Articles
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH ]]>
<![CDATA[Zulkifli Zulkifli]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7943
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum positif di Indonesia, faktor penyebabkan sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan dalam hukum di Indonesia, dasar pertimbangan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Faktor penyebab sulitnya penegakan hukum pidana di sektor kehutanan di Kabupaten Aceh Tengah ialah lemahnya sistem perundang-undangan dan lemahnya sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan korporasi di sektor kehutanan Kabupaten Aceh Tengah dengan pemberian sanksi kepada pelaku korporasi berdasarkan undang undang dan sosialisasi terhadap kerusakan hutan. Rekomendasi: diharapkan kepada penegak hukum dapat menggunakan pendekatan baru dalam penanganan pembalakan liar di Kabupaten Aceh Tengah, tidak hanya menerapkan perbuatan tindak pidana, tetapi juga memaksimalkan seluruh potensi yang ada sehingga meminimalisir kegagalan dalam penegakan hukum, dilakukannya revisi terhadap Undang-undang kehutanan yang ada terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap korporasi, dan pemberian, perbaikan sarana dan prasarana bagi penegak hukum serta anggaran yang cukup dikarenakan pembuktian, pemeriksaan tindak pidana kehutanan tidak mudah.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA MANJA CHEESE TEA DI KOTA SIGLI ]]>
<![CDATA[Nur Fahni]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Nuribadah N]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8083
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan dalam perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di kota Sigli sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, serta mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli, dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysisis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli, penerima waralaba menandatangani kontrak sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Setiap pihak yang telah mengadakan kontrak harus melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. (2) Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli adalah pihak franchisor dan franchise tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berlaku, pihak franchise menambahkan beberapa menu baru yang tidak ada di brand Manja Cheese Tea, dan menjual produk-produk lain serta mempunyai cabang baru tanpa sepengetahuan dari franchiso. (3) Akibat hukum dari wanprestasi ini adalah pihak Franchisor mencabut semua perjanjian kontrak yang telah disepakati di awal dengan pihak Mitra Manja Cheese Tea dan mitra Manja Cheese Tea di Kota Sigli tidak boleh menggunakan lagi semua brand Manja Cheese Tea.]]>
<![CDATA[Public Hearing of Draft Qanun District North Aceh on Management Old Oil Well: Publik Hearing Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Pengelolaan Sumur Minyak Tua ]]>
<![CDATA[Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Elidar Sari]]>;
<![CDATA[Malahayati]]>;
<![CDATA[Arif Rahman]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v7i1.13360
<![CDATA[North Aceh has many old Dutch heritage wells that still have the potential to be reactivated. Reactivation aims to regulate management so that there is a need for innovation to optimize the management of old wells whose innovation starts from the management concept to the technology used to make it more efficient, effective, and economical. This activity was carried out in the form of a public hearing on the draft Qanun of North Aceh Regency on the management of old oil wells involving the local government, DPRD, religious leaders, and community leaders. The public hearing results assessed that the management of old oil wells requires clear rules to avoid illegal drilling and tapping. Communities around the former drilling areas conduct mining in old oil wells, which are no longer economical for corporations. It is necessary to improve the legal basis that supports the establishment of a Draft Qanun on the management of old Dutch-owned oil wells in North Aceh District.]]>
<![CDATA[The Development of Procedural Law Through the E-Court System After Pandemic in Indonesia ]]>
<![CDATA[herina wati]]>;
<![CDATA[Tan Kamello]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>
<![CDATA[ Veteran Law Review Vol 6 No SpecialIssues (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4957
<![CDATA[Technological developments and Covid 19 Pandemic "forced" the Supreme Court (MA) to make breakthrough in procedural law, namely by launching E-Court application, through MA rules Number 3 of 2018 which was exchanged for rules Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in E-Courts. E-Court is instrument in court for service of case registration depositing case money to court summons and trial and online delivery of court documents. This study aims to analyze and provide an overview to public of breakthroughs made by the MA for Development of Procedural Law through e-court system. Research method used qualitative research, normative juridical approach. The development of procedural law was initially only intended for registration and examination of civil cases through Supreme Court rules (Perma) No. 3 of 2018 was replaced with Perma No. 1 of 2019 concerning Case Administration and Trial in Electronic Courts. But then e-court is not only for civil cases, it’s also to adjudicate criminal cases with issuance of MA regarding the online criminal trial file Number 4 of 2020. The application for electronic proceedings is an attempt by the Supreme Court to eliminate the obstacles commonly experienced by the judiciary, namely the lack of speed in resolving cases, the difficulty of obtaining data from the court, and the credibility of the integrity of the judiciary, especially judges]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH TERHADAP PEREDARAN OBAT KERAS DI KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Abdul Khalid]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9136
<![CDATA[Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 3 ayat 1 huruf d Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, terhadap peredaran obat keras di Kabupaten Aceh Utara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan di banda aceh terhadap peredaran obat keras di Kabupaten Aceh Utara dan hambatan dalam pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan di banda aceh terhadap peredaran obat keras di Kabupaten Aceh Utara.Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Adapun sifat penelitian tesis ini adalah penelitian Preskriptif, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan tersier.Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan yang dilakukan Oleh BBPOM di Banda Aceh masih belum maksimal dalam menjalankan pengawasan terhadap peredaran obat keras yang ada di Kabupaten Aceh Utara, masih terdapat beberapa temuan-temuan dilapangan terhadap peredaran obat keras. Adapun ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap obat keras di Kabupaten Aceh Utara ialah kurang koordinasi antar lembaga terkait pengawasan obat keras, masih banyak terdapat toko obat berizin masih menjual obat keras, kurang pemahaman masyarakat terhadap obat keras yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan Adapun hambatan yang dialami oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh yaitu masih sangat kurang sumber daya manusia yang ada di BBPOM di Banda Aceh melihat wilayah kerja yang cukup luas, masih kurang pengetahuan masyarakat terkait lembaga BBPOM di Banda Aceh. Dengan demikian BBPOM di Banda Aceh melakukan beberapa upaya dalam melakukan pengawasan seperti peningkatan pengetahuan,pelatihan kepada masyarakat dan penyebaran informasi, sosialisasi dan penyebaran informasi melalui radio dan dialog interaktif di televisi lokal dan beberapa upaya lainnya.Saran penulis dalam penelitian ini adalah Perlu adanya koordinasi dengan maksimal antar lembaga terkait demi melaksanakan pengawasan peredaran obat keras di Kabupaten Aceh Utara dan penambahan sumber daya manusia di BBPOM di Banda Aceh.Keyword : Pengawasan, Obat Keras, Dinas Kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ]]>
<![CDATA[Juliadi Lingga]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Budi Bahreisy]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v10i2.9135
<![CDATA[Peradilan pidana (criminal justice system) adalah peradilan hukum untuk menanggulangi masalah kejahatan di masyarakat. Penanggulangan kejahatan dan batas toleransi di suatu wilayah atau masyarakat. Kehadiran hukum pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi juga bagi sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana, untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pencemaran nama baik serta menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan kejaksaan dalam menerapkan restorative justice di Kejaksaan Negeri Dairi. dengan Putusan Penuntutan Nomor: Print-01/I.2.20/Ep.3/09/2020). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan kasus dan bagian penting dari metode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar, praktik untuk menyelidiki masalah penilaian dan analisis yang lebih tepat, di mana pendekatan ini menentukan nilai penelitian yang dilakukan.]]>
<![CDATA[STRENGTHENING THE ROLE OF KEUJRUEN BLANG IN IRRIGATION MANAGEMENT IN NORTH ACEH DISTRICT ]]>
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Ramziati Ramziati]]>;
<![CDATA[Herinawati Herinawati]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 1, April 2023: Legal Developments in National and Global Context ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v25i1.26359
<![CDATA[The role of Keujruen Blang in Irrigation Management for irrigating farmer's rice fields has been regulated in Aceh Qanun Number 10 of 2008 and the Governor's Regulation. Number 45 of 2015 concerning the Role of Keujruen Blang in Irrigation Management. However, the implementation of Keujruen Blang's role in irrigation management in North Aceh District has not been fully implemented as stipulated in the regulations. This study aims to realize the role of Keujruen Blang in the irrigation management of farmer’s rice fields and to scrutinize the strengthening of the role of Keujruen Blang as stipulated in the rules as a traditional institution whose job is to help farmers to obtain water for irrigating their fields. This study used empirical juridical research with a qualitative approach. The main data were collected by interviewing respondents and informants. Secondary data were obtained by reviewing current and related literature. The result shows that the role of Keujruen Blang in irrigation management to irrigate rice fields has not been implemented in accordance with the Qanun and Aceh Governor's Regulation. The obstacles in the implementation of the duties, functions, and authorities of Keujreun Blang among others are Keujreun Blang does not know and fully understand their functions, roles, and authorities yet; poor water discharge management due to limited availability of water discharge; inadequate infrastructure; lack of socialization carried out by the government about the role and function of Keujrun Blang. Therefore, in order to strengthen the role of Keujruen Blang in irrigation management needs to conduct coaching and socializing the duties, functions, and roles of Keujruen Blang in accordance with Qanun and the Governor Regulations; and involve Keujruen Blang in the irrigation management process started from the stage of policy planning, implementation, to supervision so that they can provide recommendations needed by villages regarding irrigation management to irrigate rice fields.]]>
<![CDATA[Penerapan Tanggung Jawab Mutlak PT. Pupuk Iskandar Muda kepada Masyarakat Korban Pencemaran Lingkungan ]]>
<![CDATA[Marlia Sastro]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2012): Vol. 14, No. 2, (Agustus, 2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT: Article 88 of Law Number 32 Year 1997 on the Protection and Environmental Management governing strict liability. PT PIM is a company that produces urea, in addition, it also produces waste that can pollute the environment. Environmental pollution has been detrimental to the public around the plant, thus PT. PIM must be responsible directly and immediately. Form of strict liability conducted by PT. PIM to the victims of pollution in the form of compensation and treatment. While the efforts undertaken by public law in the settlement of pollution disputes through out of court settlement involving Muspika Dewantara district, while the settlement is done through the courts. The Implementation of Absolute Responsibility of Pupuk Iskandar Muda Ltd. Company on Environmental Pollution Victims]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah ]]>
<![CDATA[Pratama, Andrian]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12699936
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. dilatarbelakangi adanya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim. Disparitas hakim tersebut dianggap tidak tepat, akan menimbulkan kontroversi dan pencitraan sosial serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana? Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, pendekatan yuridis empiris, dan penelitian ini bersifat analisis preskriptif. Sumber data berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str., yaitu pertimbangan yang didasari secara yuridis dan non yuridis serta mempertimbangkan reaksi sosial masyarakat, fakta-fakta yang terungkap dalam konferensi terhadap penipu, dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP yaitu unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Pertimbangan hakim didasari dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hakim dalam dua putusan tersebut memiliki pertimbangan yang berbeda sehingga terjadilah disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.]]>
<![CDATA[Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Setiawan, Heru]]>;
<![CDATA[Marlia Sastro]]>;
<![CDATA[Zulfan]]>
<![CDATA[ Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H] ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.5281/zenodo.12700016
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitian preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala oleh Polresta Banda Aceh mulai dari mengkoordinasikan dialog antara pihak terkait, memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban, mencapai hasil kesepakatan perdamaian, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif diantaranya tantangan resistensi dari korban, tantangan kekurangan sumber daya, serta dinamika-dinamika yang muncul selama proses mediasi itu berlangsung. Upaya dalam mengatasi hambatan antara lain memprioritaskan komunikasi terbuka dengan korban, pelaku, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus, melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel Polresta Banda Aceh dalam rangka meningkatkan kemampuan mediasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang ada, dan mengajukan penambahan anggaran.]]>
