Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.939
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal SOLMA Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jambe Law Journal Veteran Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Malikussaleh Mengabdi
Sastro, Marlia
Universitas Malikussaleh
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA YANG TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES KOTA LHOKSEUMAWE Alfarizi, Ranal; Sastro, Marlia; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16286

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan di Polres Kota Lhokseumawe dan untuk mengetahui implikasi dan potensi pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan terhadap keabsahan bukti yang ditemukan, termasuk pengakuan yang diperoleh dari tersangka dalam proses pengadilan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Tersangka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 KUHAP, memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Jika hak ini dilanggar, maka dapat menjadi dasar bagi tersangka untuk mengajukan pembelaan hukum, seperti penangguhan penahanan atau bantuan hukum. Dari segi implikasi, pelanggaran hak-hak tersangka dapat mengakibatkan bukti yang ditemukan dan pengakuan yang diperoleh dari tersangka menjadi tidak sah di pengadilan, yang dapat melemahkan kasus penuntutan atau bahkan membatalkan proses hukum. Dari segi potensi pelanggaran, berbagai bentuk pelanggaran hak-hak tersangka dapat terjadi selama proses penyidikan, seperti penyiksaan, tekanan psikologis, atau intimidasi. Hal ini juga dapat mengakibatkan bukti yang ditemukan menjadi tidak sah di pengadilan. Diharapkan agar aparat penegak hukum memastikan hak tersangka dihormati dengan memberikan pelatihan kepada tim penyidik, menetapkan prosedur transparan, melakukan pengawasan internal yang ketat, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tersangka. Hal ini akan menciptakan lingkungan penyidikan yang menghormati hak-hak tersangka secara efektif.
PERBANDINGAN KETENTUAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHP LAMA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN KUHP BARU UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 Hasibuan, Milhan; Sumiadi, Sumiadi; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17104

Abstract

Membahas hukum pidana di Indonesia, dimulai dari KUHP Lama hingga KUHP Baru. Kritik terhadap KUHP Lama mendorong perlunya reformasi hukum untuk memperkuat supremasi hukum, sehingga dalam KUHP Lama  mengalami perubahan signifikan, terutama dalam konsep asas legalitasnya. Meskipun dalam KUHP Baru dipertahankan asas legalitas, namun rancangan dalam implementasinya diperluas dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk tindak pidana adat, yang menimbulkan perdebatan akademik yang cukup krusial dengan KUHP Lama.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dalam memperoleh bahan hukum primer seperti Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku referensi dan sumber-sumber internet yang relevan. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan menggunakan metode kualitatif, dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan masalah yang diteliti untuk menarik kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berlakunya KUHP Baru mengakibatkan perubahan dalam pengaturan asas legalitas dibandingkan dengan KUHP Lama. KUHP Baru secara eksplisit menguatkan asas legalitas yaitu larangan penafsiran analogi serta pengakuan dalam hukum adat. Sedangkan KUHP Lama pengaturan asas legalitas nya tidak dipertegaskan dalam mencapai kepastian hukumnya yaitu mengunakan penafsiran analogi serta tidak mengakui hukum adat dilingkungan masyarakat.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN AKIBAT WANPRESTASI (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr) Ratuwala, Anjeli; Ramziati, Ramziati; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16052

Abstract

Tanggung jawab direksi terhadap wanprestasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Melalui penelitian ini, akan dibahas tanggung jawab direksi terhadap kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi, khususnya dalam kasus Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan sifat deskriptif. Bentuk tanggungjawab penyedia jasa konstruksi adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, yang merupakan perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Metode pemilihan penyedia jasa adalah negosiasi, di mana pihak pengguna jasa berunding langsung dengan penyedia jasa. Putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/PN.Mtr mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian konstruksi tertanggal 15 Juni 2015. Tergugat 1 dihukum membayar kerugian dan bunga moratoir. Namun, gugatan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 ditolak karena perjanjian hanya mengikat Tergugat 1. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan proyek pembangunan Villa/Hotel dengan memberikan jaminan atas harta pribadi tergugat berupa tanah dan bangunan di lokasi proyek. Pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara didasarkan pada pelanggaran Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan penelitian tersebut, disarankan agar para pihak menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian untuk menghindari wanprestasi dan kerugian. Para tergugat juga diminta bertanggung jawab atas kegagalan proyek dan membayar ganti rugi serta bunga moratoir kepada penyedia jasa konstruksi, mengingat tidak adanya progres pembangunan setelah pembayaran dilakukan selama hampir 7 bulan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perbedaan Harga Pada Label Rak Barang Degan Nota Pembayaran (Studi Penelitian di Suzuya Lhokseumawe) Mutoi, Amrisyah; Sastro, Marlia; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16899

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dari perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang dilakukan pihak Suzuya Lhokseumawe sebagai pelaku usaha mengenai perbedaan harga pada label rak barang dengan nota pembayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesalahan pada label rak barang (dispalay) dengan daftar harga yang ada pada mesin di kasir pada saat pembayaran sudah sangat sering terjadi, dimana harga yang tercantum dan saat pembayaran terdapat perbedaan yang disebabkan karena proses administrasi yang kurang teliti. Mengacu pada Pasal 4 huruf (b) UUPK, tentang hak konsumen, bahwa suatu hak konsumen adalah kebebasan dalam mendapat dan memilih produk jasa, tergantung pada nilai tukar, mata uang dan syarat serta jaminan yang berlaku. Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai syarat serta jumlah barang atau jasa, dan memberikan pengertian tentang kegunaan, dan pemeliharaannya telah dibuat sangat transparan, jujur mengenai suatu kondisi jaminan barang dan atau jasa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 UUPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan kepustakaar dilakukan guna memperoleh data sekunder yang teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara, Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah suzuya lhokseumawe memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) sebagaimana kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunanan, pernaikan dan pemeliharaan hal tersebut. Dalam penerapan pertanggungjawabannya pihak suzuya lhokseumawe memberikan ganti rugi baik pengembalian uang sesuai dengan jumlah selisih tersebut maupun tanggung jawab yang lainya di nilai dapat membentu konsumen dalam mendapatkan haknya dan pihak suzuya memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan apa yang dia lihat di rak barang sebelumnya.
Bridging Global Protocols and Local Wisdom: Innovating Refugee Assistance Through a Harmonized Protection Model Rahman, Malahayati; Rasyid, Laila M.; Sastro, Marlia; Rahmi, Agustia
Jambe Law Journal Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v7i1.181

Abstract

This paper examines the critical need to integrate the Global Protection Cluster (GPC) approach with local knowledge to improve the effectiveness of refugee aid programs. It analyses the foundational principles of the GPC method in conjunction with the valuable insights provided by indigenous knowledge systems, proposing a comprehensive model to align global strategies with local realities. The study highlights the multifaceted advantages of this integrated approach through an extensive literature review and illustrative case studies from various contexts, including Afghanistan, Jordan, Uganda, Ethiopia, and Indonesia. Particular emphasis is placed on the Rohingya refugee situation in Aceh, which serves as a pivotal case study demonstrating the transformative potential of incorporating local wisdom into program design. The paper advocates for a participatory model that prioritizes the active involvement of displaced communities in decision-making processes, ensuring that aid programs are culturally competent and responsive to refugees' specific needs. Key recommendations are provided for a wide range of stakeholders—policymakers, practitioners, organizations, and donors—emphasizing the importance of collaborative partnerships, adaptive program design, and community-led initiatives. The findings suggest that by embracing local knowledge and fostering inclusive participation, refugee aid programs can achieve greater sustainability and effectiveness, ultimately contributing to more resilient and empowered displaced populations.
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA) Latiful, T; Sastro, Marlia; wati, Herina
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.12132

Abstract

Hukum perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut mengatur pengadaan pembeli yang beritikad baik, memberikan kepastian hukum bagi pembeli tanah. Sertifikat tanah atas nama pembeli yang beritikad baik tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa tidak sah secara hukum jual beli tanah objek yang diajukan dari pihak pemilik awal. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian Normatif.Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan membuat sistematisasi bahan hukum tertulis baik secara pengolahan data maupun kajian hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA tidak dapat dipenuhi dengan alasan ahli waris masih hidup dan tanah tersebut dalam kondisi sengketa.(2) Pertimbangan hakim bagi pembeli yang beritikad baik dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA adalah dengan adanya sanggahan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, Turut Tergugat I, II, dan III membalik nama sertifikat serta mengambil fasilitas kredit, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga hakim menjatuhkan putusan yang merugikan tergugat dikarenakan tergugat harus mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada penggugat, padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Sehingga hakim menjatuhkan putusan yang merugikan tergugat dikarenakan tergugat harus mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada penggugat, padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Sehingga hakim menjatuhkan putusan yang merugikan tergugat dikarenakan tergugat harus mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada penggugat, padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Padahal Tergugat membeli tanah tersebut sewaktu pemilik tanah masih hidup. Sehingga penggugat yang membeli tanah tersebut oleh si penjual tanah sudah terlepas ikatan suami istri dengan penggugat, maka Tergugat sah memperoleh tanah tersebut tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan. Disarankan kepada pembeli agar berhati-hati dalam pembelian tanah dan harus meninjau kembali ke pihak BPN. Kemudian Hakim menyarankan dalam membuat pertimbangan hukum, calon lebih memperhatikan fakta yang terungkap, dan memperhatikan keadilan sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berkeadilan.
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH GEUCHIK ATAS HAK GUNA USAHA (Studi Penelitian Di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara) Khalisha, Husnul; Sulaiman, Sulaiman; Sastro, Marlia
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.13054

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Plu Pakam diatas alas hak HGU milik PT. Satya Agung, mengetahui faktor-faktor yang mendasari dikeluarkannya surat keterangan tanah oleh Geuchik, dan menganalisis akibat hukum bagi masyarakat yang menggarap tanah atas dasar surat keterangan tanah di atas alas hak HGU PT. Satya Agung. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik penelitian lapangan (field research) dengan wawancara (interview) dan Literatur (library research). Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum SKT yang dikeluarkan oleh Geuchik Plu Pakam atas HGU PT Satya Agung berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan bukti fisik atas sebidang tanah. Namun ketika adanya Surat Edaran Mentri ATR/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, SKT tidak lagi memiliki kedudukan sebagai alas hak. Faktor-faktor yang mendasari dikeluarkannya SKT didasari dari dua perspektif utama, yaitu perspektif Geuchik sebagai pemberi SKT dan perspektif masyarakat sebagai penerima SKT. Akibat hukum bagi masyarakat yang menggarap tanah atas dasar SKTdiatas hak guna usaha PT. Satya Agung adalah penggarap menghadapi ketidakpastian hukum dan kemanfaatan hukum.  Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Surat Keterangan Tanah, Geuchik, HGU 
INTERPRETASI HAKIM TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PU Hafilda, Nurul; Sastro, Marlia; Sari, Elidar
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 1 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i1.15674

Abstract

Studi ini untuk mengkaji penafsiran hakim terhadap penerapan klausula baku berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis dirasa kurang tepat maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum terhadap penerapan klausula baku secara yuridis maupun filosofis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data di peroleh dari data primer, data sekunder dan data tersier serta akan dianalisis. Kemudian hasil penelitian tersebut akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penafsiran Hakim terhadap penerapan klausula baku yaitu dalam suatu perjanjian diperbolehkan untuk dicantumkan klausula baku, akan tetapi tidak diperbolehkan mencantumkan isi berupa pengalihan tanggungjawab. Hal tersebut bertentangan dengan hak pelaku usaha.Kata Kunci : Interpretasi Hakim, Klausula Baku, Perlindungan Konsumen       
Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Yulia, Yulia; Sastro, Marlia; Herinawati, Herinawati; Malahayati, Malahayati
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v1i1.5942

Abstract

Artikel ini didasarkan pada Program Pendampingan Penyusunan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Tujuan program ini adalah dapat meminimalisir potensi masalah dan sengketa yang dihadapi masyarakat setempat dengan pengusaha ataupun pendatang yang akan melakukan perambahan hutan di wilayah tersebut. Solusi yang ditawarkan dari program ini adalah penyusunan Qanun Gampong (Peraturan Desa) tentang tata cara pengelolaan dan perambahan hutan dengan mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan hutan dan identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan hutan sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot.
Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal Di Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Mukhlis, Mukhlis; Yulia, Yulia; Malahayati, Malahayati; Sastro, Marlia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v2i1.9439

Abstract

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang harus dijaga kelestarian agar terjaga habitat kehidupan ikan-ikan dilaut. Demikian pula dengan keberadaan terumbu karang di Kecamatan Pulau Banyak agar tidak terganggu dengan penangkapan ikan oleh nelayan yang menggunakan alat berbahaya. Oleh karena itu pengelolaan terumbu karang di Pulang Banyak memerlukanProgram Pendampingan Penyusunan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan terumbu karang dan identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan terumbu karang sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Pulau Banyak
Co-Authors Abdul Khalid Adelia Chairas Alfarizi, Ranal Anggriani, Cici Arif Rahman Arif Rahman Azhari Yahya Azkia, Sela Azkia Budi Bahreisy Dara Fauna, Riska Darwin, Fathur Hady Echa Yuana Urvash Elidar Sari Faisal Faisal Faisal Faisal Faisal Fatnia, Nisa Fitri Magfirah Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Hadi Iskandar Hafilda, Nurul Hanny Delpyra Hasibuan, Milhan Haura Shafana, Fatia herina wati Herinawati Herinawati Herinawati, Herinawati Heru Setiawan Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Jamaluddin Juliadi Lingga Khaira, Zawil Khalisha, Husnul Laila M. Rasyid Latiful, T Lely Wahyuni Br. Sitepu M. Rasyid, Laila Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Malahayati Mardhatillah, Fitria Marza, Rifky Izzulhaq Massura Putri Syahru Massura Putri Syahru Muammar Muhammad Hatta Muhammad Rasyid, Laila Muhibuddin M Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Musafirul Hadi Mutoi, Amrisyah Nafha Akmelya Nanda Setia Saputra Nur Fahni Nuribadah Nuribadah Nurwijayanti PRATAMA, ANDRIAN Rahman, Malahayati Rahman, Saidfatur Rahmi, Agustia Rahmiga, Rahmiga Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati Ramziati, Ramziati Ratuwala, Anjeli Sela Azkia Siska Amalia Ihzra Sofyan Jafar Solly Aryza Suci Sukadirah Damara Sulaiman Sulaiman Sumiadi, Sumiadi Tan Kamello Tri Widya Kurniasari wati, Herina Wing, Fitria Zahra Yulia Yulia Yulia Yulia Yusra, Muhammad Yusrizal Yusrizal Yusrizal Zainal Abidin Zulfan Zulkifli