Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.609

P-Index

This Author published in this journals

All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN jurnal niara Journal of Governance and Public Policy UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Ensiklopedia Social Review Borneo Law Review Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Madani Legal Review International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ANDREW Law Journal Science: Indonesian Journal of Science Jotika Research in Business Law

Eddy Asnawi

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Author-ID : 2559437

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

IMPLEMENTASI RUJUKAN PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI KE DOKTER GIGI SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT DI PEKANBARU Andreas Susandy; Eddy Asnawi; Bahrun Azmi
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i2.936

Abstract: The dentist available at the hospital or FKTL in the city of Pekanbaru is not a dentist who specializes in dental conservation but is a general dentist. There are not several supporting examinations for patient health care needs that hospitals can provide to patients. Where should a general dentist, following the decree of the minister of health Number HK 02.02/MENKES/62/2015, not handle root canal treatment for molar teeth and following the Regulation of the Minister of Health Number 001 of 2012 that second-level referrals must be to a specialist? This type of research is sociological, legal analysis. Based on interviews and direct observation of services, referrals to patients who need a specialist or sub-specialist health services cannot be provided and are available at referral hospitals due to limited facilities, equipment, and human resources or personnel, such as not there are specialist doctors who are more competent to handle patients with cases that require specialist or sub-specialist health services. Keywords: referral, specialist dentist, minister of health regulation. Abstrak: Dokter gigi yang tersedia di rumah sakit atau FKTL di kota Pekanbaru bukan seorang dokter gigi spesialis konservasi gigi melainkan seorang dokter gigi umum. Dimana seharusnya seorang dokter gigi umum sesuai dengan keputusan menteri kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/62/2015 tidak boleh menangani perawatan saluran akar pada gigi molar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 bahwa rujukan tingkat kedua harus ke dokter spesialis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dan observasi terhadap pelayanan secara langsung diketahui bahwa rujukan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub-spesialistik yang tidak dapat diberikan dan tersedia di rumah sakit rujukan disebabkan alasan keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau sumberdaya manusia atau ketenagaan, seperti tidak adanya dokter spesialis yang lebih berkompeten untuk menangani pasien dengan kasus yang membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub-spesialistik serta tidak terdapat beberapa pemeriksaan penunjang kebutuhan pelayanan kesehatan pasien yang dapat diberikan oleh rumah sakit kepada pasien. Kata kunci: rujukan, dokter gigi spesialis, peraturan menteri kesehatan

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERDA PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI KOTA PEKAN BARU Lilik Surianto, Eddy Asnawi, Ardiansah
Madani Legal Review Vol. 6 No. 1 (2022): MADANI LEGAL REVIEW
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v6i1.1706

To prevent wider spread, the Indonesian government made many changes to the state constitution, which were followed by local governments. such as the example of the Riau Province Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning the Implementation of Health Article 44C paragraph (1) Anyone who violates the health protocol as referred to in Article 23A paragraph (2) letter a is subject to administrative sanctions in the form of: a. verbal warning; b. written warning; c. social sanctions; and/or d. administrative fine of Rp. 100,000.00 (one hundred thousand rupiah). However, in reality, the imposition of these sanctions has not run optimally. This can be seen from the fact that there are still people who lack discipline in carrying out health protocols during the COVID-19 pandemic. The formulation of the problem in this study is How, Barriers and Efforts to Implement Administrative Sanctions for Violation of Health Protocols During the Covid-19 Pandemic Based on Riau Province Regulation Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning Health Administration in Pekanbaru City. The method used is sociological law research. The data sources consist of primary legal data, secondary legal data, and tertiary legal data. In this study, the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions the authors applied the method of deductive thinking. Based on the results of the study, it is known that the application of administrative sanctions for violations of health protocols during the Covid-19 pandemic based on the Riau Province Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning Health Implementation in Pekanbaru City has not gone well. This is because there are still many violations of health protocols carried out by individuals, and as a result the increase in Covid-19 cases is still increasing. Barriers to the Implementation of Administrative Sanctions for Violation of Health Protocols During the Covid-19 Pandemic Based on Regional Regulation of Riau Province Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning Health Administration in Pekanbaru City are community factors, cultural factors, and limited ability of law enforcement. Efforts to Implement Administrative Sanctions for Violation of Health Protocols During the Covid-19 Pandemic Based on Regional Regulation of Riau Province Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 21 of 2018 concerning Health Administration in Pekanbaru City is the need for the role of the community in obeying the law and maintaining health consistently at home, the need for preventive and repressive efforts in providing administrative sanctions.

Implementasi Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Terpapar Covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Layanan Kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Moch Subhan Zakaria; Eddy Asnawi; Bahrun Azmi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Pelayanan kesehatan di Lapas merupakan bagian integral kesehatan masyarakat, oleh karena sebagian besar narapidana baik laki-laki maupun perempuan, pernah menjadi dan akan tetap menjadi bagian dari masyarakat di luar Lapas. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di Lapas akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Namun yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan yang dihadapi pada Lapas Kelas IIA Bangkinang terkait bagi BWP bahwa petugas rutan/lapas maupun WBP belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam program vaksinasi penanggulangan COVID-19. Pada tahapan pemberian vaksin kedua yang ditujukan kepada petugas pelayanan publik, seharusnya juga memprioritaskan petugas dalam setting tertutup seperti petugas dalam rutan dan lapas, terutama karena buruknya kondisi overcrowding lapas dan rutan. Petugas pemasyarakatan harus masuk dalam prioritas kedua ini. Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah sosiologis yang mengkaji tentang implementasi pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 di Lapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan pedoman pelaksanaan layanan kesehatan di UPT Pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19. Teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif. Kesimpulan harus segera diberi masker dan diisolasi dan memberikan penanganan, memberikan masker N95 disarankan, jika tidak tersedia, masker medis biasa harus digunakan. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang dihadapi. Sarannya agar diperlukan sinergitas secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, serta masyarakat secara simultan untuk mengadvokasikan dan mendukung pelayanan kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang terpapar covid-19 bagi WBP.

Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Bengkalis Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19 Vendra Hermawan; Eddy Asnawi; Bahrun Azmi
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 banyak muncul pro dan kontra di tengah masyarakat Asimilasi itu sendiri menurut Pasal 1 angka 3 PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 adalah: “Proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan bermasyarakat”. Asimilasi itu sebagai jalan untuk menjalankan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang bukan hanya mempermudah reintegrasi narapidana dan anak ke dalam masyarakat tetapi menjadi warga masyarakat yang bisa mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam masyarakat. Dengan uraian yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut bagaimana efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19, apa faktor penghambanya dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIA Bengkalis guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di Era Pandemi Covid-19.Metode penelitiannya adalah hukum sosiologis dengan lokasi penelitian yang dilakukan adalah pada Lapas Kelas IIa Bengkalis. Dan kesimpulan yang diambil adalah kebijakan dimana tidaklah semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan kebijakan asimilasi, melainkan hanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dan ½ bagi anak sehingga dapat mengurangi suatu over kapasitas di Lapas Kelas IIa Bengkalis. Dan Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19 merupakan sebuah kebijakan yang dianggap darurat dikarenakan dikeluarkan pada saat adanya virus covid-19, setiap keputusan yang darurat tentulah mempunyai sebuah dampak yang positif dan juga negatif.

OTONOMI KHUSUS TERHADAP EKSISTENSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA birman simamora; Eddy Asnawi; Andrizal Andrizal
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.987 KB)

dilihat dari perbedaan kewenangan antara status Otsus dan status otonomi biasa, seperti penggunaan bendera sebagai simbol budaya, pembentukan partai politik lokal Aceh, himne/lagu daerah meskipun bukan merupakan ekspresi simbol. kedaulatan sebagai negara merdeka, tetapi sesuatu yang sangat berbahaya dan dapat melemahkan/memperpanjang Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika pemerintah pusat tidak konsisten dalam melaksanakan otonomi khusus maka akan berdampak negatif terhadap eksistensi NKRI, karena dikhawatirkan Aceh dan Papua akan mudah lepas dari NKRI. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Otonomi Khusus Menuju Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? 2). Apakah Otonomi Khusus Memperkuat atau Memperlemah Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan secara komprehensif tentang “Otonomi Khusus Untuk Adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. “Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan hukum lainnya. Menurut Fiter Mahmud Marzuki: “setiap jenis penelitian hukum selalu “normatif”..Hasilnya Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Otonomi Khusus Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, mempercepat pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka pemerataan dan seimbang dengan kemajuan provinsi lain. Pengaturan dan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Papua, penulis berpendapat bahwa tujuan utamanya adalah sebagai landasan hukum yang mengikat bagi penyelesaian konflik (mengakhiri kekerasan) di kedua provinsi. Otonomi Khusus berdasarkan landasan filosofis adalah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi khusus berdasarkan landasan yuridis tersebut dalam konstitusi yaitu Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau khusus yang diatur oleh hukum. Pendapat Peneliti bahwa Otonomi Khusus jika dilihat dari Peraturan Norma Dapat Memperkuat Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun jika dilihat dari substansi kewenangan yang diberikan kepada daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua, inilah Emberio Terbentuknya Negara Federasi Indonesia

PENEGAKAN HUKUM ATAS SANKSI PELANGGARAN BATAS KECEPATAN BERKENDARA MAKSIMAL DI JALAN BEBAS HAMBATAN Muhammad Adi Makayasa; Eddy Asnawi; Bahrum Azmi
EKSEKUSI Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v4i2.14395

Pasal 106 ayat (4) huruf g Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 23 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menetapkan batas kecepatan maksimal berkendara di jalan bebas hambatan yaitu 100 km/ jam. Kemudian atas pelanggaran pasal tersebut dpat dikenakan sanksi denda tilang dan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun pelanggaran tetap terjadi yang berimbas pada laka lantas selain itu penerapan sanksi pelanggarannya tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan regulasi tersebut dan faktor – faktor penghambatnya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa regulasi tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, penegakan hukumnya lemah yaitu hanya diberikan sanksi denda tilang tanpa diberikan sanksi kurungan pidana. Faktor penyebabnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat padahal rambu batas kecepatan maksimal sudah dipasang; Kurangnya sarana dan prasarana yaitu minimnya jumlah speed gun dan terbatasnya jumlah mobil patroli untuk petugas PJR; Faktor aparat penegak hukum terkait jumlah petugas kepolisian yang terbatas dan kurang tegasnya petugas dalam peneranpan sanksi. Dengan demikian diharapkan adanya ketegasan aparat penegak hukum agar sanksi dapat diterapkan sebagaimana mestinya serta adanya kesadaran hukum masyarakat yang untuk taat hukum sehingga pelanggaran tersebut tidak terjadi kembali.Kata Kunci:Penegakan, Batas Kecepatan Maksimal, Jalan Bebas Hambatan

Tinjauan Yuridis Tentang Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Internasional Bery Juana Putra; Eddy Asnawi; Bagio Kadaryanto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v11i1.8185

DPR hadir sebagai perwakilan presentatif pemilik kedaulatan sebenarnya, yaitu rakyat di dalam pemerintahan terutama pada penyelenggaraan fungsi legislasi. Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional yang tidak mengabulkan permohonan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan merubah tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, telah merubah kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasinya sehingga menimbulkan berbagai kritik dan permasalahan krusial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap perjanjian Internasional dan menganalisis dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam Perjanjian Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual dengan menerapkan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa: Pasca Putusan MK tersebut membuat kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia terhadap perjanjian Internasional tidak berada pada tempat yang seharusnya. Dampak Putusan MK tersebut terhadap kewenangan DPR dalam perjanjian Internasional meletakkan kewenangan DPR dalam pembuatan perjanjian Internasional hanya terbatas pada perjanjian dengan subyek hukum selain negara, sehingga kewenangan DPR melemah. Harapannya adalah dilakukan pembatalan terhadap Pasal 2 Undang – Undang Perjanjian Internasional serta mengembalikan tafsir Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 seperti sediakala sebelum Putusan MK tersebut, karena sejatinya pasal tersebut adalah pasal yang sudah jelas dan tidak butuh penafsiran baru hanya untuk melegalkan suatu kepentingan golongan tertentu.

Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Sudiyanto; Eddy Asnawi; Bahrun Azmi
UIR Law Review Vol. 6 No. 2 (2022): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).12011

The disciplinary regulations for Polri members are a series of norms to foster, uphold discipline and maintain order in the life of Polri members. It is necessary to instill in every member of the Police the awareness that discipline is honor. Discipline of members of the Police is an honor as a member of the Police that shows credibility and commitment as a member of the Police. While the legal consequences if a police officer who carries out a polygamous marriage without permission is caught either by his wife or another party and reported to his superiors, the police officer will be subject to sanctions in accordance with the rules that apply to each member of the police as outlined in the police code of ethics. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Prohibition of Polygamy for Members of the Indonesian National Police Based on the Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2018, and to analyze the Obstacles and Efforts in Implementing the Prohibition of Polygamy f Keywords: Application, Polygamy, Police

Penetapan Ambang Batas Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003 dan UU No. 7 Tahun 2017 luken ferisman lubis; Eddy Asnawi; Bagio Kadaryanto
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 6 No. 1 (2023): Doktrina:Juornal of Law April 2023
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v6i1.6701

The purpose of this study is how the threshold for the nomination of president and vice president is based UU No. 23 Year 2003 and UU No. 7 Year 2017 and how ideally the threshold for presidential and vice presidential candidates is determined based on UU No. 23 Year 2003 and UU No. 7 Year 2017. This type of research is normative legal research by analyzing cases that conflict with the law using qualitative methods to draw deductive conclusions. The provisions for setting thresholds in presidential elections constitutionally violate the constitutional rights of citizens based on the provisions of Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution which states "pairs of presidential and vice-presidential candidates are proposed by political parties or a coalition of political parties participating in general elections prior to the holding of general elections. This provision provides space for political parties to nominate presidential and vice presidential candidates. However, in Article 222 UU No.7 Year 2017 concerning General Elections, it provides a limit of 20% of the number of seats in the DPR or 25% of valid votes nationally in the previous DPR member elections. In a presidential system, the imposition of a threshold is irrelevant because theoretically the separation of powers does not recognize the president's accountability to the parliament, thus the threshold is not appropriate if the votes used are from the DPR election. Setting the threshold for presidential and vice-presidential candidates is simply reduced to 5% of seats in the DPR and 10% of valid votes from the previous general election or the article on setting the threshold for presidential and vice-presidential candidates is simply abolished through revisions to the general election law.

SETTLEMENT OF THE CONFLICT ON THE BORDERLINE OF THE RICE FIELDS VILLAGE WITH THE VILLAGE OF SUNGAI JALAU KAMPAR UTARA DISTRICT, KAMPAR REGENCY Birman Simamora; Eddy Asnawi; Andrizal
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 10: Juni 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

There are many problems overlapping village boundaries between one village and another. It is easy for the village government to exercise authority in village management if the boundaries of the village area are well defined. Villages must have regional boundaries and authority without regional boundaries will cause various problems in the area, one of which can be conflicts between one village and another. The problems in this study are: First, what are the causes of boundary conflicts between Sawah Village and Sungai Jalau Village? Second, What is the Impact of the Boundary Conflict between Sawah Village and Sungai Jalau Village on the Community? Third, How to resolve boundary conflicts between Sawah Village and Sungai Jalau Village?The aims of this research are: To explain the causes of boundary conflicts between Sawah Village and Sungai Jalau Village; To explain the impact of boundary conflicts between Sawah Village and Sungai Jalau village on the village community and government; To explain the resolution of boundary conflicts between Sawah village and Sungai Jalau village. The research method used is this type of research is sociological law. Sociological legal research is more directed at a study that discusses the enactment of positive law and its influence on people's lives as well as the influence of non-legal factors on the formation of legal provisions. This study uses a juridical approach, to find out and explain the causes of boundary conflicts between paddy fields and Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency.Conclusion:1. Settlement of the boundaries between Sawah Village and Sungai Jalau Village, North Kampar District, Kampar Regency is carried out in accordance with applicable legal regulations, namely in Article 9 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 45 of 2016 concerning Determination and Confirmation of Village Boundaries, it is stated that boundary disputes between villages in one sub-district it was resolved by deliberation facilitated by the North Kampar Sub-District Head.2. The impact of the border conflict between Sawah village and Sungai Jalau village, North Kampar sub-district, Kampar regency resulted in many obstacles to completing village government administration, for example, there are many land transactions that have not been able to transfer the name in their SKGR because the village government feels doubtful if they issue a letter. land that is not included in the jurisdiction of the government.3. The boundary conflict between Sawah village and Sungai Jalau village had not been resolved until the research was carried out because several deliberations had been held facilitated by the sub-district head but had not reached a consensus regarding the boundaries of the two villages. Active coordination from the sub-district government is a way to strengthen communication between community leaders as one of the elements that is expected to facilitate the settlement of the boundaries of the two villages.SuggestionThe efforts of the North Kampar District Government in resolving the border conflict between Sawah village and Sungai Jalau village are suggested as follows1. The Kampar Utara District Government must hold ongoing and routine deliberations to discuss the resolution of the border conflict between the two villages, the District Government must refer to the basis for the division of Sungai Jalau village by meeting or holding meetings with community leaders, providing understanding to each figure the people of the two villages about the importance of prioritizing the interests of the community over their own interests, in the sense of the interests of the village itself.The sub-district government should form a special team to deal with boundary conflicts between Sawah village and Sungai Jalau village, so that sub-district activities are not disrupted, but must remain under the supervision of the sub-district government, facilitating ongoing meetings or meetings to discuss resolving the border conflicts between the two villages . The sub-district government must be able to make firm decisions without having to listen to various arguments from each village that impose their wishes for the public interest.

Co-Authors Afirah Farahdiba Alexsander Yandra, Alexsander Andreas Susandy Andrew Shandy Utama Andrizal Andrizal Andrizal Andrizal, Andrizal Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Armen Sosialisa Sihotang Aryadika, Geraldi Owen Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrum Azmi Bahrun Azmi Bahrun Azmi Bahrun Azmi Bahrun Azmi Basri, H. Hasan Bery Juana Putra birman simamora Birman Simamora Birman Simamora Birman Simamora Dony, Mulian Dr. H. Bahrun Azmi Dwi Agustina Fajarwati Egy Pratama, Egy Eryanto Siagian Etebom, John Monday Fakhlevi, Raja Ferza Haris, Asep Hernimawati Hernimawati ILFAN AFRIANDI JAHRI, ILFAN AFRIANDI Ismail, Syaimak Libra, Robert Lilik Fitriana luken ferisman lubis Moch Subhan Zakaria Muhammad Adi Makayasa Nazario, Rafael Oktapani, Silm Pardede, Rudi PUJI DARYANTO Ramadanti, Vista Dwi Rohim Kusuma Putra Ruben, Awi Rusjaidi, Ananda Rizky Sefrika Marni Setiawan, Husni Sibarani, Perri Silm Oktapani, Silm simamora, birman Sudargo, Ryan SUDARYANTO SUDARYANTO Sudi Fahmi, Sudi Sudi, Sudi Fahmi Sudiyanto Suprayoga, Tatang Tarigan, Dwi Franata Tatang Prayoga Vendra Hermawan Wijaya, Junior Hendri Wilda Masnianti Yasrif Yakub Tambusai

Title

Found 48 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 48 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 48 Documents
Search