Articles
Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing Oleh Perusahaan Di Indonesia
I Made Dwiki Yolanda;
Ni Made Puspasutari Ujianti;
I Nyoman Putu Budiartha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v4i2.5040
Norma kabur yang paling menonjol dalam pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini secara tegas menyatakan: “Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Ketentuan tersebut mengandung ketidakjelasan norma (vage norm), khususnya pada frasa “jabatan-jabatan tertentu”. Undang-undang tidak memberikan batasan, klasifikasi, maupun kriteria normatif mengenai jabatan apa saja yang dimaksud, sehingga membuka ruang penafsiran yang sangat luas baik bagi pemberi kerja maupun bagi aparat penegak hukum ketenagakerjaan. Ketidakjelasan ini menjadi problematis karena larangan menduduki jabatan tertentu merupakan pembatasan hak bekerja bagi warga negara asing, sekaligus instrumen perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi hukum terhadap pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia saat ini didominasi oleh sanksi administratif, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemberi kerja yang melanggar ketentuan perizinan dapat dikenai teguran, denda, penghentian sementara, hingga pencabutan RPTKA. Sementara itu, TKA yang menyalahgunakan izin tinggal dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Rezim sanksi ini menunjukkan pergeseran kebijakan hukum yang lebih menekankan pendekatan administratif daripada represif.
PKM of Increasing The Community Empowerment in Green Tourism In Penglipuran Village, Susut Sub-District, Bangli Regency
I Nyoman Putu Budiartha;
I Nyoman Gede Sugiartha;
A.A. Sagung Laksmi Dewi;
I Made Minggu Widyantara;
I Wayan Gede Swecana;
Hartini Sarifan;
Siti Aishah;
Rafizah Abu Hassan;
Ni Komang Wulan Prayatni Kana;
I Putu Dicky Suryantha;
Putu Ayu Candradiva Saraswati
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55637/ldcsj.2.2.7480.82-86
Green Tourism problem is the main problem in developing tourism in the rural area. The awareness of tourism actors and the community in taking part in environmental protection needs to be empowered to make sustainable tourism development. The synergy of environment-based tourism development requires special attention from the government, business actors, and the community to be able to preserve the sustainability of the existing tourism. The concept of a tourist village is a form of community-based tourism that aims to prosper the people in the area. Currently, most tourism villages in Bali Province have not succeeded in developing properly. One of the problems is that people are confused about applying environmental law to the rapid progress of tourism which requires them to be innovative in gaining profits from the existing tourism activity. The problem to be answered is Efforts to realize the development of rural tourism based on green tourism in Bali. The application of the green tourism model based on the values of the local culture ​​can be used to build the concept of sustainable rural tourism in Bali. This Community Partnership Program (referred to as PKM) main objective is to develop a green tourism model that synergizes with the local cultural value ​​of the tourism villages based on Balinese cultural environmental law to increase environmental law awareness. This also helps in increasing the trust of the tourists in tourism villages, because they are legally protected by the purchased products and finally affecting guests to buy services, as well as improving the community’s standard of living. PKM activities by increasing community empowerment are related to local cultural values ​​that have been frequently carried out. However, empowering community activities as a green tourism model to increase tourism needs to be furtherly improved. Environmental protection is an effort to take responsibility which is very difficult so it results in a real decrease of the environmental quality, as well as in the pollution case, and environmental damage. However, Green tourism, which synergizes the values ​​that develop in society in protecting and preserving the environment, is an ideal form of protecting and managing the environment wisely to realize sustainable tourism development in Bali.
Efektifitas Lembaga Bipartit Dalam Menyelesaikan Sengketa Hubungan Industrial Pada Perusahaan Pt. New Kuta Golf And Ocean View
Dynna Madina Karuniawan;
I Nyoman Putu Budiartha;
I Putu Gede Seputra
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.1.1.2136.91-97
The increasingly important demands of industrialization for the progress a country have consequences for employers to use effective systems wherever possible. However, industrial disputes between workers and employers are often a problem. Therefore we need a set of laws that can be a separate forum for dealing with dispute matters within a company, is Bipartite Cooperative. The problem raised in this paper is how the effectiveness of the Bipartite Institute and what are the things that hamper in resolving employment issues at PT New Kuta Golf and Ocean View. The research method used is an empirical legal research method through the sociology of law approach. The results obtained, that is about disputes that have occurred in the company namely working conditions, requirements of work, increased work productivity and welfare of workers who impact on the company. The form of settlement is done through Bipartite and termination of employment. The inhibiting factors found were weak mindset, limited information, lack of competent human resources towards understanding Bipartite.
Perjanjian Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia pada Pt. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar Credit Agreement Of Fiduciary Micro Installment System on PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar
Putu Sintya Pratiwi Manikashanti;
I Nyoman Putu Budiartha;
Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.1.6025.112-117
Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian pokok (prinsipil) di dalam penyaluran kredit sedangkan Jaminan Fidusia sebagai accessor yang memiliki kekuatan eksekutorial. Fidusia dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang milik debitur kepada kreditur, namun barang jaminan yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitur, selama ia memenuhi kewajibannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu prosedur perjanjian kredit dan proses eksekusi terhadap debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. Penelitian Hukum Empiris digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus di lapangan berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum dalam mengidentifikasi efektifitas hukum dalam dinamika sosial. Hasil dari penelitian setelah diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 31 UU. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi atas jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi maka dilakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum untuk melunasi piutangnya dari hasil penjualan berdasarkan titel eksekutorial.
Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Sebagai Akibat Kelalaian Perusahaan Daerah Air Minum
I Nyoman Bangkit Sugiarta;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.1.6028.59-66
Perlindungan hukum yang diberikan oleh PDAM kepada konsumen sebagai pengguna barang dan jasa akibat keterbatasan pasokan air bersih. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PDAM dalam mengatasi kerugian yang dialami konsumen terhadap akibat yang timbul dari terbatasnya pasokan air bersih. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakaan landasan hukum yang pertama dan utama dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus konsumen yang mengalami kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PDAM bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen/pelanggan, yaitu mengganti kerugian dengan melakukan perbaikan kerusakan jaringan pipa yang dikelola oleh PDAM Denpasar yang mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen/pelanggan. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Minim Kota Denpasar diatur dalam Pasal 2. Dengan pembahasan yang dipermasalahkan maka dapat disarankan bagi PDAM agar perlu membuat aturan yang jelas berkaitan dengan pemberian air bersih kepada konsumen apabila terjadi kekeringan yang mengakibatkan terbatasnya sumber air baku, sehingga masyarakat tidak Kekeurangan air bersih dan kepada konsumen , jika konsumen mendapatkan debit aliran air yang kecil maka konsumen langsung melakukan komplain ke PDAM, agar PDAM segera menindaklanjuti laporan konsumen.
Kedudukan Anak Astra dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Adat Bengkel Tabanan
I Putu Aldi Wiryatama;
I Nyoman Putu Budiartha;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.1.6033.73-77
Berdasarkan hukum waris bersama Bali, status hukum anak Astra mengikuti status hukum ayah mereka setelah orang tua mereka menikah secara sah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemunculan anak oleh perempuan yang belum menikah secara sah dapat menimbulkan masalah. 1) status hukum anak Astra dalam pengertian hukum waris adat di Bali; 2) status hukum anak Astra dalam hal pewarisan setelah sahnya perkawinan. Hukum Waris Adat Bali Orang Tua. Untuk pembahasan ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer seperti penelitian lapangan dan sumber sekunder yang ditulis oleh para ahli, dan hasil para ilmuwan diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan. Penyelidikan membuktikan bahwa status hukum anak Astra setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara hukum hanyalah hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hak Anak Astra dalam Hukum Adat Bali Setelah orang tua kandung menikah secara sah di Bali, setelah anak Astra lahir dalam perkawinan yang sah, hak dan statusnya didasarkan pada ayahnya (Pursa).
Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Pedulilindungi Pasca Covid-19
Victoria Bellanique Solang;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.4.1.6035.100-105
Di Indonesia banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi, beberapa kebocoran data pribadi terjadi di aplikasi Peduli Lindung. Keterangan suntikan vaksin dari presiden bisa dibilang sudah menjadi perbincangan umum, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan sistem aplikasi agar data tersebut tidak disalahgunakan. Terbentuknya masalah ini, 1) Apa saja ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi? dan 2) Bagaimana pencegahan dan penanggulangan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi? Dalam penelitian ini digunakan metode normative legal research serta menggunakan hukum doktrinal, peraturan serta pengkonsepan ahli. Pada proses meneliti hasil yang di dapat adalah ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi yang didasarkan oleh pasal ke 36 Permen Kominfo 20/2016 dan penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan. agar data pribadi tidak disalahgunakan berdasarkan Pasal 40 UU ITE. Usulan dalam penelitian ini adalah untuk lebih menyempurnakan sistem aplikasi PeduliLindungi agar para pelaku tidak dapat menyalahgunakan data pribadi seseorang.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto
Putu Chandra Arta Dharma;
I Nyoman Putu Budiartha;
Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jkh.5.1.8583.117-122
Era ekonomi digital saat ini pengguna internet dari berbagai kalangan dari anak, remaja sampai dewasa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Kemudahan teknologi ini juga memiliki implikasi dalam dunia investasi yang juga semakin mudah diakses secara online. Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan mengetahui gamabaran tentang bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan terhadap cryptocurrency dengan mengakuinya sebagai salah satu jenis investasi online dan dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Definisi komoditi dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 PP No. 49 Tahun 2014 , juga dalam Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018, serta dalam huruf f Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019. Dalam Bursa Berjangka dijelaskan bahwa cryptocurrency masuk kategori subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Pengaturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal pada Masa Pendemi Covid 19
Made Danang Mahendra Gama;
I Nyoman Putu Budiartha;
Ni Made Puspautari Ujianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5058.237-242
This study aims to analyze and describe the social security arrangements for informal workers during the COVID-19 pandemic. This research belongs to the type of normative legal research using a contextual approach, with the source of data coming from literature studies, data collected by recording and sorting information methods. Furthermore, the data were analyzed by descriptive method. The results of the study indicate that in carrying out their lives, people are no stranger to human rights where human behavior must not interfere with the rights of others and do not behave outside the norms that apply in accordance with positive law. The results of the study show that in 2021 the world will be hit by a pandemic that makes some workers have to rest due to the decline in the economic value of a country due to the Covid-19 pandemic which until now has hit without knowing when it will end. The government, in this case, regulates regulations related to the dangers of Covid-19 and its very fast transmission, causing many fatalities, especially among the elderly and the elderly due to a decrease in their immune system.
Perlindungan Hukum terhadap Peserta Vaksin Covid-19 atas Data Pribadi yang disalahgunakan oleh Tenaga Kesehatan
Made Gama Sasmitha;
I Nyoman Putu Budiartha;
I Nyoman Subamia
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5061.256-262
This study aims to analyze and describe the legal protection for COVID-19 vaccine participants for personal data misused by health workers. During the Covid-19 pandemic, the government carried out an evenly distributed vaccination program throughout Indonesia. However, in the process there were several mistakes made by health workers and the leaking of personal data from the vaccine participants in the Peduli Protect.id application. this violates the rights of vaccine participants by contacting vaccine participants personally that is not related to the vaccination process. The author uses the journal is normative legal research. The results of the discussion show that this is a prohibited act so that the form of legal protection regarding personal data has specifically been regulated in Articles 30-35 of the Electronic Information and Transaction Law so that administrative sanctions and civil lawsuits can be charged to perpetrators due to misuse of personal data. The author suggests that the government should be more active regarding the establishment of a regulation concerning the protection of the private data of its people.