Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.016
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN jurnal niara Journal of Governance and Public Policy UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Jurnal Ilmu Hukum The Juris DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Ensiklopedia Social Review Borneo Law Review Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Madani Legal Review International Journal of Law and Public Policy (IJLAPP) Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Analisis Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Collegium Studiosum Journal Jurnal Gagasan Hukum COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Cakrawala Ilmiah Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Ilmu Hukum HUKMY : Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ANDREW Law Journal Journal of Innovative and Creativity Science: Indonesian Journal of Science Jotika Research in Business Law
Eddy Asnawi
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Wartawan Berada Pada Posisi Dilema, Antara Idealisme atau Materialisme Sibarani, Perri; Asnawi, Eddy; Ardiansah, Ardiansah
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i1.1334

Abstract

Wartawan merupakan sebuah profesi sosial, yang membutuhkan Tingkat pengetahuan dan wawasan yang luas agar dapat memahami arti sebuah Negara dan Negara yang berdasarkan hukum (Rechtstaat) seperti Negara Republik Indonesia yang memiliki sebuah Konstitusi sebagai pedoman dari semua peraturan Perundang-Undangan yang ada dalam perjalanan Roda Pemerintahan untuk mewujudkan Negara Kesatuan yang makmur dan Sejahtera. Untuk mewujudkanya, Negara membutuhkan sebuah pengawasan, baik dari dalam dan dari luar kekuasaan, agar tercipta sebuah pengendalian keseimbangan (Control Of Balance) antara Penguasa dan Masyarakat. Oleh karena itu, dengan upaya perjuangan yang tidak mudah, terbentuklah sebuah lembaga sosial bernama Pers. Pers dapat berjalan sesuai dengan Konstitusi dan Undang-Undang yang melandasinya. Pers dapat memberikan segala kontribusinya kepada Negara dan Rakyat sebagai pemegang Kedaulatan, hanya jika dilakukan oleh Wartawan sebagai ujung tombak dari Penyelengaraan Pers. Dapat dibayangkan apa akibatnya terhadap Bangsa dan Negara serta Rakyat Indonesia, jika Wartawan menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Begitupun di Provinsi Riau, yang menjadi sasaran penelitian penulis, sangat banyak Wartawan yang melakukan hal-hal yang tidak professional, sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Tujuan Penelitian ini adalah, untuk mencari dan menemukan permasalahan yang sesungguhnya pada kehidupan Per di Provinsi Riau, sebagai langkah ilmiah dalam merumuskan permasalahan Wartawan dalam melaksanakan tugasnya. Pendekatan-Pendekatan yang relavan untuk mengidentifikasi masalah telah dilakukan, dengan harapan, nantinya karya ilmiah ini dapat menjadi sebuah celah bagi para stekholder dunia Pers, khususnya di Provinsi Riau untuk memulai Gerakan nyata bagi penyelesaian secara tuntas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bagi Permasalahan Wartawan
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN BENGKALIS Ruben, Awi; Asnawi, Eddy; Oktapani, Silm
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1268

Abstract

Strategic district roads are roads that are prioritized to serve the interests of the district based on considerations to stimulate economic growth, welfare and security of the district, while city roads are roads located within the autonomous city area as referred to in the law on regional government. see the explanation of Article 9 (4) of Law Number 38 of 2004 concerning Roads. The purpose of this study is to analyze the implementation of government responsibility for road maintenance in Bengkalis Regency based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads, to find obstacles and efforts to overcome obstacles in the implementation of government responsibility for road maintenance in Bengkalis Regency based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the Implementation of Government Responsibility for Road Maintenance in Bengkalis Regency Based on Law Number 38 of 2004 concerning Roads has not run as it should, because in Bengkalis Regency there are still several damaged roads, this is certainly contrary to Law Number 38 of 2004 concerning Roads, which is a crucial aspect in ensuring connectivity and transportation security for the community.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN LAYANAN PERPARKIRAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPARKIRAN Ramadanti, Vista Dwi; Asnawi, Eddy; Oktapani, Silm
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1380

Abstract

Untuk indikator dan standar pelayanan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa setiap jenis pelayanan BLUD perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai indikator dan standar pelayanan. Ayat (2) juga menjelaskan bahwa indikator dan standar pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahakan dari peraturan walikota ini. Namun pada kenyataanya, sering kali tidak ada kejelasan atau implementasi yang konsisten terhadap standar ini di lapangan, terutama dalam pelayanan terhadap petugas yang bertugas dalam pengelolaan layanan perparkiran in tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga kurang siap untuk menghadapi situasi di lapangan dan memberikan pelayanan yang optimal. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas Pengelolaan Layanan Perparkiran Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik, karena masih adanya beberapa juru parkir yang tidak menerapakan standar pelayanan minimal tempat parkir umum milik pemerintah daerah, seperti untuk memberikan pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan ditempatkan juru parkir. Setiap juru parkir dilengkapi dengan pakaian seragam berserta atributnya dan untuk memunggut tarif parkir, para juru parkir dibekali karcis parkir. Hambatan Dalam Efektivitas Pengelolaan Layanan Perparkiran Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah minimnya sosialisasi terhadap masyarakat dan juru parkir, kurangnya pengawasan yang memadai dan penegakan aturan di lapangan, dan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada juru parkir yang melanggar aturan. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Efektivitas Pengelolaan Layanan Perparkiran Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya tertib parkir, baik kepada masyarakat maupun juru parkir, perlu adanya pengawasan rutin oleh petugas di lapangan untuk memastikan juru parkir mematuhi aturan dan dilakukan Pemanfaatan teknologi seperti CCTV di area parkir serta penggunaan perangkat digital untuk memantau aktivitas di lapangan dapat membantu pengawasan yang lebih efektif dan efisien, nperlunya sanksi yang tegas yang bagi juru parkir yang melanggar aturan, seperti tidak mengenakan atribut resmi, tidak memberikan karcis, atau mengizinkan parkir liar, sanksi dapat berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin menjadi juru parkir.
The Government Responsibility for Oil and Gas Management Based on Constitution of Indonesia Ardiansah, Ardiansah; Asnawi, Eddy; Fahmi, Sudi; Ismail, Syaimak
Al-Risalah Vol 23 No 2 (2023): December 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v23i2.1391

Abstract

On September 3, 2022, fuel prices were raised by President Joko Widodo, with advocates arguing that the increase is necessary to safeguard the State Revenue and Expenditure Budget. Dissenting groups contended the hike was inappropriate, citing a dissonance between the identified problem and the proposed solution. Therefore, this study aims to analyze the legal aspects, policies and the role of the government in ensuring the welfare of Indonesian citizens through oil and gas management. Using a normative legal study methodology, the study used both statutory and analytical methods. The results showed a discrepancy between the increase in fuel price and the principles outlined in Article 33 and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The government, as the representative of the state, holds the authority to manage the mining sector's economy, aiming to maximize prosperity for citizens. Adhering to the ideology of a welfare state, the responsibility to provide basic social needs and foster prosperity is assigned to the government.
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak Haris, Asep; Ardiansah, Ardiansah; Asnawi, Eddy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14673

Abstract

Pelaksanaan sewa aset tanah barang milik daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang milik daerah, dimana fakta dilapangan masih banyaknya pemamfaatan aset tanah tersebut oleh pihak ketiga tidak memiliki izin sewa dari Pemerintah daerah. Penelitian adalah peranan struktur Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terutama masalah izin sewa barang milik daerah berupa aset tanah di wilayah kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Sosiologis yang berlokasi di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Sumber Data menggunakan data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuisioner dan kajian pustaka. Penulis juga menggunakan metode berfikir secara induktif yakni cara berfikir yang menarik dari suatu kesimpulan dari surat penyataan oleh dalil yang bersifat Khusus, menjadi suatu atau kasus yang bersipat umum. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa implementasi terhadap izin sewa barang milik daerah belum dilakukan secara optimal. Hambatan yang dihadapi adalah bahwa para pihak ketiga sebagai pengelola aset tanah milik pada umumnya belum mengetahui tentang peraturan tentang standar operasional prosedur perizinan sewa barang milik daerah. Upaya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan sosialisasi dan implementasi tentang izin sewa barang milik daerah kepada pihak ketiga sebagai calon mitra pengelola aset tanah barang milik daerah.
IMPLEMENTATION OF DIVERSION TOWARDS CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF ABUSE IN THE JURISDICTION OF PEKANBARU CITY Jahri, Ilfan Afriandi; Asnawi, Eddy; Pardede, Rudi
EKSEKUSI Vol 6, No 1 (2024): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v6i1.28786

Abstract

This research aims to analyze the application of diversion to children who commit criminal acts of abuse in the jurisdiction of Pekanbaru City and analyze the obstacles and efforts to overcome these obstacles. The type of research used is sociological legal research with a legal effectiveness approach. The data source used is primary data which is analyzed qualitatively. The results of the research show that the implementation of diversion against children who have committed criminal acts of abuse in the jurisdiction of Pekanbaru City has not been implemented well in 2021 to 2023, where there is still failure to diversion against children who have committed serious criminal acts of abuse. Some of the obstacles behind this failure include: First, legal factors, namely legal provisions that require an agreement between the perpetrator and the victim for diversion, whereas there is no agreement on compensation. Second, the factor of law enforcement officers, namely: the lack of involvement of the Pekanbaru City Social Service in the diversion process. Third, community factors, namely: The desire of the community that the perpetrator must be punished.Keywords: Diversion, Children, Criminal Abuse
Improving The Understanding Of Riau Province Poltekkes Students' Understanding Of Health Legal Aspects: Pemahaman Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Provinsi Riau Tentang Aspek Hukum Kesehatan Ardiansah, Ardiansah; Eddy, Eddy Asnawi; Sudi, Sudi Fahmi
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 3 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v8i3.19381

Abstract

This community service activity was carried out by the Lancang Kuning University Postgraduate School Lecturer Team in the Riau Province Ministry of Health Polytechnic Meeting Room. The aim of this activity is for students to understand the legal aspects of health and understand the legal responsibilities of health workers in health services in hospitals. This community service uses lecture and interactive dialogue methods. In addition, participants filled out a pre-test questionnaire before the lecture and completed a post-test after the lecture. The results of this activity show that participants' understanding of legal counseling material has increased. The increase in participants' understanding was shown by the participants' answers, most of whom chose the correct answer regarding the 3 Main Actors, namely Hospitals, Health Workers and Patients who play a role in the hospital, Doctors/Health Personnel and Patients are legal subjects who have equal status, the rights of patients who has not been implemented, resulting in complaints due to complicated services, the Hospital can be sued if it does not provide good service, and the Hospital is responsible under administrative law for all losses arising from the negligence of health workers. Students from other universities need to receive knowledge regarding aspects of health law so they can understand the legal responsibilities of health workers in health services in hospitals.
Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Anak di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan di Kota Pekanbaru Aryadika, Geraldi Owen; Asnawi, Eddy; Basri, H. Hasan
Science: Indonesian Journal of Science Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/science.v2i2.322

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi hukum yang relevan, khususnya yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam upaya penanggulangan insiden kekerasan. Fenomena kekerasan ini dapat manifestasi di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan, menimbulkan implikasi yang beragam bagi para korbannya. Ragam kekerasan yang sering dijumpai meliputi konflik fisik antar siswa, penindasan psikologis, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu dewasa terhadap peserta didik, pelecehan verbal melalui platform media sosial, serta kekerasan yang bersifat seksual. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menginvestigasi secara komprehensif latar belakang "mengapa" dan mekanisme "bagaimana" insiden kekerasan tersebut dapat terjadi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi primer. Salah satu temuan krusial dari penelitian ini adalah urgensi pengawasan yang lebih ketat di lingkungan sekolah, serta pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) demi menciptakan suasana yang lebih kondusif dan aman bagi seluruh siswa.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP DEBITOR Saflan, Don; Asnawi, Eddy; Libra, Robert
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.2030

Abstract

Constitutional protection for debtors constitutes a crucial issue within a state governed by the rule of law, particularly following the issuance of Decision of the Constitutional Court Number 02/PUU-XIX/2021, which corrected law enforcement practices related to the execution of fiduciary guarantees. This research aims to analyze the constitutional protection afforded to debtors and the legal consequences arising after the decision, viewed from a constitutional law perspective. The research employs a normative legal research method using statutory, analytical, and historical approaches. The legal materials examined consist of statutory regulations, Constitutional Court decisions, as well as legal doctrines and opinions of legal scholars. The findings indicate that Decision of the Constitutional Court Number 02/PUU-XIX/2021 has significantly strengthened the position of debtors as subjects of law who possess constitutional rights to fair legal certainty, protection from arbitrary actions, and respect for human rights. The decision affirms that debtor–creditor relations are not merely within the realm of private law but are also subject to the principles of the rule of law and constitutional supremacy. The legal implications of the decision include the obligation to adjust statutory regulations, a paradigm shift in law enforcement from formal legal certainty toward substantive justice, and the reinforcement of the Constitutional Court’s role as the guardian of citizens’ constitutional rights. Consequently, this decision serves as an essential constitutional foundation for realizing fair legal protection for debtors in Indonesia.
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Memperoleh Layanan Administrasi Kependudukan Guna Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Bagi Anak Di SMAN 16 Pekanbaru Andrizal, Andrizal; Asnawi, Eddy; Prayoga, Tatang; Javari, Zulhian Sultan; Juliandra, Muhammad Davi; Harman, Muhammad Sambu
JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The partner’s main problem, in this case the students of SMAN 16 Pekanbaru, lies in their limited knowledge and understanding of their constitutional rights to obtain administrative services in the form of civil registration documents, as well as the existence of government programs that provide free legal aid for underprivileged citizens. The target group of this community service activity consists of students who predominantly reside in the sub-districts of Rumbai and East Rumbai, Pekanbaru City—areas that are vulnerable to legal issues arising from juvenile delinquency such as drug abuse, brawls, theft, and other misconduct. This legal awareness program is expected to improve the knowledge and understanding of the target audience regarding the identified partner problems. The solution offered and mutually agreed upon by the proposing team and the partner institution is the implementation of socialization activities through the delivery of materials and discussions in the form of legal counseling. The method employed in this activity is the lecture method, in which the speaker presents the material, and participants are given the opportunity to engage in an open question-and-answer session. The detailed steps of the method include: (1) delivery of materials, and (2) interactive dialogue, which functions as a brainstorming session to gather input in the form of problems, aspirations, suggestions, ideas, and solutions from the participants.Partner participation in this activity includes expressing willingness to collaborate, providing the necessary time and venue, and mobilizing the community as the target audience. The expected outcomes of this community service activity are: for the partners, an increase in knowledge and understanding regarding the fulfillment of constitutional rights to obtain civil registration services and access free legal aid; and for the community service team, the fulfillment of their obligation under the Tri Dharma of Higher Education.
Co-Authors Afirah Farahdiba Alexsander Yandra, Alexsander Andreas Susandy Andrew Shandy Utama Andrizal Andrizal Andrizal Andrizal, Andrizal Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Ardiansah, Ardiansah Armen Sosialisa Sihotang Aryadika, Geraldi Owen Bagio Kadaryanto, Bagio Bahrum Azmi Bahrun Azmi Bahrun Azmi Bahrun Azmi Bahrun Azmi Basri, H. Hasan Bery Juana Putra Birman Simamora birman simamora Birman Simamora Birman Simamora Chika Shamer Dony, Mulian Dr. H. Bahrun Azmi Dwi Agustina Fajarwati Egy Pratama, Egy Eryanto Siagian Etebom, John Monday Fakhlevi, Raja Ferza Haris, Asep Harman, Muhammad Sambu Hernimawati Hernimawati ILFAN AFRIANDI JAHRI, ILFAN AFRIANDI Irawan Harahap Ismail, Syaimak Javari, Zulhian Sultan Juliandra, Muhammad Davi Libra, Robert Lilik Fitriana luken ferisman lubis Moch Subhan Zakaria Muhammad Adi Makayasa Nazario, Rafael Oktapani, Silm Pardede, Rudi Prayoga, Tatang PUJI DARYANTO Ramadanti, Vista Dwi Rohim Kusuma Putra Ruben, Awi Rusjaidi, Ananda Rizky Saflan, Don Sefrika Marni Setiawan, Husni Sibarani, Perri Silm Oktapani, Silm simamora, birman Sudargo, Ryan SUDARYANTO SUDARYANTO Sudi Fahmi, Sudi Sudi, Sudi Fahmi Sudiyanto Suprayoga, Tatang Tarigan, Dwi Franata Tatang Prayoga Vendra Hermawan Wijaya, Junior Hendri Wilda Masnianti Yasrif Yakub Tambusai