Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.252
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis Jurnal Selat Jurnal Biologi Tropis Jurnal Dinamika Sosial Budaya Jurnal Ilmiah Media Sisfo Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA JURNAL USM LAW REVIEW Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal SIAR ILMUWAN TANI e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek Jurnal Nasional Teknik Industri, Sistem Informasi dan Teknik Informatika MUHKAL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Jurnal Perikanan Journal Juridisch Jurnal Kolaborasi Akademika Teknofile, Jurnal Sistem Informasi Abdimas, Jurnal Pengabdian Masyarakat
Muhammad Junaidi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Collaborative Governance in Urban Flood Management: A Legal Perspective from Semarang City Suhartono, Suhartono; Muhammad Junaidi; Syafran Sofyan
Journal Juridisch Vol. 3 No. 2 (2025): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i2.11652

Abstract

Indonesia is highly prone to disasters, particularly floods that cause extensive socio-economic losses. Semarang City ranks among the most vulnerable urban areas due to its low-lying topography, rapid urbanization, and diminishing water catchment capacity. This study addresses the gap between the increasing frequency of floods and the limited effectiveness of mitigation strategies, focusing mainly on physical infrastructure. Using an empirical juridical approach, this research examines flood mitigation strategies in Semarang City in accordance with Law No. 24 of 2007 by evaluating structural and non-structural measures and their implementation challenges. Primary data were obtained through interviews, complemented by secondary legal literature, and analyzed qualitatively. The results indicate that effective mitigation requires strengthened infrastructure, such as embankments, retention ponds, and pumps, and active community involvement through education, evacuation simulations, and social media outreach by the Regional Disaster Management Agency (BPBD). The study contributes a cross-sectoral collaboration model integrating government, communities, private actors, and modern technology. It recommends sustainable spatial planning, digital-based early warning systems, long-term financing mechanisms, and institutionalized community participation to build urban flood resilience.
PERBANDINGAN METODE SAW, TOPSIS DAN WP PADA SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN KELAYAKAN PENERIMAAN KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) Muhammad Junaidi; Muh.Rasyid Ridha
TEKNOFILE : Jurnal Sistem Informasi Vol. 2 No. 6 (2024): Juni 2024
Publisher : PT. ZIVANA CENDEKIAWAN BANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Proses seleksi penerima KIP-K memerlukan evaluasi berbagai kriteria secara adil dan objektif. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat membantu dalam proses seleksi ini dengan mengolah data calon penerima secara menyeluruh. Penelitian ini membandingkan tiga metode SPK yang umum digunakan, yaitu Simple Additive Weighting (SAW), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), dan Weighted Product (WP). Metode SAW menggunakan penjumlahan terbobot dari nilai kriteria untuk menghitung nilai akhir setiap alternatif. Metode TOPSIS menentukan jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif untuk setiap alternatif. Metode WP menggunakan perkalian nilai kriteria yang dipangkatkan dengan bobot untuk menghitung nilai akhir. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja ketiga metode tersebut dalam menentukan kelayakan penerimaan KIP-K. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SAW memiliki akurasi tertinggi dengan nilai o,940 proses seleksi, diikuti oleh metode TOPSIS 0,648 dan WP 0,137. Dengan demikian, penerapan metode SAW dalam SPK dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses seleksi penerima KIP-K, memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
PEMBERDAYAAN UMKM NASI UDUK PURWOREJO MELALUI ANALISIS DATA PENJUALAN Muhammad Junaidi; Muhammad Akbar
ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): Oktober 2023
Publisher : PT. ZIVANA CENDEKIAWAN BANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia mempunyai peran dan potensi yang besar dalam membangun perekonomian nasional maupun sektoral. Namun Jenis Usaha mikro kecil menegah masih kurang dikenal oleh masyarakat luas sehingga berdampak pada pemasaran produk yang mereka hasilkan. Keterbatasan tersebut merupakan permasalahan yang penting bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu kami membuat website untuk media promosi untuk pengenalan produk kepada masyarakat melalui media Internet, dengan tujuanmembantu para pelaku UMKM dikota Tembilahan agar lebih memahami E-Commerce. Analisa ini agar dapat membantu penjualan produk para UMKM diTembilahan terutama UMKM Nasi uduk Purwerejo.
Pengaruh Pemberian Rumput Laut yang Berbeda terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Kerang Abalon (Haliotis squamata) Devi Wahyuni Cahyani; Muhammad Junaidi; Wastu Ayu Diamahesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek
Publisher : Fakultas Pertanian Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jima.v4i2.7645

Abstract

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yakni sekitar 81.000 km. Salah satu jenis ikan yang banyak diminati dalam budidaya adalah abalon (Haliotis squamata) yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan permintaan pasar yang tinggi. Namun, budidaya abalon masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, sulitnya mendapatkan benih berkualitas, masa budidaya yang panjang, serta manajemen pakan yang kurang memadai. Di antara kendala tersebut, manajemen pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan budidaya abalon. Pakan memegang peranan penting, terutama sebagai sumber energi untuk mendukung kelangsungan hidup dan pertumbuhan abalon. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang terdiri dari lima perlakuan pemberian pakan dan tiga kali ulangan, yaitu P1 (Ulva sp.), P2 (Kappaphycus alvarezii), P3 (Gracilaria sp.), P4 (Gracilaria sp. + Ulva sp.), dan P5 (Gracilaria sp. + Kappaphycus alvarezii). Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan P4, yaitu kombinasi Gracilaria sp. dan Ulva sp. secara signifikan meningkatkan kinerja pertumbuhan. Perlakuan ini menghasilkan pertambahan berat tertinggi yakni 2,62 gram, pertambahan panjang 0,64 cm, laju pertumbuhan spesifik (SGR) 2,05% per hari, efisiensi pemanfaatan pakan 88%, total konsumsi pakan 161,26 gram, rasio konversi pakan (FCR) 1,14, dan tingkat kelangsungan hidup 85%.
Harmonisasi Hukum Positif dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD: Harmonization of Positive Law in Regulating DPRD Complements Maskuri, Maskuri; Muhammad Junaidi; Fanesa Amada
Journal Juridisch Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v3i3.12880

Abstract

This study analyzes the regulation of council apparatus in the Regional People's Representative Council of Demak Regency and formulates an ideal model for harmonizing Indonesia’s positive law. The research background concerns the disharmony among several legal instruments, especially the MD3 Law, the Regional Government Law, and Government Regulation Number 12 of 2018, which undermines the effectiveness of the council in carrying out its legislative, oversight, and budgetary functions. The urgency lies in the need for an integrated legal system to prevent conflicting interpretations and overlapping authority. Using a normative juridical method with conceptual and descriptive analytical approaches, this study evaluates statutory documents and the institutional practices of the Demak council. The findings reveal a clear discrepancy between das sollen and das sein characterized by weak inter organ coordination and functional disharmony. The novelty of this study lies in proposing a harmonization model that integrates vertical, horizontal, and functional approaches grounded in the principle of socio equilibrium which aligns legal structure with institutional realities. The study concludes that revising the council’s internal regulations, strengthening institutional capacity, and issuing national guidelines for legal harmonization are essential steps. Key recommendations include preparing an academic manuscript on harmonization, improving institutional training, and encouraging meaningful public participation.   Penelitian ini menganalisis pengaturan mengenai perangkat dewan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta merumuskan model ideal untuk harmonisasi hukum positif Indonesia. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan disharmoni berbagai instrumen hukum, khususnya Undang Undang MD3, Undang Undang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang melemahkan efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan membangun sistem hukum terpadu guna mencegah perbedaan penafsiran dan tumpang tindih kewenangan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan deskriptif analitis, penelitian ini mengevaluasi dokumen peraturan perundang-undangan dan praktik kelembagaan DPRD Demak. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein yang tercermin dari lemahnya koordinasi antarlembaga dan disharmoni fungsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada model harmonisasi yang memadukan pendekatan vertikal, horizontal, dan fungsional berdasarkan prinsip socio equilibrium yang menyelaraskan struktur hukum dengan realitas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi peraturan internal DPRD, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penerbitan pedoman nasional tentang harmonisasi hukum merupakan langkah penting. Rekomendasi utama mencakup penyusunan naskah akademik harmonisasi, peningkatan pelatihan kelembagaan, dan mendorong partisipasi publik secara substansial.
Implementasi Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi Sebagai Nilai Limit Dalam Lelang Hak Tanggungan Wahyu Mahendra; Zaenal Arifin; Muhammad Junaidi; Soegianto Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12877

Abstract

Mortgage auctions constitute a primary mechanism for executing collateral in resolving non-performing loans. This study examines the implementation of market value and liquidation value as the basis for determining reserve prices and analyzes their implications for substantive justice for debtors and creditors. Employing a normative-empirical legal research method, this study integrates statutory analysis, doctrinal review, and empirical observations of mortgage auction practices at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL). The findings reveal a persistent gap between normative regulations—particularly Minister of Finance Regulation No. 122 of 2023 and the Indonesian Valuation Standards—which prioritize market value, and practical implementation, where creditors frequently apply liquidation value from the initial auction stage. This practice results in the disposal of collateral at prices below fair economic value, disproportionately disadvantaging debtors and weakening substantive justice. The study argues that such implementation contradicts fairness principles and increases the potential for post-auction disputes. The novelty of this research lies in proposing a tiered reserve price model that mandates the use of market value at the initial auction stage and permits liquidation value only in subsequent auctions if the asset remains unsold, supported by transparent procedures and independent appraisers. This model is expected to enhance legal certainty, balance the interests of debtors and creditors, and strengthen public trust in the mortgage auction system.   Lelang hak tanggungan merupakan mekanisme utama eksekusi jaminan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Penelitian ini menganalisis implementasi penggunaan nilai pasar dan nilai likuidasi sebagai dasar penetapan nilai limit serta implikasinya terhadap keadilan substantif bagi debitur dan kreditur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, kajian doktrinal, dan pengamatan empiris terhadap praktik lelang hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 dan Standar Penilaian Indonesia yang memprioritaskan nilai pasar, dengan praktik di lapangan yang masih dominan menggunakan nilai likuidasi sejak tahap awal pelelangan. Praktik tersebut menyebabkan objek jaminan dilepas pada harga yang tidak mencerminkan nilai ekonomis wajar, sehingga merugikan debitur dan melemahkan keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi meningkatkan sengketa pasca-lelang dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem lelang. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran model penetapan nilai limit secara berjenjang, yakni mewajibkan penggunaan nilai pasar pada pelelangan pertama dan menempatkan nilai likuidasi sebagai alternatif pada tahap berikutnya apabila objek tidak terjual, dengan mekanisme yang transparan dan melibatkan penilai independen. Model ini diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur, serta meningkatkan legitimasi sistem lelang hak tanggungan.
Co-Authors A. Heru Nuswanto Abidin, Z Adrian Putra Agung Prasetyo, Raden Soeko agung Suryanto Aisyah Nurhaliza Albertus Heru Nuswanto Amri P Sihotang B. Rini Heryati Baehaqi Bahmid Baiq Hilda Astriana Bambang Sadono Deby Putri Christianingsih Devi Wahyuni Cahyani Dewi Putri Lestari, Dewi Putri Diamahesa, Wastu Ayu Endah Pujiastuti Fanesa Amada Febriana Irfani Haq, Muhammad Fakhrul Hasan Matsum Herri Novealdi Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Kadi Sukarna Ketut Partayasa Kukuh Sudarmanto Lumbessy, Salnida Yuniarti Lusia Septia ER M. Anas Ma’arif M. Zohri Marlia Sari Maskuri Maskuri Mat Sardi Hamzah Mhd Syafii Muh.Rasyid Ridha Muhammad Akbar Muhammad Marzuki Muhammad Rasid Muhammad Supriyadin Nanda Diniarti Nasril Hanan Nilaiana, Nilaiana Nunik Cokrowati Paryono Paryono . Rahmiati Rahmiati Rangga Idris Affandi Rati Riana Ratuningnagari, Ayu Melati Rizki Hendriawan Shinta Wahyu Ningsih Siti Halimah Siti Mayang Sari Slamet Suprayogi Soegianto Soegianto Sudarmanto, Kukuh Suhartono Suhd Suryo Nugroho Syafran Sofyan Tajidan, Tajidan Tannia Rosali Oktaviani Utomo, Atok Dadyo Wahyu Mahendra Yeni Dwi Yana Zaenal Abidin Zaenal Abidin Zaenal Arifin Zaenal Arifin