Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum International Journal of Community Service Learning Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Law Doctoral Community Service Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Political And Legal Sovereignty Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Sociology and Law
I Nyoman Putu Budiartha
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektifitas Lembaga Bipartit Dalam Menyelesaikan Sengketa Hubungan Industrial Pada Perusahaan Pt. New Kuta Golf And Ocean View Dynna Madina Karuniawan; I Nyoman Putu Budiartha; I Putu Gede Seputra
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.1.1.2136.91-97

Abstract

The increasingly important demands of industrialization for the progress a country have consequences for employers to use effective systems wherever possible. However, industrial disputes between workers and employers are often a problem. Therefore we need a set of laws that can be a separate forum for dealing with dispute matters within a company, is Bipartite Cooperative. The problem raised in this paper is how the effectiveness of the Bipartite Institute and what are the things that hamper in resolving employment issues at PT New Kuta Golf and Ocean View. The research method used is an empirical legal research method through the sociology of law approach. The results obtained, that is about disputes that have occurred in the company namely working conditions, requirements of work, increased work productivity and welfare of workers who impact on the company. The form of settlement is done through Bipartite and termination of employment. The inhibiting factors found were weak mindset, limited information, lack of competent human resources towards understanding Bipartite.
Perjanjian Kredit Sistem Angsuran Mikro Fidusia pada Pt. Pegadaian Kantor Cabang Bisnis Mikro Denpasar Credit Agreement Of Fiduciary Micro Installment System on PT. Pegadaian Cabang Bisnis Mikro Denpasar Putu Sintya Pratiwi Manikashanti; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6025.112-117

Abstract

Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian pokok (prinsipil) di dalam penyaluran kredit sedangkan Jaminan Fidusia sebagai accessor yang memiliki kekuatan eksekutorial. Fidusia dengan pemberian jaminan berdasarkan kepercayaan mengalihkan kepemilikan barang milik debitur kepada kreditur, namun barang jaminan yang bersangkutan tetap dikuasai oleh debitur, selama ia memenuhi kewajibannya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu prosedur perjanjian kredit dan proses eksekusi terhadap debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. Penelitian Hukum Empiris digunakan dalam penelitian ini dengan studi kasus di lapangan berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum dalam mengidentifikasi efektifitas hukum dalam dinamika sosial. Hasil dari penelitian setelah diatur dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 31 UU. Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi atas jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi maka dilakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum untuk melunasi piutangnya dari hasil penjualan berdasarkan titel eksekutorial.
Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Sebagai Akibat Kelalaian Perusahaan Daerah Air Minum I Nyoman Bangkit Sugiarta; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6028.59-66

Abstract

Perlindungan hukum yang diberikan oleh PDAM kepada konsumen sebagai pengguna barang dan jasa akibat keterbatasan pasokan air bersih. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PDAM dalam mengatasi kerugian yang dialami konsumen terhadap akibat yang timbul dari terbatasnya pasokan air bersih. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakaan landasan hukum yang pertama dan utama dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus konsumen yang mengalami kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PDAM bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen/pelanggan, yaitu mengganti kerugian dengan melakukan perbaikan kerusakan jaringan pipa yang dikelola oleh PDAM Denpasar yang mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen/pelanggan. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Minim Kota Denpasar diatur dalam Pasal 2. Dengan pembahasan yang dipermasalahkan maka dapat disarankan bagi PDAM agar perlu membuat aturan yang jelas berkaitan dengan pemberian air bersih kepada konsumen apabila terjadi kekeringan yang mengakibatkan terbatasnya sumber air baku, sehingga masyarakat tidak Kekeurangan air bersih dan kepada konsumen , jika konsumen mendapatkan debit aliran air yang kecil maka konsumen langsung melakukan komplain ke PDAM, agar PDAM segera menindaklanjuti laporan konsumen.
Kedudukan Anak Astra dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat Bali di Desa Adat Bengkel Tabanan I Putu Aldi Wiryatama; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6033.73-77

Abstract

Berdasarkan hukum waris bersama Bali, status hukum anak Astra mengikuti status hukum ayah mereka setelah orang tua mereka menikah secara sah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kemunculan anak oleh perempuan yang belum menikah secara sah dapat menimbulkan masalah. 1) status hukum anak Astra dalam pengertian hukum waris adat di Bali; 2) status hukum anak Astra dalam hal pewarisan setelah sahnya perkawinan. Hukum Waris Adat Bali Orang Tua. Untuk pembahasan ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer seperti penelitian lapangan dan sumber sekunder yang ditulis oleh para ahli, dan hasil para ilmuwan diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan. Penyelidikan membuktikan bahwa status hukum anak Astra setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mulai berlaku secara hukum hanyalah hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hak Anak Astra dalam Hukum Adat Bali Setelah orang tua kandung menikah secara sah di Bali, setelah anak Astra lahir dalam perkawinan yang sah, hak dan statusnya didasarkan pada ayahnya (Pursa).
Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Pedulilindungi Pasca Covid-19 Victoria Bellanique Solang; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.1.6035.100-105

Abstract

Di Indonesia banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi, beberapa kebocoran data pribadi terjadi di aplikasi Peduli Lindung. Keterangan suntikan vaksin dari presiden bisa dibilang sudah menjadi perbincangan umum, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan sistem aplikasi agar data tersebut tidak disalahgunakan. Terbentuknya masalah ini, 1) Apa saja ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi? dan 2) Bagaimana pencegahan dan penanggulangan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi? Dalam penelitian ini digunakan metode normative legal research serta menggunakan hukum doktrinal, peraturan serta pengkonsepan ahli. Pada proses meneliti hasil yang di dapat adalah ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi yang didasarkan oleh pasal ke 36 Permen Kominfo 20/2016 dan penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan. agar data pribadi tidak disalahgunakan berdasarkan Pasal 40 UU ITE. Usulan dalam penelitian ini adalah untuk lebih menyempurnakan sistem aplikasi PeduliLindungi agar para pelaku tidak dapat menyalahgunakan data pribadi seseorang.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto Putu Chandra Arta Dharma; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8583.117-122

Abstract

Era ekonomi digital saat ini pengguna internet dari berbagai kalangan dari anak, remaja sampai dewasa dapat mengakses informasi dengan sangat mudah. Kemudahan teknologi ini juga memiliki implikasi dalam dunia investasi yang juga semakin mudah diakses secara online. Rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran keabsahan cryptocurrency sebagai investasi di indonesia dan mengetahui gamabaran tentang bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto. Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan terhadap cryptocurrency dengan mengakuinya sebagai salah satu jenis investasi online dan dapat diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Definisi komoditi dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 PP No. 49 Tahun 2014 , juga dalam Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018, serta dalam huruf f Pasal 1 Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019. Dalam Bursa Berjangka dijelaskan bahwa cryptocurrency masuk kategori subjek kontrak berjangka dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Pengaturan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal pada Masa Pendemi Covid 19 Made Danang Mahendra Gama; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspautari Ujianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5058.237-242

Abstract

This study aims to analyze and describe the social security arrangements for informal workers during the COVID-19 pandemic. This research belongs to the type of normative legal research using a contextual approach, with the source of data coming from literature studies, data collected by recording and sorting information methods. Furthermore, the data were analyzed by descriptive method. The results of the study indicate that in carrying out their lives, people are no stranger to human rights where human behavior must not interfere with the rights of others and do not behave outside the norms that apply in accordance with positive law. The results of the study show that in 2021 the world will be hit by a pandemic that makes some workers have to rest due to the decline in the economic value of a country due to the Covid-19 pandemic which until now has hit without knowing when it will end. The government, in this case, regulates regulations related to the dangers of Covid-19 and its very fast transmission, causing many fatalities, especially among the elderly and the elderly due to a decrease in their immune system.
Perlindungan Hukum terhadap Peserta Vaksin Covid-19 atas Data Pribadi yang disalahgunakan oleh Tenaga Kesehatan Made Gama Sasmitha; I Nyoman Putu Budiartha; I Nyoman Subamia
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5061.256-262

Abstract

This study aims to analyze and describe the legal protection for COVID-19 vaccine participants for personal data misused by health workers. During the Covid-19 pandemic, the government carried out an evenly distributed vaccination program throughout Indonesia. However, in the process there were several mistakes made by health workers and the leaking of personal data from the vaccine participants in the Peduli Protect.id application. this violates the rights of vaccine participants by contacting vaccine participants personally that is not related to the vaccination process. The author uses the journal is normative legal research. The results of the discussion show that this is a prohibited act so that the form of legal protection regarding personal data has specifically been regulated in Articles 30-35 of the Electronic Information and Transaction Law so that administrative sanctions and civil lawsuits can be charged to perpetrators due to misuse of personal data. The author suggests that the government should be more active regarding the establishment of a regulation concerning the protection of the private data of its people.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Tidak Terteranya Informasi Kandungan Non Halal dalam Produk Makanan yang Diimport Gede Mahesa Priyambada Kusuma; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5062.263-268

Abstract

Most of the Indonesian people adhere to the Islamic religion which must get a sense of security regarding products/goods that do not contain content that is not allowed in their religion. This trust arises when the entrepreneur holds a halal certification which can be seen by the buyer on the packaging label after being registered. This study aims to analyze and describe the legal protection for consumers who are harmed by the absence of information on non-halal content in imported food products. This study uses a normative legal approach, the data comes from legal materials and literature. The results of the study indicate that one form of legal protection for the people of Indonesia is contained in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which includes protection of goods and/or services. The form of responsibility of business actors to provide compensation is regulated in Articles 19 to 28 of the UUPK.
Pertimbangan Hakim dalam Penilaian Alat Bukti Surat pada Perkara Penetapan Ahli Waris Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi; I Nyoman Putu Budiartha; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Heritance is everything in the form of treasure relics left by the heir to the beneficiary, which is that this inheritance can be moving objects and the objects do not move or be rights and obligations. Lately very many disputes arising in consequence in the dividing of the inheritance, which, between the rights and obligations of the unbalanced or in the dividing of the inheritance that is not in accordance with the wishes of the heirs. The dividing of inheritance should be using wills avoiding disputes among the heirs, the absence of a will the heir must prove with evidence of tools that have been specified in the law. One tool evidence supports a very authentic and has the power of proof most perfect IE tool written evidence or mail. From the background of the above, the authors take the title Considerations in the Assessment of the Evidence the Judge a Letter in the Case of Determination of Heirs. In this study, used normative research, so that it can be formulated as follows: the issue of whether the evidence of a letter submitted by the applicant was the beneficiary designation in accordance with the law of civil liability, as well as how the Tribunal judges considering the evidence a letter to grant the petition for dermination of the heirs, from the formulation of the problem can be explored regarding the evidence of tools able to convince at the same time as the consideration of judges in disconnected things of the expert determination the heir. The goals of this research are: to know the strength of the evidence of a letter in the system of succession in Indonesia, as well as to know the legal reasoning used by the judge as the consideration.
Co-Authors A.A. Ngurah Bagus Bayu Prasetia A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A. Sagung Laksmi Dewi Adinikum Keba Tunggu Agung Istri Altia Dwi Widaswari Agus Antara Putra Anak Agung Ayu Rai Agung Rene Dhariswari Anak Agung Bagus Yoga Pramana Anak Agung Dita Intan Pertiwi Anak Agung Gede Meditriana Putra Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari ANJANI, Mey Antara, I Wayan Wesna Arini, Desak Gde Dwi Bayu Kusuma Permana Putra Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono Darma Budi Setiawan Denisya, Ni Putu Desak Gde Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desi Purnani Dewi, A.A Sagung Laksmi Dewi, A.A. Sagung Laksmi Diah Gayatri Sudibya Djelantik, IGN. Supartha Dynna Madina Karuniawan Efraim Mbomba Reda Fatikhah Kismilarsih Gede Agung Wirawan Nusantara Gede Mahesa Priyambada Kusuma Gede Oscar Geovani Hartini Sarifan Hartini Saripan I Dewa Putu Andre Wiratama I Gede Agus Putrayasa I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra I Gede Wardana Oka Sastra Wiguna I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Ngurah Bagus Andre Wedananta I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Gusti Ngurah Muliarta I Kadek Adi Payana I Ketut Sukadana I Made Aditya Mantara Putra I Made Dwiki Yolanda I Made Maswinartha I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Panji Ambara Putra I Made Rimawan I Made Sandi Cahyadi I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Bangkit Sugiarta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Srimurti I Nyoman Subamia I Putu Aldi Wiryatama I Putu Dicky Suryantha I Putu Gede Seputra I Putu Haris Parwita I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Gede Purnayasa Wijaya I Wayan Gede Swecana I Wayan Kartika Jaya Utama I Wayan Suka Wirawan I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Chandra Cintiadewi IGN. Supartha Djelantik Indah Permatasari Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Apriliani Karma, Ni Made Sukaryati Kaze, Kadek Bramanta Rudi Luh Made Mahendrawati Luh Putu Sudini Made Danang Mahendra Gama Made Dharma Laksana Swastika Made Gama Sasmitha Made Setiasa Mahaputra, I.B. Gd. Agustya Maharani, Ni Putu Desya Mandasari, IA Cynthia Saisaria Nengah Renaya Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Mirayati Ni Kadek Sofia Arianti Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Wulan Prayatni Kana Ni Luh Kadek Dwi Fenny Febriyanti Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Ayu Cahyani Ni Luh Supadmi Ni Made Puspa Sutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspautari Ujianti Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi Ni Made Sintia Tarisa Ni Made Spasutari Ujianti Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Yuli Ratna Dewi Ni Made Yunika Andrini Ni Nyoman Alit Meilinda Suasthi Ni Putu Dea Oktaviani Dewi Pande Gede Gita Putra Nugraha Pande Gede Mantra Artha Wicaksana Permatasari, Made Intan Philipus Dian Anjaraka Putu Ayu Candradiva Saraswati Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Bagus Gandiwa Dhanandjaya Putu Berliana Prema Swari Putu Chandra Arta Dharma Putu Rahayu Purnamasari Putu Sintya Pratiwi Manikashanti Putu Suryani . R.A. Nanik Priatini Rafizah Abu Hassan Ratih Cahya Pramitasari Renaya, Nengah Ryan Soma Siti Aishah Siti Hafsyah Idris Sugiartha, I Nyoman Gede Ujianti, Ni Made Puspasutari Ulil Azmi Victoria Bellanique Solang Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widiati, Ida Ayu Putu Wikrama, A.A. Gede Agung Andika Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka