study aims to determine the application of e-government in making ID cards at the Population and Civil Registration Office of Padang City. This study uses the theory of Nugroho (2007), the stages of development of the implementation of e-government in Indonesia are divided into four and to see the indicators of effectiveness using the theory of Sondang P Siagian. Data collection techniques are interviews, documentation and observation. The research method used is qualitative with descriptive type. The informant selection technique was purposive sampling and tested the validity of the researcher's data by triangulation of sources. The results of the study indicate that public services at the Padang City Population and Civil Registration Service in using the website are still not effective. There are still obstacles in its implementation, which are related to servers and networks that sometimes have problems, besides that socialization needs to be improved so that public and bureaucrats awareness increases in utilizing e-government development in Padang City]]>
<![CDATA[Applying bootstrap quantile regression for the construction of a low birth weight model ]]>
<![CDATA[Yanuar, Ferra]]>;
<![CDATA[Yozza, Hazmira]]>;
<![CDATA[Firdawati, Firdawati]]>;
<![CDATA[Rahmi, Izzati]]>;
<![CDATA[Zetra, Aidinil]]>
<![CDATA[ Makara Journal of Health Research Vol. 23, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Background: Most investigators use ordinary least squares (OLS) methods to model low birth weight. When the data are non-normal or contain outliers, OLS become ineffective. However, the quantile method of forecasting low birth weight has not been fully evaluated, although it has good potential for overcoming problems associated with linear regression. Methods: The present study reports our comparison between the OLS and quantile regression methods for modeling low birth weight when the data are right skewed and outliers are presented. Additionally, we evaluated the performance of the associated algorithm in recovering the true parameter using the bootstrap method. Results: Our study found that a mother’s education level, the number of maternal parities, and the last birth interval significantly impacted low birth weight at any selected low quantile. Based on the bootstrap simulation study, the proposed model was considered to be acceptable since both methods generated nearly identical estimates of the parameter model. An accuracy test proved that the quantile method was an unbiased estimator. Conclusions: The present study found that low birth weight is significantly affected by the mother’s educational level, the number of maternal parities, and the last birth interval.]]>
<![CDATA[Social Movement of The Committee for The Enforcement of Islamic Sharia (KPSI) in Strengthening Islamic Values in West Sumatera ]]>
<![CDATA[Husnul Qolbi]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Asrinaldi Asrinaldi]]>;
<![CDATA[Mhd. Fajri]]>
<![CDATA[ Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Vol 8, No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (331.42 KB)
|
DOI: 10.30983/islam_realitas.v8i1.5389
<![CDATA[This study describes the social movement of the West Sumatra Islamic Shari'a Enforcement Committee (KPSI) in the strengthening of Islamic values in West Sumatra for the 2014-2019. This period follow after the activities carried out by the West Sumatra KPSI after the rejection of the Lippo Superblock construction in 2013. This uses qualitative research with descriptive analysis with interview and documentation data collection methods. This research uses Islamic social movement theory and arrived at some important findings from this research. First, the mobilization of KPSI in strengthening Islamic values is not based on feelings of disappointment or dissatisfaction but as a form of concern towards the decadence of society. Second, political opportunities led KPSI West Sumatra to conduct da'wah (Islamic propogation). Third, the framing in which KPSI West Sumatra enganged in discourse became the target of mobilization in social movements based on the Qur'an and Sunnah. Fourth, the West Sumatran KPSI alliance or network has many alliances or networks to strengthen its movement.Penelitian ini mendeskripsikan gerakan sosial Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI) Sumbar dalam penguatan nilai-nilai Islam di Sumbar Tahun 2014-2019. Periode ini mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh KPSI Sumbar pasca penolakan pembangunan Superblok Lippo pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Islam dan sampai pada beberapa temuan penting dari penelitian ini. Pertama, mobilisasi KPSI dalam penguatan nilai-nilai Islam tidak didasarkan pada perasaan kecewa atau tidak puas tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap dekadensi masyarakat. Kedua, peluang politik mengantarkan KPSI Sumbar melakukan dakwah. Ketiga, framing di mana KPSI Sumbar berwacana menjadi sasaran mobilisasi dalam gerakan-gerakan sosial yang berbasis Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keempat, aliansi atau jaringan KPSI Sumbar memiliki banyak aliansi atau jaringan untuk memperkuat gerakannya.]]>
<![CDATA[Upaya Depolitisasi Birokrasi oleh Birokrasi Pemerintah Kota Padang Melalui Pemilu Gubernur Sumatera Barat 2020 ]]>
<![CDATA[Tommy TRD]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Asrinaldi Asrinaldi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Religion and Society Vol 4, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Religion and Society Studies (InTReSt) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36256/ijrs.v4i1.272
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisa dan menggambarkan upaya depolitisasi birokrasi yang dilakukan oleh birokrasi Pemerintah Kota Padang melalui penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) 2020. Berangkat dari politisasi birokrasi yang dinilai terlalu kuat di Pemerintah Kota Padang pada masa kepemimpinan Walikota Mahyeldi, struktur birokrasi Pemerintah Kota Padang berupaya melepaskan diri dari politisasi birokrasi yang terlalu kental tersebut (mencapai depolitisasi birokrasi) dengan memanfaatkan Pilgub Sumbar tahun 2020 untuk mengganti kepemimpinan Walikota Padang dan melepaskan tekanan politik birokrasi di bawah kepemimpinan Walikota baru, Hendri Septa. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dan sekunder dijadikan sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukan birokrasi di Pemerintah Kota Padang memberikan dukungan massif kepada Walikota Padang, Mahyeldi, yang mengikuti kontestasi Pilgub Sumbar 2020 berpasangan dengan Audy Joinaldy, diusung oleh koalisi Partai PKS dan PPP. Namun berbeda dengan teori politisasi birokrasi dari B Guy Peters dan Jhon Pierre, yang melihat depolitisasi dari sudut pandang fungsi dari birokrasi yaitu pelayanan publik, penelitian ini justru menemukan bahwa depolitisasi birokrasi juga dapat hadir dari sudut pandang struktur organisasi birokrasi itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan bahwa pola hubungan symbiosis mutualisma, patron-client atau rent seeking tidak selalu menjadi motif terjadinya politisasi birokrasi. Namun sebaliknya penelitian ini menemukan bahwa depolitisasi birokrasi sendiri adalah salah satu motif dari keterlibatan birokrasi dalam politik praktis. ]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU ]]>
<![CDATA[Adri Meyce Putra]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8138
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam urusan teknis pada penyelenggaraan tahapan pemilu tingkat Kecamatan di Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada para staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemilu karena proses pembentukan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah dan tidak adanya rincian menganai uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.]]>
