Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

Cost And Benefit Analysis Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Lombok Utara Taufik, Zahratul'ain; Nunung Rahmania; Atika Zahra Nirmala; Titin Nurfatlah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16689

Abstract

Penelitian ini menganalisis biaya dan manfaat terhadap penanganan kasus tindak pidana pemilu pada Pilkada tahun 2020 di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas strategi dalam menangani pelanggaran pemilu serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dan integritas proses pemilihan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun biaya yang dikeluarkan telah cukup besar namun tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, dengan hanya menyelesaikan satu kasus dari delapan kasus yang terregistrasi. Namun demikian ada tantangan yang masih dihadapi terutama dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Rekomendasi dari hasil analisis ini menekankan pada pentinya peninjauan kembali sistem pengawasan dan pendidikan publik agar dapat mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang.
Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Penyuluhan Aspek Pidana di Dunia Maya: Studi Pengabdian di Desa Sembalun, Lombok Timur Almau Dudy, Aryadi; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Ashady, Suheflihusnaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4 No 6 (2024): JPMI - Desember 2024
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.3207

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sembalun terkait aspek pidana dalam dunia maya dan memberikan pengetahuan mengenai ruang lingkup dan penegakan hukum terhadap masyarakat mitra apabila menjadi korban tindak pidana dalam dunia maya. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum dan diskusi kelompok terarah (FGD). Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kejahatan dunia maya, termasuk perlindungan hukum bagi korban dan tindakan preventif. Dampak kegiatan terlihat dari partisipasi aktif peserta dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap ancaman cybercrime.
Settlement of Criminal Offences Based on Victim Recovery and Protection Through the Village Krama Assembly (A Study in Sesait Village, North Lombok District) Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratul'ain
Unram Law Review Vol 8 No 2 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i2.367

Abstract

This research aims to explore the case settlement mechanism through MKD, specifically examining the forms of recovery and victim protection provided by MKD. This empirical legal study adopts a socio-legal approach and employs case studies. The findings reveal that the criminal case resolution process through MKD starts with a report, followed by verification and the scheduling of a meeting by MKD. A mediation process then takes place, where if the parties agree to reconcile, MKD drafts a peace deed. If not, minutes are prepared, and MKD advises the parties to pursue formal legal channels. In terms of victim recovery and protection, particularly in domestic violence cases, during mediation, the victim is kept separate from the perpetrator to prevent further violence, intimidation, or third-party intervention. Should reconciliation be reached, a peace deed is drawn up, stipulating that if the perpetrator repeats their actions, litigation will follow immediately. This approach serves to deter future offenses and safeguard victims. Given the Sesait village community's strong adherence to customary law, perpetrators who sign a peace deed are also subject to traditional sanctions imposed by tau loka empat. These sanctions aim to restore relationships between the parties and reintegrate harmony within the community. The sanctions not only reduce the stigma surrounding the perpetrator but also provide support to the victim. Thus, the recovery concept in the Sesait community extends beyond the victim to include the perpetrator and the broader community.
Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur Taufik, Zahratul'ain; Atika Zahra Nirmala
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Restorative Justice merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakatdengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil tanpa mengedepankan pembalasan. Sejak diterapkannya RJ di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, tujuh kasus tindak pidana berhasil diselesaikan dengan pendekatan ini, termasuk kasus penganiayaan, penadahan, kecelakaan lalu lintas, narkotika, dan pencurian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan memperoleh temuan bahwa proses Restorative Justice dimulai dengan pemeriksaan dan persetujuan terhadap syarat-syarat formal, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk mencari solusi perdamaian. Setelah kesepakatan tercapai, diajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Agung. Penelitian ini menunjukkan bahwa RJ telah efektif dalam menyelesaikan perkara pidana, mengurangi beban sistem peradilan, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki perilakunya. Dengan demikian, RJ menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam penegakan hukum pidana.
Pre-Crime dan Teknologi: Mengantisipasi Terorisme Sebelum Terjadi di Indonesia Nirmala, Atika Zahra; Nunung Rahmania; Bahtiar Imran
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.183

Abstract

Permasalahan terorisme menjadi permasalahan yang kompleks dengan berkembangnya teknologi, oleh sebab itu dibutuhkan upaya pencegahan terorisme dengan pendekatan yang komprehensif, seperti pendekatan pre-crime dengan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan pre-crime memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan terorisme sebelum terjadi, dalam pencegahan terorisme menekankan pentingnya strategi proaktif dan kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan big data, kecerdasan buatan, machine learning, data mining dan analisis situasional untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman sebelum terjadi kejahatan terorisme
SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN JUDI ONLINE DI DESA MUJUR LOMBOK TENGAH Taufik, Zahratul'ain; Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.239

Abstract

Sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online dilaksanakan di Desa Mujur, Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa Bujur, Lombok Tengah tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengenalan isu, pendalaman materi, serta evaluasi. Setiap tahapan menggunakan pendekatan nteraktif dan partisipatif yang berhasil menarik perhatian peserta dan meningkatkan keterlibatan para peserta. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa fenomena penyalahgunaan narkotika dan judi online merupakan perbuatan yang dikenal dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia karena pengaruh teknologi yang mudah diakses sehingga memberi ruang berkembangnya dua fenomena tersebut. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan yang komperhensif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online yang berada disekitar mereka. Kata Kunci: Sosialisasi, Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Judi Online
Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara Nirmala, Atika Zahra; Zahratul'ain Taufik
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.274

Abstract

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks yang harus dicegah demi masa depan anak. Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya nilai dan budaya masyarakat sehingga untuk melakukan pencegahan harus dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat salah satunya dengan berbasis kearifan lokal sebagaimana yang dilakukan di desa Sesait Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian penelitian ini dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sesait, pencegahan perkawinan anak dilakukan berbasis kearifan lokal hal tersebut tergambar pada para pihak yang terlibat dalam pencegahan yaitu majelis krama desa, kemudian cara yang dilakukan melalui musyawarah hingga pada pemberian sanksi sosial ataupun adat bagi mereka yang tetap melaksanakan perkawinan anak.
Gaslighting Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual : (Studi Kasus di Lombok) Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Ramadhan, Saidah
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.245

Abstract

Fenomena kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang kasat mata, tetapi juga dapat terjadi melalui manipulasi psikologis yang sistematis, salah satunya adalah gaslighting. Penelitian ini mengulas bagaimana gaslighting digunakan oleh pelaku kekerasan seksual untuk mengendalikan korban melalui penyesatan realitas dan pelemahan daya kritis, khususnya dalam hubungan kekuasaan yang timpang serta menelaah relevansi konsep gaslighting dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dan psikologis, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaslighting adalah bentuk paksaan psikologis yang tidak sah menurut hukum karena persetujuan korban diperoleh dari manipulasi psikologis. Walaupun dalam UU TPKS tidak menyebutkan secara eksplisit istilah gaslighting, namun terbuka ruang untuk menginterpretasi bahwa manipulasi psikologis termasuk dalam kategori jenis kekerasan seksual nonfisik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan interdisipliner dengan melibatkan psikolog forensik dalam pembuktian menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang komperhensif terhadap korban kekerasan seksual yang berbasis kekuasaan dan penyesatan (gaslighting).
TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL BERBENTUK EMOJI DAN MEME DI MEDIA SOSIAL Atika Zahra Nirmala; Yuni Ristanti
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.49

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan transaksi digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan financial technology, hingga penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat pengawasannya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan data pribadi konsumen dapat terlindungi. Tanggung jawab pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat dijatuhkan dalam bentuk sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, untuk memberikan keadilan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.
Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Riska, Ayu; Jamaludin, Jamaludin
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4904

Abstract

Perkawinan anak dan trafficking in persons merupakan dua fenomena gunung es yang masih terjadi sampai sekarang dan menimbulkan berbagai problem sosial di masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah, pertama, melakukan analisis terkait relevansi antara perkawinan anak dan trafficking in persons. Kedua, kebijakan yang mengatur perkawinan anak dan trafficking in persons. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dari berbagai literatur terkait. Adapun hasil penelitian: 1) Berdasarkan 50 artikel, 9 buku, dan 10 berita tentang perdagangan orang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya trafficking in persons adalah perkawinan anak/perkawinan dini/perkawinan usia muda. Namun, dari data tersebut, tidak terdapat data statistic yang menyatakan secara langsung atau secara eksplisit hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam setiap assesment terhadap korban trafficking in persons dengan menambahkan bagian pada assesment yang melatarbelakangi mereka menjadi korban. 2) Kebijakan perkawinan, perlindungan anak dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, telah mengatur secara jelas dan tegas batas minimal usia menikah. Namun, kebijakan batas minimal usia tersebut tidak menjadi jaminan berkurangnya perkawinan anak di Indonesia sehingga berdampak pada trafficking in persons yang selalu terjadi setiap tahun sehingga kebijakan trafficking in persons sebagai ujung tombak dalam penanggulangan trafficking in persons di Indonesia mendapatkan hambatan dengan adanya perkawinan anak.