Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.621
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Unram Law Review Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Meta-Yuridis GANEC SWARA Journal of Law Science Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Jurnal Abdi Insani JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Alamtana Unizar Law Review
Atika Zahra Nirmala
Universitas Mataram
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 43 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KONTEN PRANK Viky Dheaurrayyani; Hidayat, Syamsul; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria konten yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten prank. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap norma hukum positif, asas, dan teori hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa konten prank di Indonesia memenuhi unsur tindak pidana, antara lain pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), kekerasan seksual non-fisik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022, pidana 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar), laporan palsu (Pasal 220 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), pencemaran nama baik (Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, pidana 9 bulan dan/atau denda Rp10 juta), serta penghinaan (Pasal 315 KUHP, pidana 4 bulan 2 minggu dan/atau denda Rp4.500).
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LOMBOK TIMUR Amanda, Alvira Friska; Hidayat, Syamsul; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Lombok Timur serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Maraknya peredaran narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial, sehingga memerlukan tindakan yang efektif dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris, yang bersifat deskriptif, datanya bersumber dari data lapangan wawancara dengan pihak kepolisian Lombok Timur (primer), dan data kepustakaan (sekunder), dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepolisian berperan aktif dalam pencegahan melalui sosialisasi di sekolah, pemerintahan, masyarakat, kerjasama antar lembaga, serta kerjasama dengan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti, banyak pengguna narkotika yang sekaligus menjadi pengedar, kurangnya partisipasi masyarakat, terbatasnya alat deteksi dan teknologi, anggran tidak seimbang, serta luasnya wilayah Lombok Timur. Diperlukannya peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antara institusi hukum dan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini secara komprehensif.
Penyuluhan Hukum: Batas Minimal Umur Perkawinan Sebagai Upaya Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Taufik, Zahratul'ain; Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania; Putri Raodah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Human And Education
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i3.972

Abstract

Anak sebagai tumpun dan harapan bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak-hak anak secara layak untuk tumbuh kembangnya secara baik. Hal tersebut yang kemudian menjadikan pernikahan usia anak yang cukup banyak menjadi perhatian khusus semua kalangan Pernikahan anak yang menjadi fenomena sosial yang dianggap cukup serius yang terjadi di berbagai negara yang salah satunya Indonesia dan NTB menjadi salah satu provinsi penyumbang pernikahan usia anak. Hal tersebut kemudian yang menjadikan kami para dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merasa menjadi pihak yang turut bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai batas minimal usia pernikahan untuk dapat membantu menekan jumlah pernikahan anak di wilayah Provinsi NTB. Penyebaran informasi tersebut di lakukan dengan penyluhan hukum menggunakan metode ceramah yang merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Manfaat yang kemudian diharapkan setelah kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur melakukan perkawinan anak
Kekuatan Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Tau Lokak Empat Pada Masyarakat Adat Wet Sesait Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul'ain; Rahmania, Nunung
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat hukum adat memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan suatu permasalah, seperti yang terdapat pada masyarakat hukum adat Wet Sesait yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul seperti dalam ranah pidana, masyarakat ini memiliki cara unik dalam penyelesaiannya yaitu melalui tau lokak empat.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana melalui tau lokak empat pada masyarakat adat Wet Sesait.  Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis yuridis dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagi orang yang melakukan pelanggaran dan diselesaikan melalui tau lokak empat, maka pelanggar tersebut harus melaksanakan pemenuhan kewajiban adat yang disebut sebagai dedosan. Bahkan jika pelanggar tidak mampu memenuhi, maka pihak keluarga harus turut serta untuk memenuhi dedosan tersebut. Jadi putusan dari tau lokak empat bersifat final dan memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi semua anggota masyarakat.
ADOPSI PRINSIP-PRINSIP MEGAN’S LAW DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.2463

Abstract

Kekerasan sekual terhadap anak semakin marak terjadi meskipun telah terdapat berbagai kebijakan yang mengatur, maka berdasarkan hal tersebut dibutuhkan langkah yang komprehensif dalam penanganannya. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh Indonesia dengan mengggunakan pendekatan yang digunakan negara lain dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak yakni Megan’s Law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan kasus yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip dalam Megan’s Law terkait pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dapat diberlakukan dalam kasus tertentu seperti pelaku yang merupakan seorang residivis, telah melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak, menyebabkan kematian harus tetap dikenakan hukuman pengumuman identitas pelaku bukan sebagai sanksi tambahan semata seperti yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengumuman identitas pelaku tersebut bukan hanya sebagai sebuah pilihan namun sebagai suatu keharusan dalam kasus-kasus tertentu
Penguatan Literasi Hukum Hak-hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dudy, Aryadi Almau; Ashady, Suheflihusnaini; Ahwan, Ahwan; Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul’ain; Rahmania, Nunung
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1223

Abstract

Sexual violence is a serious violation of human dignity and the fundamental rights of every individual. This act not only causes physical injury but also leads to psychological trauma and long-term social consequences for victims. In the perspective of legal philosophy, sexual violence against children constitutes a form of dehumanization that disregards human worth and substantive justice, aligning with the view of natural law theory that every person is entitled to protection and respect. Therefore, legal protection for child victims of sexual violence represents the State’s responsibility as mandated by the Constitution. The urgency of this community service initiative is grounded in the idea that law is not merely a set of written rules, but also a means of empowering society, as emphasized in Satjipto Rahardjo’s theory of progressive law. By strengthening legal literacy, communities can function as legally aware subjects. Collaboration between society, law-enforcement authorities, and social institutions is essential to building a responsive and humanistic child-protection system in accordance with Lawrence Friedman’s legal system theory.
Edukasi Hukum bagi Remaja: Menanggulangi Risiko dan Dampak Judi Online Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra; Susilawati, Ika Yuliana; Dudy, Aryadi Almau; Rahmania, Nunung; Ahwan Ahwan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/abdimas45.v4i2.5314

Abstract

In the modern era, technology and the internet have become inseparable parts of human life, especially for teenagers. While digital connectivity offers easy access to information and communication, it also brings serious risks—one of which is online gambling. Teenagers are particularly vulnerable due to their constant engagement with technology and the appeal of online gambling, which offers easy access, attractive bonuses, and low entry costs. This activity can lead to harmful consequences, including addiction, psychological distress, and financial problems. The Indonesian government has taken legal measures to curb online gambling through various regulations, such as the Criminal Code, Law No. 7 of 1974 on the Control of Gambling, and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which imposes criminal sanctions on offenders. However, despite ongoing efforts to block gambling sites, new ones continue to emerge. Therefore, effective legal education is essential to raise teenagers’ awareness of the dangers and legal consequences of online gambling. Collaboration among schools, families, and communities plays a vital role in nurturing legal understanding and protecting young people from engaging in online gambling, ensuring they are equipped with knowledge that safeguards their future.
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF: Concept of Prevention and Law Enforcement of the Criminal Act of Diploma Forgery in Legislative Elections Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.471

Abstract

Penelitian ini membahas konsep pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam proses pemilihan legislatif. Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh calon anggota legislatif menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi administrasi yang selama ini hanya bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek keaslian substantif dokumen. Melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 263 KUHP, serta analisis putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya, penelitian ini menyoroti celah hukum yang memungkinkan ijazah palsu lolos seleksi administrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus diarahkan pada penguatan sistem verifikasi substantif berbasis data digital terintegrasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan ijazah perlu dilakukan secara sinergis antara rezim hukum pidana umum dan hukum pemilu agar memiliki efek jera dan menjamin integritas demokrasi elektoral. Dengan demikian, konsep ideal pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16, yakni membangun lembaga yang kuat, akuntabel, dan transparan dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan.
Teknologi diujung Jari, Bahaya dibaliknya: Sosialisasi Hukum tentang Judi Online bagi Masyarakat Desa Taufik, Zahratul'ain; Mulyana, Septira Putri; Raodah, Putri; Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Ashady, Suheflihusnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 6, No 1 (2026): Abdira, Januari
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v6i1.1229

Abstract

The development of digital technology has brought tremendous convenience to various aspects of human life, ranging from work and education to lifestyle transformation. However, this advancement also opens opportunities for the misuse of technology, one of which is the rising phenomenon of online gambling that has become increasingly prevalent and difficult to control. This issue not only affects urban communities but has also spread to rural areas, including housewives and adolescents, who are particularly vulnerable to the negative impacts of the internet. This community service activity aimed to increase the legal awareness of the residents of Korleko Selatan Village regarding the dangers of online gambling from legal, social, and psychological perspectives. The method used was descriptive qualitative with an educational and participatory approach, in which the community actively participated in socialization sessions, discussions, and question-and-answer activities. The results showed an improvement in participants’ legal understanding and digital awareness concerning the impacts and legal consequences of online gambling. Moreover, this activity fostered a stronger community commitment to using technology wisely and avoiding illegal activities in the digital space.
Community Punishment in the Resolution of Livestock Theft Cases (A Study on the Ambal-Ambal Group in Pringgasela Subdistrict, East Lombok Regency: Community Punishment dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Hewan Ternak (Studi Pada Kelompok Ambal-Ambal di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur Baiq Ishariaty Wika Utary; Nirmala, Atika Zahra
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 11 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2025.11.2.193-211

Abstract

Livestock theft particularly cattle is a serious issue in East Lombok, given the high economic and social value these animals hold for local communities. This study examines the practice of community punishment carried out by the Ambal-Ambal group in Pringgasela Subdistrict to resolve livestock theft cases. Employing an empirical legal research design with a socio-legal and case study approach, the study draws on both primary and secondary data, analyzed through qualitative descriptive methods. Findings reveal that conflict resolution prioritizes socio-economic restoration over repressive punishment. The identity of the offender is kept confidential, while sanctions typically involve productive community tasks or internal fines. In some cases, offenders even receive social assistance as an expression of communal solidarity. These findings affirm that community punishment serves as a culturally appropriate and effective alternative dispute resolution mechanism, deeply rooted in local values of brotherhood and social harmony.
Co-Authors Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan, Ahwan Almau Dudy, Aryadi Amalia, Ayu Riska Amanda, Alvira Friska Aryadi Almau Dudy Aryadi Almau Dudy Aryadi Almau Dudy Ashady , Suheflihusnaini Ashady, Suheflihusnaini Ayu Riska Amalia Ayu Riska Amalia Ayu Riska Amalia Baiq Ishariaty Wika Utary Dudy, Aryadi Almau DUDY, ARYADI ALMAUD Ika Yuliana Susilawati Imran, Bahtiar Jamaludin . Mulyana, Septira Putri Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania Nunung Rahmania nurfatlah, titin Pariarsana, I Wayan Putri Raodah Putri Raodah Rahmadani Rahmadani Rahmania, Nunung Ramadhan, Saidah Raodah, Putri RIska, Ayu Ristanti, Yuni Suheflihusnaini Ashady Suheflihusnaini Ashady Suheflihusnaini Ashady SYAMSUL HIDAYAT Taufan, Taufan Taufik, Zahratul Ain Taufik, Zahratul'ain Taufik, Zahratulain Taufik, Zahratulain’ Taufik, Zahratul’ain Titin Nurfatlah Viky Dheaurrayyani Zahratul Ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul'ain Taufik Zahratul’ain Taufik Zahratul’ain Taufik