Claim Missing Document
Check
Articles

Pre-Crime dan Teknologi: Mengantisipasi Terorisme Sebelum Terjadi di Indonesia Nirmala, Atika Zahra; Nunung Rahmania; Bahtiar Imran
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.183

Abstract

Permasalahan terorisme menjadi permasalahan yang kompleks dengan berkembangnya teknologi, oleh sebab itu dibutuhkan upaya pencegahan terorisme dengan pendekatan yang komprehensif, seperti pendekatan pre-crime dengan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan pre-crime memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan terorisme sebelum terjadi, dalam pencegahan terorisme menekankan pentingnya strategi proaktif dan kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan big data, kecerdasan buatan, machine learning, data mining dan analisis situasional untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman sebelum terjadi kejahatan terorisme
SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN JUDI ONLINE DI DESA MUJUR LOMBOK TENGAH Taufik, Zahratul'ain; Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.239

Abstract

Sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online dilaksanakan di Desa Mujur, Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa Bujur, Lombok Tengah tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengenalan isu, pendalaman materi, serta evaluasi. Setiap tahapan menggunakan pendekatan nteraktif dan partisipatif yang berhasil menarik perhatian peserta dan meningkatkan keterlibatan para peserta. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa fenomena penyalahgunaan narkotika dan judi online merupakan perbuatan yang dikenal dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia karena pengaruh teknologi yang mudah diakses sehingga memberi ruang berkembangnya dua fenomena tersebut. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan yang komperhensif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online yang berada disekitar mereka. Kata Kunci: Sosialisasi, Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Judi Online
Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara Nirmala, Atika Zahra; Zahratul'ain Taufik
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.274

Abstract

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks yang harus dicegah demi masa depan anak. Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya nilai dan budaya masyarakat sehingga untuk melakukan pencegahan harus dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat salah satunya dengan berbasis kearifan lokal sebagaimana yang dilakukan di desa Sesait Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian penelitian ini dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sesait, pencegahan perkawinan anak dilakukan berbasis kearifan lokal hal tersebut tergambar pada para pihak yang terlibat dalam pencegahan yaitu majelis krama desa, kemudian cara yang dilakukan melalui musyawarah hingga pada pemberian sanksi sosial ataupun adat bagi mereka yang tetap melaksanakan perkawinan anak.
TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL BERBENTUK EMOJI DAN MEME DI MEDIA SOSIAL Atika Zahra Nirmala; Yuni Ristanti
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.49

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan transaksi digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan financial technology, hingga penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat pengawasannya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan data pribadi konsumen dapat terlindungi. Tanggung jawab pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat dijatuhkan dalam bentuk sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, untuk memberikan keadilan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.
Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Riska, Ayu; Jamaludin, Jamaludin
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4904

Abstract

Perkawinan anak dan trafficking in persons merupakan dua fenomena gunung es yang masih terjadi sampai sekarang dan menimbulkan berbagai problem sosial di masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah, pertama, melakukan analisis terkait relevansi antara perkawinan anak dan trafficking in persons. Kedua, kebijakan yang mengatur perkawinan anak dan trafficking in persons. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dari berbagai literatur terkait. Adapun hasil penelitian: 1) Berdasarkan 50 artikel, 9 buku, dan 10 berita tentang perdagangan orang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya trafficking in persons adalah perkawinan anak/perkawinan dini/perkawinan usia muda. Namun, dari data tersebut, tidak terdapat data statistic yang menyatakan secara langsung atau secara eksplisit hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam setiap assesment terhadap korban trafficking in persons dengan menambahkan bagian pada assesment yang melatarbelakangi mereka menjadi korban. 2) Kebijakan perkawinan, perlindungan anak dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, telah mengatur secara jelas dan tegas batas minimal usia menikah. Namun, kebijakan batas minimal usia tersebut tidak menjadi jaminan berkurangnya perkawinan anak di Indonesia sehingga berdampak pada trafficking in persons yang selalu terjadi setiap tahun sehingga kebijakan trafficking in persons sebagai ujung tombak dalam penanggulangan trafficking in persons di Indonesia mendapatkan hambatan dengan adanya perkawinan anak.
Penyuluhan Hukum Terhadap Perundungan Di Lingkungan Sekolah Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Amalia, Ayu Riska
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 4 No 3 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v4i3.1862

Abstract

Perundungan biasanya terjadi di lingkungan sekolah sebagaimana data yang dihimpun oleh Media Indonesia berdasarkan hasil rilis data dari komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan anak di sektor pendidikan yang masuk KPAI sejak Januari sampai Agustus 2023 mencapai 2.355 kasus. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada siswa/i yang tergabung dalam ekstra kurikuler pramuka pangkalan Pondok Pesantren Al-Intishor Kota Mataram. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dalam bentuk penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa/i terkait jenis bullying dan bahayanya. Kegiatan tersebut diharapkan siswa/i dapat memahami bahaya perilaku perundungan dan mampu mencegah hal tersebut dapat terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tingal mereka
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KONTEN PRANK Viky Dheaurrayyani; Hidayat, Syamsul; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria konten yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten prank. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap norma hukum positif, asas, dan teori hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa konten prank di Indonesia memenuhi unsur tindak pidana, antara lain pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), kekerasan seksual non-fisik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022, pidana 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar), laporan palsu (Pasal 220 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), pencemaran nama baik (Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, pidana 9 bulan dan/atau denda Rp10 juta), serta penghinaan (Pasal 315 KUHP, pidana 4 bulan 2 minggu dan/atau denda Rp4.500).
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LOMBOK TIMUR Amanda, Alvira Friska; Hidayat, Syamsul; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Lombok Timur serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Maraknya peredaran narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial, sehingga memerlukan tindakan yang efektif dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris, yang bersifat deskriptif, datanya bersumber dari data lapangan wawancara dengan pihak kepolisian Lombok Timur (primer), dan data kepustakaan (sekunder), dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepolisian berperan aktif dalam pencegahan melalui sosialisasi di sekolah, pemerintahan, masyarakat, kerjasama antar lembaga, serta kerjasama dengan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti, banyak pengguna narkotika yang sekaligus menjadi pengedar, kurangnya partisipasi masyarakat, terbatasnya alat deteksi dan teknologi, anggran tidak seimbang, serta luasnya wilayah Lombok Timur. Diperlukannya peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antara institusi hukum dan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini secara komprehensif.
Penyuluhan Hukum: Batas Minimal Umur Perkawinan Sebagai Upaya Menekan Angka Perkawinan Usia Anak Taufik, Zahratul'ain; Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania; Putri Raodah
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 3 (2024): Journal of Human And Education
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i3.972

Abstract

Anak sebagai tumpun dan harapan bangsa sudah seharusnya mendapatkan hak-hak anak secara layak untuk tumbuh kembangnya secara baik. Hal tersebut yang kemudian menjadikan pernikahan usia anak yang cukup banyak menjadi perhatian khusus semua kalangan Pernikahan anak yang menjadi fenomena sosial yang dianggap cukup serius yang terjadi di berbagai negara yang salah satunya Indonesia dan NTB menjadi salah satu provinsi penyumbang pernikahan usia anak. Hal tersebut kemudian yang menjadikan kami para dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merasa menjadi pihak yang turut bertanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi mengenai batas minimal usia pernikahan untuk dapat membantu menekan jumlah pernikahan anak di wilayah Provinsi NTB. Penyebaran informasi tersebut di lakukan dengan penyluhan hukum menggunakan metode ceramah yang merupakan salah satu metode penyampain materi kepada para peserta. Manfaat yang kemudian diharapkan setelah kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang batas usia minimal perkawinan dan apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur melakukan perkawinan anak
Kekuatan Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Tau Lokak Empat Pada Masyarakat Adat Wet Sesait Nirmala, Atika Zahra; Taufik, Zahratul'ain; Rahmania, Nunung
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat hukum adat memiliki cara yang khas dalam menyelesaikan suatu permasalah, seperti yang terdapat pada masyarakat hukum adat Wet Sesait yang terletak di Kabupaten Lombok Utara. Dalam menghadapi permasalahan yang muncul seperti dalam ranah pidana, masyarakat ini memiliki cara unik dalam penyelesaiannya yaitu melalui tau lokak empat.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana melalui tau lokak empat pada masyarakat adat Wet Sesait.  Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis yuridis dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagi orang yang melakukan pelanggaran dan diselesaikan melalui tau lokak empat, maka pelanggar tersebut harus melaksanakan pemenuhan kewajiban adat yang disebut sebagai dedosan. Bahkan jika pelanggar tidak mampu memenuhi, maka pihak keluarga harus turut serta untuk memenuhi dedosan tersebut. Jadi putusan dari tau lokak empat bersifat final dan memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi semua anggota masyarakat.