Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : MAQASIDI

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (Juni 2021)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.623 KB) | DOI: 10.47498/maqasidi.v1i1.603

Abstract

Penelitian ini membahas tentang restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum pidana Islam. Anak sebagai bagaian dari subjek hukum sekaligus kelompok rentan dalam setiap penyelesaian hukum yang mereka alami, sehingga tulisan ini ingin melihat implementasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis pengumpulan datanya menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif. Dari penelitian yang telah dilakuakan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, dalam hukum posistif di Indonesia, restoratif justice dikenal sebagai upaya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Kedua, dalam hukum pidana Islam, kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebut diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.
Praktik Ihtikār di Pasar Bina Usaha Meulaboh Selama Covid-19 dalam Analisis Fikih Muamalah Syamsuar Syamsuar; M. Ikhwan; Zsalsabilla Amanda
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 2 (Desember 2022)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.1574

Abstract

Penelitian ini memotret penimbunan barang (Ihtikār) yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Bina Usaha Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Secara konseptual, Ihtikār sebagai praktik perdagangan dengan cara menyimpan, menimbun dan menahan barang dagangan yang sangat diperlukan masyarakat merupakan hal yang dilarang, namun pada kenyataannya hal tersebut masih terjadi. Sehingga penelitian menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penimbunan barang (Ihtikār) dan juga mengungkap motif penimbunan barang sembako pada masa pandemi Covid-19 di pasar Bina Usaha Meulaboh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu data-data yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif secara simultan hingga mencapai tujuan penelitian. Dari penelitian diketahui beberapa kesimpulan: Pertama, secara konsep fikih muamalah penimbunan barang dilarang kecuali penyimpanan untuk bekal menghadapi kesulitan pada masa yang akan datang. Kedua, para pedagang di pasar bina usaha Meulaboh tidak melakukan penimbunan melainkan hanya melakukan penyetokan barang pada hari-hari tertentu hal ini untuk menghindari kelangkaan hal ini disebabkan pasar bina usaha Meulaboh masih tergantung dari produksi dan pasokan barang dari luar daerah.
Actualizing Disability Rights Under Law Number 8 of 2016: An Inclusive Development in Lheu Eu Village Anzari, Mudhafar; Ikhwan, M.; Syukriah, Syukriah
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 4, No. 1 (Juni 2024)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum published by the Islamic Criminal Law Program of the Sharia and Islamic Economics Department at the Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.v4i1.3161

Abstract

The village, as a legal construct, comprises both a governing body and its community members. However, development initiatives in these rural areas often fail to meet the needs of individuals with disabilities. This neglect leads to the marginalization of persons with disabilities, forcing them to live in isolation within rural environments. In response, the Government of Indonesia has enacted Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This legislation aims to elevate the status of persons with disabilities to that of equal citizens, ensuring fair rights and opportunities for their active participation in village development. This study employs a normative juridical methodology by analyzing data from legal documents and literature, complemented by an empirical approach through interviews with relevant stakeholders. The research seeks to elucidate the rights of persons with disabilities within the framework of village development and to explore village government perspectives on their inclusion. Development efforts must shift toward a community-centered model that integrates the interests of the disabled population. Accordingly, the welfare of persons with disabilities in Lheu Eu Village, Darul Imarah District, Aceh Besar, must be grounded in humanitarian principles. Collaborative efforts among village government, the business sector, academia, and disability advocates are essential to realizing the legal mandate and regulatory framework that govern the inclusion of persons with disabilities in rural development.