Claim Missing Document
Check
Articles

UPAYA HUKUM ATAS KERUGIAN PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UDARA NIAGA BERJADWAL NASIONAL I Gusti Ngurah Gede Teguh Yudha Wiryawan; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.823 KB)

Abstract

The rapid development of commercial air transport currently spotted in the rights of passengers who are not properly met , as well as any flight accidents always cause harm to passengers who of course gave birth to legal issues , particularly with regard to the responsibility of the airline or carrier to passengers and the owner of the goods either sebaga the parties to the agreement as well as the transport of the consumer . The purpose of this study was to determine the setting of legal protection of scheduled commercial passenger air transportation nationwide and to determine the legal remedies that can be done when a passenger suffered a loss in national scheduled commercial air transport . This is a descriptive research analyst , and from this study it can be concluded that the need for legislation relating to the protection of the law for passenger air transportation for passengers and air transport are feeling or experiencing a loss can file a lawsuit or a claim to the airline , the settlement of a lawsuit or dispute can be reached through two channels, namely the court lines and lines outside the court.
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN KETERANGAN HAK WARIS BAGI GOLONGAN TIONGHOA (Studi Kasus : Kantor Notaris DENPASAR) Hanatasia Angelina Sunarto; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.706 KB)

Abstract

The certificate of inheritance in Indonesia made by different agencies according to theclasses of people penduduk.Bagi Chinese Foreign Orientals, heir certificate Notary. For theChinese Foreign Orientals than among Arabs, heir certificate created by Heritage Hall, andfor indigenous groups, a statement made by the heirs of the heirs on paper stamped and thenknown by the village chief / head of village and district head quarters last heir at the time ofdeath. The certificate of inheritance different for each population group due to theclassification of population under Article 131 IS. Classification of the residents of a politicallegacy of Dutch law. Officials who make the notary as a Certificate of Inheritance for theChinese, must pass through several stages in order to issue a Certificate of Inheritance.Based on the above conditions, it can be formulated some problem formulation, ie Is theefforts made to obtain information about the Notary presence or absence of the deceased'swill left by the Register center Testament (DPW), and How-making process in the NotaryCertificate of Inheritance for Group Chinese in Notaries / PPAT Inti Sariwati. The Titel ofthis article is Notary Role in Making a Statement to the class Inheritance Tionghoa. Inwriting this journal juridical approach used empirical, and legal materials were processedby using qualitative data processing techniques. In an effort received a Certificate of RegisterCentre Wills, Notary must submit notarized identity of the deceased, among other things, thedeath certificate, family card, ID card, and the establishment of an Indonesian citizen. After 2months, the notary will receive the certificate, and then will prepare a Notary Deed andSpecification testimony to be read before the husband or wife of the deceased, and also 2witnesses who know the true life of the deceased during his lifetime. In conclusion, in order toreceive a certificate, a notary will take approximately two months, because the system is stillmanual, and Notary issued a Certificate of Inheritance based on statements and testimonygiven by the husband or wife of the deceased and also the witnesses who are familiar with thedeceased during his lifetime.
PERLUASAN KEWENANGAN OMBUDSMAN UNTUK MEMILIKI KEWENANGAN MENGADILI DIKAJI DENGAN MENGGUNAKAN TEORI SELF AUXILARY BODIES Ni Putu Diah Chandra Paramita; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.686 KB)

Abstract

Lembaga negara Ombudsman yang terbentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Indonesia kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mengubah nama, status kelembagaan, ruang lingkup serta kewenangan. Namun kewenangan tersebut tidak diperluas dengan diperbolehkannya Ombudsman untuk mengadili suatu perkara maladministrasi. Adanya penemuan ide baru tersebut maka penulis akan mengkaji analisa tersebut. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih memahami pengertian mengenai kelembagaan negara dan mengetahui apakah lembaga negara Ombudsman tersebut dapat diperluas kewenangannya sesuai dengan pemahaman istilah self auxiliary bodies. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. State Auxiliary Bodies dipahami sebagai lembaga negara yang hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga negara utama. Dengan rekomendasi seperti yang disebutkan diatas tersebut, penulis menyiratkan agar UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diadakan suatu penemuan hukum terbaru yang memberikan kewenangan yang lebih luas pada Pasal 8 mengenai kewenagan Ombudsman. Kata Kunci : Lembaga Negara, Ombudsman, State Auxiliary Bodies, UU. No. 37 Tahun 2008, Kewenangan
Implikasi Kecurangan Praktik Transfer Pricing Terhadap Aspek Perpajakan di Indonesia Hilyatul Azizah; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penentuan harga produk dalam berbagai kegiatan transaksi antar perusahaan multinasional yang saling terlibat disebut sebagai kegiatan transaksi harga transfer atau transfer pricing. Transfer pricing dalam kategori bisnis mampu mempengaruhi pergerakan profit dalam perusahaan. Profit tersebut digeser dari beberapa perusahaan dari suatu negara dengan jumlah pajak tergolong besar ke perusahaan di negara yang jumlah pajaknya sedikit, dengan demikian secara keseluruhan total profit sesudah pajak akan jauh lebih tinggi. Selain memanipulasi harga, kegiatan transfer pricing juga memperhitungkan harga untuk mengendalikan manajemen terhadap transfer barang-barang dan transfer jasa pada tiap-tiap perusahaan. Tujuan dalam penulisan jurnal ini salah satunya bertujuan guna memberi pemahaman tntang upaya perusahaan terkait pencegahan kecurangan praktik transfer pricing dan implikasinya terhadap perpajakan di Indonesia. Metode pada penulisan jurnal ini adalah metode yuridis normatif, melalui pemahaman pendekatan perundang-undangan yang menggunakan berbagai data hukum secara konseptual. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah transaksi transfer pricing dapat dicegah dengan upaya perencanaan dan pemeriksaan pajak serta perjanjian Advance Pricing Agreement (APA), kecurangan praktik transfer pricing membawa implikasi pajak tertentu yaitu untuk memperkecil dan mengurangi tarif pajak yang akan dibayar.
AKIBAT HUKUM AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA PARPOL (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DALAM PEMILU SERENTAK 2019 I Made Aditya Kusumanata; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada pemilu serentak 2019, diatur mengenai parliamentary threshold, atau ambang batas parlemen yakni sebesar 4% dari keseluruhan suara sah di tingkat nasional. Partai politik memiliki syarat mutlak minimal suara 4% untuk bisa menduduki kursi di parlemen, sehingga mengakibatkan pemilihan umum serentak di tahun 2019 banyak calon anggota legislatif tidak bisa mendapatkan kursi parlemen walaupun suara di daerah besar namun partai pengusung tidak memenuhi parliamentary threshold. Penulis memiliki kepedulian tingggi terhadap pemilu di indonesa berjalan sesuai kedaulatan rakyat dan berprinsip demokrasi, parliamentary threshold perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menimbukan disproposionalitas dalam pemilu. Metode dalam punulisan jurnal hukum ini memakai penelitian hukum normatif (Normative Legal Research). Adapun kesimpulan dalam penelitian ini kebijakan parliamentary threshold masuk ke dalam kebijakan hukum terbuka open legal policy, tertuang dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PPU-XVI/2018 dan besaran angka parliamentary threshold perlu di kaji lagi agar tidak banyak suara sah terbuang maka syarat pendaftaran partai politiklah yang perlu di perketat agar pemilu dapat berjalan dengan profesional. Kata Kunci : Parliamentary Threshold, 0pen legal Policy
URGENSI PERUBAHAN NOMENKLATUR PAJAK HOTEL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 I Made Ary Candra Wirawan; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.786 KB)

Abstract

Pajak Hotel masuk kategori pajak daerah, yang dikelola oleh kabupaten/kota yang pengelolanya dilaksanakan dinas peIayanan pajak yang langsung dalam pengawasan pemerintah daerah. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ilmiah ini bahwa peristilahan pajak hotel sudah tidak relevan digunakanan, perkembangan jasa penginapan / peristirahatan yang meningkat pesat menjadi dasar bahwa harus dilakukan perubahan nomenklatur pajak hotel agar cakupannya lebih luas mengikuti perkembangan zaman. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dengan perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Penulis menarik kesimpulan bahwa peristilahan pajak hotel harus dilakukan perubahan nomenklatur menjadi pajak akomodasi. Melalui perubahan ini cakupan dari pajak tersebut lebih luas serta tidak terjadi lagi multitafsir dan ketidakselarasan. Dengan cakupan tersebut kedepannya perubahan nomenklatur pajak hotel menjadi pajak akomodasi yang lebih tepat untuk peningkatkan pendapatan daerah dari bidang pajak. Kata Kunci: PAJAK, NOMENKLATUR, PAJAK AKOMODASI
HUBUNGAN DESENTRALISASI PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DENGAN OTONOMI DAERAH Made Irawan; Ni luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.966 KB)

Abstract

Salah satu bagian dari proses penyelenggaraan penanaman modal yaitu persetujuan dan perizinan penyelenggaraan penanaman modal. Wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah pada negara dengan susunan organisasi desentralistik timbul karena pelaksanaan wewenang pemerintahan tidak hanya dilakukan di pusat namun juga oleh pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimanakah penyelenggaraan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi? dan bagaimanakah hubungan desentralisasi pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan otonomi daerah? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem desentralisasi tentunya berada dibawah pemerintah daerah, berkaitan dengan hal tersebut maka di daerah terdapat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Hubungan desentralisasi pemberian persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan otonomi daerah. Semakin luas urusan pemerintah yang diatur masing-masing daerah. dengan adanya otonomi daerah, urgensi penanaman modal makin mengemuka seiring dengan kebutuhan daerah otonom untuk mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.135 KB)

Abstract

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya kepala daerah memiliki wewenang sesuai yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata tak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah yang dapat berupa tindak pidana kejahatan yang berpengaruh terhadap status jabatannya. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih memahami mekanisme pemberhentian kepala daerah apabila melakukan tindak pidana yang mempengaruhi status jabatannya dan sistem pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Diubahnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk kedua kalinya telah menetapkan mekanisme pemberhentian kepala daerah yang telah terbukti atas putusan pengadilan melakukan tindak pidana kejahatan. Kata Kunci : Kepala Daerah, Tindak Pidana, Mekanisme Pemberhentian.
KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM KETATANEGARAAN DARI PRESPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Gede Narendra Ariesta Putra; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.173 KB)

Abstract

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam peradilan. Kedudukan serta posisinya yang selama ini diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) ternyata memunculkan pertanyaan serta perdebatan karena berbeda denga tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan itu sendiri, yang mana diatur didalam ranah pemerintah (eksekutif) Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedudukan kejaksaan dalam ketatanegaraan di Indonesia, serta bagaimana sebaiknya posisi kejaksaan dilihat dari independensi kejaksaan itu sendiri lewat metode normatif yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Melihat bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai kekuasaan kehakiman memang mengakui adanya badan lainnya yang terkait dengannya namun tidak menjelaskan bahwa itu ada di bawah kekuasaan kehakiman Namun pada UU Kejaksaan, tempat dari kejaksaan sendiri ditempatkan diranah eksekutif pada Pasal 2 ayat (1) nya. Dengan adanya hal tersebut, independensi kejaksaan serta kedudukannya menjadi perdebatan. Hal ini karena fungsi dan kedudukan kejaksaan itu sendiri dirasa kurang tepat. Pembagian Kekuasaan membagi cabang kekuasaan yakni, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal penting dari doktrin tersebut ialah terjadinya check and balances system dimana tiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang kekuasaan lainnya. Pengaturan mengenai keberadaan Kejaksaan menjadi satu atap dengan Yudikatif menjadi perlu demi legitimasi yang kuat serta menjaminnya independensi kejaksaan itu sendiri. Kata kunci : Kejaksaan, Kedudukan,Hukum tata negara, Independensi
KEBIJAKAN PENGATURAN PERIMBANGAN KEUANGAN DALAM KONSEPSI DAN PERSPEKTIF KEADILAN I Putu Wijaya; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.178 KB)

Abstract

Indonesia has the basic rules regarding the financial balance between central governments and local governments which are regulated in Law No. 33 year 2004 . There are problems that the want financial balance between central government and local governments in the conception and justice perspectives . Writing method used is the method of normative research. The conclusion is the conception of justice lies in the latter last principle , namely the principle of separation between the good and the bad , for the first four principles are contradicts always at odds , so that the determining balance of justice is a principle in the final . In the perspective of fairness , financial balance attentied theory of justice, should be applied to all areas with the same percentage of income for the entire sector , so there is no area feels discriminated because it is the allocation of funds based on the income from natural resources in the region, so thus achieved social justice for all Indonesian people.
Co-Authors Aditya Saputra Aldo Rico Geraldi Amaral, Armindo Moniz ANAK AGUNG SRI UTARI Armindo Moniz Amaral Ayu Putri Miranda Puri Ayu Putu Laksmi Danyanthi Carel Jonathan Adisetya Cyntia Herdiani Syahputri da Cruz, Rosino Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana Diah W.P.D. Dien Zaelani Fatema . Fifiana Wisnaeni Firda Adilla Aulia Putri G Marhaendra WA Gede Narendra Ariesta Putra Gunawan, Made Gerry Hanatasia Angelina Sunarto Hanum , Willy Naresta Hassya Aulianisa H. S Hattori, Mariko Hermanto, Bagus Hilyatul Azizah I Dewa Gede Palguna I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Prabandari I Gusti Ayu Dewi Suwantari I Gusti Ngurah Gede Teguh Yudha Wiryawan I Kadek Parma Astawa I Ketut Ksama Putra I Ketut Sardiana I Ketut Sudiarta I Made Adhika I Made Aditya Kusumanata I Made Ary Candra Wirawan I Made Gemet Dananjaya Suta I Made Oka Pariawan I MADE SUBAWA I Made Wiby Satriabawa I Nyoman Bagiastra I Nyoman Prabu Buana Rumiartha I Nyoman Prabu Buana Rumiartha I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Nyoman Sumardika I Putu Bagus Indra Prananda Nugraha I Putu Hendra Adhi Septyawan I Putu Indra Prasetya Wiguna I Putu Wijaya I WAYAN BUDIASA I Wayan Dody Putra Wardana Ida Ayu Agung Rasmi Wulan Ida Ayu Made Rizky Dewinta Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati Istadevi Utami Rahardika Kadek Agus Sudiarawan Komang Calvin Krisna Dwipa M. Najib Made Hendra Wijaya Made Irawan Made Nurmawati Made Nurmawati Manubulu, Isakh Benyamin N.M.A. Yuliarthini G. N.P. Wiwien S. Ni Ketut Ardani Ni Ketut Arismayanti, Ni Ketut Ni Ketut Sri Rahayu Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi Ni Made Ari Yuliarthini. G Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Ni Made Devi Widayanti Ni Nengah Soniari Ni Nyoman Raswati Dewi Ni Putu Diah Chandra Paramita Ni Putu Noving Paramitha Pandy Ni Putu Noving Paramitha Pandy Ni Putu Pranasari Tanjung Ni Putu Wiwin Setyari Ni Wayan Siti NI WAYAN SUNITI Novita Permata Sari NYOMAN MAS ARYANI Otni Magho, Alpian Pande Made Adhistya Prameswari Pitriyantini, Putu Eka Prabandari, I Gusti Agung Mas Pradnyana, Putu Yudi Pratama, I Gede Andre Arda Putri Ari Safitri Putu Ayu Pramitha Purwanti Putu Mertayasa Sahadewa, Anak Agung Gde Ananta Wijaya Siti Rahmawati Sudiarta . Sumadi, I Putu Sudarma Suryana, Komang Genta Suta, I Made Gemet Dananjaya T. Diah W. P. D. Tahu, Maria Filiana Thomas John Kenevan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi Tuasikal, Ditha Fomora W. P. Windia Wayan Agus Singid Adnyana