Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.378
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pranata Hukum FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jambura Law Review Cepalo Progressive Law Review Pattimura Law Journal Jurnal Pengabdian Dharma Wacana SUPREMASI Jurnal Hukum Muhammadiyah Law Review Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian UMKM Jurnal Hukum dan Pembangunan
Firmansyah, Ade Arif
Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
DEGENERATIVE SYSTEM OF POPULAR SOVEREIGNTY BY POLITICAL PARTIES THROUGH THE INSTRUMENT OF THE RECALL RIGHTS Evendia, Malicia; Firmansyah, Ade Arif
PRANATA HUKUM Vol. 20 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v20i1.388

Abstract

The existence of the term "party officials" which is increasingly blatant, seems to normalize the power of political parties by party leaders who are subjectively able to subordinate their members who are in government. Several cases indicate a shift in popular sovereignty towards political party sovereignty through the instrument of recall rights. This becomes a problem regarding the position and portion of people's votes in general elections which can be negated by political parties. This research uses doctrinal research methods as well as legal and conceptual approaches. The results of the study show that: first, the existence of the instrument of political party recall rights can be degenerative to the essence of popular sovereignty that has been running through the general election mechanism, this is because the existence of political party recall rights causes a shift in popular sovereignty to political party sovereignty. Second, the constitutionalization of the dismissal of legislative members is an effort of preventive legal protection in maintaining popular sovereignty based on the constitution (constitutional democracy). Therefore, it is necessary to increase a high level of commitment in providing certainty of provisions for the dismissal of legislative members in the constitution.
Systematic Literature Review: Otonomi Daerah dan Strategi Intervensi Harga Komoditas Pertanian di Indonesia Ramdani, Jefri; Ade Arif Firmansyah; Muhammad Akib; Yusdiyanto; Ahmad Zazili
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1369

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara otonomi daerah dan strategi intervensi harga komoditas pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dikombinasikan dengan analisis bibliometrik melalui perangkat lunak VOSviewer, studi ini mengevaluasi 107 artikel dari database Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah lokal untuk merancang kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan sosial-ekonomi setempat. Strategi intervensi harga yang terdesentralisasi terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan petani, mengurangi dampak fluktuasi pasar, serta memperkuat stabilitas pangan daerah. Visualisasi jaringan kata kunci juga menyoroti bahwa tema governance, decision-making, dan community menjadi fokus utama dalam literatur yang dianalisis. Studi ini menekankan perlunya penguatan koordinasi antar pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan harga di sektor pertanian
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dinda Ariandini; Hieronymus Soerjatisnanta; Firmansyah, Ade Arif; Sepriyadi Adhan S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1461

Abstract

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok merupakan isu publik yang terus berulang dan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah daerah menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang pokok secara adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama penyebab kenaikan harga bahan pokok serta mengevaluasi kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya permintaan, gangguan distribusi, praktik penimbunan, dan lemahnya pengawasan pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menjalankan berbagai kebijakan seperti operasi pasar murah, pengawasan harga secara rutin, dan kerja sama dengan distributor lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pasar yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat
THE INFLUENCE OF POLITICAL ASPECTS IN LEGAL REFORM: PENGARUH ASPEK POLITIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM Firmansyah, Ade Arif; Evendia, Malicia
Constitutional Law Society Vol. 2 No. 2 (2023): September
Publisher : Center for Constitutional and Legislative Studies University of Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/cls.v2i2.55

Abstract

This paper aims to see the influence of political aspects in legal reform. By using a conceptual approach, it was found that:In the context of legal reform, political aspects have a significant influence, this can be seen in the formation of the Constitutional Court. The formation of the Constitutional Court was realized because of the political desire to form a state institution that could control the legislative products of the DPR, synchronize it with the 1945 Constitution so that there would be no violations of the constitutional rights of citizens and to maintain the principle of checks and balances between state institutions. The establishment of the Constitutional Court is a form of legal reform in a formal institutional sense. Apart from the context of forming legislation for legal reform, political aspects can also actually influence law enforcement. This can be seen in the handling of protracted corruption cases, as well as the use of a reverse evidence system in corruption cases, making it easier for law enforcers to work. This reverse evidence system is a form of legal reform.
Poitik Hukum Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) Hirwandi, M; Yusdianto, Yusdianto; Triono, Agus; Perbawati, Candra; Firmansyah, Ade Arif
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4240

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terkait keterbelakangan pekon dalam hal infrastruktur jalan yang menghubungkan Pekon Way Haru dengan pusat-pusat perdagangan, pemerintahan, dan kesehatan sangat memprihatinkan. Penelitian ini mengaplikasikan metode hukum yuridis normatif atau yang dikenal sebagai penelitian dogmatik hukum. Metode ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang ada serta mengevaluasi pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam praktik yang sebenarnya. Poin utama dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan yang relevan dan konsep-konsep yang mendasari fenomena yang diteliti, terkait dengan politik hukum pembangunan di wilayah tertinggal. Berdasarkan hasil temuan penulis, hingga saat ini belum ada tindakan dari pemerintah kabupaten terkait infrastruktur jalan di pekon tersebut, yang menyebabkan masyarakat setempat tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.Kata Kunci : Politik Hukum, Pembangunan, Daerah 3T
POLITIK HUKUM PENANGANAN STUNTING DAN TANTANGAN MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045 Andika, Hasyim Trio; Yusdiyanto, Yusdiyanto; Firmansyah, Ade Arif; Sujadmiko, Bayu; Zazili, Ahmad
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4251

Abstract

Stunting is a condition of growth failure caused by chronic malnutrition and recurrent infections during the first 1,000 days of life, which has a serious impact on the quality of Indonesia's human resources. Stunting is not only a health issue, but also a violation of children's rights guaranteed by the constitution and national legal instruments. In this context, the state has a legal responsibility to ensure every child's right to nutrition and health in a comprehensive manner. An analysis of Presidential Regulation No. 72 of 2021 shows that national regulations have established strategies to accelerate the reduction of stunting, but they lack mechanisms for sanctions, oversight, and clear delineation of authority. Weak cross-sectoral coordination, low legal literacy among the public, and minimal public participation undermine the effectiveness of policies. To enrich the analysis, this study highlights best practices from Malaysia, Myanmar, and Thailand. These countries have successfully reduced stunting rates through a multisectoral, community-based, and rights-oriented approach. Their strategies include nutrition education, food security, women's empowerment, and interventions based on educational and social institutions. Without a strong and implementable legal framework, and without learning from successful global practices, Indonesia will struggle to achieve significant reductions in stunting. Therefore, strengthening legal policies and adopting international best practices are crucial to realizing the vision of Indonesia's Golden Generation 2045
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan BPJS Perspektif Hukum Pidana Dan Etik Kedokteran Gutimigo, Zelta Pratiwi; Fakih, M; Triono, Agus; Maroni, Maroni; Firmansyah, Ade Arif; Muhtadi, Muhtadi
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4281

Abstract

The National Health Insurance Program (JKN) by BPJS Kesehatan provides broad access to health services to the public, but also presents its own challenges for doctors in carrying out their professional duties. The high workload, limited facilities, and patient expectations can pose a risk of criminalization for medical actions, even though they are in accordance with professional standards. This study aims to examine the forms and limits of criminal liability of doctors in BPJS services based on positive law in Indonesia, as well as examine how the principles of medical ethics become the basis of legal protection for doctors. The method used is a normative juridical approach with a literature study of relevant laws and regulations, such as Law Number 17 of 2023 concerning Health, Criminal Code, Presidential Regulation Number 59 of 2024 as an amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, and other professional regulations. The results showed that doctors in the JKN system by BPJS have limited criminal liability, as long as medical actions are carried out according to professional standards and operational procedures. Medical ethical principles such as beneficence, non-maleficence, autonomy, and justice provide an important basis for legal protection, especially when doctors face a dilemma between professional obligations and system restrictions. Integration between law, ethics, and policy is needed to ensure fair legal protection for doctors in the practice of national health services
Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Surrogate Mother: Perbandingan Hukum Indonesia Dan India Amanda, Nuresa Divani; Muhtadi; Nunung Rodliyah; Ade Arif Firmansyah; Sunaryo; Agus Triono
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi medis memungkinkan pasangan dengan indikasi medis infertilitas untuk memiliki anak melalui penyewaan rahim wanita lain (surrogate mother). Akan tetapi, prosedur tersebut menimbulkan berbagai problematika seperti eksploitasi wanita dan anak, ketidakpastian hukum, pertentangan norma, hingga pengabaian hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perbedaan regulasi terkait surrogate mother di Indonesia dan India juga untuk mengatahui bagaimana kedudukan hukum dan hak waris anak yang dilahirkan melalui proses surogasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang  menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, anak hasil surogasi memiliki hubungan hukum sebagai anak kandung surrogate mother,dan memiliki hak waris terhadapnya. Sebaliknya, menurut hukum India anak tersebut menjadi anak kandung dari intending couple, serta hak keperdataan lainnya seperti waris, nafkah, serta kewarganegaraan. Tidak adanya regulasi khusus terkait surrogate mother di Indonesia menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status anak dan merugikan hak keperdataan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk menyusun regulasi terkait perlindungan hukum anak dari surrogate mother,serta edukasi bagi masyarakat terkait implikasi hukum anak dari surogasi.
Co-Authors Agus Triono Ahmad Saleh Ahmad Zazili Al-Hamid, Syarif Anwar Said Amanda, Nuresa Divani Andika, Hasyim Trio Armen Yasir Bayu Sujadmiko, Bayu Budiyono Budiyono Budiyono Budiyono Candra Perbawati Dinda Ariandini Fakih, M FX Sumarja Gutimigo, Zelta Pratiwi Hieronymus Soerjatisnanta Hieronymus Soerjatisnanta Hirwandi, M M. Fakih Maemunah Malicia Evendia Marlia Eka Putri Maroni Maroni Martha Riananda Muhammad Akib Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Muhtadi Nunung Rodliyah Ramdani, Jefri Sepriyadi Adhan S Siti Khoiriah Sulaiman, Sulaiman Sunaryo Yhannu Setyawan Yhannu Setyawan Yulia Neta Yulia Neta Yulia Neta Yulia Neta . Yusdianto Yusdianto Yusdiyanto Yusdiyanto Yusdiyanto Yuswanto Yuswanto Zulkarnain Ridlwan