Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.511
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ijtimaiyya Mimbar Keadilan Medina-Te : Jurnal Studi Islam Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama JURNAL MAHKAMAH SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Justisia Ekonomika Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Asy-Syariah As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Malahayati AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial dan Humanis Sains Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM MILRev: Metro Islamic Law Review Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab
Liky Faizal
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
FUNGSI PENGAWASAN DPRD DI ERA OTONOMI DAERAH Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i2.1533

Abstract

AbstrakDPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi stategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Realitas pelaksanaan fungsi DPRD tersebut kadangkala tidak secara maksimal. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan yang lebih ekstrim, keberadaan fungsi pengawasan hanya dijadikan alat untuk menyoroti kesalahan eksekutif bukan pada peran untuk membantu eksekutif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kata Kunci: Pengawasan , DPRD
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2032

Abstract

Abstrak Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.[1] Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk:  (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) mengetahui dan menganalisis pemilihan kepala daerah langsung sebagai perwujudan demokrasi.Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah sebagai perwujudan Demokrasi perspektif peraturan perundang-undangan Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Otonomi Daerah [1] Andi Ramsses, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003)
Pergeseran Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i2.10327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang dilakukan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kota Metro untuk meningkatkan pelayanan publik dalamrangka reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang penyelenggaraan pelayanan publik sebagai implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian terdiri dari 10 orang. Analisis data menggunakan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Reformasi birokrasi dibidang pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bandar Lampung dan Kota Metro telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip yaitu; pelayanan itu harus menyasar kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas kesejahteran masyarakat, Pelayanan harus adil tanpa membedakan golongan, Kredibel, Kompeten, dan Cepat, dan Terjangkau dari semua lapisan masyarakat, serta Ramah, Nyaman dan iklas dalam memberikan pelayanan
Telaah Pemikiran Ali Sya’riati Tentang Pemerintahan Islam Kontemporer Faizal, Liky; Qohar, Abdul; Wakhid, Ali Abdul
JURNAL TAPIS Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i1.12222

Abstract

Tulisan bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ali Sya’riati tentang pemerintahan Islam kontemporer. Tulisan ini merupakan tulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sejarah. Data dalam tulisan ini terdiri dari dua sumber data, yakni sumber primer yang berasal dari karya Ali Syari’ati yang dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis). Selain data primer terdapat pula data sekunder yang diperoleh dari karya-karya lain yang berkaitan dengan tema tulisan.Tulisan ini menyimpulkan bahwa dasar dari pemerintahan Islam itu sendiri adalah keadilan dan Imamah. keadilan yang dimaksudkan oleh Ali Syari’ati adalah keadilan tanpa kelas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Konsep Imamah merupakan bagian dari kepemimpinan dalam pemerintahan Islam menurut Ali Syari’ati. Imamah sendiri tidak didapat melalui pemilihan namun melalui pembuktian kemampuan seseorang. Kedudukan seorang imam menurutnya juga memegang peranan yang ganda, selain pemimpin agama juga sekaligus sebagai pemimpin politik.
Model Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional Untuk Meningkatkan Daya Saing Terhadap Pasar Modern Qohar, Abd; Abdul Wakhid, Ali; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v18i2.14356

Abstract

Persaingan antara pasar modern di dengan pasar tradisional semakin tak terkendali akhir-akhir ini di Kota Bandar Lampung. Di Kota Bandar Lampung  terdapat sekitar 14 toko modern yang setiap Tahun nya jumlahnya meningkat sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 10 buah. Dengan munculnya berbagai macam pasar modern di yang telah menjamur di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang diberikan antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan karena supermarket dan minimarket memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu letaknya yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan membuat supermarket minimarket mudah dijangkau.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung. Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan pegawai Dinas  Perdagangan Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional  untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung. Pihak yang  menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung, sedangkan pihak-pihak lain yang terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pasar tradisional untuk meningkatkan daya saing terhadap pasar modern di Kota Bandar Lampung menjadi informan tambahan. Adapun kegiatan pengumpulan data dilakukan setelah penelitian dilakukan atau disusun. Hasil penelitian yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengambil berbagai model kebijakan sebagai  upaya untuk mengembangkan pasar tradisional dalam rangka menghadapi maraknya pasar modern. Dan telah juga melakukan berbagai beberapa program pengembangan pasar telah dilaksanakan seperti: revitalisasi pasar tradisional melalui perbaikan sarana prasarana pendukung pasar tradisional, pemberdayaan pasar dan pengembangan dan pembuatan media promosi pasar.  
Pengelolaan Pengaduan Dan Konflik Dalam Pelayanan Publik Pasca Reformasi Birokrasi Abdul Wakhid, Ali; Qohar, Abd.; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v19i2.17827

Abstract

Abstrak Penanganan dan pengelolaan pengaduan dalam pelayanan publik pasca reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien.  Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan keadilan serta kepastian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warga negara.  Demi keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik dan melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam praktik pelayanan publik, maka diperlukan adanya pengelolaan pengaduan dan konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dengan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pengaduan dan pengelolaan konflik dalam pelayanan publik pasca undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis pengelolaan pengaduan dan konflik yang mungkin timbul antara masyarakat dengan birokrasi.Hasil Penelitian yaitu Untuk memastikan terlaksananya pelayanan publik dengan baik dan melindungi hak-hak setiap warga negara dari kemungkinan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, telah dilakukan pengaturan pengelolaan pengaduan, perselisihan, dan sengketa yang mungkin timbul antara masyarakat pengguna layanan dan penyelenggara layanan publik dalam undang-undang tentang Pelayanan Publik.  
Campus Social Responsibility: Program Policy Strategy In Protecting School Droppouts Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v20i2.19552

Abstract

The issue of school dropouts remains an unresolved problem to this day. The Campus Social Responsibility program is an initiative aimed at addressing school dropout issues in Lampung Province, in line with the implementation of Lampung Governor Regulation No. 1 of 2021 on Child Protection. This study explains the policy strategies of the Campus Social Responsibility program in protecting school dropouts in Lampung Province. The research uses a qualitative approach with a multiple case design and a single-unit analysis. Data were collected through in-depth and group interviews as well as document analysis. In-depth and group interviews were conducted with 15 subjects. Data was also gathered through document analysis of various policy documents related to the Campus Social Responsibility program for the protection of school dropouts. The results of the study show that there are three policy strategies of the Campus Social Responsibility program in protecting school dropouts in Lampung Province: monitoring, facilitating the payment of education fees for underprivileged children. The impact of the Campus Social Responsibility program's policy implementation in protecting school dropouts in Lampung Province has brought about changes, including a reduction in the number of school dropouts, children at risk of dropping out, unemployment, and poverty. Keywords: Program, CSR, school dropouts
Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia Faizal, Liky; Qohar, Abd.; Wakhid, Ali Abdul; Susanto, Is
Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol 22 No 2 (2022): Analisis : Jurnal Studi Keislaman
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ajsk.v22i2.14068

Abstract

The age of marriage regulated in the Law states that the age allowed for marriage is 19 years for both men and women. In the current context, this age is considered quite ideal. However it will raise problems if the marriage is done too young, especially health problems. Other factors can be in the form of psychological problems, education, economy and others. This study uses a qualitative method of library research with a Systematic Literature Review (SLR) approach. This approach is used for various research procedures that are systematic by examining and reviewing the literature. The theory used as an analytical knife is the maqashid syari'ah theory, and at the end of the analysis this study uses deductive logic thinking. The results of the study show that the age limit for marriage in Indonesia is regulated in Law no. 6 of 2019 in article 7 paragraph (1). When viewed from the perspective of maqasid al-shari'ah, the most important thing in terms of the age limit of marriage is benefit associated with al-kulliyyatu al-khamsah, when viewed from the five main elements of maqasid al-shari'ah, then hifdh nasl is not only about caring for offspring, not  merely obtaining offspring from a legal marriage relationship, but maintaining these offspring as healthy and quality offspring.
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN Faizal, Liky
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 8 No. 2 (2015): Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ijpmi.v8i2.912

Abstract

A legal act that is causing the joint property is marriage,whether marriage is governed by article 26 KUHPdt andso on, as well as marriage as stipulated in UU No. 1/1974about marriage. Breakup of marriage either through deathor divorce (divorce to sue or divorce divorce), oftencause a secondary effect that is often not resolved well,aside from the determination of the status of childcustody, subsistence, also on the division of jointproperty, which is also often a trigger the new conflictbetween husband and wife after the divorce. How the lawof community property in a marriage based approachIslamic law and positive law of Indonesia became a staplein the study of this article.
PROBLEMATIKA HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA Faizal, Liky
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ijpmi.v9i2.947

Abstract

Legal Thought progressive by Satjipto Rahardjo isthe result of long thought that the application ofthe legal system in Indonesia is always static,corrupt, and does not have a structural biasagainst the law living in the community. The lawin Indonesia has lost its social base, multiculturalbase and enforced centrally in building the legalsystem. Major challenges the power of theprogressives is assured that there is a systemicproblem and structured in building a state of lawparadigm in Indonesia. Therefore, progressive lawcan serve as a paradigm in the development andenforcement of law in Indonesia.
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Abd. Qohar Abdul Qodir Zaelani Agus Hermanto Agus Hermanto Al arif , M. Yasin Al arif Al-Ghifarry, Idrus Ali Abdul Wakhid Amin Rais Ani, Qur'aini Safitri Anis Sofiana Ari Priyanto Asiah, Siti Nur aulia, muhammad erix Bambang Irawan bt Nik Azhar, Nik Airin Aqmar Destianingsi Destianingsi Diah Dwi Wulandari Diah Prayogi Diah Diningsih, Alfia Efa Rodiah Nur Efa Rodiah Nur Eko Hidayat Eko Hidayat Eko Hidayat Faisal, Liky Faisal Fauzi, Moh. Yasir Fikri, Arif Fitri Afifah Fuadi, As'ad Gesit Yudha Gesti Rahayu, Tyas Hanif Hanif Hanif, H. Harapandi Dahri Syahrum Hartinah Aprilia Hilmi Yusron Rofi'i Hilmi Yusron Rofi’i Idham Idham Idham, I. Indah Satria Indah Widiyansari Is Susanto Iswantini, Tri Jafar, Khumedi Juliana Juliana Kamaruddin, Mohd Khairi Latua, Abidin M. Maimun M. Maimun, M. M. Yasin Al Arif Maimun Maimun Maimun Maimun Moh. Mukri Mohammad Yasir Fauzi Mu'in, Fathul Muhammad Zaki Muhammad Zaki Munawaroh Mutholib, Mutholib Nada Efrilia, Maulidia Nisak, Siti Marhumatun Nita Yuliza Nurnazli Nurnazli Nurnazli Pamenan, Iza Ratu Pratiwi, Anisha Resti Qohar, Abd. Qohar, Abdul Qohar Qur'aini Safitri Ani Rais, Amin Ramadhanu, Ricky Adrian Relit Nur Edi Rofi'i, Hilmi Yusron Rohayati, Eti Rohmah Wati, Siti Rony, Zahara Tussoleha Rudi Santoso, Rudi Ruslan Abdul Ghofur S. Suratno Sofiana, Anis Sofiana Suratno, S. Susanto, Is Susi Nurkholidah Syamsul Hilal Tamza, Fristia Berdian Tata Cahwiyadi Tengku Riza Zarzani N Wahid, Ali Abdul Wibowo, Thoriq Adrian Wulandari, Diah Dwi Yudha, Gesit Yudha Yundari, Yundari Yusuf Baihaqi Zaharah, Rita Zaki, H. Muhammad Zuhraini