Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI SKEMA PEMBIAYAAN PADA HAK CIPTA DALAM EKONOMI KREATIF DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ALTER EGO, TEORI PENGHARGAAN DAN TEORI HASIL KERJA khoirunisa, qorina; mayana, ranti fauza; muchtar, helitha novianty
EKSEKUSI Vol 5, No 2 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i2.24010

Abstract

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan UU Ekraf menyebutkan bahwa terdapat skema pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif berbasiskan kekayaan intelektual (KI) termasuk didalamnyamelalui pemanfaatan Hak Cipta yang bernilai ekonomi. Skema pembiayaan dalam konteksekonomi kreatif dapat mencakup berbagaipendekatan seperti pembiayaan modal ventura, pembiayaan kredit usaha rakyat, pembiayaanmikro, pembiayaan berbasis risiko (PembiayaanModal Kerja dan Investasi). Sebuah ciptaanmemiliki cerminan dari penciptanya (alter ego) dan hal ini tidak dapat dialihkan karna termasuk sebagai hak moral yang melekat mutlak pada penciptanya. Jika skema pembiayaan menjadikankarya dari pencipta sebagai objek jaminan, makaperlu untuk diteliti apakah dalam terjadinyawanprestasi, objek tersebut akan sepenuhnyaberpindah tangan kepada kreditur ataukah hanyasebatas sampai kreditur memenuhi kewajibannya. Proses labour yang membuat hak kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu hingga menciptakan suatu karya. Maka sejauh mana asas alter ego, teori reward dan teori labour dapat diimplementasikan dalam skema pembiayaan pada ekonomi kreatif. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam riset ini adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan pertama, tiap hak cipta dapat memiliki nilai yang sangat berbeda karena faktor alter ego. maka semestinyadiberi keleluasaan bagi pencipta untuk dapat bebasmemilih dalam mendapatkan fasilitaspembiayaan,bukan hanya dalam sistem kreditdimana objek ciptaan dapat terancam dialihkan jika pencipta berpotensi gagal bayar. Kedua, Pemenuhan teori reward dalam konteks ekonomiuntuk hak cipta belum sepenuhnya terlaksana. Salah satunya karena pilihan terbatas pendanaanyang dapat diberikan kepada pencipta hanyadalam bentuk kredit. Pemberian reward kepadapencipta masih hanya sebatas konsep teoritis dan tertulis dalam peraturan, namun belum dapatdilaksanakan secara menyeluruh dengan benar-benar menghargai pencipta.
Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN Eri Pramudyo; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 08 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i08.382

Abstract

Pembahasan penerapan cyber notary yang tak kunjung usai sejak 1995 menjadikan dilema bagi notaris perihal menghadapi situasi pandemi COVID-19. Hal ini berkaitan juga dengan belum dijelaskannya secara rinci mengenai frasa cyber notary yang ada pada UUJN-P tepatnya pada penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau peluang serta hambatan penerapan cyber notary dari aspek teknologi serta aspek kewenangan notaris. Metodologi pada penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertitik tolak pada UU ITE dan UUJN berikut peraturan turunannya sebagai pisau analisa penelitian yang mana pada penelitian ini mayoritas merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan analisis data dilakukan dengan yuridis kualitiatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat peluang dan hambatan dalam aspek teknologi dan kewenangan dalam penerapan cyber notary di Indonesia sebagai solusi dalam situasi pandemi COVID-19.