Articles
<![CDATA[Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ]]>
<![CDATA[HS. Tisnanta]]>;
<![CDATA[Fathoni Fathoni]]>;
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus belum dilandaskan pada peraturan daerah dan belum dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari coverage jaringan irigasi yang hanya dapat mengaliri 5.000 Ha sawah sehingga setiap tahunnya mengakibatkan trend penurunan produksi pertanian. Penelitian yang bertujuan untuk memetakan legal framework kebutuhan pengelolaan irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ini dilakukan dalam koridor doctrinal research serta menggunakan statute dan conceptual approach. Adapun temuan penelitian ini adalah: Legal framework kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung diatur dalam 12 peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan irigasi yang isinya memaparkan aspek kewenangan dan aspek substantif pengelolaan irigasi yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan Perda tentang Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus. Legal framework tersebut, selain dalam bentuk rezim hukum yang sifatnya sektoral, berkaitan juga dengan rezim hukum pemerintahan daerah. Legal Framework of Local Regulation Irrigation Management Needs in The District Tanggamus Lampung Province ABSTRACT. Irrigation management in Tanggamus not be based on local regulations and have not done well, it can be seen from the irrigation network coverage that can only flow through 5,000 hectares of rice fields so that each year resulting in a decline trend in agricultural production. The study aimed to mapping the legal framework needs of irrigation management in Tanggamus District, Lampung Province is done in the corridors of doctrinal research as well as the use of the statute and conceptual approach. The findings of this study are: Legal framework needs of regulation Irrigation Management in Tanggamus Lampung province arranged in 12 (twelve) legislation related to irrigation management that it exposes aspects of authority and substantive aspects of irrigation management which can be used as a basis for the establishment of Regulation on Management irrigation in Tanggamus. The legal framework, other than in the form of legal regime sectoral nature, is also related to the legal regime of the regional autonomy.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ]]>
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>;
<![CDATA[Malicia Evendia]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2015): Vol. 17, No. 1, (April, 2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK. Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dibagi secara konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Studi ini bertujuan untuk memetakan harmonisasi pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan melalui pemberian izin pertambangan rakyat. Penelitian hukum yang menggunakan optik doktrinal ini menunjukkan bahwa terjadi disharmonisasi horizontal antar undang-undang yang mengatur kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat. UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan pemberian izin pada pemerintah provinsi, sedangkan UU No. 4 Tahun 2009 memberikan kewenangan pemberian izin pada pemerintah kabupaten/kota. Kondisi disharmonisasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha pertambangan sehingga akan mempengaruhi iklim usaha pertambangan rakyat di daerah, sehingga disarankan agar pemerintah pusat dan dewan perwakilan rakyat (DPR), perlu meninjau kembali kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat, dengan mengembalikan kewenangan tersebut dari perspektif rezim hukum pemerintahan daerah kepada pemerintah kabupaten/kota, karena rentang kendalinya dengan pelaku dan wilayah pertambangan lebih singkat sehingga cenderung lebih berdayaguna dan berhasilguna. Harmonization of Regulation Local Government Authority in The Management of Non-Metal Mineral and Rock Mining ABSTRACT. Mineral non-metal and rocks mining management is one of the government affairs are shared concurrently between the central government, provincial government and district/city governments. This study aims to mapping the harmonization of authority regulation in the management of non-metallic mineral and rock mining through the granting of people permits mining. This legal research that used the doctrinal optical shows that there is horizontal disharmony between the governing legislation in the licensing mining authority. Law No. 23 of 2014 granting the authorizes of licenses to the provincial government, while Law No. 4 of 2009 provides the authority to grant permission to the district/city government. The disharmony conditions create legal uncertainty for mining entrepreneurs that will affect people's mining business climate in the area, so it is suggested that the central government and the parliament (DPR), need to review the authority regulation in the management of non-metallic mineral and rock mining, to restore the authority of licensing in the perspective of local government legal regime area to the district/city, because of its control range with actors and mining areas tend to be shorter so effective and efficient.]]>
<![CDATA[Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa untuk Mewujudkan Desa yang Maju dan Berdaya Saing ]]>
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>;
<![CDATA[HS. Tisnanta]]>;
<![CDATA[FX. Sumarja]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK: Desa atau yang dikenal dengan istilah lain merupakan satuan pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Sebagai satuan pemerintahan terkecil yang berada di daerah, banyak persoalan pemerintahan terkait penataan desa yang dihadapi seperti: efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, yang tentu saja membutuhkan peranan aktif pemerintah daerah melalui regulasi yang mendukung pembangunan desa. Tulisan ini bertujuan memberikan algoritma/formula Peraturan Daerah Penataan Desa yang mampu mewujudkan desa yang maju dan berdaya saing. Dengan menggunakan pendekatan socio legal dan teori perundang-undangan serta konsep hukum pengayoman dan hukum progresif, dihasilkan algoritma peraturan daerah sebagai berikut: Peraturan Daerah Penataan Desa harus beranjak dari persoalan riil yang secara umum terjadi di suatu daerah dengan melandaskan pembentukannya pada aspek filosofi, sosiologis dan yuridis; peranan pemerintah daerah harus ditegaskan sampai pada aspek pendanaan hingga pengawasan dan evaluasi; memberikan ruang akses yang seluas-luasnya bagi desa untuk mengembangkan potensinya terkait pemekaran maupun perubahan status. Dengan demikian, diharapkan desa yang maju dan berdaya saing dapat terwujud melalui Peraturan Daerah Penataan Desa. Local Regulation Algorithm of Village Arrangement Toward A Visible and Competitive Village ABSTRACT: The village or other known term is the smallest unit of government with autonomous authority to regulate and administer its own government. As the smallest government unit in the region, many governance issues related to village arrangement are faced such as the effectiveness of government administration, improvement of public service quality and community welfare, which of course require active role of local government through local regulation that supporting village development. This paper aims to provide an algorithm/formulation of Local Regulation Village Arrangement that is able to realize a visible and competitive village. By using socio legal approach and the theory of legislation as well as the concept of hukum pengayoman and hukum progresif, the result of local regulation algorithm as follows: Local Regulation of Village Arrangement must be moved from real problem which generally occur in a region by based its formation on philosophy, sociology and juridical aspect; The role of local government should be emphasized to funding aspects up to monitoring and evaluation; Provide the widest possible access space for villages to develop their potential for division and status change. Thus, it is expected that visible and competitive villages can be realized through the Local Regulation of Village Arrangement.]]>
<![CDATA[Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Budiyono Budiyono]]>;
<![CDATA[Muhtadi Muhtadi]]>;
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 3 (2015): Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK: Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi baru terkait pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan di daerah. Kajian ini bertujuan untuk mendekonstruksi urusan pemerintahan konkuren pemerintah daerah sehingga akan terlihat titik berat otonominya. Penelitian yang dilakukan dengan koridor doctrinal research dan menggunakan statute dan conceptual approach ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Perubahan kewenangan konkuren pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 membawa konsekuensi terjadinya polemik antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta infleksibilitas, inefektifitas dan inefisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu, seperti pelaksanaan kewenangan di bidang perizinan pertambangan yang akan lebih baik jika dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota karena sesuai dengan aspek perpajakan daerahnya. Hal ini menjadikan pembagian urusan pemerintahan konkuren daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 bernuansa the thinnest version rule of law. Deconstruction of Concurrent Government Affairs Based on Law Number 23 of 2014 on Local Governance ABSTRACT: The enactment of Law No. 23 of 2014 on Local Governance brings new consequences related to the implementation of concurrent government affairs between levels of local government. This study aims to deconstructing the administration of local government concurrent affairs so that it looks the emphasis autonomy. Research conducted by doctrinal research corridors and using the statute and conceptual approach, resulted in the following findings: The changes of local government concurrent authority as stipulated in Law No. 23 of 2014 brought consequences of a polemic between the provincial government and district/city governments as well as inflexibility, ineffectiveness and inefficiency in the implementation of government affairs, such as the exercise of authority in the field of licensing mining would be better if implemented by the district/city governments because in accordance with aspects of taxation area. This makes the distribution of concurrent local government affairs in Law No. 23 of 2014 shades of the thinnest version rule of law.]]>
<![CDATA[LEGAL DRAFTING COACHING PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAGI BPD DAN PEMERINTAH DESA BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG ]]>
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>;
<![CDATA[Malicia Evendia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Dharma Wacana ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37295/jpdw.v4i2.450
<![CDATA[Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa. Target khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah BPD dan Pemerintah Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng dapat meningkat pengetahuan dan pemahaman serta skillnya dalam melakukan penyusunan peraturan desa. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah dengan melakukan ceramah dan diskusi serta praktik langsung dalam penyusunan peraturan desa. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah BPD dan Pemerintah Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman peserta dalam penyusunan peraturan desa telah meningkat dari sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan desa, dasar hukumnya, tahapan penyusunannya dan perancangan kerangkanya. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan BPD serta Pemerintah Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng.]]>
<![CDATA[The Establishment of Village Regulations in the Context of Village Democratization ]]>
<![CDATA[Neta, Yulia]]>;
<![CDATA[Budiyono, Budiyono]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Ade Arif]]>;
<![CDATA[Evendia, Malicia]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no2.3204
<![CDATA[The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages introduces a distinct dimension to the democratization process within villages, emphasizing recognition and subsidiarity that portrays villages not merely as geographic entities but as integral parts of their socio-cultural communities. Currently, the formulation of village regulations as a manifestation of village autonomy remains a stagnant process. This article aims to critically examine the development of village regulations within the framework of village democratization, employing doctrinal research methods alongside statutory and conceptual approaches. Findings reveal that village regulations constitute a subset of statutory regulations, incorporating provisions from higher-level frameworks while embodying community participation grounded in village-specific authority and rights. The transformation prompted by Law Number 6 of 2014 enhances the scope for village democratization, influencing the formulation of regulations that must meet both substantive and procedural requirements, thus presenting villages with opportunities and challenges in realizing local democratization effectively.]]>
<![CDATA[DISEMINASI PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM MEMBANGUN DESA KREATIF MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO ]]>
<![CDATA[Saleh, Ahmad]]>;
<![CDATA[Evendia, Malicia]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Ade Arif]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi UMKM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/jpu.v3i1.59
<![CDATA[Pengembangan ekonomi kreatif di lingkungan desa memiliki potensi yang sangat besar untuk membangkitkan ekonomi desa. Hadirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif menjadi dimensi baru sebagai upaya membangkitkan perekonomian di Indonesia, termasuk desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terutama aparatur desa untuk mempersiapkan upaya dalam pengembangan desa kreatif melalui pemberdayaan usaha mikro dari segi hukum. Hal ini menjadi suatu kebutuhan karena hingga saat ini masih terbatasnya masyarakat memahami kebijakan ekonomi kreatif yang saat ini sedang digaungkan pemerintah. Peningkatan pemahaman melalui kegiatan ini, menjadi bagian penting dalam upaya membangun perekonomian di desa, sehingga masyarakat mampu berdaya bersaing dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi yang semakin menguat. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pelaku Usaha Mikro, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskus. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pembentukan peraturan desa dalam membangun ekonomi kreatif di Desa Karang Anyar telah meningkat hingga 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator materi mengenai: ekonomi kreatif, manfaat program desa kreatif, cara menuju desa kreatif, dan peraturan desa sebagai sarana hukum pemberdayaan usaha mikro. Harapannya dari kegiatan ini, Desa Karang Anyar dapat menginisiasi upaya pengembangan desa kreatif sesuai dengan potensi yang ada di desa, termasuk melalui pembentukan peraturan desa.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Al-Hamid, Syarif Anwar Said]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Ade Arif]]>;
<![CDATA[Khoiriah, Siti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Otorita of the capital city of the nusantara is a state institution formed by Law Number 3 of 2022 concerning the State Capital which is then regulated in more detail through Presidential Regulation Number 62 of 2022 concerning Otorita of the capital city of the nusantara which becomes a special regional government for the national capital in implementing the development of the capital city archipelago. Head of otorita the capital city of the nusantara is the head of the regional government specifically for the national capital who is elected, appointed and dismissed by the president with the approval of the DPR. This research is to find out about how the position of the government authority agency for the capital city of the nusantara is based on the Indonesian constitutional system. This type of research is to use normative legal research by using a statutory problem approach, historical approach, and conceptual approach. The conclusion from the results of this study is that the authority for the capital city of the nusantara is not a regional government because, based on function and authority, the Otorita of the capital city of the nusantara is included in the auxiliary state's organ which supports the process of moving the national capital formed based on statutory regulations.]]>
<![CDATA[LEGAL COACHING PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Yulia Neta]]>;
<![CDATA[M. Fakih]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Ade Arif]]>;
<![CDATA[Evendia, Malicia]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): JM-PKM ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/jm-pkm.v3i2.1806
<![CDATA[Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa dan masyarakat untuk mempersiapkan Desa Way Huwi menjadi Desa Sadar Hukum. Kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam sebuah sistem hukum. Peraturan perundang-undangan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi tidak efektif bila belum diiringan oleh budaya hukum. Salah satu cerminan masih belum kuatnya kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih terbatasnya desa yang menyusun peraturan desa sebagai instrumen dalam pembangunan desa. Pembentukan peraturan desa ini penting sebagai legitimasi kebijakan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa. Sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Way Huwi, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan focus group discussion. Hasil dari kegiatan ini, yaitu para peserta semakin meningkat pemahamannya mengenai budaya sadar hukum dan peningkatan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kata Kunci: Budaya Hukum, Sadar Hukum, Pemerintahan Desa.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA YANG RESPONSIF GENDER ]]>
<![CDATA[Riananda, Martha]]>;
<![CDATA[Yusdiyanto, Yusdiyanto]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Ade Arif]]>;
<![CDATA[Evendia, Malicia]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): JM-PKM ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37090/jm-pkm.v3i2.1889
<![CDATA[HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender menjadi bentuk upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan. Stigmasisasi perempuan yang dianggap lemah seringkali menjadikan pemenuhan hak asasi perempuan terbatas dan diabaikan. Desa sebagai satuan pemerintahan yang terkecil, menjadi tombak ujung dalam merefleksikan kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini perlu memahami dan mampu menyelenggarakan pembangunan desa yang responsif gender. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sehingga mampu mewujudkan kesetaraan gender di desa, sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin meningkat. Dengan demikian, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Desa Karang Anyar sebagai mitra pengabdian berperan dalam memfasilitasi peserta dan lokasi kegiatan sehingga proses kegiatan pengabdian dapat berjalan lancar dan berhasil. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu peningkatan pemahaman peserta terhadap pengarusutamaan gender untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di desa. Kata Kunci: Keterlibatan Perempuan, Pembangunan Desa, Responsif Gender]]>
