Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
27.188
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Studi Kasus Inovasi Ekonomi Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Postgraduated Community Service Journal Law Doctoral Community Service Journal Eduvest - Journal of Universal Studies Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Ni Made Puspasutari Ujianti
Universitas Warmadewa
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 173 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : kertha wicaksana

 1 
TINJAUAN YURIDIS ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Ni Made Puspasutari Ujianti; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Kertha Wicaksana Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.133-139

Abstract

Pengadaan barang/jasa bagi keperluan Pemerintah yang menyerap dana APBN/APBD hampir sebesar 60 % akan menciptakan lapangan pekerjaan yang direbut oleh para pengusaha baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri karena bangsa Indonesia telah memasuki era globalisasi dan leberalisme perdagangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pengguna barang/jasa (pemerintah) dan pihak penyedia barang/jasa (pengusaha), dengan kepentingan yang berbeda yang sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan melalui tahapan proses pengadaan, yang akhirnya penyedia barang/jasa yang terpilih akan menandatangani kontrak dengan pengguna barang/jasa. Kontrak tersebut memuat kesepakatan antara pengguna barang/jasa sebagai Pihak Pertama dan penyedia barang/jasa sebagai Pihak Kedua. Dalam pembuatan suatu kontrak, para pihak seharusnya memiliki kedudukan yang seimbang, karena apabila tidak memiliki kedudukan yang seimbang, maka dimungkinkan terjadinya salah satu pihak akan mendominasi pihak lain. Bagaimana prinsip keseimbangan diimplementasikan dalam kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak dibidang pengadaan barang/jasa bagi keperluan Pemerintah di Kabupaten Badung ? Dari hasil penelitian diketahui bahwa; pada kontrak pengadaan barang / jasa bagi keperluan pemerintah di Kabupaten Badung, pada awal kontrak (pra kontrak) memang terlihat bahwa posisi tawar para pihak adalah seimbang. Tetapi jika dicermati pada isi kontrak terlihat ada ketidakseimbangan kedudukan. Asas keseimbangan belum diimplementasikan secara baik di Kabupaten Badung. Procurement of goods / services for the needs of the Government that absorb funds APBN / APBD almost 60% will create employment seized by entrepreneurs both domestic entrepreneurs and foreign businessmen because the nation of Indonesia has entered the era of globalization and trade leberalisme. To anticipate this by issuing Presidential Regulation (Perpres) No. 16 of 2018 on Procurement of Government Goods / Services. Procurement of goods / services basically involves two parties, namely the user of goods / services (government) and the provider of goods / services (entrepreneurs), with different interests that are difficult to meet if there is no mutual understanding and willingness to reach an agreement. Procurement of goods / services is done by going through the stages of the procurement process, which ultimately providers of goods / services selected will sign a contract with the user goods / services. The contract contains an agreement between the user of the goods / services as the First Party and the provider of goods / services as the Second Party. In making a contract, the parties should have a balanced position, because if it does not have a balanced position, then it is possible that one party will dominate the other. How is the principle of balance implemented in contracts signed by both parties in the field of procurement of goods / services for the purposes of the Government in Badung regency? From result of research known that; in the contract of procurement of goods / services for government purposes in Badung regency, at the beginning of the contract (pre contract) it is seen that the bargaining position of the parties is balanced. But if you look at the content of the contract there is an unbalanced position. The principle of balance has not been well implemented in Badung regency.
Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan I Dewa Agung Gede Mahardika Martha; Ni Made Puspasutari Ujianti; Ni Made Sukariyati Karma
Kertha Wicaksana Vol 13 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.2019.45-50

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang termasuk pesaing dari toko retail modern waralaba dalam melakukan kegiatan usaha di tengah persaingan pasar retail modern dengan pasar retail tradisional dan untuk mengetahui perilaku yang dilakukan oleh toko retail modern waralaba dalam menjalankan usahanya yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap kelangsungan usaha dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian empiris, yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Kabupaten Tabanan, yakni di Pasar Retail Modern (toko retail modern waralaba Alfamart dan Indomaret) maupun Pasar Retail Tradisional (Toko kelontong dan Pasar tradisional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko retail waralaba dalam menjalankan usaha melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli sehingga segera perlu dibentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pasar tradisional.Aturan-aturan perlindungan hukum preventif dari pemerintah perlu diterapkan guna menunjang keberhasilan perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha tradisional. Keyword : Persaingan Usaha, Pasar Retail, Waralaba This study aims to identify business actors including competitors from modern franchise retail stores in conducting business activities in the midst of modern retail market competition with traditional retail markets and to find out the behavior of modern franchise retail stores in conducting their businesses which can lead to monopolistic practices and/or unfair business competition, and to find out the legal protection provided by Law No. 5 of 1999 concerning the business continuity of business actors in traditional markets due to the increasingly widespread business in modern markets. Legal research is a type of empirical research, which is descriptive in nature. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Research locations in Tabanan Regency, namely in the Modern Retail Market (modern retail stores Alfamart and Indomaret franchises) and Traditional Retail Markets (Grocery Stores and traditional Markets). The results of the study show that franchise retail stores carry out actions that can lead to monopolistic practices so that legal protection needs to be provided immediately for traditional markets. Preventive legal protection regulations from the government need to be implemented to support the success of preventive legal protection for business actors. traditional. Keywords: Business, Competition, franchises Retail market
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat I Gede Putu Sudiarta; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Kertha Wicaksana Vol 13 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.85-89

Abstract

Abstrak Salah satu hal yang terjadi mengenai timbulnya persaingan tidak sehat, yaitu adanya kedekatan para pelaku usaha dengan orang yang memiliki kekuasaan tinggi yang dapat memberikan kemudahan untuk melakukan sesuatu. Sekelompok pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan telah melakukan praktek monopoli seperti yang terjadi di bandara dimana taksi daring tidak dapat menjemput maupun mengantar penumpang masuk ke bandara. Dasar hukum dalam perjanjian kerjasama yaitu diatur dalam pasal 1320 KUHperdata, pasal tersebut memberikan siapa saja dapat melakuka perjanjian asalkan tidak melanggar ketentuan pasal tersebut. Dalam usaha taksi daring pasal tersebut bertentangan dengan UU no 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.Perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha taksi daring dimana dengan diterbitkannya UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan hukum represif bagi pelaku usaha taksi daring yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat diberi sanksi administrasi. Abstract One of the things that happens on the incidence of unhealthy business competition,the is the closeness of the business with people who have a higher level of power that can provide convenience to do something. A Group of businesses which cooperation with the business may be said to have been of a monopoly as happened at the airport where a taxi online can’t pick up and take passenger’s into the airport. The legality in the cooperation agreement which is set in article to 1320 KUHperdata, article is giving anyone can make the deal as long as it does not violate the provisions of article. Chasing a taxi online article is contrary to the law number 5 of 1999 on an unhealthy business competition. Protection of the law preventive against businesses for a taxi online in which the issuance of the law no 5 of 1999 on the restriction on the practice of monopolies and an unhealthy business competition. Protection of the repressive for the business for taxi online who commit acts of an unhealthy business competition were given administrative sanctions.
Kebijakan Pembagian Hasil Pengelolaan Objek Wisata di Kabupaten Bangli Luh Putu Suryani; Ni Made Puspasutari Ujianti; Ida Ayu Putu Widiati
Kertha Wicaksana Vol 16 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.1.2022.51-56

Abstract

The island of Bali is famous for its natural beauty. Likewise with Bangli Regency which is one of the regencies on the island of Bali which is famous for having water tourism destinations that are no less beautiful than other places on the island of Bali. Tibumana Waterfall is a tourist attraction managed by the traditional village through an agreement made between the traditional village and the Apuan village government through an agreement. On the basis of the agreement, the traditional village can better manage tourist objects and attractions, beautiful in accordance with the Hindu order, so that their uniqueness and beauty can be maintained and developed. The cooperation agreement between the Bendesa Adat Bangunlemah Kawan and the Perbekel of Apuan Village is in accordance with the anatomy of the contract which requires that the contract must include the scope, rights and obligations, provisions for force majeure and provisions for dispute resolution. The policy model in the distribution of the results of the management of tourism objects in the Tibumana waterfall does not reflect the principle of justice. To be more ideal, before the contract is drawn up, the Village Government forms a Village Regulation which regulates the management of tourism objects in the Apuan village area, because the opening of tourist objects to tourists will of course have a levy to be paid. For illegal levies, the retribution must go through a Village Regulation. After the village regulations are formed, contracts are drawn up to determine more concrete matters.
Implementasi Perijinan Minimarket di Kota Denpasar Ni Made Puspasutari Ujianti; A. A. Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani; Anak Agung Alit Ista Damayanti; Made Sadhu Arta Kori
Kertha Wicaksana Vol 18 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.91-95

Abstract

Perubahan gaya hidup dan pola konsumtif masyarakat kota yang bergeser menginginkan kemudahan dan serba praktis menyebabkan semakin maraknya pertumbuhan minimarket di kota besar khsusunya Kota Denpasar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Denpasar telah membuat kebijakan Peraturan Walikota yang ditetapkan pada tahun 2009 yang diharapkan dapat mengatasi masalah penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kota Denpasar. Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya, pemenuhan syarat administrasi sebelum izin minimarket diterbitkan. Prosedur dalam menerbitkan izin untuk minimarket di Kota Denpasar dilakukan oleh lintas instansi yakni Dinas Perijinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Setelah izin diterbitkan Tim Teknis melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa izin yang diterbitkan telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat di lihat dari masih banyaknya minimarket yang berdisi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan masih adanya kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan minimarket ini. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (interest affected) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.
PENATAAN MINI MARKET BERDASARKAN PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DI KABUPATEN BANGLI Ni Made Puspasutari Ujianti; A.A Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Kertha Wicaksana Vol 19 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.19.1.2025.13-17

Abstract

The changes of lifestyle and consumption patterns of urban society, which increasingly demand convenience and practicality, has led to the rapid growth of supermarkets in Bangli Regency. Bangli Regency is beginning to thrive, following the lead of other regencies and cities in Bali Province. The rise in domestic tourist visits to Bangli Regency, which still offers beautiful natural landscapes and promising tourist destinations, has fueled the development of supermarkets. According to Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Risk-Based Business Licensing System, supermarkets are considered low-risk businesses, so their licensing procedures are simpler compared to businesses with medium or high risk. However, this regulation conflicts with the Bangli Regency Regional Regulation No. 1 of 2016 regarding the Protection and Organization of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores. If this issue left unaddressed, this could lead to an overconcentration of supermarkets in Bangli Regency, which may, in turn, affect the existence of traditional markets.
Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Mengengah di Kabupaten Badung Ida Ayu Putu Widiati; Ni Made Puspasutari Ujianti; Kade Richa Mulyawati
Kertha Wicaksana Vol 19 No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.19.2.2025.172-180

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a strategic position as a form of business activities capable of expanding job opportunities, providing broad economic services, playing a role in the process of equitability and increasing community income, encouraging economic growth, and contributing to the realization of national stability. Despite having shown its role in the regional economy, MSMEs in Badung Regency still face various obstacles and challenges, both internal and external, which lead to a weak competitive edge compared to other business players. This research aims to analyze the problems faced by MSMEs and formulate efforts for empowerment and development of MSMEs in Badung Regency. The research results indicate that empowerment efforts to address the problems of MSMEs in Badung Regency include education and training for human resources related to access to financing, product development, and strengthening marketing networks. Development efforts for MSMEs are directed at micro enterprises with the aim of increasing their scale to small enterprises by increasing the percentage of entrepreneurs in Badung Regency.
Co-Authors A. A. Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri Anak Agung Bagus Ari Satya Dharma Anak Agung Bagus Wirawan Anak Agung Gde Agung Brama Pramudya Anak Agung Gede Ryan Januar Anak Agung Istri Agung Anak Agung Lanang Parwacita Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Bagus Krisna Pratama Anak Agung Ngurah Gede Wiratdika Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anggia Maharani Putri Arini, Desak Gde Dwi Aurora Mayawa Rissandjani Ayu Metta Sandra Ayu Prasetya Dewi Azizul Anwar Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono Chandra Adi Gunawan Putra Chandra Adi Gunawan Putra Desy Kristiani Rahma Putri Dewa Ayu Warta Meilaningsih Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Ananta Prasetya Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dewa Made Natha Dwitama Dewi, A.A Sagung Laksmi Dwi Anggi Cahyani Dwitya Candra Yasa Gautam Kumar Jha Gde Nanda Radithya Kresnantara Sanjaya Gede Agus Krisna Mahendra Gede Bagus Andika Putra Gede Putra Suardana Gede Yudi Krisnanda Gusti Ayu Arya Anindyanari Auliani Dewi Gusti Ngurah Sudarma Yuda Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra Hartini Saripan Hartini Saripan Herla Panji Wahyuda I Dewa Agung Gede Mahardika Martha I Dewa Gede Angga Bhasudeva I Gde Ardi Suarbawa I Gede Agus Dedy Andika I Gede Artadi Wira Guna I Gede Mahendra Juliana Adiputra I Gede P Astika Juniartha I Gede Putu J Gusnaedi I Gede Sudiarta I Gede Surya Pratama Putra I Gede Tirtayasa I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Ngurah Anom Deva I Gusti Ngurah Bagas Suadarmadinata I Gusti Ngurah Gede Maheshwara Wedananta I Gusti Ngurah Rendra Suryana I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Ary Astrawan I Kadek Bagus Hari Rama Sanjaya I Kadek Bayu Parwatha I Kadek Cahya Mahardika I Kadek Faiza Putra Gunawan I Kadek Surya Juliarnawa I Kadek Wahyu Dwipayana I Ketut Gede Suardana I Ketut Suardika I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Ketut Widia I Komang Gede Suwanjaya I MADE ADHI ARIANA I Made Adi Sanjaya I Made Ardena I Made Arjaya I Made Dwi Darmestha I Made Minggu Widyantara I Made Oka Pradnya Prawira I Made Panji Ambara Putra I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made Rai Gentha Prayita I Made Rimawan I Nyoman Budiartha I Nyoman Budiartha I Nyoman Gallan Tri Prasuta Purwanta I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Kerthia Wahyudi I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budlarta I Nyoman Sugiartha I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sumardika I Puru Gede Seputra I Putu Agus Tirta Yasa I Putu Angga Septayana I Putu Esha Wiryana Putra I Putu Gede Agus Wirayasa I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan I Putu Setiawan Ivan Baskara I Putu Wina Wirawan I Putu Yogi Saputra I Wayan Agus Grahadi Putra I Wayan Angga Pratama I Wayan Arthanaya I Wayan Indra Adi Wicaksana I Wayan Pande Eka Trisna I Wayan Pertama Yasa I Wayan Sastrawan, Ida Ayu Putu Widyati I Wayan Sujana I Wayan Sunarta I Wayan Tika Tambunan I Wayan Wahyu Wisnanta Ida Ayu Gede Putri Satrianingsih Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Mas lndriani Ida Ayu Putu Widiasti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widyati Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba Ida Bagus Wahyu Wira Kusuma Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Agus Adi Mego Kadek Ardy Arya Saputra Kadek Bayu Dinata Putra Kadek Dani Arditha Perrnana Kadek Devi Arta Adnyani Kadek Dewi Darmayanti Kadek Dyah Pramitha Widyarani Kadek Hendra Wiguna Kadek Mas Aditya Mahottama Kadek Nadya Pramita Sari Kadek Ramdhana Wija Dharma Kadek Yuda Kumala T.D Karma, Ni Made Sukariyati Kasirinus Jee Lua Kenneth De Lara Lim Ketut Arie Jaya Komang Adika Bayu Mahendra Komang Gede Dipayana Komang Kory Jayani Komang Krisna Hady Saputra Komang Pande Angga Tridipta Luh Made Mahendrawati Luh Suriati Luiter Lubalu M Syahrul Bahri M Syahrul Bahri Made Isma Amanda Swadesi Made Putri Laras Sapta Ananda Made Sadhu Arta Kori Made Wisnuyoga Wardana Martha, I Dewa Agung Gede Mahardika May Linda Iswaningsih Mella Ismelina Farma Rahayu Mulyawati, Kade Richa Ni Kadek Ayu Padmi Ari Sudewi Ni Kadek Erna Dwi Juliyanti Ni Kadek Pingkan Putri Natalia Ni Kadek Wulan Juliandini Ni Ketut Diah Prihandani Ni Ketut Maya Ari Lestari Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Yolla Jonewabar Sanjiwani Ni Luh Ayu Regita Cahyani Ni Luh Made Mahendrawati Ni Luh Putu Ayu Cahyani Ni Luh Putu Yuni Sartika Dewi Ni Made Ayu Dwi Ardani Ni Made Dwi Gayatri Putri Ni Made Isadhanti Nawangsari Ni Made Jaya Senastri Ni Made Sasmita Ayuningrum Ni Made Seri Wahyuni Dewi Ni Made Sukariyati Karma Ni Made Tessa Aprillia Dewi Ni Made Wahyuni Ni Made Wismantari Ni Nyoman Oktaviani Ni Putu Ayu Diah Novianti Ni Putu Gita Padmayani Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Marsya Utami Ni Wayan Dian Anggita Sari Nyoman Ayu Nila Dewi Pande Gede Gita Putra Nugraha Pande Komang Rama Raditya Prameswara Pande Komang Tegar Iswara Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha Putu Angelita Putri Putu Budiartha, I Nyoman Putu Devi Novayanti Putu Indri Sri Giyanthi Putu Linda Juli Swandewi Putu Marita Maharani Putri Putu Ryan Baskara Putu Sandiawan Putra Wiranata Putu Suryani . Putu Trisna Witariyani Putu Widhiatmika Coryka Riadhi Tedi Putra Ricky Kusnadi Robertus Berli Puryanto Robiatul Adawiyah Ryan Prastya Mariata Putra Salsabillah Nilam Zahra Sang Nyoman Angga Diputra Sarasota Tomasoa Senastri, Ni Made Jaya Suryani, Luh Putu Wayan Ardi Indra Jaya Widhiatmika Coryka Widiati, Ida Ayu Putu Wulandari, Riza Yoshua Pramana Kawi