Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.64
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Ners Jurnal Abdi Insani Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) International Journal of Business, Law, and Education JHCLS East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Yuridika Legal Protection for the Partnership Agreement Parties West Science Law and Human Rights West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit) Focus Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Ni Luh Gede Astariyani
Udayana University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISA HUKUM AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana; I Gede Yusa; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.557 KB)

Abstract

Pengaturan pemilihan umum dalam konstitusi negara Indonesia terdapat pada Pasal 22E UUD NRI 1945 yang pengaturan lanjutannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau minimal 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. Dengan diselenggarakanya pemilu serentak serta munculnya partai baru pada pemilu 2019 yang tidak memiliki kursi atau suara pada pemilihan anggota DPR 2014. Kebijakan penggunaan presidential threshold yang mengacu pada hasil perolehan suara pemilu anggota DPR sebelumnya tersebut berpotensi membuat konflik norma karena hak demokrasi partai politik yang dijamin konstitusi pada Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat 6 tereliminir. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, analisa konsep hukum serta pendekatan sejarah. Adapun kesimpulannya adalah ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah kebijakan hukum yang terbuka dan telah dinyatakan konstitusional menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XV/2017. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Demokrasi
HAK ANAK UNTUK MEMILIH AGAMANYA SENDIRI SEBAGAI BENTUK HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA M. Najib; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Hak Anak untuk Memilih Agamanya Sendiri sebagai Bentuk Hak atas Kebebasan Beragama, tulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini akan memaparkan mengenai pengaturan hak atas kebebasan beragama terkait hak anak untuk memilih agamanya sendiri. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah meskipun ketika lahir agama anak mengikuti agama orang tuanya, namun ketika anak tersebut memutuskan untuk memilih agamanya sendiri yang berbeda dengan orang tuanya, orang tua tidak boleh melarangnya, sebab ini merupakan bentuk dari hak atas kebebasan beragama yang telah dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum lainnya.
KEBIJAKAN PENGATURAN PERIMBANGAN KEUANGAN DALAM KONSEPSI DAN PERSPEKTIF KEADILAN I Putu Wijaya; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.178 KB)

Abstract

Indonesia has the basic rules regarding the financial balance between central governments and local governments which are regulated in Law No. 33 year 2004 . There are problems that the want financial balance between central government and local governments in the conception and justice perspectives . Writing method used is the method of normative research. The conclusion is the conception of justice lies in the latter last principle , namely the principle of separation between the good and the bad , for the first four principles are contradicts always at odds , so that the determining balance of justice is a principle in the final . In the perspective of fairness, financial balance attentied theory of justice, should be applied to all areas with the same percentage of income for the entire sector , so there is no area feels discriminated because it is the allocation of funds based on the income from natural resources in the region, so thus achieved social justice for all Indonesian people.
TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN KEMANUSIAAN PENYIKSAAN (TORTURE) TERHADAP MASYARAKAT SINAI MENURUT STATUTA ROMA 1998 Hassya Aulianisa H. S; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.884 KB)

Abstract

Sejak 2011, militer dan polisi Mesir telah memerangi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di provinsi Sinai Utara. Konflik ini tentunya membuahkan akibat yang dirasakan oleh banyak pihak, salah satunya terhadap masyarakat sipil. Terdapat dua masalah yang akan dianalisis yaitu bagaimanakah pengaturan kejahatan kemanusiaan penyiksaan menurut Statuta Roma 1998 dan bagaimanakah implementasi kejahatan kemanusiaan penyiksaan terhadap masyarakat Sinai di Mesir menurut Statuta Roma 1998. Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian normatif yang mana dikonsepkan di dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum sebagai kaidah atau norma dengan mengacu pada hukum humaniter internasional. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hukum internasional menjunjung tinggi perikemanusiaan, martabat, HAM, dan melarang penyiksaan sebagaimana diatur di dalam Statuta Roma Pasal 7 (1) (f) dan Convention Against Torture (CAT) dan menghasilkan fakta bahwa telah terjadi penyiksaan di Sinai, Mesir. Maka bedasarkan fakta tersebut diperlukan usaha pemerintah Mesir untuk melakukan investigasi dan usaha kedua belah pihak untuk melindungi warganya sipilnya. Kata Kunci : Kejahatan Kemanusiaan penyiksaan, masyarakat sipil, hukum humaniter internasional
LEGALITAS PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA I Made Oka Pariawan; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.403 KB)

Abstract

Pengaturan mengenai pemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia bertujuan untuk memberikan fasilitas kemudahan untuk memiliki tempat tinggal atau hunian guna mendukung kegiatan dan usaha permodalannya di Indonesia. Selain itu juga untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai kemungkinan pemilikan rumah tempat tinggal oleh orang asing. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk Hak Pakai. Orang asing hanya dapat memiliki satu rumah tempat tinggal/hunian di Indonesia, terdapat batasan harga minimal dan batasan luasan tanah. Hak atas tanah yg dimiliki orang asing dapat dialihkan haknya. Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Orang Asing, Indonesia
KEWAJIBAN PNS PRIA TERHADAP ANAK TIRI PASCA BERCERAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 Dien Zaelani; Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.017 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Kewajiban PNS Pria terhadap Anak Tiri Pasca BerceraiBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tulisan ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tulisan iniakan memaparkan mengenai kewajiban pembagian gaji pegawai negeri sipil priaterhadap anak tirinya pasca bercerai berdasarkan PP No. 45 Tahun 1990. Kesimpulanyang dapat ditarik dari tulisan ini adalah pegawai negeri sipil pria tidak memilikikewajiban pembagian gaji kepada anak tirinya setelah bercerai.
Kedudukan Pancasila dan Perlindungan Hukum dalam Kebebasan Beragama menurut UUD 1945 serta kaitannya dengan HAM Carel Jonathan Adisetya; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penyusunan jurnal ini memiliki tujuan memperoleh pemahaman terkait kedudukan Pancasila dalam menjamin kebebasan beragama menurut UUD 1945 serta kaitannya dalam persefektif Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji kekaburan Norma dan didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan serta kajian pustaka. Hasil penelitian dari studi ini menjelaskan bahwa Pancasila merupakan Ideologi negara mengakui keberadaan Agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjamin warga negara dalam kebebasan memeluk agama serta beribadah menurut keyakinan dan kepercayannya itu yang merupakan hak dasar warga negara yang di lindungi oleh Undang Undang Dasar 1945. Hak memeluk agama dan berkeyakinan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Hubungan antara agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penerapan menegaskan bahwa Negara atas nama konstitusi memberikan pengaturan atas urusan agama dan kepercayaan, sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapailah hubungan ideal yang di harapkan pendiri Negara. Oleh karena itu, pemerintah harusnya mampu menjamin hak-hak warga negara dalam menjalankan kehidupan keagamaan dan keyakinannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kata Kunci: Ideologi, Negara, Agama, Pancasila dan HAM. ABSTRACT The preparation of this journal has the aim of gaining an understanding of the position of Pancasila in guaranteeing religious freedom according to the 1945 Constitution and its relation to the perspective of Human Rights. The type of research in this article is normative legal research that examines the ambiguity of norms and is based on an approach to legislation and literature review. The results of this study explain that Pancasila is a state ideology recognizing the existence of religion in the life of the nation and state and guaranteeing citizens the freedom to embrace religion and worship according to their beliefs and beliefs which are basic rights of citizens protected by the 1945 Constitution. Rights embracing religion and belief are fundamental and universal human rights, inherent in every human being since he was born. The relationship between religion and the state always presents a legal consequence in Indonesia which is based on the One Godhead. In its implementation, it is emphasized that the State on behalf of the constitution provides regulation on matters of religion and belief, thus presenting legal pluralism in carrying out harmonious legal politics. The state must actively and dynamically support each individual so as to create religious harmony and achieve the ideal relationship expected by the founders of the state. Therefore, the government should be able to guarantee the rights of citizens in carrying out their religious life and beliefs in accordance with what is mandated by the 1945 Constitution. Keywords: Ideology, State, Religion, Pancasila and Human Rights.
KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DI PENGADILAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SHOP I Kadek Parma Astawa; Ni, Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.837 KB)

Abstract

Perjanjian jual beli online (untuk selanjutnya disebut “perjanjian”) adalah perjanjian antara kedua belah pihah yang dilakukan melalui media sosial, seperti instragram, facebook, bukalapak, online shop, dan whatsApp. Saat ini, perjanjian tersebut sering digunakan untuk mempermudah proses jual beli yang instan atau cepat tanpa harus keluar rumah. Apabila perjanjian tersebut dikaitkan dengan asas asas yang berlaku dalam hukum perdata, maka akan berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebahai hukum lisan. Menurut hukum perikatan, perjanjian jual beli online adalah sah atau legal. karena sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Hukum lisan tidak dapat dijadikan alat bukti didepan pengadilan. Karena tidak ada tanda tangan kedua belah pihak atau lebih. Kata kunci : perjanjian jual beli, hukum tidak tertulis, dan legal.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM DRAMA KOREA BERSUBTITLE YANG DIUNGGAH KOMUNITAS TANPA IZIN PENCIPTA I Putu Bagus Indra Prananda Nugraha; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.621 KB)

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pencipta film drama korea terkait perlindungan hukum karya cipta sinematografi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pada karya film drama korea ini telah dilindungi sebagaimana diatur pada peraturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 mengenai hak ekslusif yang menyangkut hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta fandom dapat kenakan Pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai sanksi pembajakan. selain dari UUHC, diatur pula dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 32 mengenai sanksi yang dikenakan. Faktor ekonomi, kemudahan teknologi, kurangnya kesadaran KI dan fasilitas legal pada masyarakat indonesia mendorong fandom untuk melakukan pelanggaran. Kata Kunci : Film Drama, Fandom,Hak Cipta The purpose of this study is to examine the legal certainty for the creators of Korean drama films related to legal protection of cinematographic works. This study uses a normative legal research method with a statutory and comparative approach. The results of the study indicate that the Korean drama film works have been protected as stipulated in the regulations regarding cinematographic works contained in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Article 9 concerning exclusive rights concerning economic rights and moral rights of the creator, as well as fandom can wear Article 113 paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) concerning piracy sanctions. apart from the UUHC, it is also regulated in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 32 concerning sanctions imposed. Economic factors, ease of technology, lack of awareness of IP and legal facilities in Indonesian society encourage fandom to commit violations. Keywords: Drama Films, Fandom, Copyright
Regional Government Authority in Determining Policies on the Master Plan of Tourism Development Ni Luh Gede Astariyani; Ni Putu Wiwin Setyari; Bagus Hermanto
Kertha Patrika Vol 42 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p01

Abstract

This study intends to examine the authority of local governments to regulate regional policies on tourism development master plan. This paper examines the legal issues related to the basis of the authority from philosophical, sociological, and juridical aspects of the formation of policies regarding tourism development plans. This paper focuses on the target, scope, content, and direction of Regional Regulations concerning tourism development plans to establish legislation and prioritizing aspects of the tourism industry, marketing destinations, and culture of Bali Tourism. It is a legal research that uses statutory, philosophical, theoretical, and conceptual approaches. The research resulted that the basis of authority for delegation of formation arrangements is regulated in the Law concerning Tourism, Government Regulation, and Regional Government Law related to the Master Plan of National Tourism Development. The basis of regional government authority in setting these policies is the enactment of local regulations of Bali Province, Badung Regency, Jembrana Regency, and Denpasar City concerning regional tourism development master plan. However, the mandatory obligations for regional government in determining tourism development master plan have not immediately been taken effect by the other regency governments in Bali Province.
Co-Authors Aditya Saputra Aldo Rico Geraldi Amaral, Armindo Moniz ANAK AGUNG SRI UTARI Armindo Moniz Amaral Ayu Putri Miranda Puri Ayu Putu Laksmi Danyanthi Carel Jonathan Adisetya Cyntia Herdiani Syahputri da Cruz, Rosino Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana Diah W.P.D. Dien Zaelani Fatema . Fifiana Wisnaeni Firda Adilla Aulia Putri G Marhaendra WA Gede Narendra Ariesta Putra Gunawan, Made Gerry Hanatasia Angelina Sunarto Hanum , Willy Naresta Hassya Aulianisa H. S Hattori, Mariko Hermanto, Bagus Hilyatul Azizah I Dewa Gede Palguna I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Prabandari I Gusti Ayu Dewi Suwantari I Gusti Ngurah Gede Teguh Yudha Wiryawan I Kadek Parma Astawa I Ketut Ksama Putra I Ketut Sardiana I Ketut Sudiarta I Made Adhika I Made Aditya Kusumanata I Made Ary Candra Wirawan I Made Gemet Dananjaya Suta I Made Oka Pariawan I MADE SUBAWA I Made Wiby Satriabawa I Nyoman Bagiastra I Nyoman Prabu Buana Rumiartha I Nyoman Prabu Buana Rumiartha I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Nyoman Sumardika I Putu Bagus Indra Prananda Nugraha I Putu Hendra Adhi Septyawan I Putu Indra Prasetya Wiguna I Putu Wijaya I WAYAN BUDIASA I Wayan Dody Putra Wardana Ida Ayu Agung Rasmi Wulan Ida Ayu Made Rizky Dewinta Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati Istadevi Utami Rahardika Kadek Agus Sudiarawan Komang Calvin Krisna Dwipa M. Najib Made Hendra Wijaya Made Irawan Made Nurmawati Made Nurmawati Manubulu, Isakh Benyamin N.M.A. Yuliarthini G. N.P. Wiwien S. Ni Ketut Ardani Ni Ketut Arismayanti, Ni Ketut Ni Ketut Sri Rahayu Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi Ni Made Ari Yuliarthini. G Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Ni Made Devi Widayanti Ni Nengah Soniari Ni Nyoman Raswati Dewi Ni Putu Diah Chandra Paramita Ni Putu Noving Paramitha Pandy Ni Putu Noving Paramitha Pandy Ni Putu Pranasari Tanjung Ni Putu Wiwin Setyari Ni Wayan Siti NI WAYAN SUNITI Novita Permata Sari NYOMAN MAS ARYANI Otni Magho, Alpian Pande Made Adhistya Prameswari Pitriyantini, Putu Eka Prabandari, I Gusti Agung Mas Pradnyana, Putu Yudi Pratama, I Gede Andre Arda Putri Ari Safitri Putu Ayu Pramitha Purwanti Putu Mertayasa Sahadewa, Anak Agung Gde Ananta Wijaya Siti Rahmawati Sudiarta . Sumadi, I Putu Sudarma Suryana, Komang Genta Suta, I Made Gemet Dananjaya T. Diah W. P. D. Tahu, Maria Filiana Thomas John Kenevan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi Tuasikal, Ditha Fomora W. P. Windia Wayan Agus Singid Adnyana