Claim Missing Document
Check
Articles

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP WISATAWAN DI GILI TRAWANGAN MELALUI HUKUM ADAT Almau Dudy, Aryadi; Ashady , Suheflihusnaini; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratulain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.144

Abstract

Dengan disahkannya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022 membawa perubahanan terkait perlindungan serta penanggulangan terhadap korban dan pelaku tindak pidana kekeraan seksual. Perubahan tidak hanya mempengaruhi penegakan dalam institusi Negara tetapi juga pada institusi masyarakat. penelitian ini adalah, pertama melakukakan kajian bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan korban tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Gili Trawangan pasca berlakunya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan kedua, melakukan kajian bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap wisatawan di Gili Trawangan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan kontribusi: Pertama, secara konseptual penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hukum pidana khususnya kejahatan terkait dengan kekerasan seksual serta ilmu hukum pada umumnya. Kedua, secara praktis dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan terkait perlindungan wisatawan dari tindak pindana kekerasan seksual di daerah wisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, konseptual dan kasus. Hasil penelitian dalam hal perlidungan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di daerah gili trawangan paling tidak terdapat 2 jalur yaitu melalui jalur penal/hukum pidana berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan melalui jalur non penal/ mengunakan hukum masyarakat gili trawangan dengan sistem mediasi dengan pola musyawarah mufakat. Luaran penelitian ini adalah dalam bentuk jurnal be-ISSN dan luaran tambahan dalam bentuk bahan ajar materi kuliah hukum pidana di luar KUHP dan perlindungan perempuan dan anak.
Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya Di Provinsi Aceh Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.227

Abstract

Kedatangan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia semakin meningkat sejak adanya penerimaan oleh masyarakat Aceh sejak tahun 2009. Namun penerimaan tersebut memberikan harapan bagi pengungsi Rohingya lainnya yang berada di Bangladesh untuk ke Indonesia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, hal ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap etnis Rohingya. Urgensi penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana yurisdiksi Indonesia atas tindak pidana perdagangan orang terhadap pengungsi Rohingya. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian meunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh warga negara asing dengan negara tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang adalah Indonesia, maka berlaku yurisdiksi Indonesia terhadap para tersangka yang merupakan warga negara asing berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, secara konseptual berdasarkan asas teritorial dan teori akibat memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk mengadili kasus perdagangan orang yang dilukukan oleh warga negara asing yang akibat dari perbuatannya atau tujuan dari perbuatannya di wilayah Indonesia. Sedangkan dalam proses penegakan hukum berdasarka kompetensi relatif terhadap 3 (tiga) tersangka perdagangan orang warga negara asing dapat diadili di Indonsia.
Kekerasan Seksual Di Metaverse Dalam Perspektif Viktimologi Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratul’ain
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.229

Abstract

Perkembangan teknologi diiringi dengan perkembangan kejahatan, berbagai bentuk kejahatan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi salah satunya kekerasan seksual. Kekerasan seksual kini tidak hanya dalam dunia nyata tetapi dalam dunia maya. Salah satu bentuk kekerasan seksual di dunia maya adalah pelecehan seksual terhadap avatar di metaverse. Terhadap kejahatan tersebut tentunya korban mengalami dampak secara fisik maupun psikologis walapun yang mengalami pelecehan seksual adalah avatarnya yang merupakan represntasi korban di dunia virtual. Adapaun urgensi penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kekerasan seksual di metaverse dalam perspektif viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap avatar dalam metaverse dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan non konvensional. Korban dalam perspektif viktimologi tidak hanya terbatas pada manusia di dunia nyata namun dapat berupa representasinya di dunia maya.
REVICTIMIZATION IN CASES OF MOTOR VEHICLE THEFT Taufik, Zahratul Ain; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.18106

Abstract

A crime committed against a person who then experiences the same crime on the same object is called revictimization or double victimization. Revictimization or double victimization occurred in the Mataram City area, NTB around 2016 and 2018 where the victim with the initials YIM experienced the loss of a motor vehicle twice and repeated on the same motorcycle, the first theft in 2016 and the second theft in 2018. The incident is not an ordinary event that should be ignored. The incident is then deemed necessary to be studied more deeply and related to how a person's role in living his daily life so that the person can become a victim of crime repeatedly on the same crime object.This research is a type of empirical legal research using a descriptive qualitative approach with a case approach carried out by first reading and analyzing literature on legislation related to the legal issues under study. This research serves to see the extent of the victim's role in revictimization of motor vehicle theft, in writing it is necessary to know how the victim's role in living his daily life so that he can become a victim of crime repeatedly on the same crime object. The results of this study conclude that victims of crime as Participating victims, namely someone who unconsciously commits negligent acts or acts that easily make themselves a victim.
RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI OCCASIONAL CRIMINAL DAN OPPORTUNITY THEORY (Studi Putusan Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Bil) Pariarsana, I Wayan; Zahra Nirmala, Atika
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i2.63

Abstract

Kejahatan di dalam masyarakat tetap terjadi meskipun telah ada penanggulangannya bahkan kejahatan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang sehingga dia disebut sebagai residivis berdasarkan hal tersebut perlu untuk diketahui mengapa seseorang melakukan kejahatan sebagaimana kasus yang telah diputus dalam putusan Nomor: 47/Pid.B/2021/PN. Bil, seorang yang melakukan kejahatan dalam hal ini adalah residivis, berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk diketahui kenapa seseorang melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang melalui occasional criminal dan opportunity theory. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Adapaun hasil penelitian ini menujukkan bahwa berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa menurut occasional criminal pelaku melakukan perbuatannya karena adanya pengalaman yang berulang-ulang, sedangkan berdasarkan opportunity theory pelaku melakukan perbuatannya karena ada kesempatan.
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PRESPEKTIF VIKTIMOLOGI RAHMANIA, NUNUNG; NIRMALA, ATIKA ZAHRA; TAUFIK, ZAHRATUL'AIN
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.880

Abstract

The development of technology and information has a positive influence on society, but on the other hand there is a negative influence in the form of the development of criminal acts of pornography which are increasingly spreading massively in society. The purpose of this study is to determine and analyze the form of victimization and victimogenic elements in the crime of pornography, the form of protection and the rights of victims in the crime of pornography, and the flow of victimology in accordance with the regulation of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results of the research are: 1) The crime of pornography occurs either because of the victim himself (victimless crime) or other people and the form of victimization in the crime of pornography is making, using, spreading, broadcasting, exploiting, utilizing, downloading, letting, abusing power, listening, showing pornographic content either to yourself or to other parties. Meanwhile, the victimogenic factors of pornography crime are technological advancement, the function of supervision and control of the government that has not been optimal, and ethical and moral problems of society. 2) Forms of protection and rights of victims are in the form of guidance, assistance in the fields of law and health, and social recovery. 3) The appropriate victimology approach in pornography law is radical victimology and the protection of victims uses a service model
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 TAUFIK, ZAHRATUL'AIN; DUDY, ARYADI ALMAUD; RAHMANIA, NUNUNG; NIRMALA, ATIKA ZAHRA; ASHADY, SUHEFLIHUSNAINI
GANEC SWARA Vol 17, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i4.664

Abstract

Pilkada is the implementation of people's sovereignty to elect regional leaders directly and democratically. It is known that the number of Election Crimes in North Lombok Regency is eight cases where only one case reached trial and was convicted. The purpose of this research is to find out the law enforcement efforts of Election Crimes in the 2020 regional head elections in North Lombok Regency. The benefits of this research are expected to contribute as a reference for election law enforcers to maintain and uphold elections in accordance with electoral principles. This type of research is empirical legal research using a case approach, conceptual approach, and statutory approach. This research then results in that election crimes are resolved by the North Lombok Regency Gakkumdu Center consisting of elements of the North Lombok Resort Police, the Mataram District Attorney's Office and the North Lombok Regency Bawaslu, which in its implementation, the understanding and focus of knowledge regarding elections and law enforcement of criminal acts are different, resulting in many events registered as alleged violations of election crimes at the North Lombok Regency Bawaslu that cannot be handled until the trial in court, due to factors of fulfillment of the elements of the article, evidence and interpretation of the article among the North Lombok Regency Gakkumdu Center personnel who mostly do not find conclusions that are in agreement with each other.
Cost And Benefit Analysis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara Taufik, Zahratul'ain; Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala; Titin Nurfatlah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16689

Abstract

Penelitian ini menganalisis biaya dan manfaat terhadap penanganan kasus tindak pidana pemilu pada Pilkada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas strategi dalam menangani pelanggaran pemilu serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan integritas proses pemilihan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun biaya yang dikeluarkan telah cukup besar namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, dengan hanya menyelesaikan satu kasus dari delapan kasus yang terregistrasi. Namun demikian ada tantangan yang masih dihadapi terutama dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Rekomendasi dari hasil analisis ini menekankan pada pentinya peninjauan kembali sistem pengawasan dan pendidikan publik agar dapat mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang.
Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Penyuluhan Aspek Pidana di Dunia Maya: Studi Pengabdian di Desa Sembalun, Lombok Timur Almau Dudy, Aryadi; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Ashady, Suheflihusnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JPMI - Desember 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.3207

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sembalun terkait aspek pidana dalam dunia maya dan memberikan pengetahuan mengenai ruang lingkup dan penegakan hukum terhadap masyarakat mitra apabila menjadi korban tindak pidana dalam dunia maya. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kejahatan dunia maya, termasuk perlindungan hukum bagi korban dan tindakan preventif. Dampak kegiatan terlihat dari partisipasi aktif peserta dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap ancaman cybercrime.
Settlement of Criminal Offences Based on Victim Recovery and Protection Through the Village Krama Assembly (A Study in Sesait Village, North Lombok District) Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratul'ain
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.367

Abstract

This research aims to explore the case settlement mechanism through MKD, specifically examining the forms of recovery and victim protection provided by MKD. This empirical legal study adopts a socio-legal approach and employs case studies. The findings reveal that the criminal case resolution process through MKD starts with a report, followed by verification and the scheduling of a meeting by MKD. A mediation process then takes place, where if the parties agree to reconcile, MKD drafts a peace deed. If not, minutes are prepared, and MKD advises the parties to pursue formal legal channels. In terms of victim recovery and protection, particularly in domestic violence cases, during mediation, the victim is kept separate from the perpetrator to prevent further violence, intimidation, or third-party intervention. Should reconciliation be reached, a peace deed is drawn up, stipulating that if the perpetrator repeats their actions, litigation will follow immediately. This approach serves to deter future offenses and safeguard victims. Given the Sesait village community's strong adherence to customary law, perpetrators who sign a peace deed are also subject to traditional sanctions imposed by tau loka empat. These sanctions aim to restore relationships between the parties and reintegrate harmony within the community. The sanctions not only reduce the stigma surrounding the perpetrator but also provide support to the victim. Thus, the recovery concept in the Sesait community extends beyond the victim to include the perpetrator and the broader community.