Claim Missing Document
Check
Articles

Perjanjian Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia pada Pt. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar Credit Agreement Of Fiduciary Micro Installment System on PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar Putu Sintya Pratiwi Manikashanti; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6025.112-117

Abstract

Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian pokok (prinsipil) di dalam penyaluran kredit sedangkan Jaminan Fidusia sebagai accessor yang memiliki kekuatan eksekutorial. Fidusia dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang milik debitur kepada kreditur, namun barang jaminan yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitur, selama ia memenuhi kewajibannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu prosedur perjanjian kredit dan proses eksekusi terhadap debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. Penelitian Hukum Empiris digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus di lapangan berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum dalam mengidentifikasi efektifitas hukum dalam dinamika sosial. Hasil dari penelitian setelah diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 31 UU. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi atas jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi maka dilakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum untuk melunasi piutangnya dari hasil penjualan berdasarkan titel eksekutorial.
Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Sebagai Akibat Kelalaian Perusahaan Daerah Air Minum I Nyoman Bangkit Sugiarta; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6028.59-66

Abstract

Perlindungan hukum yang diberikan oleh PDAM kepada konsumen sebagai pengguna barang dan jasa akibat keterbatasan pasokan air bersih. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PDAM dalam mengatasi kerugian yang dialami konsumen terhadap akibat yang timbul dari terbatasnya pasokan air bersih. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakaan landasan hukum yang pertama dan utama dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus konsumen yang mengalami kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PDAM bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen/pelanggan, yaitu mengganti kerugian dengan melakukan perbaikan kerusakan jaringan pipa yang dikelola oleh PDAM Denpasar yang mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen/pelanggan. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Minim Kota Denpasar diatur dalam Pasal 2. Dengan pembahasan yang dipermasalahkan maka dapat disarankan bagi PDAM agar perlu membuat aturan yang jelas berkaitan dengan pemberian air bersih kepada konsumen apabila terjadi kekeringan yang mengakibatkan terbatasnya sumber air baku, sehingga masyarakat tidak Kekeurangan air bersih dan kepada konsumen , jika konsumen mendapatkan debit aliran air yang kecil maka konsumen langsung melakukan komplain ke PDAM, agar PDAM segera menindaklanjuti laporan konsumen.
Kedudukan Anak Astra dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Adat Bengkel Tabanan I Putu Aldi Wiryatama; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6033.73-77

Abstract

Berdasarkan hukum waris bersama Bali, status hukum anak Astra mengikuti status hukum ayah mereka setelah orang tua mereka menikah secara sah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemunculan anak oleh perempuan yang belum menikah secara sah dapat menimbulkan masalah. 1) status hukum anak Astra dalam pengertian hukum waris adat di Bali; 2) status hukum anak Astra dalam hal pewarisan setelah sahnya perkawinan. Hukum Waris Adat Bali Orang Tua. Untuk pembahasan ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer seperti penelitian lapangan dan sumber sekunder yang ditulis oleh para ahli, dan hasil para ilmuwan diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan. Penyelidikan membuktikan bahwa status hukum anak Astra setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara hukum hanyalah hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hak Anak Astra dalam Hukum Adat Bali Setelah orang tua kandung menikah secara sah di Bali, setelah anak Astra lahir dalam perkawinan yang sah, hak dan statusnya didasarkan pada ayahnya (Pursa).
Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Pedulilindungi Pasca Covid-19 Victoria Bellanique Solang; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.1.6035.100-105

Abstract

Di Indonesia banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi, beberapa kebocoran data pribadi terjadi di aplikasi Peduli Lindung. Keterangan suntikan vaksin dari presiden bisa dibilang sudah menjadi perbincangan umum, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan sistem aplikasi agar data tersebut tidak disalahgunakan. Terbentuknya masalah ini, 1) Apa saja ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi? dan 2) Bagaimana pencegahan dan penanggulangan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi? Dalam penelitian ini digunakan metode normative legal research serta menggunakan hukum doktrinal, peraturan serta pengkonsepan ahli. Pada proses meneliti hasil yang di dapat adalah ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi yang didasarkan oleh pasal ke 36 Permen Kominfo 20/2016 dan penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan. agar data pribadi tidak disalahgunakan berdasarkan Pasal 40 UU ITE. Usulan dalam penelitian ini adalah untuk lebih menyempurnakan sistem aplikasi PeduliLindungi agar para pelaku tidak dapat menyalahgunakan data pribadi seseorang.
PKM of Increasing The Community Empowerment in Green Tourism In Penglipuran Village, Susut Sub-District, Bangli Regency I Nyoman Putu Budiartha; I Nyoman Gede Sugiartha; A.A. Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara; I Wayan Gede Swecana; Hartini Sarifan; Siti Aishah; Rafizah Abu Hassan; Ni Komang Wulan Prayatni Kana; I Putu Dicky Suryantha; Putu Ayu Candradiva Saraswati
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.2.2.7480.82-86

Abstract

Green Tourism problem is the main problem in developing tourism in the rural area. The awareness of tourism actors and the community in taking part in environmental protection needs to be empowered to make sustainable tourism development. The synergy of environment-based tourism development requires special attention from the government, business actors, and the community to be able to preserve the sustainability of the existing tourism. The concept of a tourist village is a form of community-based tourism that aims to prosper the people in the area. Currently, most tourism villages in Bali Province have not succeeded in developing properly. One of the problems is that people are confused about applying environmental law to the rapid progress of tourism which requires them to be innovative in gaining profits from the existing tourism activity. The problem to be answered is Efforts to realize the development of rural tourism based on green tourism in Bali. The application of the green tourism model based on the values of the local culture ​​can be used to build the concept of sustainable rural tourism in Bali. This Community Partnership Program (referred to as PKM) main objective is to develop a green tourism model that synergizes with the local cultural value ​​of the tourism villages based on Balinese cultural environmental law to increase environmental law awareness. This also helps in increasing the trust of the tourists in tourism villages, because they are legally protected by the purchased products and finally affecting guests to buy services, as well as improving the community’s standard of living. PKM activities by increasing community empowerment are related to local cultural values ​​that have been frequently carried out. However, empowering community activities as a green tourism model to increase tourism needs to be furtherly improved. Environmental protection is an effort to take responsibility which is very difficult so it results in a real decrease of the environmental quality, as well as in the pollution case, and environmental damage. However, Green tourism, which synergizes the values ​​that develop in society in protecting and preserving the environment, is an ideal form of protecting and managing the environment wisely to realize sustainable tourism development in Bali.
THE RIGHT ON LAND FOR FOREIGNER AND FOREIGN LEGAL ENTITY TOURISM INVESTASION PERSPECTIVE, PARTICIPATION AND NOMINEE PRACTICE PREVENTION Siti Hafsyah Idris; Djelantik, IGN. Supartha; Budiartha, I Nyoman Putu
Journal Equity of Law and Governance Vol. 1 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.497 KB) | DOI: 10.55637/elg.1.1.3237.1-9

Abstract

Bali is one of the national cultural heritages, which is endlessly praised in various essays and research results, then becomes a reference and promotion as an exotic island that inspires the rise of world tourism. Tourism encourages investment in hospitality, restaurants, transportation, trade, property, the creative economy sector and others. Investment, changing the function of agriculture into hospitality and transforming the work of farmers into services. Major changes in the mind-set of rural farmers to urban services. The purpose of this study is to find out the concept of norms and substance of the basic Agrarian Law and the laws and regulations in land ownership/ Provision of Residential for foreigners/Foreign Legal Entity. This research applies a socio-legal approach. This change is not accompanied by a significant expansion of public participation, because tourism is concentrated in capital due to legal limitations that favoring on investors..The results of the study are expected to encourage the weight of the substance of the Foreigners Residential Provision legislation, containing the substance of the Foreigners Residential Provision regulatory norms carrying the message of community participation as social engeeneer and community expectations (das sollen), global.
Environment Law-Based Rural Tourism Regulations in Bali Budiartha, I Nyoman Putu; Sugiartha, I Nyoman Gede; Dewi, A.A. Sagung Laksmi
Journal Equity of Law and Governance Vol. 2 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.2.1.4158.1-8

Abstract

An environmental management made for the purpose of obtaining clean and healthy atmosphere is a human right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Poor environmental management contributes to the deterioration of the quality of the environment. Therefore, it is necessary to increase its protection and management. Managing the environment for the benefit of rural tourism development is the responsibility of community members who are business actors and the government. The function of the government together with business actors and the community in preserving the environment is a function of public services to ensure that every resident obtains a good and healthy environment. Thus, in the event that business actors or the public fail to carry out their obligations and which are not in accordance with the nature of environmental conservation, the government may hold the business actors and the public accountable, who in carrying out their activities, are negligent in preserving the environment, either administratively, civilly or criminally. Likewise, in the event that the government is proven to have taken actions that are not in line with the provisions of the law on environmental protection and management, they can be held legally liable. This study is qualified as empirical legal research, with the application of several types of approaches, such as a field-based approach, a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, a case approach, and a cultural approach based on local community wisdom. The results of the study show that environmental management is an effort to carry out responsibilities that are massively difficult, resulting in a decrease in the quality of the environment that is becoming increasingly real. Therefore, in the event that pollution and environmental destruction occur, the perpetrators can be held accountable both in civil law and criminal law. However, in a context like Bali, regulations integrating the values ​​that develop in society in protecting and preserving the environment are an ideal form to protect and manage the environment in a rational way to realize sustainable tourism development.
The Right on Land for Foreigner and Foreign Legal Entity Tourism Investasion Perspective, Participation and Nominee Practice Prevention IGN. Supartha Djelantik; I Nyoman Putu Budiartha; Hartini Saripan
Journal Equity of Law and Governance Vol. 2 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.2.1.4693.69-85

Abstract

Bali is one of the national cultural heritages, which is endlessly praised in various essays and research results, then becomes a reference and promotion as an exotic island that inspires the rise of world tourism. Tourism encourages investment in hospitality, restaurants, transportation, trade, property, the creative economy sector and others. Investment, changing the function of agriculture into hospitality and transforming the work of farmers into services. Major changes in the mind-set of rural farmers to urban services. This change is not accompanied by a significant expansion of public participation, because tourism is concentrated in capital due to legal limitations that favoring on investors. The government is trying to make corrections, through the following steps, namely: (1) through ASEAN economic cooperation, Indonesia-Australia bilateral cooperation (IA-CEPA) and other countries, (2) deregulation in the fields of investment, land by granting usufructuary rights over land; and (3) encourage community participation through agrarian reform. These steps are important means, as a trigger for the awakening of the awareness of the basis of national economic development which Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, determines that "The economy is organized as a joint effort based on the principle of kinship". The constitution requires collective ownership of a company, mutual benefit. The national economy is designed as a joint effort based on the "family principle", in the form of cooperatives, which put the emphasize on the element of participation rather than the concentration of capital. Article 2 of the Bacis Agrarian Law (BAL) constitutes the implementing regulation of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, explaining the control of natural resources by the state, namely "Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people Article 33 paragraph (4) The national economy is organized based on a democratic economy based on the principle of togetherness, so conceptually it can be formulated that community participation in provision of Foreigner Housing is a form of empowerment, recognition of community rights in efforts to improve community welfare and as mandates for the implementation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Articles 42 and 45 of the BAL in granting usufructuary rights to foreigners/ Foreign Legal Entity.
Auction Procedures for Collateral Goods Owned by Pegadaian Customers (Case Study at Pt Pegadaian (Persero) Branch Mengwi) I Dewa Putu Andre Wiratama; I Nyoman Putu Budiartha; Nengah Renaya
Journal Equity of Law and Governance Vol. 3 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.3.1.6610.29-34

Abstract

The implementation of a sustainable economy will require a lot of funds, and credit institutions such as PT. Pegadaian (Persero) Mengwi Branch can provide a lot of these funds. This institution mainly conducts credit based on mortgage law, which makes it easier for borrowers without creating new problems for them after they provide loans. The problem: What is the procedure for carrying out an auction for collateral at PT. Pegadaian (Persero) Mengwi Branch? And what is the responsibility of PT. Pegadaian (persero) Mengwi Branch for loss or damage to collateral? This study uses empirical research methods. The results of this study indicate that the discussion of PT. Pegadaian (persero) Mengwi Branch gives absolute rights to customers in the event of an auction for collateral items, and PT. loss when the collateral is under the supervision of PT. Pegadaian (persero) Mengwi Branch. But if PT. Pegadaian (persero) Mengwi Branch is not responsible for its obligations, then it can be subject to administrative sanctions as stated in Article 60 UUPK.
Settlement of Online Loan Agreement Disputes in the Event of the Debtor Dies I Wayan Gede Purnayasa Wijaya; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Journal Equity of Law and Governance Vol. 3 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.3.1.6611.46-51

Abstract

The current development of information and communication technology has an impact on people's economic activities, one of which is the activity of borrowing money. Borrowing and borrowing money that was originally carried out conventionally, now many have switched to online lending and borrowing activities. However, in its activities, there are problems experienced by creditors (lenders) related to settlement of obligations if the debtor (lender) dies before the repayment period. This happens because in the observed online lending and borrowing money agreements, many do not include the form of settlement of obligations if the debtor (loan recipient) dies. The issues raised in this study are how legal protection is for creditors in online money lending agreements in the event that the debtor dies and what forms of dispute resolution efforts are made in online money lending and borrowing agreements in the event that the debtor dies. This research method uses a normative legal research type with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the form of legal protection for creditors in online money-lending agreements in the event that the debtor dies is through preventive protection (applying the 5C principle and every transaction using an escrow account and virtual account), while repressive protection (organizers help through billing units, assist in mediation, make complaints). And efforts to resolve disputes can be done through non-litigation (outside court) and litigation (in court).
Co-Authors A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetia A.A. Sagung Laksmi Dewi Adhi Wibisana, Anak Agung Ngurah Adinikum Keba Tunggu Adnyana, Ni Luh Ari Andini Agung Istri Altia Dwi Widaswari Agung, Anak Agung Istri Agus Antara Putra Aini, Miftakhul Anak Agung Ayu Rai Agung Rene Dhariswari Anak Agung Bagus Yoga Pramana Anak Agung Dita Intan Pertiwi Anak Agung Gede Meditriana Putra Anak Agung Lanang Parwacita Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Ani, Ni Kadek ANJANI, Mey Antara, I Wayan Wesna Apsari, Ida Ayu Anggun Tri Arini, Desak Gd.Dwi Arini, Desak Gde Dwi Arini, Desak Gde Dwi Arini, Desak Gede Dwi Arnawa, Anak Agung Gede Artana, I Made Yudi Artana, I Wayan Jimmy Asri, Ida Ayu Putu Purnam Astika, I Nyoman Yudhi Astiti, Ni Gusti Ketut Sri Bayu Kusuma Permana Putra Bimantara, I Made Dwi Cahyani, Dwi Anggi Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono Chandra Adi Gunawan Putra Damayanti, Anak Agung Alit Ista Damayanti, Ni Luh Sintya Darma Budi Setiawan Darmawan, Gede Agus Darmestha, I Made Dwi Denisya, Ni Putu Desak Gde Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desi Purnani Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Cokorda Istri Ratih Utami Dewi, Ida Ayu Cintiya Kencana Dewi, Ida Ayu Putu Tania Krisna Dewi, Komang Ayu Sintia Dewi, Ni Kadek Purnama Dewi, Ni Made Tessa Aprillia Diah Gayatri Sudibya Dinar, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Djelantik, IGN. Supartha Duarsa, Ni Kadek Dhea Pratiwi Dwiyanti , Ida Ayu Sri Intan Efraim Mbomba Reda Fandoe, Brendan Matthew Fatikhah Kismilarsih Fitri, Ni Luh Galu Putri Fatia Ganandhika, Anak Agung Bagus Ryan Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Mahesa Priyambada Kusuma Gede Oscar Geovani Gianluca Fredrick Wou Dopo Gunawan, I Putu Yoga Eka Putra Hartini Sarifan Hartini Saripan I Dewa Putu Andre Wiratama I Gede Agus Putrayasa I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Ngurah Bagus Andre Wedananta I Gusti Ngurah Agung I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Gusti Ngurah Muliarta I Kadek Adi Payana I Ketut Sukadana I MADE ADHI ARIANA I Made Aditya Mantara Putra I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Panji Ambara Putra I Made Rimawan I Made Sandi Cahyadi I Nengah Laba I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Bangkit Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Srimurti I Nyoman Subamia I NYOMAN SUTAMA I Putu Aldi Wiryatama I Putu Bagus Rizaldi Pramana I Putu Dicky Suryantha I Putu Gede Seputra I Putu Haris Parwita I Wayan Egiarta Pramudana I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Gede Swecana I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Suka Wirawan I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Chandra Cintiadewi IDA AYU NGURAH KEMENUH IGN. Supartha Djelantik Indah Permatasari Indrabuana, Kadek Rizky Aditya Jaya Utama, I Wayan Kartika Jaya, I Gede Agus Purna Jaya, I Komang Ngurah Wirya Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Apriliani Kamaswara, Anak Agung Gde Agung Kresna Karma, Ni Made Sukaryati Kaze, Kadek Bramanta Rudi Khanna, I Kadek Agus Dimas Harta Kusnadi, Ricky Kusuma , I Gede Dharma Laksmi , Anak Agung Sagung Lestari, Kadek Cinthya Dwi Lestari, Lia Ayu Luh Made Mahendrawati Luh Putu Sudini Made Danang Mahendra Gama Made Dharma Laksana Swastika Made Gama Sasmitha Made Setiasa Mahaputra, I. B Gede Agustya Mahaputra, I.B. Gede Agustya Mahaputri, Anak Agung Istri Mahayuni, Cokorda Istri Agung Mandasari, IA Cynthia Saisaria Maulana, Rahul Mertha, I Gusti Ayu Claudia Prathami Mulyani , Ni Luh Debby Srinitha Nendra, I Putu Bayu Aditya Nengah Renaya Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Mirayati Ni Kadek Sofia Arianti Ni Kadek Wulan Juliandini Ni Komang Wulan Prayatni Kana Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani Ni Luh Kadek Dwi Fenny Febriyanti Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Ayu Cahyani Ni Luh Supadmi Ni Made Puspa Sutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspautari Ujianti Ni Made Sintia Tarisa Ni Made Spasutari Ujianti Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Yuli Ratna Dewi Ni Made Yunika Andrini Ni Nyoman Alit Meilinda Suasthi Ni Putu Dea Oktaviani Dewi Ni Putu Erni Novayanti Putri Ni Wayan Sukalandari Novilina, Dewa Ayu Dita Nursandi, N Pande Gede Gita Putra Nugraha Pande Gede Mantra Artha Wicaksana Pangalila, Janneta Angela Paramitha, Dewa Ayu Cahyani Pemayun, Cok Gede Bagus Putra Premana Permatasari, Made Intan Philipus Dian Anjaraka Piadnyan, Kadek Bagas Pramesti, Ni Kadek Yunika Prameswari, Ni Made Ratih Prastya, Dimas Hadi Prawira, I Made Oka Pradnya Primantara, Made Rama Wiguna Putra, I Kadek Agus Arnawa Pariwesa Putra, I Putu Erick Sanjaya Putra, I Wayan Agus Grahadi Putra, I Wayan Yudi Antara Putrawan, I Made Adi Putri, Komang Ayu Windy Widyastari Putri, Ni Kadek Iwantari Putri, Ni Putu Elisa Pebriyanti Putri, Putu Angelita Putu Ayu Candradiva Saraswati Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Bagus Gandiwa Dhanandjaya Putu Berliana Prema Swari Putu Chandra Arta Dharma Putu Rahayu Purnamasari Putu Sintya Pratiwi Manikashanti Putu Suryani . Putu Suwantara R.A. Nanik Priatini Rafizah Abu Hassan Raharja, I Made Rauhimas Oka Rama, I Wayan Agus Ramaputra, Ngurah Aldi Ratih Cahya Pramitasari Renaya, Nengah Riawati, Ni Kadek Ryan Soma Sandra, Ayu Metta Sari, Ni Putu Nita Erlina Sastra, Komang Saeramessatya Purwadi Septianingsih, Komang Ayuk Septyawati, Ni Made Seputra , I Pt Gd Seputra, I Putu Gede Shicilya, Wanda Shintadewi , Kadek Ayu Manik Gita Sicaya, Kadek Vegas Ananta Siti Aishah Siti Hafsyah Idris Sridana, I Kadek Styawati , Ni Komang Arini Suardika , I Ketut Subamia, I Nyoman Sudewi, Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudibya, Diah Gayatri Sudihya, Diah Gayatri Sugiartha, I Nyoman Gede Sumardiana, I Nyoman Suryani, Ni Luh Putu Manik Swadesi, Made Isma Amanda Trisna, I Wayan Pande Eka Ujianti , Ni Made Puspasutari Ujianti, Ni Made Pupspasutari Ujianti, Ni Made Puspasutari Ulil Azmi Zare Tanda Utama, Rai Dharma Victoria Bellanique Solang Widiantara, Made Minggu Widiati, Ida Ayu Putu Wiguna, I Made Amertha Wiramahendra, I Putu Gede Wiratdika, Anak Agung Ngurah Gede Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka Wiswamitra, Ida Bagus Gede Yasa, I Putu Agus Tirta Yastika, I Wayan Ika Suyun Yuda, Kadek Indra Yudha, Bagus Arya Wira Yudiansari, Ni Komang Sutha Yusianadewi, I.G.A Bela Indah Komala