Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-'Adalah Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ijtimaiyya Mimbar Keadilan Medina-Te : Jurnal Studi Islam Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama JURNAL MAHKAMAH SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Justisia Ekonomika Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Jurnal Hukum Malahayati AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Sosial dan Humanis Sains Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam AL-BAYAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM MILRev: Metro Islamic Law Review Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Liky Faizal
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 67 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 67 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
AKIBAT HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN Faizal, Liky
ASAS Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i2.1247

Abstract

Abstrak: Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan, selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan  perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, dan lain sebagainya. Perkawinan siri dianggap tidak sah menurut hukum negara,serta memiliki dampak negatif bagi status anak. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Kata Kunci:  Perkawinan, Hukum
Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba) Faizal, Liky
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1383

Abstract

Abstrak: PenyalahgunaannarkotikadiIndonesiasudahsampaiketingkatyangsangat mengkhawatirkan,faktadilapanganmenunjukanbahwa50%penghuniLAPAS (lembagapemasyarakatan)disebabkanolehkasusnarkobaataunarkotika.Berita kriminaldimediamasa,baikmediacetakmaupunelektronikdipenuhiolehberita penyalahgunaannarkotika.Korbannyameluaskesemualapisanmasyarakatdaripelajar, mahasiswa,artis,iburumahtangga,pedagang,supirangkot,anakjalanan,pejabatdan lainsebagainya.Narkobadenganmudahnyadapatdiraciksendiriyangsulitdideteksi.Mencermati apa yang terjadi di negara-negara Barat sehubungan masalah narkoba, menunjukkan bahwa mereka tak kunjung mampu mengatasi barang haram ini. Dan memang mustahil mereka bisa secara tuntas menanggulangi narkoba. Ideologi Demokrasi-Sekuler yang mereka anut itulah yang menyebabkan kemustahilannya. Dan apabila negeri muslim seperti Indonesia masih belum merubah cara-cara hidup mereka, termasuk dalam mengatasi problem narkoba, sudah pasti ujungnya adalah kehancuran masyarakat, bangsa dan negara. Jika demikian, kenapa tidak kembali kepada Islam. Serta keteladanan dan pendidikan yang benar dari orang tua sangat menentukan. Orang tua mesti memberikan perhatian dan kasih sayangyangcukupkepadaanak-anaknya. 
REFORMASI BIROKRASI MENURUT HUKUM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Faizal, Liky
ASAS Vol. 3 No. 1 (2011): Asas, Vol. 3, No. 1, Januari 2011
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v3i1.1648

Abstract

Abstak: Administrasi pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu (1) administrasi, yang berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu; dan (2) pembangunan, yang merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsaOrganisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Struktur yang desentralistis diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (capability), memiliki             loyalitas            kepentingan                  (competency),                   dan                     memiliki               keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency). Kata Kunci: Administrasi, Pembangunan Hukum
PERILAKU PENEGAK HUKUM MENUJU PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERSFEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Faizal, Liky
ASAS Vol. 4 No. 1 (2012): Asas, Vol. 4, No. 1, Januari 2012
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v4i1.1666

Abstract

Abstak: Perilaku penegak hukum yang nyaris menurutkan rasa keadilan masyarakat, sudah pasti akan berakibat pada peran lembaga peradilan yang terus menerus mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakatnya sendiri.Oleh karena itu paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga penegakan hukum dapat lebih mengedepankan hati nurani demi mencapai keadilan. Kemudian dalam hal substansi sistem hukum perlu segera direvisi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang menunjang proses penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) proses revisi yang sedang berjalan saat ini harus segera diselesaikan. Kata kunci : Penegak Hukum, Hukum Progresif
HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PARADIGMA POSTMODERNISME DI ERA GLOBALISASI Faizal, Liky
ASAS Vol. 4 No. 2 (2012): Asas, Vol. 4, No. 2, Juni 2012
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v4i2.1682

Abstract

Abstrak: Hukum normatif yang terbentuk dari adanya tindakan tentunya akan menciptakan konsekuensi. Konstruksi serta pola pikir penegak hukum yang berada pada posisi menjalankan hukum tentunya berpedoman pada hukum itu sendiri, tanpa disadari hal ini semakin memperkecil peluang mereka untuk dapat melakukan tindakan yang dianggap lebih berkemanusiaan dan berkeadilan. Sedangkan Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrolsosial, melainkan lebih dari pada itu. Fungsi hukum yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan masyarakatnya agar bertingkah laku sesuaidengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Menghadapi era globalisasi yang berlangsung cepat memang negara kita harus memiliki sistem hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Oleh karena pemerintah perlu mengakomodir lebih jauh sistem hukum lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kata kunci : Hukum, Keadilan, Postmodernisme, globalisasi
POLITIK EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DI INDONESIA Faizal, Liky
ASAS Vol. 5 No. 2 (2013): Asas, Vol. 5, No.2, Juni 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v5i2.1701

Abstract

Abstrak: Politik ekonomi Islam pemerintah RI diejawantahkan dalam bentuk “intervensi” pemerintah. Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam. Secara politik ekonomi Islam, ada beberapa rasional yang mengharuskan pemerintah RI melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam. Diantara peran pemerintah terbentuknya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BUMN mendirikan Bank Syariah, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, DSN MUI, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, KHES, Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pengelolaannya diserahkan ke BWI, PP Nomor 39 Tahun 2008 Asuransi syariah tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU, Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) di Indonesia. Kata Kunci: ekonomi, pemerintah, politik.
BENCANA KABUT ASAP DALAM PANDANGAN ISLAM (MAQASHID SYARIAH) Faizal, Liky
ASAS Vol. 7 No. 2 (2015): Asas, Vol. 7, No. 2, Juni 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i2.12865

Abstract

Hutan di Indonesia sering dijuluki sebagai paru-paru dunia. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia. Sayangnya, akhir-akhir ini kebakaran hutan di Indonesia semakin sering terjadi. Penyebabnya bisa beragam yang dibagi ke dalam dua kelompok utama, alam dan campur tangan manusia. Bencana seperti bencana kabut asap masuk kepada azab yang dijanjikan Allah SWT karena kekhilafan para pemimpin dalam satu negeri. Bencana itu datang karena kesalahan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini yang selalu lalai memelihara keseimbangan alam. Akibatnya datang azab yang menakutkan dan merugikan banyak orang. Musibah dalam Al-Qur'an banyak diceritakan yang menimpa orang-orang terdahulu dan semua musibah dan bencana besar yang pernah menimpa manusia diterangkan dalam Al-Qur'an, yang selalu dikaitkan dengan kekufuran dan keingkaran manusia itu. Kata Kunci: Asap, Al-Qur-an
Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Investasi Berskema Ponzi Ani, Qur'aini Safitri; Wulandari, Diah Dwi; Faizal, Liky
ASAS Vol. 14 No. 02 (2022): Asas, Vol. 14, No. 02 Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v14i02.13876

Abstract

The purpose of the research in this article is to analyze the investment system with Ponzi schemes and the views of Islamic law on the practice.  The focus of the research is how the system and Islamic law view investments with Ponzi schemes. The type of research is the library where the source of the data takes from books, journals, documents, and scientific research/writing. The procedure for collecting data for the research is the Fatwa of the Sharia Council No. 20/DSN-MUI/IV/2001 and UU no. 7 of 2014. The study is an analytical description that uses qualitative data analysis techniques with a deductive approach.  Based on the research results, it can be concluded that investment with a Ponzi scheme offers high profits so people are interested in investing by asking them for an initial payment in a form of an administrative fee. Then the money will be circulated to pay other members affecting new members' losses. This system will continue to rotate until no more members join. In Islamic law, this investment is prohibited and unlawful because it contains elements of gharar and najsy (false offers), bai al-ma'dum (selling goods that do not yet exist), and insider trading (spreading misleading information). Whereas in positive law this investment is declared illegal because there is an element of fraud with the pyramid concept as contained in Law no. 7 of 2014 concerning trade. Keywords: Islamic Law, Positive Law, Investment, Ponzi Scheme
The Practice of Transferring Land Ownership to a Pawn Agreement from the Perspective of Sharia Economic Law Faizal, Liky; Tamza, Fristia Berdian
ASAS Vol. 15 No. 02 (2023): Asas, Vol. 15, No. 02 Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v15i02.16583

Abstract

Receivable debt agreement, the rahin party binds the pledge guarantee in the form of a Notarial Deed of PPAT which is authorized to make a pledge agreement contract. The lien agreement is usually only carried out by binding collateral to ensure that rahin does not default on receivables given by the murtahin. However, in this agreement, the rahin party immediately promised to transfer land ownership to the murtahin party if the rahin party was unable to pay off the debt. This transfer provision, in substance, is not found in the concept of fiqh muamalah, but the rahin party only guarantees land (marhun) as collateral for debt. The focus of the problem in this study is what is the view of Islamic law on the agreement to transfer land guarantees for receivables? Meanwhile, the purpose of this study is the contract of transferring land ownership to a pawn contract from the perspective of shari'ah economic law. This research uses descriptive research method analysis with qualitative approach and literature for secondary and other data. The result of this study is that the land ownership transfer agreement that takes place in the Rahn contract is invalid, because basically the rahin only guarantees land as debt security and the transfer of land ownership has an element of imbalance between the value of debt and the value of land (marhun). In order for the Rahn transaction to be in accordance with the provisions of the Shari'a, the agreement in the repayment of the debt can be made provided that the rahin party may give the land (marhun) to the murtahin party as debt repayment, and but the murtahin party must increase the money from the remaining debt in the amount of the land priceKeywords: Pawn, Ownership, Transfer
Halal Industry: A Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms in Indonesia and Malaysia from the Perspective of Sharia Economic Law Zaharah, Rita; bt Nik Azhar, Nik Airin Aqmar; faizal, liky; Santoso, Rudi; Satria, Indah
ASAS Vol. 16 No. 2 (2024): Asas, Vol. 16, No. 02 Desember 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v16i2.23994

Abstract

This study examines the comparative mechanisms of halal certification between Indonesia and Malaysia from the perspective of Sharia economic law. The aim of this research is to analyze the differences and similarities in the halal certification procedures applied in both countries, as well as the legal and economic implications arising from these differences. The research method utilized is a qualitative approach with a literature review technique, where secondary data is obtained from literature, regulations, and documents related to halal certification. The analysis involves examining government policies, certification bodies, and the role of Sharia economic law in promoting the implementation of halal standards. The findings reveal that both countries have a strong Sharia legal foundation for halal certification, yet there are significant differences in implementation and standards. In Indonesia, halal certification is managed by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) with oversight from the Indonesian Ulema Council (MUI). In contrast, Malaysia's halal certification is handled by the Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM), which possesses full authority and employs a more centralized and integrated approach. The economic implications of these differences include variations in certification costs, processing times, and consumer trust in halal labels. Based on the perspective of Islamic economic law, this study finds that halal certification is not merely an administrative process but a component of implementing sharia principles in the economy, including: the Principle of Justice, Social Responsibility, Consumer Protection, and Market Integrity.Keywords: Halal certification, Indonesia, Malaysia, Sharia economic law, halal industry
Co-Authors A. Kumedi Ja’far Abd. Qohar Abdul Qodir Zaelani Agus Hermanto Al-Ghifarry, Idrus Ali Abdul Wakhid Amin Rais Ani, Qur'aini Safitri Anis Sofiana Ari Priyanto Asiah, Siti Nur aulia, muhammad erix bt Nik Azhar, Nik Airin Aqmar Destianingsi Destianingsi Diah Dwi Wulandari Diah Prayogi Diah Efa Rodiah Nur Eko Hidayat Eko Hidayat Faisal, Liky Faisal Fauzi, Moh. Yasir Fitri Afifah Fuadi, As'ad Gesit Yudha Gesti Rahayu, Tyas Hanif Hanif Hanif, H. Harapandi Dahri Syahrum Hartinah Aprilia Hilmi Yusron Rofi'i Hilmi Yusron Rofi’i Idham Idham Idham, I. Indah Satria Indah Widiyansari Is Susanto Juliana Juliana Kamaruddin, Mohd Khairi Latua, Abidin M. Maimun M. Maimun, M. M. Yasin Al Arif Maimun Maimun Maimun Maimun Mohammad Yasir Fauzi Mu'in, Fathul Muhammad Zaki Muhammad Zaki Munawaroh Mutholib, Mutholib Nada Efrilia, Maulidia Nisak, Siti Marhumatun Nita Yuliza Nurnazli Nurnazli Nurnazli Pratiwi, Anisha Resti Qohar, Abd. Qohar, Abdul Qohar Qur'aini Safitri Ani Relit Nur Edi Rofi'i, Hilmi Yusron Rohayati, Eti Rony, Zahara Tussoleha Rudi Santoso, Rudi Ruslan Abdul Ghofur S. Suratno Suratno, S. Susanto, Is Syamsul Hilal Tamza, Fristia Berdian Tata Cahwiyadi Tengku Riza Zarzani N Wahid, Ali Abdul Wulandari, Diah Dwi Yudha, Gesit Yudha Yundari, Yundari Yusuf Baihaqi Zaharah, Rita Zaki, H. Muhammad Zuhraini