Articles
<![CDATA[INDIKASI PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS : PT. GARUDA INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Randy Saputra]]>;
<![CDATA[Marwanto Marwanto]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.02 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah dengan judul, “Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia)” Permasalahan yang muncul disini karena terdapat norma kabur yang mengakibatkan multitafsir terhadap norma yang mengatur perjanjian integrasi vertikal tersebut mengingat bahwa perjanjian integrasi vertikal merupakan strategi ekonomi yang sangat menguntungkan sedangkan dalam perspektif hukum, perjanjian integrasi vertikal merupakan suatu perjanjian yang dilarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah hukum yang mengatur pada perjanjian integrasi vertikal yang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai produksi barang atau jasa jika dapat mengakibatkan suatu persaingan usaha, yang tidak sehat atau merugikan masyarakat dan untuk membuktikannya harus menggunakan pendekatan rule of reason, serta indikasi dengan termasuk kategori melanggar hukum persaingan usaha dengan mempertimbangkan faktor-faktor yaitu, akibat terhadap persaingan, pertimbangan bentuk usaha sebagai dasar tindakan tersebut, kekuatan pangsa pasar, dan alternatif yang ada. Kata Kunci : Perjanjian Integrasi Vertikal, Hukum Persaingan Usaha, Pelaku Usaha]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA BESAKIH BEACH HOTEL SANUR DI DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Wayan Agus Sumandika]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.808 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p09
<![CDATA[Pekerja perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan atas kesehatan, kesusilaan, keselamatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan moral dan martabat manusia. Hotel Besakih Beach Denpasar memiliki peranan penting dalam mengembangkan sektor pariwisata agar semakin maju, maka perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menjadi sangat diperlukan dalam operasi kerjanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini diantaranya pengaturan perlindungannhukum bagi pekerja perempuan di sektor perhotelan dan kendala-kendala yang dihadapi dalammpelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor perhotelan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan sumber data. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari keterangan-keterangan pihak terkait di lapangan sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, dan buku-buku yang terkait. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan adalah pekerja perempuan harus berumur delapan belas tahun, waktu istirahat atau cuti, upah bagi pekerja, uang lembur, tempat tinggal bagi tenaga kerja, menjaga kesusilaan dan keamanan ditempat kerja dan memberikan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan bukan saja dari pihak perusahaan namun juga dari pihak pekerja. Sebagian besar pekerja perempuan di Hotel Besakih Beach Denpasar kurang menyadari dan tidak menggunakan hak-hak dari perlindungan hukum yang mereka peroleh. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Perempuan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU TERHADAP KEGIATAN ARANSEMEN ]]>
<![CDATA[Ni Made Dharmika Yogiswari]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.258 KB)
<![CDATA[Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui pengaransemenan sebuah ciptaan lagu merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak, dan untuk mengetahui akibat hukum perbuatan mengaransemen sebuah ciptaan lagu tanpa izin. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam jurnal ini ialah metode penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukan bahwa Pengaransemenan suatu ciptaan lagu dikatakan pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila kegiatan aransemen tersebut dilakukan dengan tujuan komersial dan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sedangkan pengaransemenan suatu ciptaan lagu yang sudah mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar Hak Cipta. Akibat hukum dari pelanggaran Hak Cipta tersebut antara lain : Akibat hukum secara perdata (gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga) dan Akibat hukum secara pidana (pihak yang melakukan pengaransemenan dapat dituntut pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). The purpose of writing this journal is to find out whether an arrangement of a song is an infringement of copyright or not, and to know the legal consequences of the act of arranging a song without permission. The legal research method used in this journal is the normative legal research method. The study results show that Arrangement of a song is said to be a violation of Copyright if the arrangement of the arrangement is carried out for commercial purposes and without permission of the Author or the Copyright Holder, while the arrangement of a song that has received permission from the Author or the Copyright Holder, cannot be said to be an act that violates the Copyright. The legal consequences of copyright infringement include: Civil law result (claim for compensation to the Commercial Court) and Criminal law result (the party conducting the arrangement can be prosecuted for a maximum imprisonment of 3 (three) years and / or a maximum fine Rp.500,000,000.00 (five hundred million rupiah).]]>
<![CDATA[PERALIHAN STATUS PENANGGUNG MENJADI PEMEGANG HIPOTIK DI DALAM PEMBAYARAN HUTANG ]]>
<![CDATA[I Gede Oki Adi Saputra]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.832 KB)
<![CDATA[In the current global developments "transitional status of the person becomes the holder of mortgages in the payment of debt" arising from the presence of an engagement is a common thing. The switch is aimed to identify whether the fiduciary also switch to the insurer with the payment of debt and clearly understand the recipient Fiduciary responsibility for the consequences of law or neglect the use and transfer of objects fiduciary fiduciary by the grantor. This study uses normative research. Basically, the conclusion of this study is Fiduciary given as collateral to creditors will also switch to the insurer by the subrogation, as is the case with a lien pursuant to Article 19 paragraph 1 of Law Fiduciary. As for the receiver fiduciary responsibility due to legal or negligence in the use of objects Fiduciary by that in accordance with Article 24 of the Law states that fiduciary responsibilities and risks associated with the use and transfer of objects into objects in the hands of fiduciary fiduciary giver. Keyword : transitional, debt, fiduciary, subrogation]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL JAMINAN PENSIUN TERHADAP PEKERJA KONTRAK DI PDAM KABUPATEN TABANAN ]]>
<![CDATA[I Putu Aris Udiana Putra]]>;
<![CDATA[I Made Udiana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.375 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul “Pelaksaan Program BPJS Jaminan Pensiun Terhadap Pekerja Kontrak di PDAM Kabupaten Tabanan”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum emperis yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, penelitian ini didasarkan dari data primer yang didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama. Data yang didapat melalui penelitian di lapangan berdasarkan pengamatan dan wawancara pada Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Tabanan, serta ditunjang dengan data sekunder terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikumpulkan dengan pengolahan analisis data secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian adalah perlindungan terhadap hak-hak pekerja kontrak yang diberikan oleh perusahaan dalam hal jaminan pensiun untuk kesejahteraan pekerja yang sesuai dengan perlindungan ekonomis bagi pekerja menurut Zaeni Azyhadie. Selanjutnya dalam hal kesejahteraan pekerja salah satunya jaminan pensiun terhadap pekerja kontrak terdapat dalam aturan mengenai kesejahteraan pekerja yakni di ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Kontrak, Jaminan Pensiun.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN PT.GO-JEK DENGAN DRIVER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Debby Tri Sebbiana Tarigan]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.458 KB)
<![CDATA[Go-jek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industry transportasi ojek. Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan PT.Go-jek apakah dapat dikategorikan kedalam hubungan kerja dan bagaimana perlindungannya. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami mengenai perjanjian yang terjadi antara PT. Go-jek dengan driver dan perlindungannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan dan analisis dari penelitian ini adalah hubungan hukum yang terjalin antara PT.Go-jek dengan driver merupakan hubungan kerja dan mendapat perlindungan sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[REGULASI TERKAIT PENGUBAHAN LIRIK LAGU TANPA SEIZIN PENCIPTA DALAM KEGIATAN KAMPANYE ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Putu Emanda Pramana]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (510.225 KB)
<![CDATA[Pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral. Bahkan ranah politik pun tidak luput dari tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta seperti mengganti lirik terhadap sebuah lagu untuk kepentingan politik itu sendiri. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah pengubahan lirik lagu tanpa seizin pencipta untuk kepentingan kampanye dapat dikatakan komersial serta sanksi yang didapatkan jika mengubah lirik lagu tanpa seizin pencipta dalam kegiatan kampanye. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa kegiatan kampanye dapat dikatakan sebagai kegiatan komersial karena bertujuan mencari beberapa keuntungan dan dalam pengaturan mengenai pengubahan lirik lagu tanpa seizin pencipta untuk kepentingan politik terdapat kekosongan norma dan sanksi jika melakukan pelanggaran tersebut berupa gugatan untuk membayar ganti rugi dan dijatuhi sanksi pidana jika terbukti mencari keuntungan dari kampanye dengan memanfaatkan karya cipta tanpa seizin pencipta. Kata Kunci : Hak Cipta, Kampanye, Komersial, Sanksi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI UD. DWI ASIH JAYA JEMBRANA ]]>
<![CDATA[I Made Khrisna Sujaya]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.947 KB)
<![CDATA[Penelitian ini Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di UD. Dwi Asih Jaya Jembrana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan e-journal ini adalah metode yuridis empiris. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan e-journal ini adalah yaitu Bagaimana pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja yang diberikan oleh UD. Dwi Asih Jaya terhadap pekerjanya? Dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi UD. Dwi Asih Jaya tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja? Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja yang telah diberikan oleh UD. Dwi Asih Jaya terhadap pekerjanya yaitu perlindungan teknis yang diberikan pihak perusahaan dalam bentuk pemberian tunjangan terkait apabila terjadinya suatu kecelakaan kerja pada para pekerja UD. Dwi Asih Jaya diistilahkan dengan uang suka-duka diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, besarnya disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja tersebut. Namun para pegawai belum di daftarkan dalam program BPJS, baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi UD. Dwi Asih Jaya tidak mendaftarkan pekerjanya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah sebagai berikut, Faktor Kesadaran Hukum, dan Faktor ekonomi. Adapun upaya yang diberikan perusahaan sampai saat ini bagi tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan penyesuaian lingkungan kerja, kemudian dengan adanya peralatan P3K pada lokasi dan memberikan kebijakan kepada pekerja apabila sakit saat jam kerja maka pihak perusahaan tidak melakukan pemotongan upah/gaji. Upaya lain yaitu dengan adanya santunan yang diberikan pihak perusahaan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Kecelakaan Kerja, Pekerja]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PENGGUNAAN PEKERJA ASING PADA HOTEL MERCURE DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gede Angga Dananjaya]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.097 KB)
<![CDATA[Pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di Kota Denpasar saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga akan berdampak pada perkembangan pariwisata, sehingga ada beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah Bentuk pengawasan pekerja asing di Kota Denpasar ? dan Kendala apa yang dialami oleh pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan pekerja asing di Kota Denpasar ?, Metode yang dipergunakan metode yuridis emperis, serta jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian di Hotel Mercure Sanur. Pelaksanaan system pengawasan terhadap penggunaan pekerja asing di Kota Denpasar khususnya Hotel Mercure Sanur belum efektif, hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yaitu : Sumber Daya Manusia , kurangnya sumber daya manusia di dalam melakukan pengawasan dibanding dengan jumlah hotel yang ada di Kota Depasar ; Aturan Hukumnya adalah kurangnya aturan hukum yang mengatur secara pasti terhadap penggunaan tenaga kerja di Kota Denpasar ; Aparat Penegak Hukum tidak tegas dalam memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh tenaga kerja asing seperti penggunaan visa, sehingga tenaga kerja asing tidak ada efek jera ; Masyarakat adalah sebagai tempat untuk berdomisili oleh tenaga kerja asing tidak aktif melaporkan ke instansi yang terkait dan perusahaan tidak melaporkan secara pasti penggunaan tenaga kerja asing dan keluar masuknya tenaga kerja asing dan Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing adalah sulitnya mendapatkan informasi dalam mengawasi tenaga kerja asing yang telah mendapatkan izin sebagai tenaga kerja asing, apakah tenaga kerja asing tersebut benar-benar sebagai tenaga kerja asing atau melakukan kegiatan bisnis. Kendala tersebut juga berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara bagian (bagian yang menangani izin dengan bagian pengawasan tenaga kerja asing) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan dengan pengusaha yang menggunakan tenaga kerja asing tersebut. Kata Kunci : Pengawasan ; Pekerja Asing ; Ijin Penggunaan Pekerja Asing ; Sumber Daya Manusia]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16/PRT/M/2017 TENTANG TRANSAKSI TOL NON TUNAI PADA PT. JASA MARGA DI JALAN TOL BALI MANDARA BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Queen Mahayani Tenaya]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.227 KB)
<![CDATA[Salah satu kebijakan pemerintah mengenai penggunaan uang elektronik yang dipaksakan dan terburu-buru adalah dalam hal penggunaan jalan tol, yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini adalah sebagai konsumen pengguna jalan tol. Penerapan dalam hal penggunaan uang elektronik di ruas jalan tol Bali Mandara terhitung efektif pada bulan Oktober 2017. Pelaksanaan PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017 masih terjadi beberapa hambatan di bidang teknis. Salah satunya adalah gagal transaksi yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 terkait transaksi tol non tunai di jalan tol Bali Mandara yang dikelola oleh PT. Jasa Marga Bali Tol tidak efektif karena ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c tentang persyaratan teknis kartu uang elektronik tidak terlaksana. Kendala-kendala transaksi non tunai pada PT. Jasa Marga di jalan tol Bali Mandara yaitu mengenai sistem chip dalam setiap kartu uang elektronik belum didaftarkan mengenai kode verifikasi dalam alat PT. Jasa Marga Bali Tol. Kata Kunci: Pelaksanaan Peraturan, Uang Elektronik, Jalan Tol.]]>
