Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA LAW REFORM Lentera Hukum Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Lex Scientia Law Review Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Ners Jurnal Abdi Insani Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) International Journal of Business, Law, and Education JHCLS East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) Yuridika Legal Protection for the Partnership Agreement Parties West Science Law and Human Rights West Science Interdisciplinary Studies West Science Interdisciplinary Studies JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit) Focus Journal Law Review Jurnal Legislasi Indonesia Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Ni Luh Gede Astariyani
Udayana University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
EVALUASI PENGATURAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA DENPASAR Ni Luh Gede Astariyani; Kadek Agus Sudiarawan
Jurnal Abdi Insani Vol 8 No 1 (2021): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v8i1.376

Abstract

Kondisi meluasnya sebaran dan peningkatan kasus Covid-19 di daerah sangat tinggi. Percepatan dalam penanggulangan salah satunya berupa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Tingkat Desa, Kelurahan dan Desa Adat. Pemerintah Kota Denpasar menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam bentuk kebijakan tatanan baru di tingkat desa, kelurahan dan desa adat dalam percepatan penanganan Covid-19. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melakukan Evaluasi Pengaturan Kebjakan Dalam Masa Pensdemi Covid-19 adalah untuk menilai kebijakan yang diambil memang tepat dan mampu memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat. Kajian disusun dengan metode normative dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dengan mengakaitkan pada peraturan perundang-undangan dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil yang diharapkan dari evaluasi kebijakan ini adalah model dan bentuk kebijakan yang tepat untuk mengatasi pandemi covid-19 maupun jenis dan bentuk bencana dan wabah yang lainnya di Kota Denpasar. Kesimpulan dalam pengabdian ini dengan pendekatan evaluasi dan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan yang kredibel dan tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh pemangku kepentingan pada masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA BERBASIS PERATURAN DESA DI DESA TAMPAKSIRING GIANYAR Ni Luh Gede Astariyani; Ni Ketut Arismayanti; Ni Made Ari Yuliarthini. G
Jurnal Abdi Insani Vol 8 No 3 (2021): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v8i3.446

Abstract

Kegiatan Pengabdian untuk Masyarakat di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi Sumber Daya Manusia dalam pembangunan desa wisata berbasis inovasi dan ekonomi kreatif sesuai dengan visi dan misi Desa Tampaksiring. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan desa, karena masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata yang terdapat di desa, lemahnya partisipasi SDM terhadap potensi wisata dan potensi budaya yang dimiliki. Metode pendekatan dengan model yang dilakukan meliputi: 1) Model Partisipatory Rural Appraisal (PRA); 2) Model Entrepreneurship Capacity Building (ECB); dan 3) Model Teknologi Transfer (TT). Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diatas, beberapa rencana kegiatan yang diusulkan dalam pelaksanaan program Pengabdian untuk Masyarakat sebagai berikut: 1) Pelatihan penyusunan peraturan desa; 2) Pelatihan teknik memandu wisata bagi calon guide dan muda-mudi lokal di Desa Tampaksiring 3) Pelatihan manajemen pengolahan pangan ; 4) Pelatihan pembuatan souvenir khas untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Desa Tampaksiring; 5) Membuat pelatihan kesehatan hewan; dan 6) Membuat Buku Panduan informasi tentang segala potensi wisata yang ada di Desa Tampaksiring dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
The Comparative Law on the Distribution of Power in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Constitution of the Republic Timor Leste I Nyoman Prabu Buana Rumiartha; Ni Luh Gede Astariyani; Armindo Moniz Amaral
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1134

Abstract

The research purposes is to explain the comparison of the legal division of powers in the constitution in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in the Constitution of the Republic Democratic Timor Leste. The division of powers within a country, both in Indonesia and in Timor Leste, are stipulates in a constitution, in this case a state that protects and guarantees the implementation of human rights and other civil rights and limits its powers in a balanced manner between the interests of state administrators and their citizens. The research method used in this study was normative legal research. In addition, this research also applied comparative legal research method is a research methodology carried out by comparing one legal system to another, an activity in which experts compare the positive legal system of a nation to that of other nations. In this case, legal comparison of Indonesia and Timor Leste. The novelty of this research is to examine and analyze comparative law on the distribution of power in the constitutions of Indonesia and Timor Leste, it can be explained that there is a difference in the division of power. In Indonesia there is constitutive power, executive power, legislative power, judicial power, examining/inspective power, and monetary power, while in Timor Leste it is based on the constitution of the Democratic Republic of Timor Leste division of power consisting of the power of the president, the power of the national parliament, the power of the government and the power of the court.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DI PHK AKIBAT FORCE MAJEURE PANDEMI COVID 19 PASCA PENETAPAN UU CIPTA KERJA I Made Wiby Satriabawa; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kajian berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Di PHK Akibat Force Majeure Pandemi Covid 19” dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah pandemi Covid 19 ini dapat dikatakan sebagai kondisi Force Majeure dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang di dapat pekerja/buruh yang diputus hubungan kerja oleh pihak perusahaan akibat pandemi Covid 19. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang berdasar kepada peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat sarjana. Pembahasan lebih lanjut menyimpulkan pandemi Covid 19 ini merupakan keadaan Force Majeure dan dapat dijadikan alasan pemutusan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pertanggungjawaban hukum wajib diberikan oleh pihak pengusaha terhadap pekerja/buruh berupa gaji/uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta pengganti hak yang seharusnya diterima. Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Force Majeure, Pandemi Covid 19 Abstract The study entitled "Legal Responsibility to Workers / Laborers Which Is Discontinued Due to The Force Majeure Covid 19 Pandemic”, aims to percieve if the Covid 19 Pandemic can be consider as Force Majeure and how the legal responsibility is received by workers / laborers who have been discontinued due to the Covid 19 pandemic. This writing uses the normative writing method which is based on statutory regulations, legal theory, and the opinions of scholars. Further discussion concludes that the Covid 19 pandemic is considered as Force Majeure condition and can be used as an excuse for termination of employment in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The employer must give legal responsibility to workers / laborers in the form of severance pay, period of service pay, and compensation for rights that should be received Keywords: Discontinuation of employment, Force Majeure, Covid 19 Pandemic
PERAN DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN DI DESA BONGAN KABUPATEN TABANAN Ni Luh Gede Astariyani; Made Nurmawati; Anak Agung Sri Utari; Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Jurnal Abdi Insani Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v10i1.928

Abstract

The role of the Village Consultative Body (BPD) in formulating village policies. Policy in the village is the basis when the local government will implement its policy. Policies in the village are for example in the form of Village Regulations (Perdes) in Bongan Village, Tabanan District, Tabanan Regency. The methods used in the training are presentation, discussion and practice. Presentations are carried out only as an introduction to the material and to provide knowledge about certain materials. Furthermore, more activities carried out with discussion and practice. The approach used is experiential learning, so that the lecturer is more of a facilitator, and the participation of participants can be maximized. Through this experience-based training participants are actively involved in every activity. The conclusions from the results of the research above are (1) The role of the Consultative Body in Bongan Village, Tabanan District, Tabanan Regency in carrying out the oversight function of Village Regulations has not been implemented optimally (2) The biggest inhibiting factors in the implementation of BPD supervision of Village Government Bongan, Tabanan District, Tabanan Regency are: The role of the BPD is not well understood and the understanding of the duties and functions of the BPD in administering Village Government, as well as other factors, such as mental attitude, and existing customary/family factors.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA TRANSAKSI JUAL BELI ASET KRIPTO MELALUI APLIKASI INVESTASI ONLINE Firda Adilla Aulia Putri; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam hal yang berkaitan dengan regulasi aktivitas transaksi jual beli aset kripto di Indonesia guna mengetahui bagaimana pengaturan perwujudan perlindungan hukum investor kripto sebagai pengguna pada aplikasi investasi online di Indonesia. Pada penyusunan studi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan kegiatan menganalisis regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang peulis teliti yaitu terkait transaksi jual beli aset kripto melalui aplikasi online. Hasil yang didapat oleh penyusun dalam studi ini yakni ditemukannya pengaturan hukum transaki kripto di Indonesia yakni diantaranya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011, PP No 49 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Terdapat 2 bentuk perlindungan hukum bagi para investor yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum tersebut tercantum dalam KUHperdata, UU Nomor 11 /2008 dan UU Nomor 8/1999. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Investasi, Komoditi Aset Digital ABSTRACT This study aims to analyze more in terms related to the regulation of crypto asset buying and selling transaction activities in Indonesia in order to find out how to regulate the embodiment of legal protection for crypto investors as users of online investment applications in Indonesia. In compiling this study, the author uses a normative legal research method through the approach to the laws and regulations that apply in Indonesia by analyzing regulations or regulations related to legal issues that the authors examine carefully, namely those related to buying and selling crypto assets through online applications. The results obtained by the authors in this study are the discovery of legal regulations for crypto transactions in Indonesia, including those regulated in Law Number 10/2011, Government Regulation Number 49/2014, Minister of Trade Regulation Number 99/2018, and Bappebti Regulation Number 5/2019. There are 2 forms of legal protection for investors, namely preventive and repressive legal protection. This legal protection is stated in the Civil Code, Law No. 11/2008 and Law No. 8/1999. Key Words: Law Protection, Investment, Digital Asset Commodity
Policy on the Right to Education of Refugees in Indonesia and Australia Ni Luh Gede Astariyani; I Nyoman Prabu Buana Rumiartha; Ni Ketut Ardani; Thomas John Kenevan
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 1 (2023): Law, Justice, and Development: Theories and Practices in Indonesia and Global Con
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i1.62964

Abstract

Upholding human rights in the context of education is manifested in the form of the right to education. Realizing this right requires equal distribution of education which means the widest possible educational opportunity for everyone, including fulfilling children's rights to education for refugees or asylum seekers. Based on data from the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in 2021, there are 13,459 refugees in Indonesia, of whom it is estimated that around 27% are child refugees and 114 children of whom come alone or are separated from their families. This research article will discuss the role of the Indonesian state in providing educational rights to children of refugees from other countries or children of asylum seekers as well as international arrangements related to the education rights of children of asylum seekers in transit countries. This study uses normative juridical research methods, through international regulatory approaches and conceptual approaches, in this case studying and analyzing material and legal issues based on international regulations and concepts related to the study of human rights from the perspective of the educational rights of asylum seeker for refugee especially child refugee.
Legality for Electronic Signatures in Implementing Electronic Medical Records I Wayan Dody Putra Wardana; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Ni Luh Gede Astariyani
JMMR (Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit) Vol. 12 No. 3 (2023): December 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmmr.v12i3.96

Abstract

An electronic signature is an authentic marker to show a person's responsibility. Electronic signatures also ensure confidentiality, integrity, authorization, access control, and non-repudiation of information in electronic medical records. Therefore, this research was conducted to determine the legal aspects of electronic signatures in administering electronic medical records. This research used a qualitative method with a normative juridical approach. The research sources were based on laws, government regulations, journals, and other tertiary sources related to electronic signatures and electronic medical records in health facilities. Research findings illustrated that Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning medical records only defined electronic signatures as an authentication and verification of the security and privacy of medical record information. Electronic signatures are specifically regulated by Constitution Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic Systems and Transaction Operators. Both certified and uncertified electronic signatures have legal legitimacy in their application in electronic medical records. However, how they are supported by evidence is what makes them different. Certified electronic signatures are more trustworthy than uncertified electronic signatures.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SYARAT PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Wayan Agus Singid Adnyana; Ni Luh Gede Astariyani; I Nyoman Bagiastra
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 1 (2024): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v10i1.75285

Abstract

In juvenile criminal justice system, there is the diversion policy as the transfer of juvenile cases from judicial process to outside of judicial process. The requirement regulation for diversion implementation are regulated in SPPA Law. However, about the implementation of diversion at Court, there is PERMA Number 4 of 2014 which regulates the requirement for implementing diversion as contrary with SPPA Law. This research aims to do analysis about disharmonization of norms related to regulation of requirement for implementing diversion between SPPA Law and PERMA Number 4 of 2014, and analysis about implementation of PERMA Number 4 of 2014 against SPPA Law. This research used normative legal research methods with legislative regulations approach and conceptual approach. The legal materials used is primary, secondary and tertiary legal materials obtained through document study techniques, and analyzed using deductive methods. The results of this research show that disharmonization of norms between SPPA Law and PERMA Number 4 of 2014, is because PERMA position is below the Legislative Regulations based on hierarchy of Legislative Regulations, but in case examination process at the District Court, PERMA Number 4 of 2014 still enforced and ignoring the SPPA Law with referring to the Supreme Court Law.
The Comparative Law on the Distribution of Power in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Constitution of the Republic Timor Leste Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana; Astariyani, Ni Luh Gede; Amaral, Armindo Moniz
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1134

Abstract

The research purposes is to explain the comparison of the legal division of powers in the constitution in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and in the Constitution of the Republic Democratic Timor Leste. The division of powers within a country, both in Indonesia and in Timor Leste, are stipulates in a constitution, in this case a state that protects and guarantees the implementation of human rights and other civil rights and limits its powers in a balanced manner between the interests of state administrators and their citizens. The research method used in this study was normative legal research. In addition, this research also applied comparative legal research method is a research methodology carried out by comparing one legal system to another, an activity in which experts compare the positive legal system of a nation to that of other nations. In this case, legal comparison of Indonesia and Timor Leste. The novelty of this research is to examine and analyze comparative law on the distribution of power in the constitutions of Indonesia and Timor Leste, it can be explained that there is a difference in the division of power. In Indonesia there is constitutive power, executive power, legislative power, judicial power, examining/inspective power, and monetary power, while in Timor Leste it is based on the constitution of the Democratic Republic of Timor Leste division of power consisting of the power of the president, the power of the national parliament, the power of the government and the power of the court.
Co-Authors Aditya Saputra Aldo Rico Geraldi Amaral, Armindo Moniz ANAK AGUNG SRI UTARI Armindo Moniz Amaral Ayu Putri Miranda Puri Ayu Putu Laksmi Danyanthi Carel Jonathan Adisetya Cyntia Herdiani Syahputri da Cruz, Rosino Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana Diah W.P.D. Dien Zaelani Endi Pratama Fatema . Fifiana Wisnaeni Firda Adilla Aulia Putri G Marhaendra WA Gede Narendra Ariesta Putra Gunawan, Made Gerry Hanatasia Angelina Sunarto Hanum , Willy Naresta Hassya Aulianisa H. S Hattori, Mariko Hermanto, Bagus Hilyatul Azizah I Dewa Gede Palguna I Gede Yusa I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Mas Prabandari I Gusti Ayu Dewi Suwantari I Gusti Ngurah Gede Teguh Yudha Wiryawan I Kadek Parma Astawa I Ketut Ksama Putra I Ketut Sardiana I Ketut Sudiarta I Made Adhika I Made Aditya Kusumanata I Made Ary Candra Wirawan I Made Gemet Dananjaya Suta I Made Oka Pariawan I MADE SUBAWA I Made Wiby Satriabawa I Nyoman Bagiastra I Nyoman Prabu Buana Rumiartha I Nyoman Prabu Buana Rumiartha I Nyoman Prabu Buana Rumiartha I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, I Nyoman Prabu Buana I Nyoman Sumardika I Putu Bagus Indra Prananda Nugraha I Putu Hendra Adhi Septyawan I Putu Indra Prasetya Wiguna I Putu Wijaya I WAYAN BUDIASA I Wayan Dody Putra Wardana Ida Ayu Agung Rasmi Wulan Ida Ayu Made Rizky Dewinta Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati Istadevi Utami Rahardika Kadek Agus Sudiarawan Kadek Angelina Yasana Putri Komang Ayu Kencana Utami Komang Calvin Krisna Dwipa M. Najib Made Hendra Wijaya Made Irawan Made Nurmawati Made Nurmawati Made Sintya Wahyu Wulan Astari Manubulu, Isakh Benyamin N.M.A. Yuliarthini G. N.P. Wiwien S. Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti Ni Ketut Ardani Ni Ketut Arismayanti, Ni Ketut Ni Ketut Sri Rahayu Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Gede Sri Suariyanti Laksmi Ni Made Ari Yuliarthini. G Ni Made Ari Yuliartini Griadhi Ni Made Devi Widayanti Ni Nengah Soniari Ni Nyoman Raswati Dewi Ni Putu Diah Chandra Paramita Ni Putu Noving Paramitha Pandy Ni Putu Noving Paramitha Pandy Ni Putu Pranasari Tanjung Ni Putu Wiwin Setyari Ni Wayan Siti NI WAYAN SUNITI Novita Permata Sari NYOMAN MAS ARYANI Otni Magho, Alpian Pande Made Adhistya Prameswari Pitriyantini, Putu Eka Prabandari, I Gusti Agung Mas Pradnyana, Putu Yudi Pratama, I Gede Andre Arda Putri Ari Safitri Putu Ayu Pramitha Purwanti Putu Mertayasa Sahadewa, Anak Agung Gde Ananta Wijaya Siti Rahmawati Sudiarta . Sumadi, I Putu Sudarma Suryana, Komang Genta Suta, I Made Gemet Dananjaya T. Diah W. P. D. Tahu, Maria Filiana Thomas John Kenevan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi Tuasikal, Ditha Fomora W. P. Windia Wayan Agus Singid Adnyana