Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
39.474
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA KERTHA WICAKSANA Berajah Journal Journal Equity of Law and Governance Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Yuridika Community Services Journal (CSJ) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Putu Budiartha, I Nyoman
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 230 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 230 Documents
Search

 19   20   21   22   23 
PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS TANAH HAK ULAYAT DESA ADAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL MENGWI GILIMANUK Putu Agus Wiyoga Dana Putra; I Nyoman Putu Budiartha; I Ketut Kasta Arya Wijaya
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah menjadi bagian dari kehidupan manusia dan menjadi kebutuhan pokok yang mendasar. Tempat tinggal menjadi kebutuhan manusia sendari lahir hingga akhir hayat. Peraturan pertanahan publik memandang dan menganggap kebebasan daerah setempat atas tanah dan barang-barang serta mengumpulkan dan mengurus kemauan Rakyat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penangguhan dan penyelesaiannya pemberian ganti rugi kepada desa dan warga adat atas hak ulayat yang digunakan untuk pembangunan jalan tol; Sistematis negosiasi dalam penyelesaian pembagian hak tanah warga adat. Metode hukum empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan adanya persoalan mendasar yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan oleh badan publik adalah soal kepastian berapa besar ganti keruginya. Hasil Musyawarah telah diadakan di Desa Sembung Gede, khususnya Banjar Sadha Sidi. Tujuan penyelesaian di luar pengadilan sebagai metode untuk memenangkan suatu pertarungan, baik karena mereka memiliki alasan untuk memenangkannya atau tidak menyiapkan bantuan dari individu. Eksekusi musyawarah ini adalah untuk memutuskan berapa besar ganti rugi yang akan diberikan oleh Tim Pengadaan Tanah kepada penghuni yang terkena dampak melalui pengamanan tanah untuk pengembangan jalan tol Mengwi - Gilimanuk. Pertimbangan yang dilakukan dalam pekerjaan mengamankan tanah untuk pembangunan jalan tol Mengwi - Gilimanuk adalah sesuai dengan standar prinsip-prinsip musyawarah Salah satu masalah tanah terjadi untuk pembuatan jalan tol di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Solusi penyelesaian permasalahan itu melalui pola penyelesaian sengketa dalam pembangunan jalan tol Mengwi Gilimanuk dilakukan dengan penyelesaian yang ditempuh secara hukum (pengadilan) maupun secara musyawarah dengan bertemunya para pihak yang berkepentingan dalam masalah sengketa pembangunan jalan tol Mengwi Gilimanuk.
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA KONSUMEN PADA USAHA LAUNDRY DI DESA TAMPAKSIRING I Wayan Gede Alfitra Surya Wijaya; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha laundy menjadi salah satu pekerjaan jasa, dan menjadi menjadi kesempatan berbisnis yang dapat dikatakan mempunyai nilai yang baik untik pelaku usaha serta merupakan suatu usaha kecil yang memberi dukungan yang penting terhadap pembangunan nasional, namun tidak jarang terjadi kerugian yang dialami konsumen Laundry, dan pelaku usaha wajib untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimakah pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dan pelaku usaha serta bagaimanakah pelaksanaan ganti rugi yang diberikan kepada konsumen atas kerugian Laundry di desa tamapaksiring. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Tujuan Pelaku usaha mempunyai hak dalam menjalankan usaha, hal ini tertera pada Pasal 6 UUPK, produsen disebut sebagai Hak pelaku usaha yang tertera pada Pasal 6 UUPK yakni hak dalam mendapatkan pembayaran yang senilai dengan hasil sepakatnya tentang keadaan dan nilai tukar barang/jasa yang dipasarkan, hak dalam mendapatkan perlindungan hukum terhadap perbuatan konsumen yang melakukan perbuatan tak baik, hal dalam membela diri dengan semestinya saat menyelesaikan sengketa konsumen, hak dalam memulihkan nama baik jikalau terbukti secara hukum apabila kerugian konsumen yang bukan disebabkan oleh barang/jasa yang dipasarkan. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha bahwa perlindungan konsumen dapat didasarkan atas hak dan kewajiban yang berhak didapatkan oleh konsumen seperti sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Serta pelaksanaan ganti kerugian yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen Laundry akibat kelalaian dari pihak Laundry itu sendiri telah sesuai dengan yang tertuang dalam pada UU Perlindungan Konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX I Gede Putu J Gusnaedi; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu dampak besar yang dihasilkan akibat munculnya globalisasi dewasa ini adalah adanya kebutuhan masyarakat yang lebih berkembang dari hari ke hari. Dengan adanya kebutuhan masyarakat yang terus bertambah maka masa depan masyarakat akan kebutuhan hidupnya akan menjadi tidak terduga. Salah satunya adalah investasi, investasi adalah salah satu kebutuhan yang berkembang di dalam masyarakat khususnya masyarakat menengah atas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu jenis investasi yang digunakan dewasa ini oleh masyarakat adalah forex dalam hal ini merupakan salah satu investasi yang transaksinya tidak diperlukan pertemuan langsung melainkan dengan menggunakan sebuah perjanjian dari perantara yang disebut dengan broker. Maka dari hal tersebut timbul rumusan masalah Bagaimana mekanisme perjanjian dalam transaksi trading forex Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor Dalam penelitian ini mengenai trading forex agar masyarakat lebih mengetahui investasi jenis ini, dalam penelitian ini menggunakan metode pencarian buku–buku hukum yang mempunyai relasi dengan forex. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian dalam trading forex dan perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan trading forex. Tujuanya adalah salah satu prosedur yang dilakukan dalam melaksanakan suatu transaksi forex yaitu dengan berdasarkan pada investor, jadi sebelum dimulainya suatu transaksi tentu saja, kunci berpegang teguh pada investor, karena investor lah yang akan memberi dana dalam investasi ini, sebagai suatu bentuk kerahasiaan transaksi maka investor dilarang keras dalam memberikan kode akses ataupun kode transaksi yang dimiliki oleh investor tersebut. investor tidak diperbolehkan untuk diwakilkan dalam melakukan transaksi dalam rekening yang dimiliki oleh investor, jika investor merasa belum yakin serta mahir dalam melakukan transaksi.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Online Dalam Hal Terjadinya Cacat Produk Kadek Bramanta Rudi Kaze; I Nyoman Putu Budiartha; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the online shopping system has given rise to new business opportunities, one of which is known as a buying and selling service. One of the risks for users of ticketing services is the danger of defects in products received by users of online ticketing services. Based on this, what is the legal protection form of consumers of online ticketing services in the event of a defect in the product received? And how are online delivery service business actors responsible for losses received by consumers for defective goods products. This research uses a normative type of legal research. There are two forms of legal protection for consumers of online ticketing services in the event of product defects received through online buying and selling services, namely preventive and repressive legal protection which can be seen in the provisions of the UUPK. The responsibility of online delivery service business actors for losses received by consumers for defective goods products, in addition to rights and obligations, there are also responsibilities that must be carried. This responsibility is part of a binding obligation in the activities of running a business.
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking Ni Putu Denisya; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technological advances have been able to give birth to services that facilitate daily activities such as the presence of internet banking services. However, there are still many problems related to the unprotection of customer personal data. The formulation of the problem from this study is how to legally protect the security of customer personal data by banks in internet banking services and how bank accountability in terms of personal data belonging to customers is not protected due to the use of internet banking services. The research method used in this thesis research is a normative type of legal research with a type of statutory and conceptual approach. The data sources used are prime, secondary, and tertiary data sources. The collection of legal materials is carried out through a library study. The results showed that the form of preventive legal protection was carried out by providing socialization through the platform to inform about the protection of customer personal data and the applicability of the ITE Law and the Telecommunications Law which provides a protection to prevent disputes against customers. The form of repressive legal protection is carried out through the existence of the Consumer Protection Law which is the basis for the fulfilment of consumption rights. The form of bank liability to customers in the event of a data leak is that the bank will provide compensation if it is proven that it is true that the data leak is not caused by the customer's negligence or mistake.
Penegakan Hukum Terhadap Influencer Sebagai Wajib Pajak Penghasilan yang Tidak Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) A. A. Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jph.6.2.2025.140-146

Abstract

The advancement of today's times and increasingly advanced technology indirectly also develops new income and businesses, including social media Influencers. The amount of income they get classifies Influencers as tax subjects. From the income earned by the Influencers, many of them do not fulfill the tax provisions, especially not having a Taxpayer Identification Number, which is for tax administration facilities. This research has two problem formulations, namely how the legal regulation of Influencers as taxpayers and how legal sanctions against Influencers as income taxpayers who do not have NPWP. This research uses normative legal research. This research results in a discussion regarding the activities carried out by Influencers on social media can be taxed by the government in accordance with the Income Tax Law because it is an economic activity that can generate large profits. Influencers who do not have a Taxpayer Identification Number are a form of tax evasion and can be subject to sanctions in accordance with Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures.
Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung- Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat Pada Desa Binaan Universitas Warmadewa di Bali) I Wayan Wesna Astara; A.A.Gde Oka Wisnumurti; I Nyoman Putu Budiartha; I Made Mardika; I Made Suniasta Amertha; I Ketut Irianto; A.A. Sagung Laksmi Dewi; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani; Ni Luh Made Mahendrawati
Community Service Journal (CSJ) Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.1.2.2019.45-52

Abstract

Abstrak Desa Plaga kuhusnya desa adat Kiadan secara legal telah didesign untuk menjadi Desa Wisata. Hal ini tidak terlepas dari proses politik dan hukum untuk menjadikan desa Plaga sebagai desa Wisata. Dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Badung, nomor 47 tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata di kabupaten Badung. Tujuan penetapan desa wisata untuk mencegah kesenjangan ekonomi wilayah Badung Selatan dengan Badung Utara. Dengan adanya Surat Keputusan Bupati tentang Desa Wisata untuk Badung Utara khususnya Desa adat Kiadan diharapkan Desa Adat mampu mengelola fotensi Desa Wisatanya berdasarkan kearifan local yang hidup di masyarakat adat Bali sesuai dengan asas desa mawa cara, negara mawa tata. Hampir 8 (delapan) tahun terbitnya Surat Keputusan Bupati tidak jelas model pengelolaaan Wisata Desa di Kiadan, karena masyarakat belum mengetahui tentang konsep desa Wisata, bagaimana mengelola desa wisata, dan bagaima memanfaatkan potensi sebagai sumber daya budaya untuk mengangkat citra desa wisata untuk kesejahtraan masyarakat adat. Untuk itu, perlu pendampingan aktor pariwisata lokal, penyuratan pengelolaan desa wisata melalui awig-awig desa adat.
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Ni Putu Nita Erlina Sari; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.124-128

Abstract

In the formation of employment agreements, there are two kinds, namely PKWT and PKWTT. However, in its implementation, the implementation of PKWT carried out by the company is not in accordance with the provisions stipulated in the work agreement and the Manpower Act so that the regulation regarding employment is still stretched various constraints and problems as well as challenges faced and require resolution through the court. Based on these explanations, the researcher raised the formulation of the problem 1) How is the Legal Relationship Between Workers and Companies in a Specific Time Work Agreement (PKWT) According to Law Number 13 Year 2003 and 2) What is the Form of Legal Protection Against Workers in a Specific Time Work Agreement Under the Act Law No. 13 of 2003. This study uses normative research methods. The legal materials used are primary, secondary. Work relations that occur between workers and employers are based on an employment agreement as explained by Article 50 of Law Number 13 Year 2003 Regarding Employment. In addition, PKWT can also be updated if the company so wishes. Dalam pembentukan perjanjian ketenaga kerjaan, terdapat dua macam yaitu PKWT dan PKWTT. Namun dalam pelaksanaanya, penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan mengenai ketenagakerjaan masih terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimanakah Hubungan Hukum Antara Pekerja Dengan Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang di gunakan yaitu primer, sekunder. Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha didasarkan atas perjanjian kerja seperti yang dijelaskan oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, PKWT juga dapat diperbarui apabila perusahaan menghendaki.
Perlindungan Hukum bagi Penjahit Rumahan yang Menerima Pesanan Jahitan dari Perusahaan Garment tanpa Perjanjian Kerja Tertulis I Made Adi Putrawan; I Nyoman Putu Budiartha; I Putu Gede Seputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.213-217

Abstract

In the industry in the field of clothing production this can usually be in the form of individuals, convection and garment. In the industry in this field of production there are Laws concerning Labor. Where a Home Tailor has a working relationship with a Garment Company and has a work agreement between the two parties to complete the stitching order that the Garment Company gives to Home Tailors. In the work relationship the Home Tailor (Tailor Fanani) can be mentioned as a Specific Time Worker (PKWT) because the work agreement that has been done is only an oral agreement and only in the form of Down Payment. As for what will be discussed in the discussion include: 1. What is the type of work in the employment relationship between a garment and home tailors, 2. What is the form of legal protection provided by the government for home tailors who work on orders from garment companies without written work agreements. This study is an empirical study analyzed qualitatively descriptive. This data is obtained through interviews with the parties involved in the employment relationship. In the work carried out by the Home Tailor is bulk, where the work given by the Garment Company to these home tailors is a large number and various types of motifs and colors. Legal protection against fanani as a Home Tailor is in preventive and repressive legal protection.
Penguasaan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) I Wayan Pebriyana; I Nyoman Putu Budiartha; I Putu Gede Seputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.3.2020.326-330

Abstract

Abstrak—Penggunaan perjanjian nominee yang merupakan perwujudan adanya suatu perikatan. Perwujudan nominee ada pada surat perjanjian yang dibuat oleh WNA dan WNI sebagai pemberi kuasa, dalam perjanjian itu bermaksud untuk memberikan kewenangan terhadap WNA selaku penerima kuasa dalm melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang tidak dapat dimilikinya yaitu hak milik. Ada dua masalah dalam penelitian, yaitu: (1) Mekanisme penguasaan hak atas tanah oleh orang asing, (2) Kekuatan hukum penguasaan hak atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam Nama (Nominee). Tujuan penelitian untuk memahami mekanisme penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh orang asing dan untuk mengetahui kekuatan hukum dari penguasaan hak atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee). Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dari studi pustaka atau hokum positif yang berlaku. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa: (1) Penguasaan hak atas tanah oleh WNA dilakukan dengan hak pakai dan hak sewa, dan adanya suatu perjanjian pinjam nama, nama WNI dicantumkan di sertifikat hak milik. (2) Kekuatan hukum pernjanjian pinjam Nama dilihat dari Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata, setiap perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang.
Co-Authors A. A. Ayu Ningrat Chuk Putri Prameswari A. A. Ngurah Deddy Hendra Kesuma A.A Gede Diotama A.A Made Andika Purnama Arta A.A. Sagung Laksmi Dewi A.A.Gde Oka Wisnumurti AA Mas Pradnyandari Mantara Ade Satriasa Maha Putra Agnes Geraldine Olga Supriyana Agustinus Bali Mema Anak Agung Ayu Agung Cleo Bayu Pertiwi Anak Agung Ayu Rai Agung Rene Dhariswari Anak Agung Bagus Wirawan Anak Agung Bagus Yoga Pramana Anak Agung Dita Intan Pertiwi Anak Agung Gde Chandra Wiratama Anak Agung Gede Meditriana Putra Anak Agung Istri Agung Anak Agung Istri Altia Dwi Widaswari Anak Agung Krisna Kumala Dewi Anak Agung Ngurah Gede Wiratdika Anak Agung Ngurah Sentana Putra Anak Agung Sagung Saviti Mahawishwa Karmani Arini, Desak Gde Dwi Aryabang Bang Frisyudha Audina Rahma Aurora Mayawa Rissandjani Azizul Anwar Bayu Angga Saputra Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono Charles Ferguson Lagaribu De Ornay Cokorda Gede Wirasatya Pradana Desak Gde Dwi Arin Desak Gde Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Gede Dwi Arini Desak Putu Kania Pratiwi Dewa Ayu Putu Mita Purnamasari Dewa Ketut Swanjaya Tirta Dewi, A.A Sagung Laksmi Diah Cayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Diah Gayatri Sudibya Dwitya Candra Yasa Dyah Merryani Ferdy Pradana Gde Nanda Radithya Kresnantara Sanjaya Gede Agus Wiadnyana Gede Andi Wiradharma Gede Bagus Andika Putra Gede Dana Semara Putra Gede Mahadi Waisnawa Hanata Putra Gede Nira Wicitra Yudha Gusti Ayu Ajeng Prabaningtyas Gusti Ayu Arya Anindyanari Auliani Dewi Gusti Ayu Dewi Irna Yanthi Gusti Ngurah Sudarma Yuda Gusti Putu Ngurah Gita Pradnyana Putra Hamam Febrian Cahaya I Dewa Gede Aditya Mahendra Putra I Dewa Gede Angga Bhasudeva I Dewa Gede Dwipayana Putra I Gede Agus Wira Sanjaya I Gede Dharma Kusuma I Gede Dharma Kusuma I Gede Eka Surya Pramana I Gede Gita Ananda Putra I Gede Mallik Satya Devangga I Gede Nyoman Aditya Riana Triputra I Gede Putu J Gusnaedi I Gede Sudiarta I Gede Sukadana I Gede Tirtayasa I Gede Vera Yudana I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar I Gusti Agung Ngurah Anom Deva I Gusti Ayu Andara I Gusti Ayu Intan Chandra Dewi I Gusti Ayu Ria Rahmawati I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya I Gusti Ngurah Rendra Suryana I Gusti Ngurah Winda Aditya Putra I Gusti Putu Ghosadhira Vedhastama I Kadek Agus Dimas Harta Khanna I Kadek Ari Cahya Dwipa I Kadek Ary Astrawan I Kadek Bagiasa I Kadek Boy Aditya Mertajaya I Kadek Grendy Bhineka I Kadek Leo Byasama Wijaya I Kadek Surya Wirawan I Ketut Detri Eka Adi Pranata I Ketut Gede Suardana I Ketut Irianto I Ketut Suardika I Ketut Suardika I Ketut Sukadana I Ketut Sukadana I Ketut Widia I Komang Angga Triyadi Giri I Komang Dodik Wijaya I Komang Tresnanda Pramana I Made Adi Putra I Made Adi Putrawan I Made Aditya Mantara Putra I Made Aditya Wira Sanjaya I Made Ari Yudistira I Made Dharma Putra I Made Krisnan Wijaya Putra I Made Mardika I Made Minggu Widyantara I Made Panji Ambara Putra I Made Pratitha Adi Putra I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Made puspasutari Ujianti I Made Rai Sukerta I Made Rimawan I Made Satria Wibawa Tangkeban I Made Sukayasa I Made Suniasta Amertha I Made Wiratama I Nyoman Agus Saputra I Nyoman Alit Puspadma I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Kerthia Wahyudi I Nyoman Oky Krisnanda I Nyoman Subamia I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Nyoman Sutama I Nyoman Yudhi Astika I Putu Angga Septayana I Putu Bagus Ariana I Putu Dipta Indrayana I Putu Gede Murditayasa I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Wiramahendra I Putu Haris Parwita I Putu Rusdi Eka Pratama I Putu Setiawan Ivan Baskara I Putu Utama Putra I Putu Widya Laksana Pendit I Putu Wina Wirawan I Putu Yoga Febrian Cahya I Putu Yogi Saputra I Wayan Agus Paramartha I Wayan Arthanaya I Wayan Arthanaya I Wayan Bayu Suta I Wayan Eka Yasa I Wayan Gde Wiryawan I Wayan Gede Alfitra Surya Wijaya I Wayan Indra Adi Wicaksana I Wayan Pande Eka Trisna I Wayan Parandika I Wayan Pebriyana I Wayan Rideng I Wayan Tika Tambunan I Wayan Wahyu Wisnanta I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara I. B Gede Agustya Mahaputra I. B. Gde Agustya Mahaputra Ida Ayu Gede Putri Satrianingsih Ida Ayu Sri Intan Dwiyanti Ida Bagus Rama Pratistha Indah Permatasari Indrasari Kresnadjaja Janneta Angela Pangalila Johannes Ibrahim Kosasih Kadek Agus Adi Mego Kadek Anggik Dwiyanti Kadek Apriliani Kadek Ardy Arya Saputra Kadek Ayu Manik Gita Shintadewi Kadek Bayu Dinata Putra Kadek Bramanta Rudi Kaze Kadek Dani Arditha Perrnana Kadek Della Ayu Saputri Kadek Devi Arta Adnyani Kadek Dewi Darmayanti Kadek Jiyoti Mahayana Kadek Mas Aditya Mahottama Kadek Megah Bintaranny Kadek Ramdhana Wija Dharma Karma, Ni Made Sukaryati Kenneth De Lara Lim Ketut Adi Wirawan Ketut Arie Jaya Komang Kory Jayani Komang Krisna Hady Saputra Komang Vegayanthi l Gede Surya Mardita Putra lda Ayu Putu Widiati Linda Vianty Mala Takko Luh Eni Pribadi Luh Made Mahendrawati Luh Putu Sudini M Syahrul Bahri Made Indira Sukma Dewi Made Ipunk Dwi Kusuma Made Irnanda Diandifa Lestari Made Isma Amanda Swadesi Made Putri Laras Sapta Ananda Made Restu Hawiwie Made Wisnuyoga Wardana Madejaya Senastri May Linda Iswaningsih Mey Anjani N Nursandi Ni Gusti Ketut Sri Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Gusti Ketut Sri Astiti Ni Kadek Emy Kencana Wati Ni Kadek Iwantari Putri Ni Kadek Marantina Dewi Ni Kadek Mirayati Ni Kadek Riawati Ni Komang Arini Styawati Ni Komang Trisna Desinta Ni Luh Debby Srinitha Mulyani Ni Luh Gede Suwarni Ni Luh Putu Manik Suryani Ni Made Ayu Dwi Ardani Ni Made Ayu Pratiwi Ni Made Debi Ade Viskesia Ni Made Febby Savitri Dwi Cahyani Ni Made Harini Ni Made Lady Ruslya Ni Made Mirah Dwi Lestari Ni Made Puspa Sutari Ujianti Ni Made Puspa Sutari Ujianti Ni Made Puspa Sutariujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspautari Ujianti Ni Made Seri Wahyuni Dewi Ni Made Tessa Aprillia Dewi Ni Made Vira Vija Rahmasari Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri Ni Putu Alya Regina Putri Ni Putu Ayu Diah Novianti Ni Putu Dea Oktaviani Dewi Ni Putu Denisya Ni Putu Dyah Ayu Karina Prabandari Ni Putu Elisa Pebriyanti Putri Ni Putu Gita Padmayani Ni Putu Nita Erlina Sari Ni Putu Rai Santi Pradnyani Ni Putu Trisna Dewi Ni Putu Wirastha Wisnuswari Nurin Fitriana Ulfa Pande Bagus Yoga Pratama Putra Pande Gede Mantra Artha Wicaksana Parmila, I Putu Prabowo Wijayanto Putu Agung Surya Prawira Putu Agus Wiyoga Dana Putra Putu Ayu Devi Kardila Putu Ayu Sriasih Wesna Putu Bagus Gandiwa Dhanandjaya Putu Indri Sri Giyanthi Putu Inten Kanaya Putu Nita Yulistian Putu Suryani . Putu Widhiatmika Coryka R.A. Nanik Priatini Rai Dharma Utama Ratu Muti’ah Ilmalia Ratu Muti’ah Ilmalia Riadhi Tedi Putra Robertus Berli Puryanto Rofi Kurniawan Rustandi Ryan Soma Senastri, Ni Made Jaya Ulil Azmi Zare Tanda Widhiatmika Coryka Widiati, Ida Ayu Putu Yoga Wira Pranata Yogi Kristanto Yosef Primus Bana Yoshua Pramana Kawi