Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Hukum Progresif JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Journal of Governance Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Hukum Bisnis Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Zaaken: Journal of Civil and Business Law Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan SRIWIJAYA JOURNAL OF ENVIRONMENT Journal of Tax Law and Policy Scientia Business Law Review Scientium Law Review Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Kertha Patrika Open Access DRIVERset Profetika: Jurnal Studi Islam
Joni Emirzon
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI)
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENGAMBILALIHAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PERJANJIAN KREDIT DIBAWAH TANGAN Fikri, Muhtiar; Emirzon, Joni; Syarifuddin, Achmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 13 No. 1 (2024): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3621

Abstract

Tulisan ini membahas (a) Pertimbangan hakim pada kasus perjanjian kredit dibawah tangan yang dilakukan pengambilalihan kredit pemilikan rumah, yaitu penjualan rumah KPR di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena rumah KPR itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank; (b) Keabsahan jual beli yang bertujuan mengambil alih kredit pemilikan rumah secara di bawah tangan, yaitu adanya kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli; dan (c) Akibat hukum bagi pembeli terhadap pengambil alihan kredit pemilikan rumah yang dilakukan secara di bawah tangan dan upaya hukum yang ditempuh untuk mengatasinya, yaitu memiliki perlindungan hukum yang sangat lemah karena jual beli dibawah tangan tidak mengakibatkan terjadi peralihan hak atas tanah. Penelitian ini merekomendasikan: (a) Masyarakat yang ingin melakukan alih debitur atas KPR BTN dapat melakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak bank selaku kreditur; (b) Pihak Bank diharapkan memberikan informasi dengan jelasnya mengenai hak dan kewajiban para pihak, baik debitur dan kreditur benar-benar mengetahui di mana posisinya berada dan tidak mengabaikan kewajiban masing-masing; (c) Paralegal sebaiknya lebih diperhatikan lagi perlindungan hukum bagi pihak kreditur (bank dan bagi pihak ketiga dalam masalah oper kredit, hal ini untuk memberikan kepastian hukum pada pihak ketiga yang beritikad baik dalam meneruskan pembayaran kredit dari pihak pertama sampai lunas.
PERAN NOTARIS DALAM MEKANISME AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT MACET Puspita, Lusi Intan; Joni Emirzon; Elmadiantini
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4757

Abstract

Kredit merupakan salah satu produk Bank yang menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Sebelum memberikan kredit Bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap debitur dan agunan yang dijaminkan untuk menghindarai persoalan yang dapat merugikan Bank. Akan tetapi kemungkinan terjadinya kredit macet tidak dapat dihindari. Sehingga terhadap kredit macet Undang-Undang Perbankan sudah mengatur terkait pengambilalihan agunan baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan. Merujuk pada Pasal 6 UU Hak Tanggung hal pertama yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi kredit macet adalah melalui pelelangan. Akan tetapi, hal ini memakan banyak waktu dan biaya. Sehinga bank lebih memilih untuk menyelesaikan kredit macet melalui non litigasi yaitu dengan Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Dalam mekanisme AYDA ini tidak terlepas dari peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank BPR Palembang menyimpulkan bahwa pertama, Notaris berperan penting dalam mekanisme AYDA sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undnag-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta otentik. Notaris juga berperan sebagai Pejabat Lelang Kelas II karena memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Kedua kewenangan Notaris didalam UUJN hanya diatur sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan membuat akta risalah lelang. Terkait kewenangan Notaris dalam penyelesaian kredit macet dan ketentuan Notaris dapat menjadi Pejabat Lelang tidak diatur di dalam UUJN Kata Kunci: Lelang; Agunan Yang Diambil Alih; Kredit Macet
Reconceptualizing CSR Grant Governance in Regional SOEs: Integrating Maqasid al-Shariah and SDG 17 Dita Kurniawati; Joni Emirzon; Putu Samawati; Saifudin Amin
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 26 No. 03 (2025): Profetika Jurnal Studi Islam 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v26i03.15889

Abstract

Objective: This study aims to reconceptualize grant arrangements by BUMDs in CSR programs through a beneficiality principle approach aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDG 17 on partnerships for sustainable development. The focus is on formulating recommendations for regulatory concepts that can be applied in the future. This goal is directed to increase legal certainty and the social impact of CSR programs. Theoretical framework: The theoretical framework is based on the concept of regulating BUMD's CSR obligations based on the applicable legal basis while incorporating SDGs principles. The principle of the usefulness approach is used as the basis for the analysis of regulatory reconstruction, including the integration of the perspective of maqasid al-shari'ah and SDG 17. The framework emphasizes a balance between legal certainty, public benefit, sustainability, and collaborative governance. Literature review: The literature review covers social and environmental responsibility regulations and the concept of grants in BUMD CSR, including the need to reconstruct regulations so that they do not overlap with APBD grants, while supporting SDGs-oriented governance. Methods: The method used is normative juridical through the study of legal literature, laws, and regulations to analyze problems and formulate regulatory concepts in line with SDGs values. Results: The results show that there is no clear legal terminology for grants by BUMDs, so that it has the potential to cause inequality with APBD grants and needs to be based on the principle of sustainable utility and SDGs-oriented governance, particularly strengthening partnerships (SDG 17). Implications: This study emphasizes the importance of clear regulations to increase the accountability of BUMD CSR and ensure tangible social benefits for the community while contributing to the achievement of SDGs. Novelty: The novelty lies in the formulation of the CSR concept through BUMD grants based on the principles of usefulness, maqasid al-shari'ah, and SDGs (especially SDG 17), while still paying attention to legal certainty and sustainable development.
The Legal Status of Outsourced Workers under Indonesian Positive Law Yuliana, Bunga; Emirzon, Joni; Flambonita, Suci
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v8i1.438

Abstract

This study is prompted by the increasing flexibility of outsourcing arrangements in Indonesian labor law following the enactment of Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of the Job Creation Government Regulation in Lieu of Law (Perppu), which has not been accompanied by adequate legal protection for workers. It aims to examine the legal status of outsourcing, its regulatory implications, judicial practices in worker protection, and relevant international comparisons, as well as to formulate an ideal model of protection. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that worker protection remains insufficient, despite the emergence of progressive approaches within the judiciary. Comparative analysis underscores the importance of the principles of equality and shared responsibility. The study concludes that policy reformulation grounded in joint liability and comprehensive protection is necessary to achieve a fair and sustainable labor system.  
Co-Authors Adrian Gunawan Annalisa Y, Annalisa Annalisa Yahanan Annalisa Yahanan, Annalisa Apriandi, Mada Ardha, Dea Justicia Ardita Aprillia Julaija Ardiyan Saptawan Arfianna Novera Arrie Budhiartie Artha Febriansyah Basir, Cik binti Md Mohtar, Haniyatul Husna Chandra Wijaya Dedi Harianto Desia Banjarani Desrina Desrina Dita Kurniawati Elmadiantini Erisa Ardika Prasada Fachry Abda El Rahman Febrianto, Danu Fikri, Muhtiar Firman Muntaqo Flambonita, Suci FX Adji Samekto Hakikie, Ananda Halida Rahardhini Hamzah Hamzah Handayani, Sri Happy Permata Sari HASIM PURBA Henny Yuningsih Heri Gunawan Ikhsan Setiawan Iyakrus Iza Rumesten RS K. N. Sofyan Hasan Kms. Abdullah Hamid Latif Mahfuz, Abdul M Taufiqurrahman Mahfuz, Abdul Latif Meliana Meliana Meria Utama Moulyta Elgi Trinanda Muhammad Fuadsyah Muhammad Syaifuddin Muhammad Syaifuddin Nurlani, Meirina Puspita, Lusi Intan Putri, Tresyah Meyrinda Putu Samawati Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Ronaldo - Ronaldo Safitri Indriani Saifudin Amin Saleh, Putu Samawati Samawati Saleh, Putu Samekto, F. X. Adji Sepriyadi Adhan S Silviani Margaretha Sinaga, Henry Dainto P. Sinaga, Henry Dianto P. Sinaga, Henry Dianto Pardamean Siswahyudianto Soetansah, Ilham Sofyan Hasan, Sofyan Sri Suatmiati, Sri Sri Turatmiyah Surya Chandra Susanto, Heru Dwi Syarifuddin, Achmad Utama, Meria Windi Arista Yuliana, Bunga Yustisia, Anita Dian