Articles
<![CDATA[EKSITENSI LEMBAGA HIPOTIK DAN CREDITVERBAND SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 ]]>
<![CDATA[Niedia Happy]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.639 KB)
<![CDATA[Before enactment of legislation - Act No. 4 of 1996 on the rights of dependents (UUHT)so all the imposition of any debt security over immovable charged to institutions guaranteeand creditverband. Along with the times then feels that the provisions on institutions guarantee andcreditverband considered is no longer compatible with the principle - the principle of national law. So it must to know how existence of the institution guarantee andCreditverband after enactment UUHT In This writing method Normative legal research which is based on the theories of legal materials and in accordance with legislation. After the entry into force UUHT then since the debt any encumbrances on immovable switch to guarantee rights but the presence of agency mortgages are still recognized but is only charged on the loading of ships, aircraft, helicopters and trains that already has a registration mark which may be charged to agency mortgages. Institute creditverband after enactment UUHT then it is no longer valid.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO 87 TAHUN 2018 TERHADAP PEMBERIAN UPAH MINIMUM PEKERJA PADA CV.DWI MAKMUR ABADI ]]>
<![CDATA[I Gusti Made Chandra Wijaya]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.897 KB)
<![CDATA[Pelaksanaan peraturan gubernur No 87 tahun 2018 terhadap pemberian upah minimum bagi pekerja di kota Denpasar, pada saat ini masih menimbulkan permasalahan, sehingga akan berdampak bagi kehidupan layak seorang pekerja ada beberapa permasalahaan yaitu Bagaimana pelaksanaan peraturan gubernur no 87 tahun 2018 terhadap pemberian upah minimum di kota Denpasar ? dan faktor-faktor penghambat atas tidak terpenuhinya pemberian upah minimum provinsi bagi pekerja di kota Denpasar ?,Metode yang dipergunakan ialah “metode empiris, serta jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian” di CV Dwi Makmur Abadi dan Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM. Melalui penelitian skripsi ini, “adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: 1) Pelaksanaan peraturan gubernur no 87 tahun 2018 tentang upah minimum” pada CV dwi Makmur abadi belum ditegakan secara efektif yang dimana para pekerja masih mendapatkan upah di bawah upah minimum yang dimana pengusaha belum mengetahui terhadap peraturan yang menegaskan bahwa upah minimum wajib di berikan kepada pekerja yang dimana upah salah satu hak pekerja agar dapat mendapatkan kehidupan yang layak dan kurang pengawasan dari pihak-pihak terkait dalam menegakan peraturan ini ; 2) Pengawasan yang tidak efektif akibat aparatur pemerintah yang terbatas mengakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dan terjalinnya kerja sama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti pengusaha, pekerja, dan pemerintah merupakan kendala-kendala guna melaksanakan perlindungan bagi pekerja itu sendiri. Kata Kunci: Upah Minimum, Pekerja]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ROYA PARSIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR TERHADAP HAK TANGGUNGAN BAGI PENGEMBANG YANG MENERIMA KREDIT KONSTRUKSI BPR SUKAWATI PANCAKANTI KABUPATEN GIANYAR ]]>
<![CDATA[I Made Wisnu Saputra]]>;
<![CDATA[Adiwati -]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (37.995 KB)
<![CDATA[Implementation of housing and residential development undertaken by private developers organized. In doing the residential development business, developers need support from banks as creditors which gives a construction loan. As collateral to get a construction loan from the bank, the developer canuse the location of land to be built housing project, following the buildings that will be erected on the land. Simultaneously when the developers doing development, developers can directly make sales units built houses to home buyers, buyers in making purchase of housing units from the developer, the payment can be by cash or credit. With the unsold units, then the developershould be split parent certificate for a certificate per housing unit on behalf of the buyer. Because the burden of mortgage certificates, then to split certificates per unit on behalf of the buyer, must go through roya partial or partial removal of the mortgage. Based on the real nature of the law or in accordance with the reality of life in the community. BPR issued a roya partial on housing units that are paid to the developer can then split the certificate to the land office.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI PATUNG AKAR BAMBU DI DESA TEMBUKU KABUPATEN BANGLI ]]>
<![CDATA[Sang Ayu Nyoman Johani]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.791 KB)
<![CDATA[Sebuah hasil atau produksi benda yang berasal dari akal ataupun kecerdasan seseorang yang dapat meliputi teknologi, pengetahuan, sastra ataupun seni dengan dukungan waktu, pikiran, biaya serta pengorbanan tenaga yang berupa sebuah Hak yang dapat diterima atau diberikan terhadap suatu subyek hukum atas penciptaan benda tersebut dinamakan Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya patung akar bambu di desa tembuku kabupaten bangli. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pengerajin patung akar bambu terhadap penjimplakan patung tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Metode penggumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dengan cara wawancara. Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap hasil karya cipta patung akar bambu cenderung diarahkan terhadap bagaimana pelanggaran yang merugikan atau berdampak pada hak ekonomi pencipta. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Patung Akar Bambu.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH LEMBUR PEKERJA PADA CV. BALI AQUARIUM ]]>
<![CDATA[I Ketut Agus Surya Opriyana]]>;
<![CDATA[I Made Udiana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.761 KB)
<![CDATA[Penulisan ini dilatar belakangi oleh perusahaan dalam meningkatkan hasil produksi seringkali melakukan penambahan jam kerja kepada pekerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena tersebut memperlihatkan terjadinya kesenjangan antara das sollen (teori) dengan das sein (perilaku masyarakat atau kenyataan) yang dilihat dari penambahan jam kerja yang diberikan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di CV. Bali Aquarium, setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi hak pekerja akan terpenuhi demi tercapainya kesejahteraan para pekerja. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium dan apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium. Pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium pada kenyataannya belum dilaksanakan dan penghambat pelaksanaan ketentuan upah lembur pekerja pada CV. Bali Aquarium antara lain disebabkan rendahnya kesadaran pihak perusahaan CV. Bali Aquarium dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum optimalnya pengawasan oleh Pemerintah yang menyebabkan terjadinnya pelanggaran tanpa ada tindakan maupun sanksi dari penegak hukum. Kata Kunci: Pekerja, Upah Lembur, Waktu Kerja.]]>
<![CDATA[BENTUK PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PEKERJA TOKO DAN PENGUSAHA PEMILIK TOKO DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[Citra Prameswari]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (47.361 KB)
<![CDATA[In the article titled Form Agreement Made Between Workers andEmployers Store at Denpasar. The purpose of this paper is to understand the formof the agreement made between workers and employers stores at Denpasar.By using qualitative descriptive analysis method with random samplingtechnique (random sampling) results obtained in the field Form agreementsbetween employers and workers in the city of Denpasar shops are written or oralagreements or unwritten. Written agreement made mostly carried out on largestores while the agreement was not made in the form of a written or oralagreement which only form between workers and employers is usually done by theentrepreneur which stores they hold only a small shop.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJANYA MENJADI PESERTA BPJS DI KOTAMADYA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Imelda Sutoyo]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.288 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i03.p04
<![CDATA[Pelayanan kesejahteraan merupakan rangkaian pemberian tunjangan dan fasilitas dalam bentuk tertentu kepada kepada pekerja diluar gaji, biasanya berupa jaminan sosial. Kewajiban perusahaan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya yakni dengan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-Undang(UU). Namun dalam realitanya di Kotamadya Denpasar masih terdapat ±2000 perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut bersifat yuridis empiris dan diketahui bahwa faktor-faktor penyebab perusahaan di Kotamadya Denpasar tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS adalah kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan mengenai pentingnya BPJS hingga karena kurangnya kesadaran pekerja akan pentingnya menjadi peserta BPJS. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Denpasar memberikan sosialisasi mengenai informasi yang lebih lengkap kepada para pemilik UKM dan manajemen perusahaan agar dapat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Kata kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan, BPJS, Kotamadya Denpasar]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BIDANG RAHASIA DAGANG TERKAIT PEMBOCORAN INFROMASI OLEH PEKERJA MENURUT UU NO.30 TH 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.426 KB)
<![CDATA[Skripsi ini berjudul Pengaturan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Latar belakang dari skripsi ini adalah Perlindungan Rahasia Dagang yang hanya diberikan kepada pemilik rahasia dagang jika pemilik telah berusaha / mengupayakan merahasiakan informasinya secara layak. Keadaan yang dapat dikatakan sebagai upaya yang layak tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan masalah hukum dalam penegakkan hukum pelanggaran rahasia dagang, terutama mengenai masalah yang dirumuskan seperti yang pertama upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk dapat dikatagorikan bahwa pemilik telah berupaya merahasiakan informasinya, kedua bagaimana penyelesaian pelanggaran rahasia dagang menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Untuk menjawab permasalahan diatas tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Setelah diadakan penelitian maka diperoleh kesimpulan hasil dari penelitian ini, bahwa pemilik/perusahaan dapat dikatagorikan sudah/telah mengupayakan merahasiakan rahasianya tergantung dari situasi, kondisi, dan tempatnya dalam menyampaikan informasi yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian sengketa dalam pelanggaran rahasia dagang dapat melalui dua (2) jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dengan diajukan ke pengadilan negeri sedangkan jika memilih jalur non litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BPR KARYA SARI SEDANA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gede Komang Agus Wirajaya]]>;
<![CDATA[I Gusti Ayu Puspawati]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (31.332 KB)
<![CDATA[People who do not have enough funds to start the business activities and to acquire goods usually will try to borrow money through bank credit, both productive and consumer credit loans. Productive loans are loans given to businesses that producegoods and services, while consumer loans are loans given to the general public as individuals to make ends meet. The goal is to be able to describe the non-performing loans with mortgage guarantees, as well as to find out the resolution of problem loans in the loan agreement with a banking institution mortgage guarantees. Research carried out by the fact that there are in the field of settlement of non-performing loans in the loan agreement with collateral mortgage. Settlement of bad loans tied to mortgage the bank before the bank doing the auction, the bank will make efforts to rescue the credit through credit prior to the completion of the restructuring of bad loans.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) PADA USAHA AIR MINUM ISI ULANG TIRTHA SEMADHI DENPASAR UTARA ]]>
<![CDATA[Made Yunita Asrini]]>;
<![CDATA[I Nyoman Darmadha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.011 KB)
<![CDATA[Implementasi pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 TentangKetenagakerjaan Terhadap pekerja anak (Child Labor) pada Usaha Air Minum Isi UlangTirtha Semadhi Denpasar Utara. Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatiankhusus, adalah isu pekerja anak (child labor) dengan alasan tekanan ekonomi yang dialamiorang tuanya ataupun faktor lainnya. Pekerja anak harus mendapatkan perlindungan yangmemadai baik dari segi hukum maupun sosialnya. Meskipun sudah ada upayapenanganannya, namun fakta dilapangan yang masih menemukan banyaknya usaha kecilyang mempekerjakan anak tanpa memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan. Untuk itu dilakukan penelitian atau observasi secaralangsung kelapangan guna memperoleh gambaran permasalahan dari implementasiperlindungan hukum tenaga kerja anak dan hambatan-hambatan yang dihadapi secara akuratyang berlokasi di usaha air minum isi ulang Tirtha Semadhi. Adapun hasil yang diperoleh,implementasi pasal 69 undang-undang ketenagarkerjaan dalam prakteknya banyakmengalami permasalahan dan hambatan, diantaranya faktor ekonomi yang justru menjadipendorong mengapa anak harus bekerja, faktor budaya, faktor peran serta masyarakat, sertalemahnya koordinasi dan kerjasama, keterbatasan aparatur pemerintah yang bertugasmelakukan pengawasan, serta faktor lain baik langsung maupun tidak langsung, sehinggasampai saat ini fenomena anak yang bekerja hampir selalu dapat ditemukan di seluruhwilayah Indonesia.]]>
