Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane No.4/Jn/2022/Ms.Kc) Dona Skd, Khairil; Nur, Muhammad; Johari, Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14304

Abstract

Study ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ada banyak sekali faktor maupun alasan yang mempengaruhi sehingga anak-anak sering sekali menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Syar‟iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan, sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor Nomor 4/JN/2022/MS.KC bahwa terdakwa diancam dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pelaku diancam dengan „uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 bulan, paling banyak banyak 200 bulan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara bulan dan restitusi sebesar 88 gram Emas murni. Namun Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi Uqubat Ta’zir penjara selama 163 bulan dan menetapkan biaya restitusi sebesar 52 gram emas murni. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual, Pelecehan Anak. Putusan.
Istiḥsān Method and Its Relevance to Islamic Law Reform: Content Analysis of Fatwa of Majelis Ulama Indonesia on Corneal Transplant Johari, Johari; Maghfirah, Maghfirah; Maulidizen, Ahmad; Rizapoor, Habiburrahman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 15, No 1 (2023)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v15i1.18442

Abstract

The progress of science in the field of medicine has brought immense advantages to human existence. Nonetheless, these advancements have both positive and negative consequences for humanity. They also give rise to deliberation and disagreement, particularly concerning Islamic jurisprudence, as not all medical technological breakthroughs can be embraced without reservation in society. This study is a descriptive, analytic, and comparative literature review. The ushuliy approach is employed to examine the methodology utilized by the two organizations in determining their stance on human corneal transplants. The primary source material used in this research is the fatwa issued by Majelis Ulama Indonesia in 2009 regarding Corneal Transplants. The data for this research was collected through a documentation method, which involves gathering information from various articles and books. The collected data was then analyzed using content analysis, which involves a descriptive and scientific examination of the key messages. The findings of this study reveal that Majelis Ulama Indonesia holds the view that corneal transplants can be performed on individuals in need, with the intention of Tabarru' (acts of charity), if there are no alternative medical options available, based on the principle of Maslahah (benefit or public interest).
Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di Sawang, Aceh Utara Johari, Johari; Husni, Husni; Subaidi, Joelman
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesian (LIPI) ada tiga faktor yang mempengaruhi pelajar mengkonsumsi narkotika yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sebagai persoalan serius karena mereka adalah kelompok usia produktif dan menjadi generasi penurus kedepan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Menyahuti permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 2 Sawang Kabupaten Aceh Utara dan Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan sedang dialami masyarakat.
Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara Zulfan; Johari, Johari; Teuku Yudi Afrizal
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2023): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Umumnya, balapan liar banyak dilakukan di kalangan pelajar baik yang masih duduk di Sekola Menegah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Penyebab balap liar di Aceh Utara bukan hanya factor hobi tetapi penyebah balapan liar adalah faktor lingkungan, pergaulan serta judi. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap pelajar sangat dibutuhkan. Untuk menyahuti kebutuhan tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, pembinaan kesadaran hukum kepada pelajar di wilayah hukum Aceh Utara. Setelah kegiatan penyuluhan hukum di lakukan, diharapkan pengetahuan dan kesadaran pelajar akan dampak negative tindakan balapan liar semakin meningkat.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN PROTOTIPE PENGERING IKAN KAYU SISTEM KONTROL DUAL ENERGI Muhammad Jalil, Saifuddin; Meliala, Selamat; Akmal, Syarifah; Muhibuddin, Muhibuddin; Fatahillah, Fatahillah; Johari, Johari
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 3, No 2 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i2.20256

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan yang memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan pangan dan pengolahan hasil perikanan memegang peranan penting dalam kegiatan pascapanen, mengingat hasil perikanan merupakan komoditi yang sifatnya mudah rusak (perishable goods). Maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan pelaksanaan sosialisasi pengeringan pada ikan dilakukan dengan proses pengeringan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Prototipe Pengering Ikan Kayu Sistem Kontrol Dual Energi. Sosialisasi ini telah dilaksanakan di gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhoksemawe sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mengemban amanat Tri Darma Perguruan Tinggi. Penyuluhan ini merupakan bukti partisipasi dosen dan masyarakat dalam meningkatkan dan membudayakan aktivitas pengeringan pada ikan dilakukan dengan proses pengeringan Standar Operasional Prosedur Pengembangan Prototipe Pengering Ikan Kayu Sistem Kontrol Dual Energi. Pengabdian ini diharapkan dapat meningkakan cara pandang dan wawasan masyarakat dalam mengurangikesalahan dalam melakukan pengeringan ikan kayu. Kegiatan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi kesehatan dan keselamatan hidup, dan  jika salah dalam melakukannya dapat menurunkan ketahanan kesehatan tubuh,  sehingga mengakibatkan kerugian bagi kesehatan masyarakat  itu sendiri. Pengabdian ini yang diharapkan pada masyarakat yaitu dapat melaksanakanstandar operasional prosedur pengembangan prototipe pengering ikan kayu sistem kontrol dual energi
Examining the Impact of Hedonistic Lifestyles on Divorce Rates through Counseling Theories Setiawan, Yopi; Akbarizan, Akbarizan; Ismail, Hidayatullah; Johari, Johari; AR, Muh. Ahmad Ridha
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 4, No 2 (2024)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v4i2.3309

Abstract

This study explores the influence of hedonistic lifestyles on marital infidelity and relationship stability. Using a qualitative approach, data was gathered through in-depth interviews with two couples who have experienced the adverse impacts of such lifestyles on their marriages. The research findings highlight that a hedonistic orientation typically undermines both commitment and satisfaction within relationships, potentially leading to infidelity. Analysis suggests that hedonism distracts individuals from long-term relationship goals, fostering a culture of immediate gratification detrimental to marital cohesion. The study recommends integrating cognitive-behavioral therapy (CBT) techniques in couple counseling sessions to counter these effects. This intervention is aimed at helping couples develop healthier communication patterns and more effective impulse control, which are crucial for maintaining relationship stability. The implications of this research emphasize the importance of proactive therapeutic strategies that focus on enhancing interpersonal connections and managing detrimental lifestyle influences. These findings contribute to understanding how lifestyle choices affect marital dynamics and offer practical approaches for therapists working with couples facing similar challenges.
Nafkah Anak dalam Perkara Cerai Pasca Sema No. 4 Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Bangkinang Mardhotillah, Dayu Annisa; Johari, Johari; Wahidin, Wahidin
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v2i1.8416

Abstract

The determination of child support rights in the Bangkinang Religious Court following the issuance of SEMA Number 4 of 2016, as well as to evaluate the implementation of child support determinations according to the theory of legal certainty. This study is a field research conducted at the Bangkinang Religious Court, where the author gathers concrete data and information through observations and interviews. The focus of this research is on the implementation of SEMA Number 4 of 2016, particularly regarding the authority of judges in determining child support post-divorce in the divorce lawsuit cases of 2023 at the Bangkinang Religious Court. This is crucial because there are several rulings that do not specifically stipulate the father's obligation to provide for his child. Judges should have the ex officio right to determine the nominal amount of child maintenance that must be borne by the father, in accordance with the provisions outlined in SEMA No. 4 of 2016. The lack of clarity regarding the father's obligation towards children after divorce has the potential to cause legal uncertainty in the fulfilment of child maintenance, which in turn can interfere with the welfare of children after divorce. Therefore, this study recommends that judges provide clearer decisions regarding the amount of child maintenance, while still considering the father's financial capacity. In addition, any regulations or procedures relating to the implementation of court administration need to be carefully considered, given their impact on the welfare of children after the decision.
Pelaksanaan Tes Urine sebagai Mitigasi Bahaya Narkotika di Universitas Malikussaleh Ginting, Reza Pahlevi; Mauludi, Mauludi; Satria, Deddy; Fahmi, Asrul; Nazaruddin, Nazaruddin; Julistia, Rini; Johari, Johari; ND, Muhammad Authar; Chalirafi, Chalirafi; Irwansyah, Defi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 9 (2024): November
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i9.1628

Abstract

Peningkatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk di lingkungan akademik, telah mendorong Universitas Malikussaleh untuk mengambil langkah preventif melalui pelaksanaan tes urine sebagai strategi mitigasi bahaya narkotika. Kegiatan yang dilaksanakan pada 14 November 2024 ini melibatkan 487 dosen dari berbagai fakultas di Kampus Reuleut dan Kampus Bukit Indah. Pelaksanaan tes urine dilakukan dengan kerja sama antara Satgas P4GN Universitas Malikussaleh dan BNN Lhokseumawe, melalui tahapan yang meliputi registrasi peserta, pengambilan sampel, pengujian menggunakan rapid test, serta sesi konsultasi dan edukasi. Hasil tes menunjukkan bahwa seluruh peserta negatif narkotika, mencerminkan keberhasilan program mitigasi ini sekaligus tingginya kesadaran civitas akademika terhadap bahaya narkotika. Keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan protokol keamanan yang ketat, monitoring menyeluruh, dan pendekatan edukasi yang komprehensif. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan narkotika, program ini mempertegas peran institusi pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Tes urine tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dini, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat, produktif, dan bebas narkoba. Keberhasilan ini menjadi model inspiratif untuk kegiatan serupa di masa mendatang, memperkuat sinergi antara universitas dan pemerintah, serta mendorong pelaksanaan rutin dan penguatan edukasi guna membangun budaya kampus yang aman dan berintegritas.
Optimizing Science Process Skills Through the Use of Simple Steam Power Plant Models in Middle School Physics Education Johari, Johari
Tekno - Pedagogi : Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 14 No. 2 (2024): Tekno-Pedagogi
Publisher : Program Magister Teknologi Pendidikan Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/teknopedagogi.v14i2.37489

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of using a simple steam power plant prop in improving the science process skills of eighth grade students at Pesantren Guppi Samata Junior High School. The importance of this study lies in the need for innovative teaching methods that can improve students' engagement and understanding in science education, especially considering the limitations of traditional laboratory resources. A quasi-experimental design with a pretest-posttest control group was used, involving purposive sampling of two groups: an experimental group that used a simple steam power plant prop and a control group that did not use the prop. Data were collected through a structured multiple-choice test that assessed various aspects of science process skills and were analyzed using descriptive statistics, normality tests, and independent t-tests. The findings showed that the experimental group significantly outperformed the control group in the posttest (p = 0.000), indicating that the simple steam power plant prop effectively facilitates better understanding of scientific concepts through hands-on learning. The novelty of this study lies in its focus on the use of simple and accessible teaching props to improve practical skills in science education. The results of this study suggest that incorporating these tools into teaching can improve educational outcomes, and offer a valuable resource for educators facing limited laboratory facilities.
PERJUDIAN DALAM PACUAN KUDA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues) Agustina, Ningsih; Subaidi, Joelman; Johari, Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18341

Abstract

Pacuan Kuda, dikenal sebagai "Pacu Kude" di Kabupaten Gayo Lues, merupakan bagian dari budaya lokal yang sering menjadi ajang perjudian. Perjudian ini melanggar norma sosial dan harus diberantas karena berdampak negatif, seperti ketergantungan, merusak kesejahteraan sosial, dan menghambat pembangunan. Pasal 303 KUHP mengatur hukuman bagi pelaku perjudian dengan ancaman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjudian pacuan kuda di Gayo Lues dari perspektif kriminologi serta upaya dan hambatan dalam penanggulangannya. Dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa UU No. 7 Tahun 1974 dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur penegakan hukum untuk mencegah dampak negatif perjudian, yang meliputi kecanduan, kerugian finansial, dan konflik sosial. Upaya penanggulangan mencakup operasi penggerebekan, edukasi masyarakat, penguatan hukum adat, penyediaan hiburan alternatif, serta kerja sama lintas sektor. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya lokal yang mendukung perjudian, dan keterlibatan oknum masih menghambat upaya ini. Disarankan agar pihak berwenang meningkatkan koordinasi dan penerapan hukum, serta memperkuat edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian dan menyediakan alternatif hiburan positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.