Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.993
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal STOMATOGNATIC- Jurnal Kedokteran Gigi Varia Justicia Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA (JKSP) Jurnal Pendidikan Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS) Borobudur Law Review Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Prosiding University Research Colloquium DEVOTE: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Innovative: Journal Of Social Science Research
Budiharto Budiharto
Department of Preventive and Public Health Dentistry, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia, Jakarta 10430
Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
PELAKSANAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN OLEH PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (STUDI PERIODE 2004-2009) Susanto, Edy; Budiharto, Budiharto; Suharso, Suharso; Sintha Dewi, Dyah Adriantini
Varia Justicia Vol 10 No 2 (2014): Vol 10 No. 2 Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.433 KB)

Abstract

Dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, fenomena yang berjalan selama empat dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan pengaturan sistem bernegara yang lebih berat ke lembaga eksekutif (executive heavy). Posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas batasan wewenangnya dapat berkembang ke arah yang negatif berupa penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan pemerintahan yang ada pada presiden, atau biasa disebut dengan kekuasaan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensil oleh UUD 1945. Studi ini ingin menjadi bagian dari wacana tentang kekuasaan pemerintahan oleh Presiden dan kekuasaannya sebagai Kepala Negara. Dalam studi ini dipaparkan dan dianalisis kekuasaan pemerintahan dan Presiden sebagai Kepala Negara, yang secara normatif didasarkan pada UUD1945 pasca amandemen Metode penelitian yang digunakan dalam studi atau penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian pustaka. Penelitian pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap hukum primer dan skunder sepanjang bahan-bahan tadi mengadung kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selesai. Namun dengan telah diselesaikannya reformasi konstitusi, muncul gejala dominasi Legislatif setelah reformasi digulirkan sampai saat ini menunjukkan tanda-tanda kecenderungan penyimpangan kekuasaan oleh lembaga perwakilan dan bertendensi lemahnya lembaga eksekutif. Adapun solusi terhadap hambatan tersebut, sebagai langkah nyata di Indonesia dalam hal sistem pemerintahan sesudah perubahan UUD 1945 harus menerapkan sistem presidensil, bukan dimaksudkan sebagai suatu bentuk campuran. Lebih-lebih karena pada saat ini (setelah perubahan UUD 1945) dan kedepan. Presiden disatu pihak dipilih langsung, dan dipihak lain tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR, maka sistem presidensil di Indonesia menjadi lebih murni.
CHILDREN'S CRIMINAL RESPONSIBILITIES: COMPARATIVE STUDY IN ISLAMIC AND CRIMINAL LAW Hendrawati, Heni; Nurwati, Nurwati; Budiharto, Budiharto
Varia Justicia Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.316 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i2.2417

Abstract

The study of criminal liability against child offenders based on Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children and according to Islamic Criminal Law is a very interesting phenomenon to study, especially during this time many phenomena of a minor underage sitting in the accused and detained like a big villain just because of a trivial matter. This study includes the type of research library research, so in this study, researchers conducted data collection through the study and library research on books relating to the problems the authors studied. In analyzing this study, the authors used a comparative method that is comparing child criminal liability in positive criminal law based on Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, with child criminal liability in Islamic criminal law. In Islamic law, a child will not be subject to a punishment for the crime he committed, because there is no legal responsibility for a child of any age until he reaches the age of baliq, qadhi will only have the right to reprimand him or set some restrictions for him to help improve the child in the future. It is expected that this research can contribute to the renewal of national criminal law, especially regarding criminal liability committed by children, taking into account the concepts in Islamic criminal law.
REGIONAL REGULATION CONCERNING SPORTS ORGANIZING: IS IT NECESSARY FOR REGENCY IN INDONESIA? Suharso, Suharso; Budiharto, Budiharto
Varia Justicia Vol 15 No 1 (2019): Vol 15 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.656 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v15i1.2465

Abstract

As regional autonomy, a Regency has an obligation to organize government affairs. In addition, it also has the option of attribution authority in accordance with the constitution. The Regional Government organizes the field of government affairs that can foster healthy human resources. One of its authorities is the provision of sports facilities. This study aims to analyze the urgency of the Regulations on Organizing Sports. This research method is Legal Research through a qualitative approach by examining regulations/laws related to the authority of regional autonomy in organizing sports facilities. The results show that the formation of a Regional Regulation on the Implementation of Sports is prepared by taking into account the rules for the formation of legislation mandated by Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. Thus the regulations decided can be implemented and in accordance with applicable legal provisions.
Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance) Chrismonita, Verent Nadya; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Suharso, Suharso; Budiharto, Budiharto
Borobudur Law Review Vol 2 No 2 (2020): Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.3917

Abstract

Tahun 2017-2019 dijumpai pelayanan daring Disdukcapil belum diminati oleh masyarakat Kota Magelang dalam melakukan permohonan. Adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan dapat berguna dalam mengoptimalkan pelayanan daring sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dilihat dari teori efektivitas hukum antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan prinsip good governance yang terdiri dari prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring khususnya di Disdukcapil Kota Magelang dalam rangka mewujudkan good governance, 2). Apa hambatan dalam pelaksanaan sistem pelayanan administrasi kependudukan melalui daring dan bagaimana solusinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, serta analisis menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Adapun data yang dipergunakan adalah data primer maupun data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan pelayanan daring belum efektif diterapkan dalam mewujudkan good governance mengingat terbatasnya sumber daya manusia, masih perlunya pembenahan sarana dan fasilitasnya, serta bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang belum maksimal. Kesimpulan dari efektif tidaknya penerapan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 adalah belum efektif dilihat dari data pemohon pelayanan yang semenjak 2017 hingga 2019 kurang diminati masyarakat, sedangkan pada tahun 2020 setelah memasuki pandemi Covid-19 layanan daring menjadi banyak diminati karena adanya paksaan kebijakan sosial yang mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan permohonan dokumen kependudukan secara daring.
Effectiveness of Law No. 40 of 1999 on the press (study of the journalistic code of ethics on reporting that triggers conflict in society) Yulianto, Yoga Farhan; Suharso, Suharso; Sintha Dewi, Dyah Adriantini; Syafingi, Habib Muhsin; Budiharto, Budiharto
Borobudur Law Review Vol 3 No 2 (2021): Vol 3 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.5551

Abstract

In an effort to support the success of Indonesia's development, arrangements are needed for all supporting elements. One of them is the regulation of press activities, namely through Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics which is regulated in Indonesia. This is because there are several reports that actually cause conflict in the community, such as the cases of Wamena, Ambon and Sampit. One of the causes of the conflict is due to overlapping regulations that are applied and there are still many shortcomings that cause uncertainty among law enforcers. This can be seen in the imposition of sanctions on journalists. There is no article in the journalistic code of ethics that authorizes any group outside PWI to take action against an Indonesian journalist or against press publications. This study aims to analyze the effectiveness of Law No. 40 of 1999 concerning the press and the Enforcement of the Journalistic Code of Ethics against news that triggers conflict in society. This research is a normative legal research using the Statute Approach and the case approach. The results of the study show that Law Number 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics has not been implemented optimally or effectively, because there are still shortcomings that cause uncertainty among law enforcement. One of the obstacles is because there is no certainty which party has the authority to take action against journalists who violate it but are outside the journalists' organization.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMBATALAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM YANG TELAH DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK (KASUS PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK) Amrina, Naila; Budiharto, Budiharto; Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (838.664 KB)

Abstract

Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk membatalkan pembagian dividen interim tahun buku 2018. Pembagian dividen interim merupakan informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka dan tanggung jawab Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk terhadap pembatalan pembagian dividen interim yang telah diumumkan kepada publik. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, pengaturan mengenai mekanisme pembagian dividen pada PT Terbuka diatur dalam Undang-Undang PT, Anggaran Dasar Perseroan, dan kebijakan perseroan. Kedua, tindakan Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk membatalkan pembagian dividen interim telah melanggar prinsip keterbukaan di pasar modal, namun tindakan tersebut dinilai demi kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Atas pelanggaran tersebut, BEI memberikan sanksi administratif.
AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KETENTUAN FREE FLOAT SAHAM OLEH EMITEN DI BURSA EFEK INDONESIA Achdiat, Evando Marsa; Budiharto, Budiharto; Njatrijani, Rinitami
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2017.42839

Abstract

Pasar modal (capital market) merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Perusahaan yang ingin mendapatkan modal tambahan dari pasar modal harus menjadi Perusahaan Terbuka di pasar modal dengan cara melakukan penawaran umum atau IPO (Initial Public Offering) dan akan disebut Emiten jika mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara dan otoritas perdagangan Efek di Indonesia pada tahun 2014 memberlakukan Perubahan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang menambahkan salah satunya ketentuan free float yang harus dipenuhi Perusahaan Tercatat/Emiten khususnya yang tertuang di dalam Ketentuan V.I. Namun, yang menjadi permasalahan adalah Perubahan Peraturan BEI No. I-A tidak mencantumkan sanksi secara jelas dan tegas sebagai akibat hukum bagi Emiten yang melanggar atau tidak dapat memenuhi ketentuan free float ini. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: Upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk memenuhi ketentuan free float di Bursa Efek Indonesia dan akibat hukum apabila Emiten gagal dalam memenuhi ketentuan free float di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk memenuhi ketentuan free float adalah dengan melakukan Aksi Korporasi Right Issue/HMETD dan Stock Split (pemecahan nominal saham). Akibat hukum apabila Emiten gagal dalam memenuhi ketentuan free float di Bursa Efek Indonesia adalah walaupun dalam Perubahan Peraturan BEI No. I-A tidak dicantumkan sanksi secara tegas dan jelas bagi Emiten yang melanggar ketentuan free float, namun Bursa Efek Indonesia tetap berwenang memberlakukan sanksi yang terakomodir dalam Peraturan BEI lainnya, yaitu pemberian sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham dan yang terberat adalah penghapusan pencatatan saham oleh Bursa (forced delisting). Selain itu, Emiten dapat mengajukan penghapusan pencatatan saham secara sukarela (voluntary delisting) untuk menghindari sanksi-sanksi yang lebih berat lagi dan hal ini merupakan pertanggung jawaban langsung oleh Emiten tersangkut.
Hubungan Pelayanan Kesehatan Medis dan Administratif dengan Tingkat Kepuasan Pasien Lansia di Puskesmas Kramat Jati Agustin, Sartika Putri; Budiharto, Budiharto; Trigono, Ahdun
Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS) Vol 9, No 1 (2025): Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)
Publisher : LPPM Universitas Respati Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52643/jukmas.v9i1.4998

Abstract

Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi setiap individu, terutama bagi penduduk lanjut usia yang sangat memerlukannya. Kepuasan pasien menjadi indikator utama dalam menilai pelayanan kesehatan. Survei awal di Puskesmas Kramat Jati menunjukkan penurunan kunjungan pasien lansia dari Januari hingga Maret 2024. Dari sepuluh pasien lansia yang disurvei, enam menyatakan ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pelayanan kesehatan medis serta administratif dengan tingkatan kepuasan pasien lansia di Puskesmas Kramat Jati. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif melalui pendekatan cross sectional study. Populasi penelitian mencakup 17.445 pasien dengan sampel 100 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang mengacu pada teori kepuasan SERVQUAL. Analisis data berupa analisis multivariat, bivariat, serta univariat. Dari analisis univariat memperlihatkan bahwasanya kelima dimensi kualitas pelayanan kesehatan berada dalam kategori baik : tangible (75%), reliability (74%), responsiveness (75%), assurance (75%), dan empathy (79%). Dari pengujian chi-square memperlihatkan hubungan signifikan antara semua dimensi kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien (p-value 0,000 < 0,05). Analisis multivariat mengungkap bahwa pelayanan administratif berhubungan paling signifikan dengan kepuasan pasien (Sig. 0,004 < 0,05, estimasi parameter 2,390). Dari hasil serta pembahasan, peneliti menraik sebuah kesimpulan yaitu adanya hubungan secar signifikan / bermakna antara pelayanan kesehatan medis serta administratif kepada kepuasan pasien lansia di Puskesmas Kramat Jati yang diukur dengan dimensi reliability, tangible, empathy, assurance, dan responsiveness, dimana variabel yang paling dominan yaitu variabel pelayanan administratif. Kata kunci: Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Administrasi, Lansia, Kepuasan
Pengaruh Kinerja Perawat Dan Stres Kerja Terhadap Kepuasan Pasien Melalui Kepemimpinan Transformasional Damayanti, Deny; Budiharto, Budiharto; Marwan, Jubery
Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Vol 7, No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32509/petanda.v7i2.5579

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kinerja perawat dan stres kerja terhadap kepuasan pasien melalui kepemimpinan transformasional sebagai variabel intervening. Lokus penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta. Menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dikategorikan kedalam penelitian explanatory research yang  menggunakan rancangan penelitian pengujian Hyphotheses Testing. Data primer diperoleh dari hasil survei secara langsung menggunakan skala likert sebagai ukuran data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kinerja perawat berpengaruh signifikan terhadap kepemimpinan transformasional dan kepuasan pasien; 2) Stres kerja  tidak berpengaruh signifkan terhadap kepemimpinan transformasional dan kepuasanpasien; 3) Kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien; 4) Kinerja perawat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien melalui kepemimpinan transformasional; 5) Stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien melalui kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin sering kali menghubungkan perilaku bawahan dengan hasil kinerjanya secara subyektif. Mereka dianggap loyal dan patuh disebabkan oleh tidak ada tekanan yang berlebihan sehingga menjadi stres. Dengan meningkatnya kinerja pelayanannya disertai dengan perannya pemimpin yang bertransformasi, maka dampaknya akan meningkatkan kepuasan pasien.
Hubungan Pengetahuan, Sikap, Tindakan Gaya Hidup Sehat dengan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Klinik Budhi Pratama Restu Ibu Jakarta Tahun 2022 Muhamad, Gilang Sukma; Budiharto, Budiharto; Trisuci A, Yuna
Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS) Vol 7, No 2 (2023): Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)
Publisher : LPPM Universitas Respati Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52643/jukmas.v7i2.3036

Abstract

Diabetes mellitus (DM) is one of the chronic metabolic diseases that is still a global concern today. DM prevalence in the DKI Jakarta province is the highest in Indonesia, which is 3.4% (Riskesdas, 2018). The description of knowledge, attitudes, and practices of the community towards DM is very important for research to determine programs to prevent increased morbidity and mortality due to DM. Study objective to explain the relationship between knowledge, attitudes, practices about a healthy lifestyle with blood sugar control of DM patients at the Budhi Pratama Restu Ibu Clinic, East Jakarta and the most influential dominant factors. Methods used was Cross sectional analytic descriptive research. Sample was 86 participants of Prolanis DM. Respondents were given a Knowledge, Attitude, and Practice questionnaire about a healthy lifestyle. Fasting Blood Glucose (FBG) data was taken from medical records. Data analysis with chi-square and logistic regression backward LR model. Results showed weak correlation between knowledge  (p = 0.005), there is no correlation between attitudes  (p = 0.107), and significant correlation between practices and blood sugar control of DM patients (p = 0.000). Practice is the dominant factor that affects the regression coefficient = 0.000. Knowledge and practices about a healthy lifestyle are associated with blood sugar control of DM patients. We suggest further research comparing Prolanis participants and non-participants.Keywords : knowledge, attitude, practices, healthy lifestyle, fasting blood glucose,  diabetes mellitus
Co-Authors Achdiat, Evando Marsa Adang Bachtiar Agung Basuki Prasetyo, Agung Basuki Agustin, Sartika Putri Amrina, Naila Chrismonita, Verent Nadya Daeli, Novita Elisabeth Damayanti, Deny Dwi Budi Santoso Dyah Adriantini Sintha Dewi edy susanto Ery Agus Priyono, Ery Agus FRANKY, FRANKY Habib Muhsin Syafingi Haderah, Haderah Hanejohan, Hanejohan Hardiyanto Hardiyanto Helendra Helendra Hendro Saptono, Hendro Heni Hendrawati Herdiansyah, Lukman Himawan Kurnia, Feri Himawan Kurnia, Feri Ilyasmadi, Ilyasmadi Indah, Zuraedah Johana, Felicia Elvina Komara, Ikhsanti Aulia Kusuma, Irfan Yahya Gita Maria Lousiana, Maria Mariza, Egriphina Novi Marwan, Jubery Maulidya, Arifa Puspa Meilinda Meilinda Muhamad, Gilang Sukma Nagari, Galang Noviasari, Dilli Trisna Novita Elisabeth Daeli Nurwati Nurwati Paramita Prananingtyas Putri Amalia Putri Apriandini, Rizka Rahayu Rahayu Ramadhita, Savitri Reynaldi, Gustav Guardiano Rinitami Njatrijani Santi, Ernama Saragih, Elvandi Christian Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda SITI MAHMUDAH Siti Malikhatun Badriyah, Siti Sri Handayani Suharso Suharso Sukma Edellina, Devina Punky Sumarno . Tjen Dravinne Winata Trigono, Ahdun Trisuci A, Yuna Triyoto, Triyoto Yoel, Veronika Yulianto, Yoga Farhan Yuma Pratiwi, Ajeng Meidy Zainal, Norman