Claim Missing Document
Check
Articles

PENCEMARAN AIR OLEH LIMBAH TAHU DI TUKAD BADUNG DENPASAR TERKAIT PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI BALI Mu’ammar Kadafi; Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.844 KB)

Abstract

This research was entitled “Water Contamination by Tofu Waste in Tukad Badung Denpasar Related to Environmental law Enforcement by the Government of Bali Province”, meanwhile the background of this research issue was that the Government of Bali Province had issued the regulation regarding the environment, however in practice the regulation still was felt ineffective particularly water contamination issue by tofu waste in Tukad Badung. Based on the background, the author raised the formulation of the problem among others: How does the existence of the Government of Bali Province on environmental law enforcement and what are the efforts conducted by the Government of Bali Province to overcome the contamination of tofu waste in the area of Tukad Badung, Denpasar. The research was empiric law research, which emphasized more on the law effectiveness, which based on the source of primary law material, secondary law material and tertiary law material, meanwhile to collect the data from the field it utilized the interview and document study. Based on the research discussion, the result was obtained that the Government of Bali Province had issued the Regional Regulation of Bali Province No.4 year 2005 and also the Regulation of Governor of Bali No.8 year 2007 but ineffective, because what it required here is Administrative Environmental Law Enforcement in particular.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DIPERDENGARKAN DI TEMPAT USAHA KOMERSIL DI KABUPATEN BADUNG Ni Putu Ayu Ersania Prami; Ida Ayu Sukihana; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Lagu Yang Lagunya Diperdengarkan di Tempat Usaha Komersil di Kabupaten Badung” dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran – pelanggaran dalam pelaksanaan pembayaran royalti dan rendahnya kesadaran tempat – tempat usaha komersil terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Hal ini terlihat dari masih terdapat tempat – tempat usaha komersil yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar royalti dan tidak mengetahui tentang adanya hak ekonomi pencipta.Metode penulisan yang digunakan adalah hukum emipiris. Berdasarkan hasil penelitian di Karya Cipta Indonesia bahwa masih terdapat kafe yang belum melaksanakan pembayaran royalti terhadap lagu yang digunakan untuk tujuan komersil sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM ANIME YANG DIUNGGAH OLEH KOMUNITAS FANDUB TANPA IZIN PENCIPTA Ni Made Gearani Larisa Paramita; Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 11 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.779 KB)

Abstract

Kepopuleran Anime yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memberi kesempatan fandub untuk melakukan kegiatanya tanpa izin si pencipta. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif dari pencipta.Permasalahan yang diangkat dari“tulisan ini: bagaimana perlindungan hukum hak cipta film anime yang di unggah oleh fandub tersebut ? dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan penyebaran film anime yang diunggah oleh fandub tanpa izin memarak di indonesia?. Adapaun metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang fokus kepada kaidah – kaidah hukum berlingkup pada bahan hukum“UURI no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa karya film animasi jepang ini telah dilindungi sebagaimana diatur pada peraturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 mengenai hak ekslusif yang menyangkut hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta fandub dapat kenakan Pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai sanksi pembajakan. selain dari UUHC, diatur pula dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 32 mengenai sanksi yang dikenakan fandub. faktor ekonomi,kemudahan teknologi,kurangnya kesadaran KI dan fasilitas legal pada masyarakat indonesia mendorong fandub untuk melakukan pelanggaran. Kata Kunci : Anime, Fandub,Hak Cipta.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) Gede Herda Virgananta; I Nyoman Mudana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.612 KB)

Abstract

Judul penelitian ini yakni akibat hukum terhadap penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mengetahui apakah orang asing dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) serta akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Tulisan ini menyimpulkan bahwa orang asing tidak dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) karena perjanjian tersebut pada dasarnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum penguasaan hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu suatu sebab yang halal.
TANGGUNG JAWAB KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS HILANGNYA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TELAH DIBEBANI HAK TANGGUNGAN I Gusti Agung Manik Juliantari; I Gusti Nyoman Agung; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.805 KB)

Abstract

Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Telah Dibebani Hak Tanggungan” dilatarbelakangi tidak diaturnya secara jelas tentang Tanggung jawab koperasi simpan pinjam secara eksternal atas hilangnya sertifikat hak milik atas tanah dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianPermasalahan dalam penelitian ini mengenai tentang bentuk tanggung jawab koperasi simpan pinjam atas hilangnya sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibebani hak tanggungan. Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif. Koperasi sebagai Badan Hukum, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa koperasi simpan pinjam tetap harus bertanggung jawab atas hilangnya sertifikat yang hilang tersebut karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian dan bentuk pertanggungjawaban koperasi yaitu pertanggungjawaban secara perdata dengan membuatkan sertifikat yang baru dan biaya dalam mengurus sertifikat tersebut ditanggung oleh koperasi simpan pinjam.
KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG ANGGARAN DASARNYA TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.614 KB)

Abstract

Anggaran dasar menjadi pedoman dalam menjalankan suatu perusahaan. Perseroan terbatas harus menetapkan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT 40/2007 agar tidak menimbulkan suatu permasalahan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Rumusan Masalah 1.Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya tidak sesuai dengan UUPT 40/2007? 2.Siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan dalam penjelasan pasal 157 ayat (4)? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang akan timbul jika tidak sesuai dengan anggaran dasar PT berdasarkan pada UUPT serta agar mengetahui siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan pada penjelasan pasal 157 ayat (4) tersebut. Dalam jurnal ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan ruang lingkup anggaran dasar pada suatu perseroan. Hasil akhir jurnal ini adalah akibat hukum apabila anggaran dasar tidak sesuai dengan UUPT 40/2007 yakni segala perbuatan hukum yang dilakukan PT dianggap tidak sah karena mengandung cacat formil yaitu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dibubarkan. Pihak yang berkepentingan pada penjelasan pasal 157 ayat (4) tersebut merupakan Notaris, Pemegang Saham, Kejaksaan, Perbankan. Kata kunci : Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PEROKOK PASIF I Komang Wijana; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Januari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.322 KB)

Abstract

This research, entitled "Implementation of the Regulation of Bali Province No. 10 Year2011 about No Smoking Area Protection in the Context of Passive Smokers". Thebackground of the problems in this research that there are many smokers who smokefreely in any place in terms of not only detrimental to the health of smokers themselve ,but also harms the people around him as a result of exposure to cigarette smoke.Normatively since 2001 Government of Bali Province has rules about No Smoking Areathrough the Regulation of Bali Province No. 10 Year 2011. Based on this background,the problems in this research include: the authority of the Government of Bali Provincein No Smoking Area arrangements and the implementation of the Regulation of BaliProvince No. 10 Year 2011 about No Smoking Area in order to protect againstsecondhand smoke. This research is an empirical legal research, which emphasizes theeffectiveness of the law, which is based on sources of primary legal materials andsecondary legal materials. Based on the discussion of this research, its obtainedresearch results that the Government of Bali Province authorities for the organizationof Smoking Area, but has not been effective, because they found smokers who smokecigarettes even though the region has been performed with prosecution.
Studi Pengaruh Jenis Refrigerant Terhadap Pemakaian Daya Listrik Pada Mesin Pengkondisian Udara (AC) I Nyoman Mudana; Yanu Prapto Sudarmojo; I Gusti Ngurah Janardana
Jurnal SPEKTRUM Vol 5 No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM
Publisher : Program Studi Teknik Elektro UNUD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.885 KB) | DOI: 10.24843/SPEKTRUM.2018.v05.i01.p21

Abstract

Air conditioning is strongly influenced by Refrigerant. R.22 refrigerant is currently still widely used with high level of electric power consumption. The purpose of this research is to analyze the influence of types of refrigerant to the electric power consumption of AC by measuring the electric power requirement of each Refrigerant (R.22, R.410, R.32, EnggasM60 and Isceon MO99). The results showed that R.410 uses 335 Watt with the total cost of Rp 42,210 / month, R.32 uses 328 Watt power with the total cost of Rp 41.328 / month, R.22 uses 271 Watt power with theotal cost of Rp 34.146 / month, Huffin M60 uses 262 Watt power with the total cost of Rp 33.012 / month. While Isceon M099 requires 262 Watt with the total cost of Rp 33.012 / month at the temperature of 24,4 ° C.
Co-Authors A.A Ayu Wulan Ratna Dewi Abdillah, Andi Adiwati - Ahyandi, Syarif Syamsi Aminuyati Anak Agung Ayu Putri Tunggal Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Ansyah, A. Rusli Budi Badrul Munir, Badrul Citra Prameswari Debby Tri Sebbiana Tarigan Dewa Gde Rudy Gede Herda Virgananta Gusti Ayu Inten Ardianti Dewi Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani Handika, Ehwanul I Dewa Ayu Widiantari I Gede Angga Dananjaya I Gede Komang Agus Wirajaya I Gede Oki Adi Saputra I Gusti Agung Manik Juliantari I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Made Chandra Wijaya I Gusti Ngurah Alit Jaya Praditha I Gusti Ngurah Nyoman Arnawa I Gusti Nyoman Agung I Kadek Yoga Semarayana I Ketut Agus Surya Opriyana I Ketut Markeling I Komang Wijana I Made Dedy Priyanto I Made Dedy Priyatno I Made Dwi Pradnya Dita I Made Khrisna Sujaya I Made Pujawan I Made Sarjana I Made Udiana I Made Wisnu Saputra I Nyoman Darmada I Nyoman Darmadha I Putu Aris Udiana Putra I Putu Gede Yoga Pramana I Putu Widhi Semarajaya I Wayan Agus Sumandika Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi Ida Ayu Sukihana Ida Ayu Utami Prabandari Ida Bagus Gede Surya Kumara Yoga Ida Bagus Putu Emanda Pramana Imelda Sutoyo Indah Dwi Rahmawati Javier, R. Mohamad Jeffryanto Hamonangan Komang Mahendra l Gusti Ngurah Janardana Limanto, Ericko Julian Luh Gede Pebby Gitasari Luh Putu Ani Sulistiana Dewi Made Aditya Ambara Made Gede Angga Bagus Setiawan Made Nadya Pradnya Sari Made Yogi Prasada Made Yunita Asrini Maisuri T. Chalid, Maisuri T. Marwanto Marwanto Mu’ammar Kadafi Ngurah Agung Khrisna Kusuma Kepakisan Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Lina Permatasari Ni Luh Ayu Desi Putri Pratami Ni Luh Putu Astriani Ni Made Ayu Sri Lestari Ni Made Denny Ambarwati Ni Made Dharmika Yogiswari Ni Made Gearani Larisa Paramita Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti Ni Putu Ayu Ersania Prami Ni Putu Indianita Cahyanti Ni Putu Queen Mahayani Tenaya Ni Wayan Indah Junyanitha Niedia Happy Pertiwi Febriana Chandrawati Pio Salvator Ginting Suka Putu Gede Surya Eka Prayuda Putu Lia Apriyanti Randy Saputra Rialdi, Andisa Fadhila Rina Florensa Sitompul Robin Wiradinata Sang Ayu Nyoman Johani Selvi Marcellia Theresya Agnes Anugrah Verjenia Beatriks Regon Wicaksono, Himawan Yanu Prapto Sudarmojo