Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang Muchtahami, Catur; Johari, Johari; Abidin, Zainal
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18917

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Pembinaan narapidana Penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Untuk mengetahui dan mengalisis apa saja kendala dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan data serta informasi melalui studi lapangan. Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang  masih belum sepenuhnya berhasil. Kendala yang pertama yaitu masih kurangnya kekuatan hukum tentang penempatan narapidana di rutan dimana hal itu hanya ada di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, namun keterangan tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai prosedur pembinaannya. sehingga Rutan sabang hanya berpedoman pada pembinaan narapidana yang di lakukan di lapas. Namun pembinaan narapidana Rutan juga masih bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan bertentangan dengan penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana seperti: kurangnya jumlah SDM petugas pemasyarakatan dan petugas khusus (Kasi Binadik), sehingga pembinaan narapidana dilakukan oleh staff atau penjaga tahanan Rutan. kurangnya Progam Pembinaan, kapasitas dan perlengkapan yang memadai, baik dari segi infrastuktur, maupun anggaran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI Haviza Ananda, Cut; Johari, Johari; Malahayati, Malahayati
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan oleh ayah tiri serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah tiri pada Putusan Hakim No. 15/JN/2022/MS.Ksg. Suatu kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang seorang ayah memperkosa anak tirinya yang berusia 12 tahun pada mula tahun 2020 sampai tahun 2022. Penyebab terjadinya timbul karena kesengajaan dan adanya keadaan memaksa. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum. Sifat penulisan deskripsi analisis yaitu menganalisis putusan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah tiri. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya yang mengabulkan tuntutan kuasa hukum penggugat, dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa tergugat terbukti secara sah bersalah dan tergugat  mengakui kesalahannya, serta menghukum tergugat pidana penjara 12 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).  Diharapkan kepada tergugat dengan adanya hukuman pidana penjara untuk tidak menggulangi perbuatannya kembali dan menyesali perbuatannya.
The Fear of Missing Out (FOMO) and Islamic Consumer Ethics: Examining Gen Z Behavior Through A Sharia and Moral Lens Maulidizen, Ahmad; Johari, Johari; Maghfirah, Maghfirah; Roosiani, Aulia Puspita; Iman, Muhammad Zailani; Rizapoor, Habiburrahman
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 28, No 2 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v28i2.5902

Abstract

The Fear of Missing Out (FOMO) phenomenon has increasingly shaped the consumption patterns of Generation Z, driven by the pressure to stay connected and keep up with social trends. This study explores the moral implications of FOMO through the lens of Islamic consumer ethics, which emphasizes principles such as moderation, self-discipline, and ethical responsibility in consumption. The purpose of this research is to investigate how Islamic ethical values can address the FOMO-driven behaviors prevalent in Generation Z, aiming to foster a more balanced and responsible approach to consumption. Using a library research method, the study analyzes various scholarly sources and Islamic teachings, particularly the Quran and Hadith, focusing on key ethical concepts such as Israf, Qana’ah, and Ihtiyat. The findings indicate that the FOMO mindset often leads Generation Z to engage in impulsive consumption and material excess, which contradicts the Islamic principles of moderation and mindfulness in spending. Islamic consumer ethics, with its emphasis on contentment and self-restraint, provides a moral framework that can counter these tendencies by encouraging thoughtful and ethical consumption. The research recommends the implementation of educational programs and awareness campaigns to promote Islamic ethical values, particularly among Generation Z, to mitigate the psychological and financial pressures of FOMO. These efforts can help guide this generation towards a more sustainable, mindful, and ethically conscious lifestyle that aligns with Islamic teachings on consumption. Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) semakin memengaruhi pola konsumsi Generasi Z, didorong oleh tekanan untuk tetap terhubung dan mengikuti tren sosial. Penelitian ini membahas implikasi moral dari FOMO melalui perspektif etika konsumen Islam, yang menekankan prinsip moderasi, pengendalian diri, dan tanggung jawab etis dalam konsumsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat mengatasi perilaku konsumsi yang dipengaruhi oleh FOMO di kalangan Generasi Z, dengan harapan menciptakan pendekatan konsumsi yang lebih seimbang dan bertanggung jawab. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, studi ini menganalisis berbagai sumber ilmiah dan ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadis, dengan fokus pada konsep etika utama seperti Israf, Qana’ah, dan Ihtiyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pikir FOMO sering mendorong Generasi Z untuk melakukan konsumsi impulsif dan berlebihan, yang bertentangan dengan prinsip moderasi dan kesadaran dalam pengeluaran menurut Islam. Etika konsumen Islam, dengan penekanannya pada rasa cukup dan pengendalian diri, menawarkan kerangka moral yang dapat mengatasi kecenderungan ini dengan mendorong konsumsi yang lebih bijak dan etis. Penelitian ini merekomendasikan pelaksanaan program edukasi dan kampanye kesadaran untuk mempromosikan nilai-nilai etika Islam, khususnya di kalangan Generasi Z, guna mengurangi tekanan psikologis dan finansial akibat FOMO. Upaya tersebut diharapkan dapat membimbing generasi ini menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan, penuh kesadaran, dan selaras dengan ajaran Islam tentang konsumsi.
Pekanbaru City Regional Regulation No. 2 of 2023 on the Protection of Women and Children from the Perspective of Islamic Family Law Fauzi, Ahmad; Nelli, Jumni; Johari, Johari; Kori, Hendri; Zikri, Ahmad; Rahman, Rahman
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/fitrah.v10i2.13155

Abstract

This study aims to explain Pekanbaru City Regional Regulation No. 2 of 2023 regarding the Protection of Women and Children in order to provide protection and prevent violence against women and children within Islamic families. Islam views women and children as gifts from Almighty God, who must be protected as they possess inherent dignity, honor, and rights as human beings that must be upheld. The protection of women and children from acts of violence is intended to guarantee and protect their rights so that they can live in peace, grow and develop, and participate optimally according to human dignity and worth. This research is a library study and is also confirmed through field data using a qualitative approach and juridical sociological analysis techniques. The primary source of data is the Regional Regulation (Perda), while secondary materials include books related to Islamic Family Law. Tertiary legal materials consist of legal norms, Arabic and English dictionaries, and documents deemed important to this research. The findings show that the existence of Pekanbaru City Regional Regulation No. 2 of 2023 is a response to several issues of domestic violence experienced by women and children in households, viewed from philosophical, sociological, and juridical foundations
Ketika Nikah Muda menjadi Pilihan; Kontruksi Fiqh al-Nikah di Riau Johari, Johari; Wahidin, Wahidin
Kutubkhanah Vol 25, No 1 (2025): Januari - Juni
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/kutubkhanah.v25i1.36929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep “usia muda” dalam fiqh nikah, terutama pada makna “kedewasaan” bagi seseorang yang hendak menikah, dengan tinjauan dari berbagai disiplin keilmuan; sehingga melahirkan fiqh nikah yang selaras dengan lokalitas di Riau. Penelitian  ini  pada  garis  besarnya dilaksanakan  dalam  3  (tiga)  tahapan inti, yakni tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap  interpretasi. Pada tahap orientasi melakukan kajian mendalam terkait dengan konsep ”Dewasa” dalam Fiqh; Kemudian pada tahap eksplorasi dan interpretasi akan dilakukan FGD (Focus Group Discussion) denan beberapa ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, dewasa dalam konteks ini adalah kesiapan fisik biologis namun juga kematangan secara mental, termasuk dalam menghadapi lahirnya keturunan; Kedua, menurut para ahli, baik ekonomi, psikologi, Kesehatan, social-budaya dan agama, diperoleh mafsadat yang ditimbulkan dari perkawinan usia ini; dan Ketiga, usia ideal perkawinan dalam konteks Riau, adalah bagi perempuan usia 21 sampai 30 tahun dan bagi laki-laki usia 25 sampai 35 tahun.
Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan pada Pengguna Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan Manual pada Pegadaian Syariah UPS Simpang Rumbai Ilham, M.; Syahpawi, Syahpawi; Rinaldi, Afdhol; Johari, Johari
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PT Pegadaian (Persero) cabang syariah merupakan lembaga keuangan non-bank yang menawarkan layanan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini membahas Analisis Komparatif Kualitas Pelayanan pada pengguna Aplikasi Pegadaian Syariah Digital dan manual di Pegadaian Syariah UPS Simpang Rumbai, yang menyediakan dua bentuk pelayanan: digital melalui aplikasi dan manual di outlet. Kualitas pelayanan diukur berdasarkan lima dimensi: kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui angket dari 200 responden (100 pengguna aplikasi dan 100 pengguna manual). Analisis mencakup uji validitas, reliabilitas, dan Independent Samples T-Test. Hasil uji menunjukkan bahwa rata-rata kualitas pelayanan aplikasi adalah 58,34, lebih rendah dibandingkan layanan manual yang mencapai 65,70. Dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan t hitung (10,699) > t tabel (1,984), H0 ditolak, menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kualitas pelayanan aplikasi Pegadian Syariah Digital dan manual di Pegadaian Syariah UPS Simpang Rumbai.
Tindak Pidana Pemilu yang Dilakukan Oleh Calon Legislatif Siregar, Arya Parnaungan; Nuribadah, Nuribadah; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21738

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap tindak pidana pemilu berupa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh calon legislatif di Kabupaten Labuhanbatu serta mengidentifikasi kendala dan upaya penegakan hukumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemasangan APK dan apa saja kendala serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pemilu. Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan masih banyak ditemukan, seperti di tempat ibadah, fasilitas umum, jalan protokol, dan pepohonan, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemasangan APK masih minim dan belum efektif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu umumnya terbatas pada pemanggilan calon legislatif dan penertiban APK, tanpa diikuti dengan sanksi tegas. Kendala utama yang dihadapi antara lain terbatasnya tindak lanjut hukum setelah pencabutan APK serta rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu meningkatkan edukasi kepada peserta pemilu terkait aturan dan konsekuensi hukum pelanggaran kampanye.
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Indayani, Juwita; Johari, Johari; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang diperberat dengan keadaan atau cara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Namun demikian, kejahatan ini masih sering terjadi dan cenderung berulang, yang menunjukkan lemahnya upaya pencegahan dan penanggulangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori-teori kriminologi untuk mengkaji pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana saat ini belum optimal dalam memberikan efek jera, tidak sebanding dengan kerugian serta keresahan masyarakat, dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti lemahnya penegakan hukum, putusan hakim yang tidak maksimal, kondisi sosial ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, kurang optimalnya rehabilitasi narapidana, korupsi, serta pendekatan hukum yang terlalu represif. Teori-teori kriminologi berperan penting dalam memberikan dasar bagi kebijakan preventif melalui pendidikan moral, penguatan ikatan sosial, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Selain itu, penerapan pendekatan rehabilitatif dan restoratif perlu diutamakan agar pelaku dapat kembali berintegrasi secara positif dalam masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum lebih serius dalam menjatuhkan sanksi pidana yang adil dan tegas, serta pemerintah meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, akses pendidikan, dan penguatan nilai sosial guna menekan angka kriminalitas.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGURUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 158/PID.B/2022/ PN LSM) Sabani, Nazwa; Johari, Johari; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 378 KUHP dalam Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm telah mencerminkan prinsip keadilan. Penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Begitu juga dengan tindak pidana penipuan dalam pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mencederai integritas sistem birokrasi. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian menggunakan deskriptif, sumber hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan Perbuatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi sejak tahun 2016 hingga 2021 dan menyebabkan kerugian yang besar bagi para korban. Namun pertimbangan hakim tidak mencerminkan keadilan pada putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Lsm yang menjatuhkan ancaman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini menimbulkan kritik karena hukuman tersebut dianggap tidak proposional dan belum mencerminkan prinsip keadilan, dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak korban, serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
Pengembangan dan Aplikasi Sistem Informasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Purwakarta Johari, Johari
Kesmas Vol. 2, No. 5
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencapaian kegiatan Usaha Kegiatan Sekolah dari Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Purwakarta, tahun 2005 masih jauh dibawah target standar pelayanan minimal secara nasional. Cakupan tersebut meliputi deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan prasekolah (74,57%), pemeriksaan kesehatan siswa oleh tenaga terlatih (61,82%) pelayanan kesehatan remaja (51,17%). Penelitian ini bertujuan membangun sistem informasi UKS di Kabupaten Purwakarta dalam upaya mendukung pelaksanaan manajemen UKS Metode yang digunakan berdasarkan System Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi tahap perencanaan, analisis, perancangan dan implementasi sistem/ uji coba prototype. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam, telah dokumen dan observasi. Unit kerja yang menjadi obyek penelitian adalah Dinas kesehatan, Puskesmas Jatiluhur, Puskesmas Campaka dan Puskesmas Plered di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menghasilkan prototipe Sistem Informasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Purwakarta yang membantu pelaksanaan manajemen UKS sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan dan pencapaian kegiatan UKS. Untuk dapat berjalan baik dan sinambung, pelaksanaan sistem informasi ini membutuhkan komitmen dan kebijakan yang kuat, aturan organisasi pelaksana yang jelas, motivasi pelaksana yang kuat dan dukungan dana yang sinambung. The coverage of Health School Program (Usaha Kegiatan Sekolah/UKS) in Purwakarta District in 2005 was far below the target of national Minimal Service Standar. The indicators include early detection of growth and development of underfives and pre-schoolers (74.57%), students health examination by health personnel (61.82%), and teenagers health service (51.17%). This study aimed at developing information system of UKS in Purwakarta district to support the implementation of UKS management. Method used was based on System Development Life Cycle (SDLC) including planning, analysis, design, and system implementation/prototype testing. Data and information collection was done through in-depth interview, document review, and observation. Working unit being study object was Health Office, jatiluhur, Campaka, and Plered Health Centers, all located in Purwakarta district. This study resulted in prototype of UKS system that support the implementation of UKS management as to improve the quality of report and UKS coverage. To run well and to be sustained, this information system needs commitment and strong policy, clarity in rules and regulations, high motivation of personnel, and continuous fund suppport.