Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal SOLMA Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jambe Law Journal Veteran Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Sastro, Marlia
Universitas Malikussaleh
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyuluhan Hukum Tentang Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Di Lingkungan Universitas Malikussaleh Maghfirah, Fitri; Mardhatillah, Fitria; Sastro, Marlia Sastro; Malahayati, Malahayati; Azkia, Sela Azkia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.19494

Abstract

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika Universitas Malikussaleh mengenai hak-hak korban kekerasan seksual serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Sebelum intervensi, pemahaman mengenai prosedur pelaporan dan dukungan bagi korban masih terbatas akibat kurangnya informasi serta anggapan bahwa isu kekerasan seksual adalah hal yang tabu untuk dibahas. Melalui metode yang komprehensif dan interaktif, seperti seminar, diskusi kelompok, dan distribusi materi edukasi, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Program ini juga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum kampus dengan menghadirkan mekanisme pelaporan yang transparan, pendampingan hukum, dan dukungan psikologis bagi korban. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta serta kesediaan mereka untuk terlibat dalam tindakan pencegahan. Luaran program ini mencakup artikel yang telah di-submit ke jurnal serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, yang mencerminkan dampak positif dari kegiatan ini. Inisiatif ini menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dan transformasi budaya dalam menangani kekerasan seksual serta membangun lingkungan akademik yang inklusif.
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG TERKAIT DENGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI PENETAPAN NOMOR 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg Anggriani, Cici; Yulia, Yulia; Sastro, Marlia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16207

Abstract

Perkawinan beda agama ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama (tunduk pada hukum agama yang berlainan). Perkawinan semacam ini juga tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Perkawinan juga hukum agama, tetapi dalam kenyataannya perkawinan beda agama bisa ditempuh dengan alternatif salah satunya yakni melalui penetapan pengadilan, seperti dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg yang mengabulkan perkawinan beda agama tersebut. Sehingga penelitian ini akan membahas terkait dengan apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim, dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas Penetapan No. 959/Pdt.P/PN. Bdg.Penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif yang dibantu juga dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), sifat penelitian preskriptif, bahan hukum yang digunakan ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Bandung yakni Ibu Femina Mustikawati dalam penetapan No. 959/Pdt.P/PN. Bdg antara Jefri Indraputra (beragama Islam) dengan Stefani Emilia (beragama Katolik) berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/1986; kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pada: 1) bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan beda agama; 2) sesuai dengan Pasal 28B ayat 1 UUD 1945; 3) perkawinan beda agama tidaklah larangan sebagaimana yang dimaksud larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan; 4) perkawinan beda agama tidak mengganggu ketertiban umum dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelaksanaan perkawinan beda agama atas penetapan No. 959/Pdt.P/2020 ini hakim tidak memberikan penetapan bagaimana pelaksaan perkawinan dilangsungkan melainkan hakim hanya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan atas adanya penetapan tersebut ialah perkawinan diakui sah oleh negara dengan dicatatkan perkawinan tersebut kemudian akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum juga berakibat pada hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.
GANTI KERUGIAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. ADYA MEICA UTAMA DENGAN KAMADJAYA LOGSTIC (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN) Darwin, Fathur Hady; Rahman, Arif; sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18617

Abstract

Ganti kerugian dipakai dalam bidang keperdataan, baik itu mengenai ingkar janji (wanprestasi), pelanggaran hukum maupun bidang penggantian pertanggungan kerugian diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata disebutkan bahwa faktor menentukan ganti rugi karena wanprestasi yaitu kerugian yang nyata dan keuntungan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajayab Logistic dalam putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/Pn.Mdn, untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajaya Logistic. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis data yang disusun secara deskripitf. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan menolak gugatan penggugat karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan menerima rekonpensi penggugat dalam rekonpensi/tergugat karena pembuktian yang diajukan mengandung unsur kebenaran yang formil berdasarkan bukti-bukti berupa surat, dokumen pembayaran, dan saksi-saksi. PT. Adya Meica sebagai pihak yang kalah wajib memberikan ganti rugi kepada PT. Kadmajaya Logistic sebab PT. Adya Meica tidak mengajukan upaya banding atau kasasi dalam tempo 14 hari putusan hakim diucapkan, maka putusan hakim menjadi final dan mengikat sebab putusan hakim mengandung kepastian hukum. Saran penulis, hendaknya meningkatkan komunikasi dan transparansi antara kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian, perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu diversifikasi strategi manajemen risiko untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan pasar, force majeure, atau pelanggaran kontrak.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Rahman, Saidfatur; Sastro, Marlia; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19700

Abstract

The crime of narcotics, regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, has increased rapidly every year. Women have also participated as perpetrators in narcotics distribution. The urgency of this research is to assess the effectiveness of the implementation of imprisonment with the number of recidivist narcotics prisoners at the Women's Penitentiary Class II A Medan as a benchmark. Additionally, it aims to understand the factors that hinder the effectiveness of imprisonment and the solutions to these issues. This research uses an empirical juridical method with a conceptual approach, is descriptive in nature, and employs data collection techniques through interviews. The results of this study indicate that the implementation of imprisonment for female narcotics offenders is ineffective. This is evidenced by the impact of imprisonment on convicts, particularly in the aspect of initial prevention. The primary factors hindering the effectiveness of imprisonment are economic factors and the suboptimal law enforcement in Indonesia, which contribute to the high number of offenders and recidivists. Externally, societal views and the negative stigma directed at former prisoners can cause them to return to their old environments. Efforts to improve the effectiveness of imprisonment include government measures to ensure the livelihood of the community.
Empowering Local Workers To Resolve Social Conflicts In West Aceh District’s Palm Oil Sector Jamaluddin; Marlia Sastro; Ramziati; Yusrizal; Sela Azkia; Yahya, Azhari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i1.1637

Abstract

This study starts with the existence of social conflict and the importance of resolving social conflict between oil palm plantation companies through the empowerment of local workers. For the sustainability of the oil palm plantation business and improving people’s welfare. Article 74 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and Article 2, paragraph (1) letter e of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. Although efforts to resolve the conflict between the community and oil palm plantation companies in West Aceh have been made, the conflict has not been resolved until now. This study aims to analyze the obstacles to resolving social conflict between the community and oil palm plantation companies in West Aceh. This study uses a sociological legal approach to look more deeply at the effectiveness of law in society. The study uses primary data and secondary data as well as field data in West Aceh. The results of the study indicate that the obstacles to resolving the conflict between the community and oil palm plantation companies in West Aceh are because many productive-age villagers are not working and the empowerment program is not running effectively. This study produces a model for empowering local workers through CSR budgets to provide job training to productive age people aged 18-35 years so that productive age people have skills that can encourage them to live independently and improve their quality of life.
KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERUSAHAAN INDUK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019) Rahmiga, Rahmiga; Sastro, Marlia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16391

Abstract

Seiring perkembangan ekonomi yang begitu pesat, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai dan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional dan pelaksana program pemerintah, yaitu salah satunya dengan membentuk anak perusahaan BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut terhadap kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dalam perusahaan induk. Penelitian ini menggunakan jenis pelnellitian hulkulm normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum hakim dalam putusan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU BUMN dan dalam pertimbangannya menyatakan karena tidak ada penyertaan negara secara langsung di dalam PT Bank BNI syariah dan PT Bank Mandiri Syariah sebagaimana definisi BUMN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN, mengakibatkan kedua bank tersebut tidak didefinisikan sebagai BUMN, melainkan sebagai anak perusahaan BUMN. Akibat hukum dari putusan tersebut terhadap kedudukan hukum induk dan anak perusahaan BUMN adalah menimbulkan perdebatan hukum kembali (ketidakpastian hukum) terhadap ketentuan yang diatur di dalam PP No. 72 Tahun 2016 yang mempersamakan kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat 7. Namun dari hasil penelitian didapatkan bahwa anak perusahaan BUMN tetap dapat dipersamakan dengan BUMN dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam PP No. 72 Tahun 2016, karena induk BUMN merupakan organ perusahaan (RUPS) yang merupakan pengendali terhadap anak perusahaannya, dan negara melalui induk BUMN tetap memiliki kontrol terhadap anak perusahaan BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat 3 dan 6. 
Edukasi Bullying Menurut Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam di SMPIT Bunayya Kota Lhokseumawe Muhammad Rasyid, Laila; Malahayati; Marlia Sastro; Sela Azkia; Fitria Mardhatillah; Fitri Magfirah
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15266203

Abstract

Bullying adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik, verbal atau emosional secara berulang terhadap seseorang yang kurang berdaya. Tindakan bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan, salah satunya adalah sekolah. Dampak perilaku ini merugikan bagi individu terutama anak yang berakibat jangka panjang. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa undang-undang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk bullying, serta undang=undang ini sangat melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pemerintah, orang tua dan masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melaksanakan kegiatan pengabdian untuk memberikan edukasi bagi siswa SMPIT Bunayya untuk memberikan pemahaman hukum mengenai tindakan bullying serta mengatisipasi bahaya bullying di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah siswa memahami faktor yang mempengaruhinya serta mengembangkan kesadaran bahwa ada tindakan hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi korban serta menghukum pelaku, siswa mendapatkan kesadaran bahwa Islam juga melarang keras perilaku bullying. Strategi yang efektif dibutuhkan untuk mengantisipasi perilaku ini akan muncul di masa depan. Sehingga kerjasama lebih lanjut antara sekolah dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dapat dilakukan dalam upaya aktif mencegah bullying di sekolah.
Dengar Pendapat Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Satu Gampong Satu Perawat Jamaluddin, Jamaluddin; Faisal, Faisal; Yusrizal, Yusrizal; Sastro, Marlia; Sari, Elidar
Jurnal SOLMA Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v14i2.19068

Abstract

Pendahuluan: Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian dari cita-cita nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan layanan kesehatan yang bersifat nondiskriminatif, partisipatif, melindungi, dan berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung percepatan, kemudahan akses, peningkatan kualitas layanan kesehatan di gampong, serta menjaga keberlanjutan pelayanan keperawatan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghadirkan perawat gampong (Pergam). Metode: Kegiatan pengabdian dilakukan melalui metode public hearing untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam merumuskan Rancangan Qanun "Satu Gampong Satu Perawat" di Kabupaten Aceh Utara. Peserta berjumlah 30 orang dari unsur pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat. Hasil: Program ini mampu mempercepat dan mempermudah pelayanan kesehatan di gampong serta meningkatkan kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan: Public hearing menunjukkan perlunya qanun yang mengatur tugas, rekrutmen, dan pembinaan perawat gampong agar pelayanan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe) Fatnia, Nisa; Sastro, Marlia; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21605

Abstract

Efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 dalam menyelesaikan dan menangani konflik pertanahan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Peraturan tersebut mengatur tentang penanganan dan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, mengingat masih seringnya terjadi konflik pertanahan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan tersebut dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, serta mekanisme, hambatan, dan upaya yang dilakukan dalam proses mediasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, dan penelitian kepustakaan melalui literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya efektif. Mekanisme mediasi dilakukan melalui tahapan pengaduan, pengkajian kasus, gelar internal, survei lapangan, dan pelaksanaan mediasi. Hambatan yang dihadapi antara lain ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi tentang mekanisme dan manfaat mediasi kepada masyarakat. Disarankan kepada Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe agar menyediakan papan informasi mengenai alur mediasi yang dapat diakses oleh masyarakat agar prosedur mediasi lebih mudah dipahami.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN (MONITORING) KONTRAK KERJA ANTARA PEGAWAI DENGAN PERUSAHAAN (Studi Penelitian PT. PLN (Persero) Kota Binjai Sumatera Utara) Suci Sukadirah Damara; Marlia Sastro; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21627

Abstract

Sengketa wanprestasi dalam hubungan kerja sering muncul akibat kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan kontrak kerja. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran sistem monitoring dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, mengidentifikasi hambatan, serta langkah hukum yang dapat diambil kedua pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka, dokumentasi kontrak, dan wawancara dengan pegawai dan manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan—meliputi pelacakan otomatis, bukti dokumenter, dan pengingat tenggat waktu—berperan besar dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa proses litigasi. Prosedur penyelesaian mencakup pengaduan, verifikasi, negosiasi internal, hingga mediasi. Hambatan utama adalah keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, serta kondisi sosial-ekonomi. Solusinya meliputi peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem IT, dan kebijakan perusahaan yang adaptif. Sistem yang efektif juga ditopang oleh administrasi yang rapi, termasuk manajemen data pegawai dan perlindungan dokumen. Kesimpulannya, sistem monitoring menjadi alat strategis untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi secara efisien. Perusahaan disarankan untuk memperkuat implementasinya guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
Co-Authors Abdul Khalid Adelia Chairas Alfarizi, Ranal Anggriani, Cici Arif Rahman Arif Rahman Azhari Yahya Azkia, Sela Azkia Budi Bahreisy Dara Fauna, Riska Darwin, Fathur Hady Echa Yuana Urvash Elidar Sari Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Fatnia, Nisa Fitri Magfirah Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Hadi Iskandar Hafilda, Nurul Hanny Delpyra Hasibuan, Milhan Haura Shafana, Fatia herina wati Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Heru Setiawan Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Juliadi Lingga Khaira, Zawil Khalisha, Husnul Laila M. Rasyid Latiful, T Lely Wahyuni Br. Sitepu M. Rasyid, Laila Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Mardhatillah, Fitria Marza, Rifky Izzulhaq Massura Putri Syahru Massura Putri Syahru Muammar Muhammad Hatta Muhammad Rasyid, Laila Muhibuddin M Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Musafirul Hadi Mutoi, Amrisyah Nafha Akmelya Nanda Setia Saputra Nur Fahni Nuribadah Nuribadah Nurwijayanti PRATAMA, ANDRIAN Rahman, Malahayati Rahman, Saidfatur Rahmi, Agustia Rahmiga, Rahmiga Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati, Ramziati Ratuwala, Anjeli Sela Azkia Siska Amalia Ihzra Sofyan Jafar Solly Aryza Suci Sukadirah Damara Sulaiman Sulaiman Sumiadi, Sumiadi Tan Kamello Tri Widya Kurniasari wati, Herina Wing, Fitria Zahra Yulia Yulia Yulia Yulia Yusra, Muhammad Yusrizal Yusrizal Yusrizal Zainal Abidin Zulfan Zulkifli