Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal SOLMA Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jambe Law Journal Veteran Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Sastro, Marlia
Universitas Malikussaleh
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG SEBAGAI KONSUMEN DI KOTA LHOKSEUMAWE Haq, Arinil; Sastro, Marlia; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21698

Abstract

Keamanan dan keselamatan penumpang merupakan aspek fundamental dalam jasa transportasi. Pelaku usaha angkutan umum bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal ini, pengemudi, pemilik kendaraan, dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami penumpang. Namun, di Kota Lhokseumawe, masalah kelalaian dalam memberikan keamanan dan keselamatan masih sering terjadi. Dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab pelanggaran, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam jasa transportasi di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan ( penelitian lapangan ) Penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha transportasi di Kota Lhokseumawe terhadap keselamatan dan keselamatan penumpang mencakup kewajiban memastikan kelayakan kendaraan melalui uji KIR secara berkala, mempekerjakan pengemudi dengan SIM sah, dan memberikan informasi yang jelas serta waktu yang tepat kepada konsumen. Faktor penyebab kelalaian dalam memberikan pelayanan yang aman adalah kurangnya pengawasan kendaraan, tidak adanya pelatihan rutin untuk pengemudi, ketidakpatuhan terhadap regulasi keselamatan, serta minimnya informasi pemeliharaan armada dan transparansi. Upaya penyelesaian terhadap masalah ini meliputi penguatan pengawasan terhadap uji KIR, pelatihan keselamatan pengemudi, penegakan hukum yang tegas, serta perbaikan sistem informasi dan pemeliharaan armada untuk meningkatkan keselamatan penumpang dan meminimalkan risiko kerugian.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi Penelitian Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe) Dara Fauna, Riska; Sastro, Marlia; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21700

Abstract

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memberikan perlindungan serta kedudukan hukum yang kuat bagi kreditor. Meski secara hukum mekanisme eksekusi melalui pelelangan umum sudah diatur dengan jelas, kenyataannya pelaksanaan di lapangan kerap menghadapi hambatan teknis dan administratif yang menyulitkan upaya penegakan hak kreditor. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah bentuk untuk melihat bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor dalam melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe dan untuk mengetahui apa hambatan dan upaya bagi kreditor dalam melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif analisis. Namun, pelaksanaan eksekusi di lapangan sering menghadapi hambatan, seperti penolakan debitur terhadap hasil lelang, gugatan hukum dari pihak ketiga, keberatan administratif, serta keterbatasan kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan pengosongan aset. Hambatan juga dapat bersumber dari perlawanan fisik dan penolakan masyarakat sekitar yang memperlambat proses eksekusi.Untuk mengatasi kendala tersebut, kreditor dapat menempuh berbagai upaya, seperti melengkapi dokumen hukum, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pendekatan persuasif kepada debitur guna menjaga stabilitas serta memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Disarankan kepada kreditor, KPKNL, dan aparat penegak hukum untuk memastikan eksekusi jaminan hak tanggungan dapat berjalan lebih lancar dan minim hambatan. Selain itu, pemerintah sebaiknya mengkaji kembali regulasi yang berkaitan dengan eksekusi jaminan agar lebih responsif terhadap tantangan di lapangan.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP KERUGIAN MASYARAKAT AKIBAT OPERASIONAL PERUSAHAAN (Studi Penelitiaan PT. Pupuk Iskandar Muda) Marza, Rifky Izzulhaq; Marlia Sastro; Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21701

Abstract

Setiap perusahaan wajib memenuhi pertanggungjawaban perdata sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memiliki implikasi praktis bagi keadilan ekonomi dan perlindungan hukum. Dalam kasus pencemaran lingkungan akibat gas amonia, perusahaan terikat pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang memungkinkan masyarakat menuntut ganti rugi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban perdata perusahaan terhadap masyarakat, hambatan, dan upaya penyelesaiannya. Menggunakan metode yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara, penelitian menemukan bahwa PT. PIM memberikan pertanggungjawaban bersifat immateriil, seperti layanan kesehatan dan pemberian susu. Namun, pelaksanaan belum optimal akibat rendahnya pendidikan masyarakat dan tidak tersedianya dana kompensasi untuk dampak tak terduga. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan karena masalah tidak terselesaikan tuntas. Disarankan agar PT. PIM mematuhi regulasi secara konsisten dan meningkatkan pengawasan lingkungan untuk mencegah kerugian masyarakat.
PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) PADA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE) Haura Shafana, Fatia; Sastro, Marlia; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22657

Abstract

Pekerja sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan dan minuman di Kota Lhokseumawe, masih menghadapi kesenjangan antara pelaksanaan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, seperti ketidaksesuaian upah dengan UMP/UMK serta hak jaminan sosial yang diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PKWTT di sektor tersebut serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, yang dianalisis secara tematik dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha cenderung mengabaikan hak pekerja seperti BPJS dan pembayaran upah sesuai ketentuan, akibat kurangnya pemahaman hukum ketenagakerjaan. Upaya penyelesaian umumnya dilakukan secara bipartit, namun belum memberikan jaminan pemenuhan hak pekerja secara menyeluruh. Kebaruan dari penelitian ini adalah penekanan pada pentingnya pengawasan Disnaker secara aktif dan perlunya edukasi hukum kepada pelaku UMKM untuk mewujudkan hubungan kerja yang adil. Kesimpulannya, ketidakseimbangan antara pekerja dan pengusaha masih kuat, dan perlindungan hukum belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar pelaku usaha memperkuat pemenuhan hak pekerja dan pemerintah meningkatkan pengawasan serta pembinaan melalui program sosialisasi ketenagakerjaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN (Studi Penelitian di Jorong Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman) Purwasih, Ratih; Yulia, Yulia; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23171

Abstract

Penelitian ini membahas praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang masih berlangsung di Jorong Katimahar (Desa Katimahar), Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Masyarakat setempat melakukan pengangkatan anak secara informal melalui surat pernyataan bermaterai atau kesepakatan lisan, tanpa melalui proses hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta akibat hukumnya, khususnya terkait status anak, hak perdata, dan akses terhadap layanan dasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan orang tua angkat, aparat desa, hakim, panitera, dan pakar hukum keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga anak angkat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah atas identitas, hak perdata, dan akses terhadap layanan publik. Akibatnya, anak angkat tidak memiliki dokumen hukum yang sah dan mengalami hambatan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Agama lebih aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan serta mendorong proses pengangkatan anak melalui jalur hukum formal guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum anak angkat.
PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA MENYEWA KAMAR KOS GAMPONG BLANG PULO KECAMATAN MUARA SATU Khaira, Zawil; Sastro, Marlia; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19862

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian bersama. Bila perjanjian itu telah dilaksanakan maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Balam perjanjian bila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian, maka pihak tersebut bisa dikatakan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi, faktor-faktor hambatan dan upaya penyelesaian wanprestasi sewa menyewa kamar kos di Gampong Blang Pulo. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk wanprestasi yang terjadi adalah penyewa melanggar batas waktu pembayaran masa kos, perjanjian waktu keluar masuk kos, larangan membawa teman lawan jenis ke dalam kamar kos, perusakan fasilitas kos dan perkelahian. Faktor-faktor hambatan wanprestasi sewa menyewa kamar kos Gampong Blang Pulo bahwa adanya faktor kesengajaan dalam mengenai terlambat pembayaran uang sewa kamar kos yang sudah melewati jangka waktu yang telah di sepakati dalam perjanjian. Upaya penyelesaian wanprestasi sewa menyewa pada kamar kos Gampong Blang Pulo, antara pemilik kos dengan penyewa kamar kos yaitu pada umumnya diselesaikan secara non litigasi, dilakukan musyawarah mufakat agar tercapainya sebuah perdamaian tanpa ada meninggalkan sebuah dendam atau kebencian antara para pihak. Saran yang dapat diberikan adalah penting bagi pemilik kos untuk melakukan pendekatan preventif, seperti komunikasi yang lebih intensif dengan penyewa, serta memberikan pemahaman terkait konsekuensi hukum wanprestasi.
Perencanaan Community Based Tourism di Rawa Singkil, Kabupaten Aceh Singkil M. Rasyid, Laila; Malahayati; Sastro, Marlia; Fitri Magfirah; Muammar; Fitria Mardhatillah; Sela Azkia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i02.24754

Abstract

Rawa Singkil di Aceh merupakan salah satu ekosistem rawa gambut dengan keanekaragaman hayati tinggi dan potensi wisata alam serta budaya. Namun, pemanfaatan kawasan ini sebagai destinasi wisata masih terbatas dan menghadapi tantangan berupa degradasi lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk merancang perencanaan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang dapat mendukung pengelolaan ekosistem rawa secara berkelanjutan. Perencanaan kawasan ekowisata disusun dengan melibatkan masyarakat atau community based tourism.  Kegiatan ini menghasilkan draft rencana community based tourism di Desa sekitar Rawa Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 441/PDT.G/2020/PN. MDN) Wing, Fitria Zahra; Yulia, Yulia; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19343

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi investor dalam perjanjian kerjasama perseroan terbatas, khususnya pada Putusan Nomor 441/Pdt.G/2020/PN. Mdn, dan mempertimbangkan dasar keputusan hakim dalam kasus tersebut. Perlindungan hukum bertujuan melindungi hak asasi manusia dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari ancaman atau tindakan merugikan. Pemerintah berupaya menarik investasi domestik dan asing melalui UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, industri, dan jasa, dengan memberikan kepastian hukum bagi investor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis deduktif terhadap Putusan Nomor 441/PDT.G/2020/PN. MDN yang melibatkan PT. Poly Kartika Sejahtera dan Puskop Kartika "A" BB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor sangat penting untuk menjamin kepastian investasi dan kepercayaan di sektor bisnis. Dalam kasus PT. Poly Kartika Sejahtera, tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran kompensasi saham, sehingga penggugat berhak menuntut ganti rugi dan mengajukan sita jaminan. Namun, hakim menolak gugatan dengan alasan formalitas, yang dinilai mengabaikan aspek keadilan substantif bagi investor. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap investor sangat penting untuk menciptakan kepastian dan stabilitas dalam investasi, serta mendukung iklim usaha yang berkeadilan. Disarankan agar pemerintah dan lembaga hukum menegakkan ketentuan hukum, seperti Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUH Perdata, secara tegas dan memperjelas regulasi terkait perlindungan investor dalam undang-undang penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mencegah kerugian bagi investor di masa mendatang.
ENSURING THE BEST INTERESTS OF THE CHILD: JUDICIAL CONSIDERATIONS ON POST-DIVORCE CHILD SUPPORT IN LHOKSEUMAWE Muammar; Faisal; Marlia Sastro; Mukhlis
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 6 (2025): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.4369

Abstract

This study examines the existence and effectiveness of the Sharia Court of Lhokseumawe’s rulings on post-divorce child support obligations through a normative-empirical legal research approach. Normatively, the analysis draws on Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law No. 35 of 2014 on Child Protection, while empirically it relies on case studies of court decisions and interviews with judges. The findings reveal that the court consistently upholds the father’s responsibility to provide child support after divorce, reflecting alignment with statutory provisions, Islamic principles, and the doctrine of the best interests of the child. However, variations in the determination of support amounts and weak enforcement mechanisms demonstrate a gap between “law in the books” and “law in action.” Sociological analysis further shows that ineffective enforcement disproportionately burdens women and children, exacerbating economic vulnerability and the feminization of poverty. The study concludes that while the normative foundation of child support rulings is strong, their practical effectiveness requires improvements in drafting quality, standardized guidelines, and enforcement mechanisms, alongside greater collaboration between the judiciary, government, and society to ensure substantive justice and child welfare.
RESILIENCE OF CUSTOMARY LAW IN FACING THE ECOLOGICAL CRISIS IN PAYA NIE Fitri Maghfirah; Marlia Sastro; Sela Azkia; Muhammad Yusra; Nanda Setia Saputra
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 6 (2025): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.4376

Abstract

This study employs a qualitative socio-legal approach to examine the role of customary law in addressing climate change and ecological challenges in the Paya Nie wetland ecosystem. Customary law is understood not only as written norms but also as living practices embedded in community life. Thus, the ecological crisis in Paya Nie marked by recurrent drought, flooding, and ecosystem degradation cannot be analyzed solely through normative legal perspectives but requires a broader socio-ecological framework. Research data were obtained from two main sources. Secondary data came from academic journals, legal documents, government reports, and research publications, providing the conceptual foundation to situate customary law within environmental governance. Primary data were collected through participatory observation and in-depth interviews with customary leaders, local stakeholders, and surrounding communities to capture social dynamics, communal solidarity, and unwritten customary mechanisms that remain influential in daily practice. Data were analyzed using a descriptive-analytical method. The analysis first mapped ecological problems in Paya Nie, then linked them to customary and formal legal instruments, including qonun gampong. Finally, the findings were interpreted through the lens of socio-ecological resilience theory to reveal how communities adapt, transform, and innovate in response to climate change. The study shows that customary law in Paya Nie functions not only as a set of traditional rules but also as an adaptive mechanism that strengthens community resilience. It plays a critical role in regulating land use, fostering solidarity, and sustaining ecological balance. These findings contribute to the broader discourse on how living customary law can serve as a local strategy for ecological resilience in the face of global environmental change.
Co-Authors Abdul Khalid Adelia Chairas Alfarizi, Ranal Anggriani, Cici Arif Rahman Arif Rahman Azhari Yahya Azkia, Sela Azkia Budi Bahreisy Dara Fauna, Riska Darwin, Fathur Hady Echa Yuana Urvash Elidar Sari Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Fatnia, Nisa Fitri Magfirah Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Hadi Iskandar Hafilda, Nurul Hanny Delpyra Hasibuan, Milhan Haura Shafana, Fatia herina wati Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Heru Setiawan Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Juliadi Lingga Khaira, Zawil Khalisha, Husnul Laila M. Rasyid Latiful, T Lely Wahyuni Br. Sitepu M. Rasyid, Laila Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Mardhatillah, Fitria Marza, Rifky Izzulhaq Massura Putri Syahru Massura Putri Syahru Muammar Muhammad Hatta Muhammad Rasyid, Laila Muhibuddin M Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Musafirul Hadi Mutoi, Amrisyah Nafha Akmelya Nanda Setia Saputra Nur Fahni Nuribadah Nuribadah Nurwijayanti PRATAMA, ANDRIAN Rahman, Malahayati Rahman, Saidfatur Rahmi, Agustia Rahmiga, Rahmiga Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati, Ramziati Ratuwala, Anjeli Sela Azkia Siska Amalia Ihzra Sofyan Jafar Solly Aryza Suci Sukadirah Damara Sulaiman Sulaiman Sumiadi, Sumiadi Tan Kamello Tri Widya Kurniasari wati, Herina Wing, Fitria Zahra Yulia Yulia Yulia Yulia Yusra, Muhammad Yusrizal Yusrizal Yusrizal Zainal Abidin Zulfan Zulkifli