Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Magnum Opus YUSTISI Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Batulis Civil Law Review YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Business Management and Economic Development Socius: Social Sciences Research Journal Law and Economics Anayasa Baileo: Jurnal Sosial Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced International Journal of Social Sciences and Humanities
Krisnadi Nasution
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 55 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
KEDUDUKAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR DALAM ADMINISTRASI DESA Hanum, Rif’an; Nasution, Krisnadi; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tanah yang belum terdaftar dalam administrasi pemerintahan desa serta untuk mengetahui pula bagaimana perlindungan hukum terhadap subyek yang menguasai tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan sertifikat dan belum terdaftar di administrasi desa. dimana masih banyak masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa bukti kepemilikan tanah cukup dengan adanya Pethok D, Girik, Pipil, Ketitir dan sejenisnya, yang mana itu tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah dan menjadi bukti yang kuat. di era saat ini itu hanya digunakan sebagai bukti bahwa pemilik hak atas tanah telah membayar pajak atas tanah tersebut. bahkan masih banyak pula masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut tetapi tanahnya tidak terdaftar di dalam administrasi pemerintahan desa ditambah tidak memiliki bukti kepemilikan yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PORNOGRAFI YANG KORBANNYA ANAK Prasetyawati, Endang; Nasution, Krisnadi; Sari, Ekky Faridha
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Landasan hukum pengaturan pidana pornografi yang korbannya anak., (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Dari penelitain hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai Landasan hukum terkait pidana pelaku pornografi yang korbannya anak dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUSUNAMI APABILA BANGUNAN MUSNAH AKIBAT BENCANA ALAM Ariyanti, Riski Pebru; Nasution, Krisnadi; Setyadji, Sri
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 4 No. 5 (2019)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rusunami merupakan rumah susun dengan sistem kepemilikan biasa dan merupakan program pemerintah dalam menyediakan rumah tipe hunian bertingkat untuk masyarakat menengah kebawah. Membangun sebuah rusunami sangat membantu masyarakat sehingga memiliki tempat tinggal, apalagi masyarakat yang berekonomi menengah kebawah, akan tetapi apabila terjadi suatu bencana alam yang dapat mengakibatkan bangunan dan tanahnya musnah maka akan terjadi suatu kekosongan hukum disini, sehingga menarik untuk diteliti mengenai bagaimana status hak hunian bagi penghuni rusunami pasca terjadinya bencana alam dan bentuk pertanggungjawaban negara juga pengembang atas musnahnya bangunan akibat bencana alam. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengkaji Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Rumah Susun, dan peraturan perundang-undangan lainnya, sedangkan pendekatan konseptual mengkaji tentang konsep musnahnya tanah satuan rumah susun.
STATUS WARGA NEGARA INDONESIA ANGGOTA TERORIS ISIS Firmansyah, Idris; Suhartono, Slamet; Nasution, Krisnadi
Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 5 No. 3 (2020)
Publisher : Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan warga negara. Status kewarganegaraan yang didalamnya ada hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan dan melekat kepada setiap warga negara. Seseorang dapat memilik atau melepaskan kewarganegaraannya dalam kelangsungan hidupnya, tetapi juga bisa terhapus kewarganegaraannya karena beberapa faktor yang menjadi prinsip sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang diatas. Seperti halnya pada kasus status kewarganegaraan anggota terioris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dimana mereka dengan suka rela menyatakan diri dalam keanggotaan organisasi, pemberontak, dan atau teroris yang berada di wilayah Negara Irak dan wilayah Negara Suriah ini. Adapun tujuan dari pada Negara Islam ISIS ini sendiri adalah untuk mendirikan negara baru yang berafiliasi kepada salah satu agama dengan sistem kepemimpinan transnasional. Cara yang dilakukan adalah dengan kekerasan, perampasan, dan terror sehingga menyebabkan terganngunya stabilitas keamanan dunia. Hal ini yang menjadi pokok bahasan penulis untuk meneliti apakah status kewarganegaraan WNI yang menjadi anggota ISIS bisa dihapuskan atau terhapus dengan sendirinya.
THE AUTHORITY OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT (PTUN) TO ADJUDICATE POSITIVE FICTITIOUS DECISIONS FROM A PERSPECTIVE OF JUSTICE Laksono, Nowo; Nasution, Krisnadi; Budiarsih, Budiarsih
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 3 No. 1 (2025): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v3i1.413

Abstract

The Administrative Court (PTUN) plays an important role in safeguarding the principles of legal certainty, justice, and protection of citizens' rights in Indonesia's administrative legal system. One of the emerging issues is positive fictitious decisions, which stipulate that if an administrative official does not issue a decision within a certain period, the petition is deemed to have been granted. This study aims to explore the authority of the PTUN in adjudicating positive fictitious decisions from a justice perspective. The method used is normative legal research that analyzes relevant regulations and their implementation in practice. The findings reveal that regulatory changes through Law No. 6 of 2023 have created legal uncertainty, reduced the PTUN's authority to adjudicate positive fictitious decisions, and created potential injustices for the public. This study recommends that the PTUN be granted the authority to adjudicate positive fictitious decisions while considering the principle of substantive justice, and the need for clearer regulations regarding oversight mechanisms within the automated administrative system. This study concludes that the removal of the PTUN's authority without clear alternative solutions contradicts the fundamental principles of the rule of law and has the potential to harm the public in accessing administrative justice.
Reconstruction of The Pawn Agreement Based on Justice Wasana, Budi; Nasution, Krisnadi; Latumahina, Rosalinda Elsina
Batulis Civil Law Review Vol 6, No 2 (2025): VOLUME 6 ISSUE 2, JULY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v6i2.2873

Abstract

Introduction: Legally, the clauses in the pawn agreement still contain clauses that conflict with the Consumer Protection Law Nomor 8 of 1999 Article 18 paragraph (1) letter a which states that business actors who offer goods and/or services intended for trading are prohibited from making or including standard clauses in each document and/or agreement if: they state the transfer of responsibility of the business actor. In the pawn agreement there are still missing clauses that should be included in the pawn agreement.Purposes of the Research: To analyze and find a reconstruction of the mortgage agreement based on justice.Methods of the Research: The research method used is normative juridical. Descriptive and argumentative techniques must be used in carrying out the analysis.Results Main Findings of the Research: Exoneration clauses are contrary to the principle of justice, therefore firm action from the authorities must be implemented without discrimination. This is done so that standard agreements made by business actors reflect the principle of justice. The purpose and objective of having a fair agreement is to get a happy ending. If an exoneration clause is found in the agreement, in this case a pawn agreement, then it is necessary to reconstruct the agreement. So that a just and civilized humanitarian agreement and social justice for all Indonesian people are realized.
Perlindungan Hukum Pemilik Hak Formulasi Dalam Bisnis Private Label Akbar, Dimas Fajriansyah; Nasution, Krisnadi
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1373

Abstract

The private-label manufacturing industry is growing rapidly in response to increasing demands for efficient and flexible production. However, ownership of product formulations within the private-label scheme remains a legally complex issue, particularly concerning intellectual property protection. This study aims to examine the ownership status of product formulas in the private-label business based on trade secret regulations and IP protection in Indonesia. Using a normative legal research method combined with conceptual and statutory approaches, the study explores the legal rights of both the brand owner and the manufacturer over the product formulation. According to Law No. 30 of 2000, a trade secret must have economic value, be unknown to the public, and be protected through reasonable efforts. In practice, the boundaries of ownership often become unclear in the absence of written agreements. This analysis delves into the concept of ownership rights in trade secrets and the potential risks of their violation.
Legal Protection For Employees Who Are Harmed By Data Misuse By The Company M. Alfitra Gita Armanda; Krisnadi Nasution
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 2 No. 3 (2024): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v2i3.1504

Abstract

The purpose of this study is to find out how to protect the law for employees who are harmed by the misuse of personal data by the company. This study uses a type of normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The development of the times that has led to the development of technology and information systems has caused a lot of data misuse by the public. Companies, in their day-to-day operations, collect and process employee data for a variety of purposes, from personnel administration, performance appraisals, to strategic planning. However, the use of this data often poses a risk of misuse. Misuse of data can take many forms, including but not limited to unauthorized disclosure of personal data, use of data for unauthorized purposes, and disregard for adequate security measures. Misuse of data by companies can take many forms, such as unauthorized dissemination of personal information, use of data for unauthorized purposes, or neglect of data security that leads to leaks. The consequences of this abuse can include financial losses, reputational damage, and psychological impacts for affected employees. The results of this study show that the legal steps that can be taken by employees in dealing with data breaches or misuse reflect the importance of legal protection in safeguarding individual rights. By providing a channel for employees to report violations and sue for damages, the law creates a mechanism that encourages companies to take responsibility and maintain the privacy of employee data.
Between Equality and Hierarchy: A Socio-Legal Analysis of Employment Protection for PPPK Under Indonesia’s State Civil Apparatus Reform Febriadi, Herry; Nasution, Krisnadi; Hadi, Syofyan
Baileo: Jurnal Sosial Humaniora Vol 3 No 2 (2026): January 2026
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/baileofisipvol3iss2pp295-312

Abstract

This study aims to examine the socio-legal paradox of equality and hierarchy within Indonesia’s civil service reform under Law No. 20 of 2023, which formally establishes parity between Civil Servants (PNS) and Government Employees with Employment Agreements (PPPK). Employing a socio-legal approach that combines normative juridical analysis with empirical sociological inquiry, data were drawn from statutory documents (Law No. 20/2023, Government Regulation No. 49/2018, and related regulations), policy reports, media interviews, and PPPK testimonies. These were analyzed qualitatively through triangulation of legal norms, bureaucratic practices, and social contexts. The findings reveal that while the 2023 ASN Law normatively affirms equal rights, obligations, and career development opportunities, bureaucratic structures continue to preserve hierarchical distinctions, positioning PPPK as second-tier employees. Cultural and institutional discrimination persists, driven by an administrative–technical legal rationality that fails to achieve emancipatory transformation within the bureaucracy. The study’s novelty lies in applying a socio-legal perspective to Indonesia’s public employment reform, illuminating the dialectical relationship between law and social hierarchy. Theoretically, it enriches discourse on public employment justice and the sociology of legal reform in developing states, while practically, it provides a conceptual basis for inclusive and merit-based regulatory design in Indonesia’s civil service governance.
Perdagangan Barang Impor di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Sukmawati, Sukmawati; Nasution, Krisnadi
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 2 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i2.7775

Abstract

Basically, no country can create and produce all the goods and services needed to meet the needs of its population. The limited natural resources possessed by each country cause international trade activities. This research aims to analyze the legality of imported goods from Tawau, Malaysia, entering Sebatik Island, Kab. Nunukan. Apart from that, how are the trade arrangements for imported basic necessities for residents of Sebatik Island, Nunukan Regency, regarding imported basic necessities entering Sebatik Island, Nunukan Regency? This research is a normative legal study. The approach used in this research consists of a legal approach and a conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary materials. The results of this research show that, first, trade in imported goods for basic materials in Sebatik is according to Law Number 7 of 2014, trade is according to Government Regulation Number 34 of 2019, and trade is according to the 1970 Border Trade Agreement, which outlines the privileges of border residents, namely Sebatik Island; second, the trade in imported goods that occurs is in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.
Co-Authors Agung Fakhruzy Ahmad Sholikhin Akbar, Dimas Fajriansyah Angraeni, Kartika Dyah Anhar, Andi Rangga Mahardika Ansory, Wachid Aditya Ariyanti, Riski Pebru Bimarcelline Agatha Budiarsih Budiarsih, Budiarsih Bukit, Jonneri Christina Tri Kurniasari Ekky Faridha Sari Evi Kongres Febriadi, Herry Ferry Riawan Firmansyah, Idris Frans Simangunsong Hanum, Rif’an Happy Trizna Wijaya Hardianto, Irwansyah Rizki Hardianto, Tri Henry Surya Wicaksono I Nyoman Nurjaya Idris Firmansyah Imam Sujono Izmy Savira Kurniawan, Alvin Laksono, Nowo Lucianus Budi Kagramanto M. Alfitra Gita Armanda Made Warka Made Warka, Made Mangesti, Yovita Arie Manurung, Saut Parulian Mas Rachmat Hidayat Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muhammad Anas Thurmudzi Noviekayati, IGAA. Novitiyaningsih, Leny Eka Nugroho, Muhammad Kelvin Adi Ratna Hastutik Riawan, Ferry Rif’an Hanum Riski Pebru Ariyanti Rosalinda Elsina Latumahina, Rosalinda Elsina S Endang Prasetyawati Salviana, Fries Melia Sari, Ekky Faridha Sartika Alamsyah, Dwi Putri Setiadji, Sri Setyadji, Sri Slamet Suhartono Slamet Suhartono Sosilo, Peter Sri Setyadji Sukmawati Sukmawati Syahman Husni Ramadhan Syahmi, Taffy Faiq Syofyan Hadi Tedjokusumo, Dave David Wasana, Budi Yudhistira, Ferdian