Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Jambura Law Review Al Ahkam Borneo Law Review Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Batulis Civil Law Review Jurnal Konstitusi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Hukum Legalita DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Riset Ilmiah Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Legal Advice Jurnal Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Ahmad Ahmad
Universitas Negeri Gorontalo, Faculty Of Law
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Menjaga Integritas Dunia Maya: Peran Bawaslu dalam Mengawasi Kampanye Digital Pemilu 2024 di Kabupaten Pohuwato Nur Fadhilla Haluta; Erman I. Rahim; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2471

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya transformasi kampanye politik ke ruang digital selama Pemilu 2024, yang membawa tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan penggunaan akun anonim. Tujuannya adalah menganalisis efektivitas peran Bawaslu Kabupaten Pohuwato dalam mengawasi kampanye di media sosial serta mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Metode penulisan menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus empiris melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kuesioner terhadap 22 responden dari berbagai kecamatan. Hasil menunjukkan bahwa Bawaslu Pohuwato telah aktif melakukan pengawasan melalui edukasi, koordinasi lintas lembaga, dan pemanfaatan aplikasi Gowaslu, namun masih terkendala keterbatasan SDM, regulasi yang belum rinci, serta sulitnya melacak akun anonim. Rekomendasi mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan literasi digital masyarakat, dan kolaborasi lebih erat dengan platform media sosial.
Implikasi Hukum Dari Penanganan Sengketa Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Oleh KPU Yang Diselesaikan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Rifki Ismail; Ahmad; Erman I. Rahim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2580

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari penanganan sengketa hasil verifikasi faktual partai politik (parpol) yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Tujuan utama adalah menilai bagaimana independensi hakim PTUN, standar bukti administratif, serta kedudukan data verifikasi sebagai objek bukti mempengaruhi kejelasan norma hukum dan akuntabilitas proses verifikasI. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, meliputi UUD 1945, UU No. 5/1986 tentang PTUN beserta perubahannya, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, serta putusan PTUN terkait sengketa pemilu. Hasil menunjukkan bahwa independensi dan imparsialitas hakim PTUN berkontribusi pada penilaian yang netral terhadap prosedur verifikasi faktual dan data terkait, sehingga putusan tidak terpapar pengaruh kepentingan eksternal dan meningkatkan legitimasi hasil verifikasi. Selain itu, kedudukan data verifikasi sebagai bukti memerlukan kerangka regulasi yang menjamin autentikasi, relevansi, serta akses publik terkontrol, guna memfasilitasi transparansi tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara kemajuan teknologi verifikasi seperti penggunaan analitik data dan manajemen metadata dengan prinsip kepastian hukum, melalui regulasi teknis yang jelas, dokumentasi komprehensif, dan mekanisme umpan balik yudisial. Implikasi etis terkait potensi bias algoritma dan risiko keamanan data menuntut tata kelola risiko yang menyeluruh, audit independen, serta jalur sengketa yang efisien. Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan reformasi regulasi objek sengketa, peningkatan transparansi data, dan kolaborasi institusional untuk menjaga integritas pemilu serta memperkuat kedudukan PTUN sebagai penjaga kepastian hukum dalam demokrasi.
Mengonseptualisasi Prinsip Meaningful Participation Melalui Kerangka Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas: Analisis terhadap Putusan MK No. 91/Puu-Xviii/2020 Mokodompit, Rahmat; Abdussamad, Zamroni; Ahmad, Ahmad
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 3 No. 1 (2025): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v3i1.5097

Abstract

This article aims to analyze the concept of public participation within Jürgen Habermas’s deliberative democracy framework by focusing on three fundamental rights: the right to be heard, the right to be considered, and the right to be given an explanation. These rights are examined as an integrated deliberative process that links the lifeworld, the public sphere, and the political system. Using a qualitative method with a theoretical approach, this study relies on an extensive literature review to interpret Habermasian deliberative democracy and to explain how citizens’ voices obtain normative legitimacy in democratic decision-making. The findings indicate that the right to be heard highlights the importance of acknowledging citizens’ lived experiences as a moral foundation for public policy. The right to be considered emphasizes the need for an inclusive, domination-free public sphere in which arguments are assessed on equal terms. Meanwhile, the right to be given an explanation underscores the political system’s responsibility to respond to public opinion communicatively rather than merely through formal procedures. The analysis concludes that public participation becomes substantively meaningful only when grounded in communicative rationality and protected from system colonization. Therefore, political legitimacy in modern democracy should not rest solely on procedural compliance but on rational dialogue formed between citizens and the state within a deliberative public sphere.
Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Dalam Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Purnamasari, Putri; Rahim, Erman I; Ahmad
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.2120

Abstract

This research is motivated by the effectiveness of the implementation of the General Election Commission Regulation (PKPU) Number 10 of 2023 concerning the registration of prospective legislative candidates. The study specifically focuses on how this regulation is applied in order to improve the implementation of PKPU No. 10 of 2023 in the Buol Regency General Election Commission (KPU). This research employs a normative-empirical legal approach, utilizing statutory and case-based approaches. These approaches are used to understand how the law operates in practice and how legal regulations are implemented as well as their impact on society. The findings indicate that the implementation of this regulation in the Buol Regency KPU has not yet operated optimally. Although the regulation provides clear technical guidelines, its implementation still encounters various obstacles, such as non-compliance with the quota for women's representation, inconsistencies in KPU decisions, and legal uncertainties that affect public trust. This study highlights the discrepancy between the regulation and field practices, which has implications for declining democratic quality and gender representation in regional parliaments. Improvements in regulatory aspects, supervision, and capacity-building for election administrators are necessary to ensure that the goals of democracy, integrity, and gender justice can be optimally achieved in Buol Regency.
Kampanye yang Merusak: Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Boalemo Fadhly Muhaimin Moyiu; Fence M. Wantu; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2902

Abstract

Penelitian ini mengkaji kegagalan implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pepohonan di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Berdasarkan data Bawaslu 2024, terdapat 202 APK yang dipasang secara ilegal di pepohonan, menunjukkan pelanggaran sistemik yang mengancam integritas ruang publik dan kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan hukum yuridis-empiris, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama kegagalan: (1) regulasi yang tidak dilengkapi sanksi tegas; (2) fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah; serta (3) rendahnya kesadaran masyarakat akibat budaya politik patron-klien dan minimnya edukasi lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa larangan hukum yang jelas tidak cukup tanpa mekanisme penegakan yang koheren, partisipasi publik yang aktif, dan integrasi nilai keberlanjutan dalam tata kelola pemilu. Studi ini menyerukan perlunya reformasi sistemik yang mengubah kampanye politik dari praktik eksploitatif menjadi bentuk partisipasi demokratis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Plea Bargaining dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum Abuthalib, Cut Nangrie Sari; Dian Ekawaty Ismail; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3201

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada peran ganda mekanisme ini dalam meningkatkan efisiensi sekaligus potensi risiko penurunan kepastian hukum. Penumpukan perkara yang terus terjadi di pengadilan Indonesia menuntut solusi inovatif untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Plea bargaining menawarkan pendekatan pragmatis untuk mempercepat penyelesaian perkara melalui kesepakatan negosiasi antara jaksa dan terdakwa, yang tercermin dalam mekanisme Jalur Khusus pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Namun, ketiadaan regulasi yang eksplisit dan komprehensif menimbulkan tantangan berupa potensi penyalahgunaan diskresi oleh jaksa, risiko paksaan terhadap terdakwa rentan, serta inkonsistensi putusan yang mengancam nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini melakukan analisis normatif, peran diskresi jaksa, dan studi perbandingan dengan yurisdiksi lain. Temuan penelitian menegaskan kebutuhan mendesak akan pengawasan ketat, transparansi prosedural, dan perlindungan hukum guna menyeimbangkan efisiensi dengan perlindungan hak terdakwa dan kepentingan korban. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam wacana reformasi peradilan pidana di Indonesia dengan mendorong desain regulasi yang harmonis antara efisiensi prosedural dan keadilan substantif.
Menteri Triumvirat dan Kontinuitas Pemerintahan: Analisis Ketentuan Konstitusional dalam Kekosongan Jabatan Kepala Negara Dirga Danuarta; Erman I. Rahim; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4338

Abstract

Pengaturan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan merupakan aspek fundamental dalam menjamin kesinambungan pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pelaksanaan tugas kepresidenan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara kolektif, yang dikenal sebagai menteri triumvirat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kedudukan konstitusional, serta mekanisme pelaksanaan tugas menteri triumvirat dalam mengisi kekosongan jabatan kepala negara, sekaligus mengidentifikasi tantangan normatif, administratif, dan legitimatif yang melekat pada mekanisme tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menteri triumvirat memiliki legitimasi konstitusional langsung sebagai otoritas transisional, ketiadaan pengaturan teknis dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi turunan yang bersifat lex specialis untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan menteri triumvirat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Kelahiran terhadap Status Keperdataan Anak di Luar Perkawinan Fadila Febiola; Weny Almoravid Dungga; Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4235

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 449/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini mengkaji hubungan antara pencatatan kelahiran, status keperdataan anak, serta rezim perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta kelahiran menyebabkan anak kembali ditempatkan hanya dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga berimplikasi pada pengakuan identitas, hak waris, serta akses terhadap perlindungan hukum dan layanan sosial. Meskipun pembatalan tersebut dalam kasus ini dilandasi oleh kepentingan administratif dan perlindungan anak, kebijakan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerentanan hukum baru apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, setiap tindakan pembatalan akta kelahiran harus ditempatkan dalam kerangka prinsip the best interests of the child dan perlindungan hak anak sebagai subjek hukum.
Co-Authors Abuthalib, Cut Nangrie Sari AH. Asari Taufiqurrohman Apripari, Apripari Arsyad, Yusna Bahutala, Andris E. Bintang Muhamad Hendri Cherawaty Thalib, Mutia Delvi Putri Kaparang Dian Ekawaty Ismail Dicky Andika Rauf Dirga Danuarta Dolot Alhasni Bakung Erman I. Rahim Fadhly Muhaimin Moyiu Fadila Febiola Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Gunawan Rena Hidayat Hidayat I. Rahim, Erman Indah Amanah Poetri Soedasno Oei Pantouw Julisa Aprilia Kaluku Kolopita, Kurnia Ningsih Kolopita Ladiku, Muhammad Amin Laode, Nadila Magfira Laya, Putri Nadhia Diannita Lihawa, Harlan H. Mamu, Karlin Z Maya Lasena Moh. Rivaldi Moha Mohamad Hidayat Muhtar Mohammad Abdi Lanjahi Mohammad Syauqi Pakaya Mokodompit, Rahmat Muh Ramdhani Hamzah Muhammad Amin Ladiku Mutia Cherawaty Thalib Nadya Lonely Bifirli Polii Nirwan Junus Novendri M Nggilu Novia Rahmawati A Paruki Nur Fadhilla Haluta Nur Mohamad Kasim Nurul Fazri Elfikri Pulubolo, Rifky Putri Purnamasari Radjak, Sarmila Rahmat Teguh Santoso Gobel Rasyid, Usman Rauf, Abdusalam Rifki Ismail Ririn Agustina Sarmila Radjak Sri Olawati Suaib Suciani Putri, Viorizza Suwitno Yutye Imran Syahreza Ali Akbar Marali Weny Almoravid Dungga Yassine Chami Zamroni Abdussamad