Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.033
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus YUSTISI Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Batulis Civil Law Review YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Business Management and Economic Development Law and Economics Anayasa Baileo: Jurnal Sosial Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced International Journal of Social Sciences and Humanities
Krisnadi Nasution
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEKUATAN HUKUM PENGIKATAN HAK TANGGUGAN ATAS JAMINAN KREDIT Mas Rachmat Hidayat; Krisnadi Nasution; Sri Setyadji
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam sejauh mana Hukum dan Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah dan Otoritas dapat memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemegang sertifikat Deposit sebagai Efek. Mengingat kejahatan di sektor keuangan saat ini sangat luar biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ini bertujuan untuk mengklarifikasi secara normatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Peraturan tentang perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen masih mengatur cara mencegah, melaporkan dan mengadu. Namun, pihaknya belum mengatur kompensasi jika ada kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan atau penerbit yang mengalami kebangkrutan. Demikian juga, di sisi lain tidak ada peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada penyedia jasa keuangan jika terjadi masalah hukum yang disebabkan oleh para pelaku kejahatan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUSUNAMI APABILA BANGUNAN MUSNAH AKIBAT BENCANA ALAM Riski Pebru Ariyanti; Krisnadi Nasution; Sri Setyadji
Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019)
Publisher : Yayasan Akrab Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rusunami merupakan rumah susun dengan sistem kepemilikan biasa dan merupakan program pemerintah dalam menyediakan rumah tipe hunian bertingkat untuk masyarakat menengah kebawah. Membangun sebuah rusunami sangat membantu masyarakat sehingga memiliki tempat tinggal, apalagi masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, akan tetapi apabila terjadi suatu bencana alam yang dapat mengakibatkan bangunan dan tanahnya musnah maka akan terjadi suatu kekosongan hukum disini, sehingga menarik untuk diteliti mengenai bagaimana status hak hunian bagi penghuni rusunami pasca terjadinya bencana alam dan bentuk pertanggungjawaban negara juga pengembang atas musnahnya bangunan akibat bencana alam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengkaji Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Rumah Susun, dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji tentang konsep musnahnya tanah satuan rumah susun.
PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG BUS UMUM Krisnadi Nasution
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.392 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16054

Abstract

The Fault liability principle can not provide the maximum protection for passengers, meanwhile the passenger accident insurance as a form of carrier liability containing the potential uncertainty of the insurance compensation. The absolute liability principle should be enforce which accompanied by a ceiling system related the passenger accident insurance, and similarly the strict liability principle should be enforce too to fulfil the rights of victims in obtaining compensation for all losses suffered. The government should immediately established an insurance company for the passenger accident and revise Law No. 22 of 2000. Prinsip tanggung jawab pengangkut yang berdasarkan kesalahan, tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi penumpang (korban kecelakaan). Sedangkan keberadaan program asuransi kecelakaan penumpang sebagai wujud tanggung jawab pengangkut mengandung potensi ketidakpastian pembayaran asuransinya. Seharusnya diterapkan absolute liability principleyang disertai dengan sistem plafondterkait dengan program asuransinya, dan strict liability principleuntuk memenuhi hak korban dalam memperoleh ganti kerugian atas seluruh kerugian yang dideritanya. Pemerintah seharusnya segera membentuk perusahaan asuransi untuk kecelakaan penumpang dan merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009.
Legal Politics Economic Democracy in Indonesia Sujono, Imam; Nasution, Krisnadi
Journal of Business Management and Economic Development Том 1 № 02 (2023): May 2023
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jbmed.v1i02.29

Abstract

This research aims to explain process of developing the Indonesian nation in this global era requires a strong economic system so that the general welfare of the people can be realized following the state objectives listed in the Fourth Paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution. To realize these state objectives are further regulated in Article 33 of the 1945 Constitution (Post Amendment). Article 33 of the 1945 Constitution provides a foundation for building and developing the Indonesian economy. Apart from that, it can also be used as a filter by the government and the people of Indonesia in dealing with the negative impacts of the development of liberalization in the world economy in the 21st century. However, the Indonesian economic system which is based on Article 33 of the 1945 Constitution, at the level of implementation regulated by law, is not in line with the goals of the state and the interpretation of Article 33 of the Constitution itself, in the end, it is often not achieved in building and realizing an Indonesian economy that can realize people's welfare or people's prosperity. This is because the legal politics of the legislators wrongly designed the implementation of legal products in the Indonesian economic system which is based on a family economy called cooperatives which is difficult to materialize and is only for certain interests.
Perdagangan Barang Impor di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sukmawati, Sukmawati; Nasution, Krisnadi
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 2 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i2.7775

Abstract

Basically, no country can create and produce all the goods and services needed to meet the needs of its population. The limited natural resources possessed by each country cause international trade activities. This research aims to analyze the legality of imported goods from Tawau, Malaysia, entering Sebatik Island, Kab. Nunukan. Apart from that, how are the trade arrangements for imported basic necessities for residents of Sebatik Island, Nunukan Regency, regarding imported basic necessities entering Sebatik Island, Nunukan Regency? This research is a normative legal study. The approach used in this research consists of a legal approach and a conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The results of this research show that, first, trade in imported goods for basic materials in Sebatik is according to Law Number 7 of 2014, trade is according to Government Regulation Number 34 of 2019, and trade is according to the 1970 Border Trade Agreement, which outlines the privileges of border residents, namely Sebatik Island; second, the trade in imported goods that occurs is in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM ASURANSI JIWA UNIT-LINK Salviana, Fries Melia; Krisnadi Nasution; Evi Kongres
Perspektif Vol. 28 No. 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i1.851

Abstract

Asuransi jiwa unit link memiliki keunikan apabila dibandingkan dengan asuransi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik asuransi jiwa unit link dan perlindungan bagi tertanggung berdasarkan asuransi jiwa unit link. Penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memuat mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung serta karakteristik asuransi jiwa unit link termasuk peraturan perundang-undangan mengenai atau terkait dengan asuransi jiwa dan investasi. Asuransi jiwa unit link merupakan produk yang bersifat investasi yaitu adanya untung rugi. Pembayaran premi yang dilakukan juga berbeda dengan pembayaran premi pada asuransi jiwa biasa. Perlindungan hukum internal terhadap tertanggung merupakan perlindungan hukum yang utama dengan asas itikad baik dan asas keterbukaan. Penting bagi tertanggung untuk memperhatikan waktu pembentukan kontrak demi mencegah terjadinya perselisihan begitu pula dengan penafsiran penanggung untuk memuat klausul dalam polis atau bahkan di media lain yang menjelaskan tentang asuransi jiwa berbasis unit link terutama terkait dengan hak bagi tertanggung. Penelitian ini menyarankan konsep perlindungan hukum bagi pemegang asuransi jiwa berbasis unit link dari aspek kontrak dan pengawasan otoritas berwenang agar tercapai keadilan.Unit linked life insurance is unique when compared to other insurances. This study aims to analyze the characteristics of unit linked life insurance and protection for the insured based on unit linked life insurance. This normative research using a statutory and conceptual approach uses primary legal sources and secondary legal materials which include legal protection for the insured and the characteristics of unit-linked life insurance including statutory regulations regarding or related to life insurance and investments. Unit-linked life insurance is an investment product, namely profit and loss. Premium payments made are also different from premium payments on ordinary life insurance. Internal legal protection for the insured is the main legal protection with the principles of good faith and the principle of transparency. It is important for the insured to pay attention to the time the contract is formed in order to prevent disputes as well as the interpretation of the insurer to include clauses in the policy or even in other media that explain unit-linked life insurance, especially related to the rights of the insured. This study suggests the concept of legal protection for holders of unit-linked life insurance from the contractual and regulatory aspects in order to achieve justice.
Theory Analysis of Justice Against Good-faith Buyers in Freedom of Contract Miarsa, Fajar Rachmad Dwi; Nasution, Krisnadi; Prasetyawati, Endang; Hadi, Syofyan
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 4 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v1i4.197

Abstract

The Abuse of circumstances can occur when one of the parties has advantages in economic, psychological, and physical fields. The cases regarding the abuse of circumstances in Indonesia is often occur, but the law in Indonesia has not regulated this matter and is only based on jurisprudence. The case that often occurs is one of the parties who has weak economy in dependence/need position, then they forced to voluntary accept the clauses or promises made by monopolized party (bargaining power) in order to get the things needed (achievements), although the agreement can be detrimental to them. This research uses normative legal research which is also called doctrinal legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary legal data. Normative legal research is also called literature law research. The results of this research are good faith buyers who prioritize the main principle, no harm others and based on the principle of propriety as stated by Aristotle and Adam Smith.
Kedudukan Kreditor Terhadap Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Perseroan Terbatas: Permasalahan Pada Badan Usaha Milik Negara PT. Industri Gelas (Persero) Anhar, Andi Rangga Mahardika; Nasution, Krisnadi
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 2 No. 3 (2024): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v2i3.132

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (atau dapat disebut sebagai "BUMN" atau "BUMN") adalah perusahaan publik milik negara yang terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu, pertama, BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan bertujuan untuk melayani kepentingan umum atau disebut sebagai Perusahaan Umum (Perum) BUMN dan kedua, BUMN yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan bertujuan untuk mengejar keuntungan atau disebut sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) BUMN, BUMN yang sebagian besar modalnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah dan bertujuan mengejar keuntungan atau disebut sebagai BUMN Persero. Dalam perjalanannya, tidak semua BUMN memiliki keuangan yang baik untuk dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Bahkan tidak jarang BUMN memiliki utang terhadap pihak lain, namun tidak mampu mengembalikan utang tersebut, sehingga muncul upaya untuk mengembalikan seluruh utangnya melalui jalur hukum. Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melalui upaya hukum kepailitan. Dalam mensubsidi BUMN, tidak semudah anak perusahaan atau perorangan lainnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar atau seluruh kekayaan BUMN memiliki konsekuensi bahwa kekayaan perusahaan dianggap sebagai kekayaan milik negara. Demikian pula, cakupan dalam keuangan negara sangat luas mengingat kekayaan negara tidak dapat diletakkan dalam sita umum karena adanya larangan penyitaan kekayaan negara. Selain itu, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") hanya mengatur kepailitan terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum, sedangkan BUMN yang berbentuk Persero tidak diatur secara jelas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana seharusnya BUMN (Persero) dapat dipailitkan mengingat pada hakikatnya BUMN (Persero) itu sendiri memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan negara (Persona Standi In Judicio). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan studi kasus (case study) serta dikaitkan dengan pendekatan kasus komparatif terhadap kasus-kasus yang sejenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero tidak harus dipailitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia saja, melainkan dapat dipailitkan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan dengan mengajukan permohonan pailit sesuai dengan mekanisme kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan perubahannya tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta terhadap pembatalan putusan pailit PT. Industri Gelas (Persero) di tingkat kasasi, hakim seharusnya mempertimbangkan status Badan Hukum Perusahaan Perseroan Industri Gelas yang telah mengubah status Perusahaan Negara Industri Gelas menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Gelas (Persero).
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Game Online Dirugikan Karena Tutupnya Sistem Elektronik Game Online Di Indonesia Secara Sepihak Nugroho, Muhammad Kelvin Adi; Nasution, Krisnadi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.958

Abstract

With the growing popularity of online games in Indonesia, numerous players purchase virtual items within these games. This study focuses on two primary objectives. First, it seeks to analyze the legal protection available to online game players in Indonesia against the unilateral shutdown of game servers by Electronic System Providers, as regulated under Article 1694 of the Civil Code. If an online game server is closed unilaterally, virtual items owned by players, considered akin to goods, may be affected. Second, the study aims to explore solutions for addressing losses incurred by players due to such server closures. Utilizing a normative juridical approach with an emphasis on Article 1694 of the Civil Code, the research relies primarily on library-based data collection techniques. The findings indicate that online game players, as rightful owners of virtual items, are entitled to the full restitution of their items. Virtual items, though non-physical, are treated similarly to tangible goods. In cases where these items are deleted or lost due to server shutdowns, Electronic System Providers bear responsibility for returning the affected players’ virtual goods. Dispute resolution can be pursued through litigation or non-litigation methods, including consultation, conciliation, mediation, and negotiation.
The Essence of the Prohibition of Tender Rigging from a Business Competition Law Perspective Tedjokusumo, Dave David; Kagramanto, Lucianus Budi; Prasetyawati, Endang; Nasution, Krisnadi
Batulis Civil Law Review Vol 5, No 3 (2024): VOLUME 5 ISSUE 3, NOVEMBER 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v5i3.2093

Abstract

Introduction: The government has made efforts to ensure that existing business competition legal regulations can accommodate the broad legal needs of society, but in reality, in everyday life, legal problems are still often encountered. One of the fundamental legal issues related to business competition in Indonesia is regarding government procurement of goods/services. There are many practices of bid rigging in the process of procuring government goods/services to determine the winner in a tender. Tender conspiracy cases often occur in Indonesia, therefore everything related to tender conspiracy must be carefully scrutinized. Purposes of the Research: The aim of this research is to analyze and discover the nature of the prohibition on bid rigging from a business competition law perspective.Methods of the Research: The research method used is normative juridical. Descriptive and argumentative techniques must be used in carrying out the analysis.Results of the Research: The essence of the prohibition on bid rigging from a business competition law perspective can actually be observed in Article 22 of Law no. 5/1999, Per. KPPU No. 2/2010, and Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XIV/2016. This prohibition aims to not give rise to unhealthy business competition, so that the aim of holding tenders can be achieved properly to provide equal opportunities to business actors in offering competitive prices and quality, which in the end will result in the lowest price with the best quality.
Co-Authors Agung Fakhruzy Ahmad Sholikhin Akbar, Dimas Fajriansyah Angraeni, Kartika Dyah Anhar, Andi Rangga Mahardika Ansory, Wachid Aditya Ariyanti, Riski Pebru Bimarcelline Agatha Budiarsih Budiarsih, Budiarsih Bukit, Jonneri Christina Tri Kurniasari Ekky Faridha Sari Evi Kongres Febriadi, Herry Ferry Riawan Firmansyah, Idris Frans Simangunsong Hanum, Rif’an Happy Trizna Wijaya Hardianto, Irwansyah Rizki Hardianto, Tri I Nyoman Nurjaya Idris Firmansyah Imam Sujono Izmy Savira Kurniawan, Alvin Laksono, Nowo Lucianus Budi Kagramanto M. Alfitra Gita Armanda Made Warka Made Warka, Made Mangesti, Yovita Arie Manurung, Saut Parulian Mas Rachmat Hidayat Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muhammad Anas Thurmudzi Noviekayati, IGAA. Novitiyaningsih, Leny Eka Nugroho, Muhammad Kelvin Adi Ratna Hastutik Riawan, Ferry Rif’an Hanum Riski Pebru Ariyanti Rosalinda Elsina Latumahina, Rosalinda Elsina S Endang Prasetyawati Salviana, Fries Melia Sari, Ekky Faridha Sartika Alamsyah, Dwi Putri Setiadji, Sri Setyadji, Sri Slamet Suhartono Slamet Suhartono Sosilo, Peter Sri Setyadji Sukmawati Sukmawati Syahman Husni Ramadhan Syahmi, Taffy Faiq Syofyan Hadi Tedjokusumo, Dave David Wasana, Budi