Claim Missing Document
Check
Articles

Restorative Justice sebagai Metode Penyelesaian Perkara Pidana Pelaku Dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur Taufik, Zahratul'ain; Atika Zahra Nirmala
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku dewasa di Kejaksaan Negeri Lombok Timur. Restorative Justice merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakatdengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil tanpa mengedepankan pembalasan. Sejak diterapkannya RJ di Kejaksaan Negeri Lombok Timur, tujuh kasus tindak pidana berhasil diselesaikan dengan pendekatan ini, termasuk kasus penganiayaan, penadahan, kecelakaan lalu lintas, narkotika, dan pencurian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan memperoleh temuan bahwa proses Restorative Justice dimulai dengan pemeriksaan dan persetujuan terhadap syarat-syarat formal, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara pihak-pihak terkait untuk mencari solusi perdamaian. Setelah kesepakatan tercapai, diajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Agung. Penelitian ini menunjukkan bahwa RJ telah efektif dalam menyelesaikan perkara pidana, mengurangi beban sistem peradilan, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki perilakunya. Dengan demikian, RJ menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam penegakan hukum pidana.
Pre-Crime dan Teknologi: Mengantisipasi Terorisme Sebelum Terjadi di Indonesia Nirmala, Atika Zahra; Nunung Rahmania; Bahtiar Imran
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.183

Abstract

Permasalahan terorisme menjadi permasalahan yang kompleks dengan berkembangnya teknologi, oleh sebab itu dibutuhkan upaya pencegahan terorisme dengan pendekatan yang komprehensif, seperti pendekatan pre-crime dengan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan pre-crime memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mencegah tindakan terorisme sebelum terjadi, dalam pencegahan terorisme menekankan pentingnya strategi proaktif dan kolaboratif dengan memanfaatkan teknologi, seperti penggunaan big data, kecerdasan buatan, machine learning, data mining dan analisis situasional untuk mendeteksi dan mencegah potensi ancaman sebelum terjadi kejahatan terorisme
SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN JUDI ONLINE DI DESA MUJUR LOMBOK TENGAH Taufik, Zahratul'ain; Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.239

Abstract

Sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online dilaksanakan di Desa Mujur, Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa Bujur, Lombok Tengah tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengenalan isu, pendalaman materi, serta evaluasi. Setiap tahapan menggunakan pendekatan nteraktif dan partisipatif yang berhasil menarik perhatian peserta dan meningkatkan keterlibatan para peserta. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa fenomena penyalahgunaan narkotika dan judi online merupakan perbuatan yang dikenal dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia karena pengaruh teknologi yang mudah diakses sehingga memberi ruang berkembangnya dua fenomena tersebut. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan yang komperhensif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online yang berada disekitar mereka. Kata Kunci: Sosialisasi, Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Judi Online
Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara Nirmala, Atika Zahra; Zahratul'ain Taufik
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.274

Abstract

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks yang harus dicegah demi masa depan anak. Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya nilai dan budaya masyarakat sehingga untuk melakukan pencegahan harus dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat salah satunya dengan berbasis kearifan lokal sebagaimana yang dilakukan di desa Sesait Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian penelitian ini dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sesait, pencegahan perkawinan anak dilakukan berbasis kearifan lokal hal tersebut tergambar pada para pihak yang terlibat dalam pencegahan yaitu majelis krama desa, kemudian cara yang dilakukan melalui musyawarah hingga pada pemberian sanksi sosial ataupun adat bagi mereka yang tetap melaksanakan perkawinan anak.
Gaslighting Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual : (Studi Kasus di Lombok) Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Ramadhan, Saidah
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.245

Abstract

Fenomena kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang kasat mata, tetapi juga dapat terjadi melalui manipulasi psikologis yang sistematis, salah satunya adalah gaslighting. Penelitian ini mengulas bagaimana gaslighting digunakan oleh pelaku kekerasan seksual untuk mengendalikan korban melalui penyesatan realitas dan pelemahan daya kritis, khususnya dalam hubungan kekuasaan yang timpang serta menelaah relevansi konsep gaslighting dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dan psikologis, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaslighting adalah bentuk paksaan psikologis yang tidak sah menurut hukum karena persetujuan korban diperoleh dari manipulasi psikologis. Walaupun dalam UU TPKS tidak menyebutkan secara eksplisit istilah gaslighting, namun terbuka ruang untuk menginterpretasi bahwa manipulasi psikologis termasuk dalam kategori jenis kekerasan seksual nonfisik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan interdisipliner dengan melibatkan psikolog forensik dalam pembuktian menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang komperhensif terhadap korban kekerasan seksual yang berbasis kekuasaan dan penyesatan (gaslighting).
TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL BERBENTUK EMOJI DAN MEME DI MEDIA SOSIAL Atika Zahra Nirmala; Yuni Ristanti
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): JUNI 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i1.49

Abstract

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan transaksi digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan financial technology, hingga penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat pengawasannya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan data pribadi konsumen dapat terlindungi. Tanggung jawab pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat dijatuhkan dalam bentuk sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, untuk memberikan keadilan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.
Perkawinan Anak sebagai Faktor Trafficking in Persons di Indonesia Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Riska, Ayu; Jamaludin, Jamaludin
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4904

Abstract

Perkawinan anak dan trafficking in persons merupakan dua fenomena gunung es yang masih terjadi sampai sekarang dan menimbulkan berbagai problem sosial di masyarakat. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah, pertama, melakukan analisis terkait relevansi antara perkawinan anak dan trafficking in persons. Kedua, kebijakan yang mengatur perkawinan anak dan trafficking in persons. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dari berbagai literatur terkait. Adapun hasil penelitian: 1) Berdasarkan 50 artikel, 9 buku, dan 10 berita tentang perdagangan orang menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya trafficking in persons adalah perkawinan anak/perkawinan dini/perkawinan usia muda. Namun, dari data tersebut, tidak terdapat data statistic yang menyatakan secara langsung atau secara eksplisit hal tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam setiap assesment terhadap korban trafficking in persons dengan menambahkan bagian pada assesment yang melatarbelakangi mereka menjadi korban. 2) Kebijakan perkawinan, perlindungan anak dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, telah mengatur secara jelas dan tegas batas minimal usia menikah. Namun, kebijakan batas minimal usia tersebut tidak menjadi jaminan berkurangnya perkawinan anak di Indonesia sehingga berdampak pada trafficking in persons yang selalu terjadi setiap tahun sehingga kebijakan trafficking in persons sebagai ujung tombak dalam penanggulangan trafficking in persons di Indonesia mendapatkan hambatan dengan adanya perkawinan anak.
Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat Taufan, Taufan; Rahmania, Nunung; Taufik, Zahratul’ain; Nirmala, Atika Zahra
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.282

Abstract

Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Negara telah produk hukum untuk melindungi lingkungan hidup dan hutan, mulai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH). Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah merubah, mengganti dan menambahkan substansi. Dalam ketentuan UULH, terdapat rumusan ketentuan pidana beserta sanksi, begitupun UU PPPH yang merupakan cakupan hukum pidana khusus, terdapat rumusan ketentuan pidana, tanggungjawab, sanksi hingga keleembagaan penegakan hukum. Upaya optimalisasi pelaksanaan hukum dalam fungsinya yang berciri kausatif membutuhkan peran dari berbagai elemen, peran masyarakat luas sangat dibutuhkan. Dari pemahaman-pemahaman hukum seseorang maka akan terwujud ketertiban sosial. Oleh sebab itu, untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging, maka perlu memberikan pendampingan agar masyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging. Kegiatan pendampingan tentang Model Pencegahan Dan Penanggulangan Ilegal Logging Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Pemberdayaan Komunitas Lokal Di Wilayah Kec. Narmada Kab. Lombok Barat, mencakup penyuluhan dan pembimbingan di uraikan berdasarkan materi yang meliputi: Pengantar Umum tentang Hutan; Tinjauan tentang Kerusakan Hutan; Bentuk-Bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan illegal logging dan Sanksi pidana terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan hukum di Indonesia, UU Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.
Indonesia PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PERSPEKTIF THREE PILLARS MINIMISATION Ristanti, Yuni; Nirmala, Atika Zahra
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.317

Abstract

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dan terus meningkat terkait penyalahgunaan narkotika dan perdagangan gelap narkoba, yang semakin diperburuk oleh kondisi geografisnya yang luas dan berbentuk kepulauan. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia telah menjadi jalur penting bagi sindikat narkotika transnasional. Sebagai respons, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menerapkan kerangka kerja Three Pillars Minimization yang terdiri atas supply reduction (pengurangan pasokan), demand reduction (pengurangan permintaan), dan harm reduction (pengurangan dampak buruk), sebagai strategi hukum dan kelembagaan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara kritis efektivitas implementasi ketiga pilar tersebut dan mengidentifikasi hambatan struktural maupun hukum yang mengganggu penerapan secara merata dalam yurisdiksi Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku, praktik kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BNN memiliki mandat hukum yang kuat dan komitmen nyata melalui operasi penindakan, edukasi preventif, serta program rehabilitasi, pelaksanaan strategi tiga pilar masih terfragmentasi dan belum merata secara geografis. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi keterisolasian wilayah, ketimpangan infrastruktur, dan perbedaan kapasitas kelembagaan daerah. Selain itu, integrasi pendekatan harm reduction—seperti rehabilitasi melalui putusan pengadilan dan intervensi berbasis komunitas—belum sepenuhnya dioperasionalkan secara nasional. Studi ini menekankan pentingnya perumusan kebijakan hukum yang lebih terpadu untuk memastikan koordinasi antarlembaga, distribusi sumber daya yang adil, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan sosial yang terlibat dalam program harm reduction. Kerangka hukum yang inklusif dan terintegrasi sangat penting untuk memperkuat rezim pengendalian narkotika nasional Indonesia dan memastikan kesesuaiannya dengan standar hukum internasional yang berlaku.
Penyuluhan Hukum Terhadap Perundungan Di Lingkungan Sekolah Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra; Rahmania, Nunung; Amalia, Ayu Riska
Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram Vol 4 No 3 (2023): Edisi Desember 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS NAHDLATUL WATHAN MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51673/jaltn.v4i3.1862

Abstract

Perundungan biasanya terjadi di lingkungan sekolah sebagaimana data yang dihimpun oleh Media Indonesia berdasarkan hasil rilis data dari komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan anak di sektor pendidikan yang masuk KPAI sejak Januari sampai Agustus 2023 mencapai 2.355 kasus. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada siswa/i yang tergabung dalam ekstra kurikuler pramuka pangkalan Pondok Pesantren Al-Intishor Kota Mataram. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dalam bentuk penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa/i terkait jenis bullying dan bahayanya. Kegiatan tersebut diharapkan siswa/i dapat memahami bahaya perilaku perundungan dan mampu mencegah hal tersebut dapat terjadi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tingal mereka