Articles
<![CDATA[KEDUDUKAN KREDITOR PADA BENDA YANG TELAH DIFIDUSIAKAN ]]>
<![CDATA[Nasution, Krisnadi]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 12 No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v12i2.2383
<![CDATA[Lembaga fidusia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, memberikan jaminan pada pemegang fidusia berupa kemudahan pelunasan terhadap hutang yang sulit untuk ditagih. Walaupun pemegang fidusia tidak mempunyai hak mutlak, namun dengan pengalihan hak berdasarkan constitutum possessorium, yang dilanjutkan dengan pendaftarannya, maka sertifikat fidusia memuat makna yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde). Dalam prakteknya, cukup banyak benda jaminan fidusia yang dijaminkan ulang dan karena ketidaktahuan kreditor berakibat pada timbulnya ketidakpastian pelunasan hutang. Kondisi terkait menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum kreditor yang menerima barang jaminan yang telah difidusiakan dan perlindungan hukum terhadap kreditor tersebut. Dengan adanya fidusia ulang, maka kedudukan kreditor kedua tersebut sudah tidak menjadi kreditor separatis tapi menjadi kreditor konkuren. Dan bila terjadi wanprestasi ataupun pailit, maka hanya akan proses penyelesaian sebagai kreditor konkuren saja.]]>
<![CDATA[REFORMULASI HUKUM TENTANG HAK GUGAT BAGI PEMEGANG SAHAM DIBAWAH 1/10 ]]>
<![CDATA[Ansory, Wachid Aditya]]>;
<![CDATA[Nasution, Krisnadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 5, Nomor 1 Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v5i1.6041
<![CDATA[This journal is entitled "Legal Reformulation of Actions Right Against Under 1/10 Shareholders”. The method of approach used in this study is normative legal research, which is a study that mainly studies the rule of law, principles of law, and legal theory/doctrine. This research was also conducted using the statutory approach and the conceptual approach, which is related to the responsibility of the Director against Limited Liability Company Loss caused by the Director Fault and legal protection of Under 1/10 Shareholders Against Loss of Limited Liability Company Caused by The Director Fault.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH AKIBAT PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Syahman Husni Ramadhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemerintah dalam hal penerapan ketersediaan lahan untuk kepentingan publik sesuai dengan UU No. 2 2012 dan bagaimana hak masyarakat yang dipengaruhi oleh ketersediaan lahan untuk kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. 2 tahun UU No. 2012 memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun dalam praktiknya masih ada yang lemah, antara lain: kepentingan publik terlalu luas, suatu bentuk kompensasi kepada pemilik tanah yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Peraturan yang mengatur ketersediaan lahan untuk kepentingan bersama tidak menjamin hak atas tanah memiliki kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini adalah hasil kompensasi hanya memperhitungkan kerugian fisik adalah: tanah, bangunan, dan tanaman di sini. Kerugian non fisik terkait sosiologis, psikologis, aksesibilitas mungkin tidak diatur oleh hukum.]]>
<![CDATA[STATUS WARGA NEGARA INDONESIA ANGGOTA TERORIS ISIS ]]>
<![CDATA[Idris Firmansyah]]>;
<![CDATA[Slamet Suhartono]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 5 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kewarganegaraan menurut peraturan perundang-undangan adalah segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan warga negara. Status kewarganegaraan yang didalamnya ada hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan dan melekat kepada setiap warga negara. Seseorang dapat memilik atau melepaskan kewarganegaraannya dalam kelangsungan hidupnya, tetapi juga bisa terhapus kewarganegaraannya karena beberapa faktor yang menjadi prinsip sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang diatas. Seperti halnya pada kasus status kewarganegaraan anggota terioris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), dimana mereka dengan suka rela menyatakan diri dalam keanggotaan organisasi, pemberontak, dan atau teroris yang berada di wilayah Negara Irak dan wilayah Negara Suriah ini. Adapun tujuan dari pada Negara Islam ISIS ini sendiri adalah untuk mendirikan negara baru yang berafiliasi kepada salah satu agama dengan sistem kepemimpinan transnasional. Cara yang dilakukan adalah dengan kekerasan, perampasan, dan terror sehingga menyebabkan terganngunya stabilitas keamanan dunia. Hal ini yang menjadi pokok bahasan penulis untuk meneliti apakah status kewarganegaraan WNI yang menjadi anggota ISIS bisa dihapuskan atau terhapus dengan sendirinya.]]>
<![CDATA[WUJUD PENATAGUNAAN TANAH DALAM REFORMA AGRARIA YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Ferry Riawan]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penatagunaan tanah dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pelaksanaan reforma agraria perlu dilakukan sinergi yang kuat antara kegiatan penataan ruang dengan proses legalisasi aset untuk meminimalkan sengketa ruang dan pertanahan. Sengketa ruang dan pertanahan dinilai sebagai persoalan mendasar dalam kegiatan pembangunan. Dimana, sengketa ruang dan pertanahan banyak diakibatkan karena adanya tumpang tindih dan ketidaksesuaian izin penggunaan tanah. Sinkronisasi antara pengaturan penggunaan tanah atau lahan (land use) dengan proses administrasi pertanahan perlu dilakukan karena kondisi saat ini masing-masing pihak memiliki mekanisme dan acuan tersendiri terkait dengan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Penatagunaan tanah sebagai langkah implementasi rencana tata ruang, memberikan perlindungan hak pemilik tanah, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, wujud fungsi sosial tanah secara berkeadilan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNTUK PENGGANTI SEMENTARA TENAGA PENGAMANAN ]]>
<![CDATA[Ratna Hastutik]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu masalah yang merugikan sektor perbankan sebagai pemberi kerja adalah jika pekerja outsourcing tidak ada, terutama personel keamanan karena personel keamanan di bank memiliki standar layanan tertentu yang berbeda dari perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara perusahaan yang menerima perusahaan penyewaan dan perusahaan yang memberikan pekerjaan dan mengetahui serta menganalisis bentuk akuntabilitas perusahaan penerima kepada pemberi kerja untuk penggantian sementara personel keamanan. Berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan pengusaha dengan perusahaan penerima kontrak, telah dinyatakan bahwa jika ada pekerja yang absen, perusahaan penerima kontrak akan mengganti pekerja setelah majikan mengirim surat dan diproses selambat-lambatnya tiga hari kerja. Meski begitu, perjanjian kerja yang disepakati belum dapat menyelesaikan masalah tenaga kerja pengganti yang dibutuhkan oleh pemberi kerja, sehingga perlu ada peningkatan dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima kontrak dan pemberi kerja, terutama mengenai staf pengganti yang sesuai. dengan kualifikasi pekerja yang diganti.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PENGUASAAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM TERDAFTAR DALAM ADMINISTRASI DESA ]]>
<![CDATA[Rif’an Hanum]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tanah yang belum terdaftar dalam administrasi pemerintahan desa serta untuk mengetahui pula bagaimana perlindungan hukum terhadap subyek yang menguasai tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan sertifikat dan belum terdaftar di administrasi desa. dimana masih banyak masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa bukti kepemilikan tanah cukup dengan adanya Pethok D, Girik, Pipil, Ketitir dan sejenisnya, yang mana itu tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah dan menjadi bukti yang kuat. di era saat ini itu hanya digunakan sebagai bukti bahwa pemilik hak atas tanah telah membayar pajak atas tanah tersebut. bahkan masih banyak pula masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut tetapi tanahnya tidak terdaftar di dalam administrasi pemerintahan desa ditambah tidak memiliki bukti kepemilikan yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997.]]>
<![CDATA[DASAR HUKUM PELAKSANAAN MITIGASI RESIKO KREDIT PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Christina Tri Kurniasari]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Sri Setyadji]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 5 No 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dasar hukum mitigasi risiko dalam pemberian pinjaman modal kerja oleh bank? (2) untuk mengetahui bentuk mitigasi risiko berdasarkan prinsip penanganan risiko kredit di Indonesia? Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sektor Perbankan merupakan sektor yang sangat Berisiko Tinggi, artinya sangat rentan terhadap risiko, salah satu risiko yang sangat sulit dihindari adalah risiko di sektor kredit. Adanya mitigasi risiko dalam pemberian pinjaman sebenarnya untuk mengetahui lebih awal bahaya yang mungkin terjadi dan menimpa bank sebagai akibat pemberian pinjaman kepada nasabah bank. Selain melakukan analisis mendalam menggunakan rumus 4P, 5C, dan 3R analisis, manajemen risiko dapat diterapkan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dari pinjaman dengan mengetahui sejak dini upaya yang harus dilakukan dan disiapkan oleh manajemen bank untuk dilindungi dari risiko ini.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Muhammad Anas Thurmudzi]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>
<![CDATA[ Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol 7 No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Azam Kemajuan Rantau Anak Bengkalis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58487/akrabjuara.v7i1.1754
<![CDATA[As technology develops, new breakthroughs emerge which are considered more practical and make it easier for parties to settle business disputes out of court using Online Dispute Resolution. The Online Dispute Resolution method has not yet been regulated, meaning that there is a legal vacuum regarding the use of Online Dispute Resolution. This research is legal research. The approach used to answer this legal issue is the statute approach, which is an approach using legislation and regulations. Conceptual approach (conceptual approach) is used to examine and analyze the framework of thought, conceptual framework or theoretical basis of legal issues to be studied. Based on the results of the analysis of legal materials, it is concluded that the use of Online Dispute Resolution can be carried out where the Article 4 paragraph (3) of ADR Act stipulates that as long as it has been agreed upon by the disputing parties, dispute resolution through arbitration can occur in the form of electronic documents. Then, according to Article 5 of the ITE Act, it states that electronic information and/or electronic documents and/or their printouts are legal evidence. Even so, Online Dispute Resolution has not been able to run optimally because there are no separate regulations, therefore special arrangements regarding Online Dispute Resolution are needed to ensure legal certainty.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PORNOGRAFI YANG KORBANNYA ANAK ]]>
<![CDATA[Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Krisnadi Nasution]]>;
<![CDATA[Ekky Faridha Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Landasan hukum pengaturan pidana pornografi yang korbannya anak., (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Dari penelitain hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah yang pertama mengenai Landasan hukum terkait pidana pelaku pornografi yang korbannya anak dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.]]>
