Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum PROSEDING SEMINAR UNSA RATU ADIL RECHTSTAAT Badamai Law Journal Pembaharuan Hukum The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge DELICT Jurnal Hukum Pidana AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Justicia Journal ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal
Herwin Sulistyowati, SH,MH
Fakultas Hukum Universitas Surakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KENDALA HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP KORBAN ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 07/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt) Anggilia Febriyanti; Herwin Sulistyowati; Bintara Sura Priambada
DELICT Jurnal Hukum Pidana Vol. 7 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.347 KB)

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kendala hakim dalam memberikan pertimbangan hukum kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak (studi putusan pengadilan negeri surakarta no. 07/pid.sus-anak/2018/pn.skt). Metode yang digunakan adalah penelitian empiris pada putusan pengadilan negeri surakarta no. 07/pid.sus-anak/2018/pn.skt dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan studi dokumen putusan dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka meliputi buku-buku dan perundang-undangan. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pidana harus melihat tiga asas yang terdapat di dalam hukum yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannserta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
PENERAPAN PASAL 303 KUHP DALAM PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI PENGADILAN NEGERI KLATEN (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pid.B/2020/PN Kln) Saptudi Saptudi; Herwin Sulistyowati
DELICT Jurnal Hukum Pidana Vol. 7 No. 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.397 KB)

Abstract

Pada saat penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara studi kasus putusan nomor 02/Pid.B/2020/PN.Kln. Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Klaten. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen, wawancara dilakukan langsung dengan hakim yang terkait dengan kasus ini. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadaap pelaku tindak pidana perjudian sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan perkara studi kasus putusan nomor 02/Pid.B/2020/PN.Kln dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah menjelaskan unsur tindak pidana perjudian dan sanksi yang diberikanpun sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pemidanaan dalam KUHP menggunakan pidana maksimal.(2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam perkara studi kasus nomor 02/Pid.B/2020/PN.Kln dalam pertimbangan hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang sesuai dengan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya pelaku mendapatkan hukuman sesuai yang diatur dengan pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
URGENSI PENGATURAN HUKUM DALAM PRAKTEK MONOPOLI SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG BERETIKA (PERFECT COMPETITION) Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15814

Abstract

Indonesia harus terus mendorong reformasi perdagangan dan menghindari protektionisme yang akan menghambat efisiensi dan inovasi. Salah satu yang sedang berkembang di Indonesia adalah perdagangan di sektor usaha ritel. Namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktek-praktek monopolistik yang merugikan, maka adalah tugas dan kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka (library reseach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang selanjutnya akan dianalisis dengan wetsen rechtshistorische interpretatie, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 dimaksud dalam praktik monopoli tersebut dilakukan seperti menentukan harga yang sangat tinggi, menentukan harga yang sangat murah, dan diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang ingin masuk ke dalam pasar. Selain itu, praktik monopoli yang diharamkan dalam Undang-Undang adalah menghalangi pelaku pesaing untuk berusaha atau masuk dalam suatu wilayah atau pasar, membayar dengan harga yang rendah kepada pemasok atau mengusir pelaku pesaing dari suatu pasar persaingan sempurna (Perfect Competition). Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan di perjual belikan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
AN OVERVIEW OF THE LEGAL POWER OF DEAF DISABILITY TESTIMONY AS EVIDENCE IN RAPE CRIMINAL CASES Pitoyo; Herwin Sulistyowati; Erna Wati
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 9: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law cannot be equated with a machine tool, but the law is loaded with the role played by humans themselves (law enforcement and society). In the success of law enforcement depends on the individual man himself, because it is humans who carry out the law order itself. Since the presence of humans on earth, humans have an important role in the implementation of law enforcement itself, humans who create their own laws then humans must also follow the rules of law. This research method uses literature studies. The type of research carried out is normative legal research, which is research conducted by examining secondary data. Normative legal research in the form of legal norms of laws and regulations that are studied vertically and horizontally.
UNDERSTANDING THE SCIENCE OF GLOBAL WARMING AND ITS HEALTH IMPACTS: QUALITATIVE STUDY Sri Mulyono; Putri Maha Dewi; Sumarwoto Sumarwoto; Herwin Sulistyowati; Imam Hanafi
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 2 No. 3 (2023): SEPTEMBER
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Due to its potential effects on health, global warming is a pressing environmental problem that has received much attention recently. This qualitative study aims to get experts' perspectives on the science behind global warming and its effects on health. Ten experts in climate change, public health, and environmental science participated in semi-structured interviews to gather the data. A thematic approach was used to analyze the data, which involved coding the data for themes and sub-themes. The examination uncovered that a worldwide temperature alteration is fundamentally brought about by human exercises, especially the outflow of ozone-depleting substances. The effects of a dangerous atmospheric deviation include an expanded commonness of respiratory infections, cardiovascular sicknesses, heat-related diseases, and emotional well-being issues. Additionally, the experts emphasized the disproportionate impact of global warming on vulnerable populations, such as low-income communities, indigenous groups, and developing nations. To relieve the impacts of a worldwide temperature alteration, the specialists recommended a few procedures, including decreasing ozone-depleting substance outflows, advancing energy productivity and environmentally friendly power, executing a green framework, and expanding public mindfulness and training. However, they also acknowledged the difficulties of implementing these strategies, especially in the face of political and economic obstacles. In general, this study offers valuable insights into the science of global warming and the effects it has on health. According to the findings, immediate action is required to address the effects of global warming on health, particularly in vulnerable populations. The study emphasizes the significance of interdisciplinary collaborations and the necessity for policymakers to place public health at the forefront of strategies for reducing the effects of climate change and adapting to it.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN.Sukoharjo) Alvin Amanda Putra; Herwin Sulistyowati; Bintara Sura Priambada
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 10: Agustus 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpdsh.v2i10.6451

Abstract

Sistem hukum suatu negara sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu hukum positif khususnya hukum pidana materil, dalam hal ini yang mewakilkannya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat hukum civil law system, merupakan sistem hukum yang dipilih di Indonesia, belum mengalami revisi yang berarti sejak pertama kali diberlakukan di Indonesia hingga saat ini. Disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP bahwa untuk membela hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan serta setiap orang wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Salah satu kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kasus tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Skh Bahwa terdakwa I. Fajar Agung Wibawa alias Plonco bin Joko Santoso bersama-sama dengan terdakwa II Fajar Taufiq Hidayat alias Topex bin Adnan Putra. Kejahatan pencurian telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berdasarkan analisis penyusun, dakwaaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum untuk mendakwa terdakwa sudah tepat karena dari perkara yang terjadi hanya ada satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan dan unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut telah sesuai dengan uraian peristiwa atau kejadian pada saat dilakukannya tindak pidana
NGAWI RESORT POLICE EFFORTS IN OVERCOMING WILD RACING CRIME THAT DISTURBING TRAFFIC IN NGAWI DISTRICT Septian Bayu Triatmojo; Herwin Sulistyowati; Supriyono
Acceleration: Multidisciplinary Research Journal Vol. 1 No. 03 (2023): Acceleration: Multidisciplinary Research Journal
Publisher : PT Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/amrj.v1i03.19

Abstract

This study raises two issues, namely the legal aspects of illegal racing within the jurisdiction of the Ngawi resort police according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and to find out the efforts of the Ngawi resort police in controlling illegal racing in Ngawi district. The legal aspects of illegal racing within the jurisdiction of the Ngawi resort police according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are regulated in several articles including Article 21 concerning vehicle speed, Article 115 concerning the prohibition of speeding, Article 229 concerning traffic accidents, Article 235 and Article 310 concerning traffic crimes. The existence of Law Number 22 of 2009 concerning road transport traffic has a crucial and strategic role in supporting the joint commitment to tackling illegal racing among the community because there have been several cases of illegal racing in Ngawi regency. Controlling wild racing in the district Ngawi was attempted by the police Ngawi in humanist ways. The first is Friday chat. Polres Ngawi in a proactive manner carry out Friday Chat which is provided container Polres Ngawi for listening and accommodating various societal complaints, mainly in a matter of wild racing information. Another effort is to carry out a patrol. Polres Ngawi also gives penalty ticket and withhold the wild racing participants’ vehicle. Polres Ngawi made the arrested participants do sports activities as punishment and also contacted their families to pick them up at a time according to the given instructions. The perpetrator of racing needs to more strictly supervise their children.
LEGAL PROTECTION OF UNDERAGE CHILDREN AS VICTIMS OF VIOLENT CRIMINAL ACTS Permana Ihtiar; Herwin Sulistyowati; Imam Alghozali Hide Wulakada
Acceleration: Multidisciplinary Research Journal Vol. 1 No. 03 (2023): Acceleration: Multidisciplinary Research Journal
Publisher : PT Akselerasi Karya Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70210/amrj.v1i03.20

Abstract

This research aims to find out the legal protection for children as victims of violence according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection and to determine judges' considerations in imposing crimes on cases of violence against children in Decision Number 253/Pid. Sus / 2021 / PN Jap. The results of this study are cases of violence that caused death in Criminal Decision Number 253/ Pid. Sus /2021/PN Jap, so it can be seen that there is a denial of Article 26 paragraph 1 of the UUPA, that parents have a responsibility to their children to care for, care for, educate and protect children. The judge's considerations in imposing a sentence are divided into two matters, namely juridical concerns and non-juridical considerations. Juridical considerations are based first on the prosecution's indictment, testimony, witness statements, evidence, and articles in criminal law, namely Article 76C RI Law NO.35 of 2014 concerning Child Protection. While the non-juridical considerations are related to mitigating and aggravating circumstances, namely, the aggravating circumstances of the defendants are the defendants' actions resulting in the child's death and the defendant is the child's biological father (victim). Meanwhile, the mitigating circumstances were that the defendant admitted his actions and was polite in court. Suggestions in this study are that the central government, regional governments, and other state institutions related to child protection (KPAI) must carry out good supervision to carry out socialization regarding all provisions of laws and regulations relating to child protection. Repeated violence should be carried out viciously as an aggravating circumstance to sentence Rubenson to a maximum of 15 years in prison under the provisions of Article 80 paragraph (3) of Law Number 35 of 2014 concerning child protection.
Tindakan Represif Dari Kepolisian Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat Di Kabupaten Klaten Muhammad Zulfi Aditya; Sumarwoto; Herwin Sulistyowati
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dan kepentingan kelompok unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di muka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menerjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Di sisi lain aparat juga tidak jarang melakukan tindakan kekerasan dalam menertibkan aksi demonstrasi tersebut. Penanganan aksi unjuk rasa oleh kepolisian didasari oleh beberapa peraturan yang harus ditaati, yaitu: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Tindakan represif dari kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa di Kabupaten Klaten adalah: menghentikan, dan membubarkan kegiatan unjuk rasa secara paksa, serta menghentikan, menangkap dan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang mengganggu ketertiban dan melakukan tindak pidana.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PROGRAM PAKET LAYANAN (PAKLAY) SATU HARI JADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA JATIROYO, KECAMATAN JATIPURO, KABUPATEN KARANGANYAR Diana Sukorina; Ana Mayasari; Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 8: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i8.9352

Abstract

Salah satu wilayah Karanganyar yang menyediakan layanan administrasi kependudukan adalah Jatiroyo. Selain itu, masyarakat mengeluh tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan saat ini dengan pemanfaatan Paklay Komplit karena masih ada beberapa kendala dan hambatan. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengambilan sampel ini, metode pengambilan sampel purposive digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara. Reduction, presentation, and conclusion are the three stages of data analysis. Peneliti hanya menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paklay Kantor Desa Jatiroyo telah memberikan layanan administrasi kependudukan yang memenuhi standar kualitas, seperti yang ditunjukkan oleh penilaian indikator kualitas yang efektif dan responsif. Keunggulan termasuk ketepatan dalam pelayanan, ketepatan waktu, dan kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat. Kantor Desa Jatiroyo memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Hasilnya adalah bidang administrasi kependudukan memberikan layanan yang baik dalam program paket layanan, atau paklay, dan dapat terus berkembang.
Co-Authors Aditya Fajri Kurnia Pradana Aditya Rizqi Pradana Putra Alfiana Geofany Alvin Amanda Putra Ana Mayasari Anggilia Febriyanti Ariwibowo Arifin, Herjuno Awan Ashari Bintara Sura Priambada Bintara Sura Priambada Bintara Sura Primbada Danang Triwibowo Danny Trisno Susetyo Diana Sukorina Dwi Rusmanto Eko Soponyono Erna Wati Fajar Prasetyo Aji Fauzan Mahmud Hidayat Ferdy, Ferdy Ardhany Harjono Harjono Ilma Imami Rosida Ilma Imami Rosida Imam Alghozali Hide Wulakada Imam Hanafi Iqbal Cahyo Arsetyo, Yulio Istianur Arkadia, Isnan Iswanto Iswanto Jana Satyaputri Gimka Langgeng Jalu Sri Purnomo Lia , Lia Anggraeni Lilik Warsito Mada Kusuma, Leo Muhammad Zulfi Aditya Mutiara Ningrum, Azizah Permana Ihtiar Pitoyo Putri Maha Dewi, S.H., M.H Roy Alexander Saptudi Saptudi Septian Bayu Triatmojo Sri Endah Wahyuningsih Sri Mulyono SUMARWOTO Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. Supriyono Sura Priambada, Bintara Susetyo, Danny Trisno Tunggal Ari Asmara Tunggal Ari Asmara, Tunggal Ari Asmara Yoga, Yoga Adhinata Yola Qur’ani