Claim Missing Document
Check
Articles

A Transformation of Islamic Law in Legislation of Domestic Violence (PDKRT) Law in Indonesia Faizal, Liky
al-'adalah Vol 15 No 1 (2018): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v15i1.2509

Abstract

This article aims to study the transformation of Islamic Shari’a values in the foundation of the law legislation in Indonesia. This study is legal-normative in which, in its analyzing phases, it uses both qualitative techniques of primary and secondary legal materials. The findings of this study indicate that the Islamic Shari’a values have been actualized in the laws and regulations in the elimination of domestic violence in Indonesia. Transformation of Islamic Sharia values is conducted through two approaches, namely through the principles of the content of legislation, and actualization through the material legislation.
A Critical Analysis of Sayyid Husain al-Ṭabāṭabā’i’s Thoughts on Mut’ah Marriage in The Book of Tafsīr al-Mīzān Faizal, Liky; Qohar, Abd.; Wahid, Ali Abdul; Rofi'i, Hilmi Yusron
al-'adalah Vol 21 No 1 (2024): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v21i1.19381

Abstract

This article discusses Sayyid Husain al-Ṭabāṭabā’i's thoughts on mut'ah marriage (contract marriage) in his book Tafsīr al-Mīzān. The aim is to gain a broader understanding that can be used as material in preparing better legislative regulations. This research is descriptive library research, using secondary data sources in the form of primary and secondary legal materials. The results of the study show that according to al-Ṭabāṭabā'i, mut'ah marriage is a legal marriage, as explained in Tafsīr al-Mīzān, where the word istamta'tum refers to the term mut'ah marriage. However, the MUI fatwa states that the mut'ah contract is not a valid marriage and is contrary to the laws and regulations in Indonesia. The MUI considers mut'ah marriage to be something that does not follow Sharia principles. Therefore, to prohibit the practice of mut'ah marriage in Indonesia, it is recommended that there be changes to Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to read: "A valid marriage is the marriage carried out following religion and is registered in accordance to statutory regulations."
PEREMPUAN DALAM POLITIK (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur’an) Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i1.830

Abstract

Abstrak  Sebagian besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang     menjadi pemimpin tidak layak karena mendahului kaum laki-laki, dan di      lain pihak juga banyak yang juga menentang karena permasalahan gender. Menurut Salah satu pelaku politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat             yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang            disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga    pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan             strategis, karena sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan          bangsa. Oleh karena itu masalah ini menarik untuk dikaji lagi menurut  perpektif Al-qur’an. Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan             perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban         manusia sejak dahulu hingga sekarang, dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah  tangga. Kata Kunci: Perempuan, Politik, Fiqh 
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DI ERA OTONOMI DAERAH Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i2.1533

Abstract

AbstrakDPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi stategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak secara maksimal. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kata Kunci: Pengawasan , DPRD
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2032

Abstract

Abstrak Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.[1] Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk:  (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) mengetahui dan menganalisis pemilihan kepala daerah langsung sebagai perwujudan demokrasi.Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah sebagai perwujudan Demokrasi perspektif peraturan perundang-undangan Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Otonomi Daerah [1] Andi Ramsses, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003)
Pergeseran Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i2.10327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kota Metro untuk meningkatkan pelayanan publik dalamrangka reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagai implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian terdiri dari 10 orang. Analisis data menggunakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Reformasi birokrasi dibidang pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandar Lampung dan Kota Metro telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu; pelayanan itu harus menyasar kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas kesejahteran masyarakat, Pelayanan harus adil tanpa membedakan golongan, Kredibel, Kompeten, dan Cepat, dan Terjangkau dari semua lapisan masyarakat, serta Ramah, Nyaman dan iklas dalam memberikan pelayanan
Telaah Pemikiran Ali Sya’riati Tentang Pemerintahan Islam Kontemporer Faizal, Liky; Qohar, Abdul; Wakhid, Ali Abdul
JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i1.12222

Abstract

Tulisan bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ali Sya’riati tentang pemerintahan Islam kontemporer. Tulisan ini merupakan tulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sejarah. Data dalam tulisan ini terdiri dari dua sumber data, yakni sumber primer yang berasal dari karya Ali Syari’ati yang dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis). Selain data primer terdapat pula data sekunder yang diperoleh dari karya-karya lain yang berkaitan dengan tema tulisan.Tulisan ini menyimpulkan bahwa dasar dari pemerintahan Islam itu sendiri adalah keadilan dan Imamah. keadilan yang dimaksudkan oleh Ali Syari’ati adalah keadilan tanpa kelas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Konsep Imamah merupakan bagian dari kepemimpinan dalam pemerintahan Islam menurut Ali Syari’ati. Imamah sendiri tidak didapat melalui pemilihan namun melalui pembuktian kemampuan seseorang. Kedudukan seorang imam menurutnya juga memegang peranan yang ganda, selain pemimpin agama juga sekaligus sebagai pemimpin politik.
Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional Untuk Meningkatkan Daya Saing Terhadap Pasar Modern Qohar, Abd; Abdul Wakhid, Ali; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i2.14356

Abstract

Persaingan antara pasar modern di dengan pasar tradisional semakin tak terkendali akhir-akhir ini di Kota Bandar Lampung. Di Kota Bandar Lampung  terdapat sekitar 14 toko modern yang setiap Tahun nya jumlahnya meningkat sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 10 buah. Dengan munculnya berbagai macam pasar modern di yang telah menjamur di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang diberikan antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan karena supermarket dan minimarket memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu letaknya yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan membuat supermarket minimarket mudah dijangkau.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas  Perdagangan Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional  untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung. Pihak yang  menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung, sedangkan pihak-pihak lain yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung menjadi informan tambahan. Adapun kegiatan pengumpulan data dilakukan setelah penelitian dilakukan atau disusun. Hasil penelitian yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengambil berbagai model kebijakan sebagai  upaya untuk mengembangkan pasar tradisional dalam rangka menghadapi maraknya pasar modern. Dan telah juga melakukan berbagai beberapa program pengembangan pasar telah dilaksanakan seperti: revitalisasi pasar tradisional melalui perbaikan sarana prasarana pendukung pasar tradisional, pemberdayaan pasar dan pengembangan dan pembuatan media promosi pasar.  
Pengelolaan Pengaduan Dan Konflik Dalam Pelayanan Publik Pasca Reformasi Birokrasi Abdul Wakhid, Ali; Qohar, Abd.; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v19i2.17827

Abstract

Abstrak Penanganan dan pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik pasca reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien.  Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan serta kepastian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warga negara.  Demi keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik dan melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam praktik pelayanan publik, maka diperlukan adanya pengelolaan pengaduan dan konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dengan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pengaduan dan pengelolaan konflik dalam pelayanan publik pasca undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis pengelolaan pengaduan dan konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dengan birokrasi.Hasil Penelitian yaitu Untuk memastikan terlaksananya pelayanan publik dengan baik dan melindungi hak-hak setiap warga negara dari kemungkinan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, telah dilakukan pengaturan pengelolaan pengaduan, perselisihan, dan sengketa yang mungkin timbul antara masyarakat pengguna layanan dan penyelenggara layanan publik dalam undang-undang tentang Pelayanan Publik.  
Campus Social Responsibility: Program Policy Strategy In Protecting School Droppouts Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v20i2.19552

Abstract

The issue of school dropouts remains an unresolved problem to this day. The Campus Social Responsibility program is an initiative aimed at addressing school dropout issues in Lampung Province, in line with the implementation of Lampung Governor Regulation No. 1 of 2021 on Child Protection. This study explains the policy strategies of the Campus Social Responsibility program in protecting school dropouts in Lampung Province. The research uses a qualitative approach with a multiple case design and a single-unit analysis. Data were collected through in-depth and group interviews as well as document analysis. In-depth and group interviews were conducted with 15 subjects. Data was also gathered through document analysis of various policy documents related to the Campus Social Responsibility program for the protection of school dropouts. The results of the study show that there are three policy strategies of the Campus Social Responsibility program in protecting school dropouts in Lampung Province: monitoring, facilitating the payment of education fees for underprivileged children. The impact of the Campus Social Responsibility program's policy implementation in protecting school dropouts in Lampung Province has brought about changes, including a reduction in the number of school dropouts, children at risk of dropping out, unemployment, and poverty. Keywords: Program, CSR, school dropouts