Claim Missing Document
Check
Articles

PENGATURAN PENGHENTIAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA KARENA PANDEMI COVID-19 Muhammad Fuadsyah; Joni Emirzon; Meria Utama
Lex LATA Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1876

Abstract

Penelitian ini menguraikan pengaturan penghentian perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja karena pandemi Covid-19. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penghentian perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja karena pandemi Covid-19, Penulisan menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalah PHK karena Covid-19. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulisan ini dianalisis dengan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Penghentian perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah menambah Pasal 154 A dengan beberapa alasan termasuk keadaan memaksa. Keputusan“Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan pandemi Covid-19. Hak yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja yang di PHK yaitu memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa keja dan uang penggantian hak. Pekerja juga memperoleh jaminan sosial diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah.Kata Kunci: Perusahaan; Perjanjian Kerja;Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);  Force Majeure; Pandemi Covid-19
IMPLIKASI HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG MEMILIH PERUMDA ATAU PERSERODA SEBAGAI BENTUK BUMD Silviani Margaretha; Joni Emirzon; Ridwan Ridwan
Lex LATA Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v6i1.2618

Abstract

Government efforts that will hand over the management of water resources to State-Owned Enterprises (SOEs) / or through Regional Owned Enterprises (BUMD), must be followed by institutional and capital strengthening. While in this study, it will focus on PDAM Tirta Musi Palembang. In a legal perspective, in order to improve the quality of services, professional organizations, integrity and competitive organizations are needed so that with the issuance of Law No. 23 of 2014 on Regional Government above, opening opportunities to be reviewed and adjusted the status of regional companies' legal entities for the context of PDAM Tirta Musi Palembang City is expected to have an impact on improving the quality of services and professionalism of BUMD engaged in drinking water supply. In addition, through changes in the status of legal entities, it is hoped that the problems that have been faced by BUMD in general can be minimized such as weak efficiency, independence and supervision so that they can become competitive professional corporations. The research method used is normative research, namely literature research by examining library materials related to the problem being studied. To discuss the first problem in use Authority Theory, Legal Responsibility Theory, and Legal Entity Theory. The results of this study show that Perumda was considered more effectiveis for PDAM Tirta Musi Palembang because PDAM Tirta Musi Palembang is only owned by one ownership and engaged in business that concerns the lives of many people, namely in the management of drinking water and / or clean water for the people in the city of Palembang
Problematika Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Penetapan Wanprestasi pada Sistem Praktik Peradilan Perdata di Indonesia Tasya Daffa Julivia; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 5: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i5.20761

Abstract

Problematika pembuktian perjanjian lisan dalam menentukan terjadinya wanprestasi tampak dalam Putusan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Yyk. Putusan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pertimbangan hukum hakim ketika menilai hubungan hukum para pihak. Hakim menerima keberadaan perjanjian lisan berdasarkan bukti transfer, percakapan, dan keterangan saksi, tanpa menguraikan secara mendalam unsur kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai standar pembuktian perjanjian lisan dan ketepatan hakim dalam menetapkan wanprestasi. Penelitian ini membahas penerapan standar pembuktian perjanjian lisan dalam praktik peradilan perdata serta konstruksi hakim dalam menentukan wanprestasi berdasarkan fakta persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis ratio decidendi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung mereduksi hubungan hukum para pihak ke dalam hubungan kontraktual tanpa pemeriksaan ketat terhadap kehendak para pihak. Selain itu, unsur wanprestasi, khususnya keadaan lalai dan waktu pelaksanaan prestasi, belum dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara perjanjian lisan perlu diperkuat agar putusan yang dihasilkan tepat secara substansial dan kuat secara doktrinal.