Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Jurnal Dimensi Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Awang Long Law Review JURNAL USM LAW REVIEW PETITA Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ragam Pengabdian
Alwan Hadiyanto
Universitas Riau Kepulauan
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 52 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 52 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Wanprestasi dalam Hubungan Kontraktual Wedding Organizer dan Vendor Marihot Sidauruk; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.14340

Abstract

This study aims to analyzes the contractual relationship between wedding organizers (WO) and vendors and examines the resolution of breaches of contract in wedding event cooperation. Previous studies generally discuss breach of contract in broad civil law contexts and have not specifically examined the legal relationship between WO and vendors in the creative service industry. In practice, disputes frequently arise due to delays, unilateral cancellations, service discrepancies, and payment defaults, creating legal uncertainty for the parties. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant literature. The findings reveal that the relationship between WO and vendors constitutes a contractual partnership based on valid agreements under the Indonesian Civil Code, giving rise to reciprocal rights and obligations founded on the principles of freedom of contract, good faith, legal certainty, and contractual balance. Breach of contract commonly occurs in the form of delayed performance, non-conformity of services, unilateral cancellation, and delayed payment. The study further finds that non-litigation mechanisms, particularly negotiation and mediation, are more effective because they are flexible, efficient, and capable of preserving long-term business relationships.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kontraktual antara wedding organizer (WO) dan vendor serta mengkaji penyelesaian wanprestasi dalam kerja sama penyelenggaraan wedding event. Penelitian terdahulu umumnya masih membahas wanprestasi dalam konteks hukum perdata secara umum dan belum secara khusus mengkaji hubungan hukum antara WO dan vendor dalam industri jasa kreatif. Dalam praktiknya, sengketa sering terjadi akibat keterlambatan, pembatalan sepihak, ketidaksesuaian layanan, dan wanprestasi pembayaran yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara WO dan vendor merupakan kemitraan kontraktual yang lahir dari perjanjian sah berdasarkan KUHPerdata dan menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan keseimbangan kontrak. Wanprestasi umumnya terjadi dalam bentuk keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, ketidaksesuaian layanan, pembatalan sepihak, dan keterlambatan pembayaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme non-litigasi, khususnya negosiasi dan mediasi, lebih efektif diterapkan karena fleksibel, efisien, dan mampu menjaga keberlanjutan hubungan bisnis para pihak.
Perlindungan Hukum Kerja Lembur dalam Hubungan Industrial di Kota Batam Deddy Gunawan; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.14341

Abstract

This study aims to analyze the regulation of overtime work under Government Regulation Number 35 of 2021 and the effectiveness of legal protection for workers in Batam City. This research is important because the high intensity of overtime practices in Batam’s industrial sector still results in violations of workers’ rights, including unpaid overtime wages and weak worker consent mechanisms. This study employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness and Lawrence M. Friedman’s legal system theory. The findings reveal that overtime regulation under Government Regulation Number 35 of 2021 has been normatively comprehensive, yet its implementation remains ineffective due to weak labor supervision, unequal bargaining positions, and an industrial culture that normalizes overtime work. The study concludes that legal protection for overtime work in Batam City remains formal-procedural and has not fully ensured substantive protection for workers. The novelty of this study lies in its integrated analysis of overtime protection through the perspectives of legal effectiveness theory and legal system theory within Batam’s manufacturing-based industrial relations.     Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kerja lembur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja di Kota Batam. Penelitian ini penting karena tingginya praktik kerja lembur di sektor industri Batam masih menimbulkan pelanggaran hak pekerja, seperti tidak dibayarkannya upah lembur dan lemahnya persetujuan kerja lembur. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kerja lembur dalam PP 35/2021 secara normatif telah cukup komprehensif, namun implementasinya belum efektif akibat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, ketimpangan posisi tawar pekerja, dan budaya industrial yang menormalisasi lembur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum kerja lembur di Kota Batam masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif bagi pekerja. Kebaruan penelitian terletak pada analisis efektivitas perlindungan hukum kerja lembur melalui integrasi teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum dalam konteks hubungan industrial kawasan manufaktur Batam. 
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa Aksa; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8896

Abstract

The study aims to examine the efforts of the Centre for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) to combat the crime of money laundering through international cooperation. This research is becoming crucial in this era of globalization. Transnational crimes such as money laundering often involve complex networks that cross different jurisdictions, requiring an effective inter-state coordinated response. Emergency research formulates better policies and more advanced investigative techniques to combat money laundering effectively and reduce its negative impact on global economic and social stability. The novelty of this research lies in its in-depth study of international and national cooperation in the prevention and suppression of money laundering crime, a topic of great relevance in the era of globalization. This research method uses Yuridis Normative. Cross-country co-operation in tackling money-laundering is vital, both nationally and nationally with international agencies such as UNTOC and FATF. The role of norms, legal frameworks, and theoretical perspectives in shaping cooperative efforts between countries in the fight against money laundering.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  melalui  kerjasama internasional.  Penelitian ini menjadi sangat penting di era globalisasi ini. Kejahatan transnasional seperti pencucian uang sering melibatkan jaringan yang kompleks yang melewati berbagai yurisdiksi, sehingga membutuhkan respons koordinasi antarnegara yang efektif. Urgensi penelitian  memformulasikan kebijakan yang lebih baik dan teknik investigasi yang lebih maju untuk memerangi pencucian uang secara efektif dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kestabilan ekonomi dan sosial global. Novelty penelitian ini terletak pada kajiannya yang mendalam mengenai kerjasama internasional dan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebuah topik yang sangat relevan di era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kerjasama lintas negara dalam mengatasi masalah pencucian uang sangat penting, baik anta negara maupun negara dengan lembaga inetrnasional seperti UNTOC dan FATF Peran norma, kerangka hukum, dan perspektif teoritis dalam membentuk upaya kolaboratif antara negara dalam memerangi pencucian uang. 
Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia Saptono Saptono; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8899

Abstract

The aim of this study is to study efforts to prevent the criminal practice of money laundering in Indonesia. Research on the prevention of money laundering crime in Indonesia is critical and urgent, given the huge impact it has on the economy and national security. Money laundering not only undermines the integrity of the financial system, but is also often associated with other crimes such as corruption, drug trafficking, and terrorist financing, which can threaten social and political stability. The research has made an important contribution to strengthening the TPPU prevention system and raising awareness of the urgency of combating money laundering crimes in order to maintain economic stability and national security. This research uses normative research methods and uses secondary data. The prevention of TPPU in Indonesia is a very important and urgent matter. The impact of the TPPU not only undermines the integrity of the financial system, but is also potentially linked to other crimes such as corruption, drug trafficking, and the financing of terrorism, which can threaten the country's social and political stability. Effective prevention strategy but also synergy between the Government, the DPR, and PPATK. Prevention steps with the principles of Costumers Due Diligence Principle and the Know Your Customer system as one of the ways of TPPU prevention.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pencegahan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Penelitian tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sangat penting dan mendesak, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Pencucian uang tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga sering terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkotika, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat sistem pencegahan TPPU dan meningkatkan kesadaran akan urgensi memerangi kejahatan pencucian uang guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan data sekunder. Upaya pencegahan TPPU di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Dampak dari TPPU tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkotika, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik negara. strategi pencegahan yang efektif tetapi juga adanya sinergi antara  Pemerintah, DPR, dan PPATK.  Langkah pencegahan dengan prinsip Prinsip Costumers Due Diligence Principle dan sistem Know Your Customer sebagai salah satu cara pencegahan TPPU.  
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Wan Rahmat Kurniawan; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8900

Abstract

The study aims to examine the effectiveness of the implementation of the Act No. 21 of 2007 on the Suppression of Trafficking in Persons (TPPO) from the perspective of the Penal Procedure for Money Laundering (TPPU) in Indonesia. The background to this study is an increasing number of human trafficking cases followed by money laundering, which is a complex and difficult transnational crime. The urgency of this research lies in the need to understand the linkages between the TPPO and the TPPU in order to develop a more effective strategy for dealing with and preventing the two crimes. Research methods use normative jurisprudence. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that connects the TPPO with the TPPU through integrated financial analysis and law enforcement. The findings show that the operandi mode of TPPO perpetrators often involves money laundering to cover up illegal funding sources. This research uses normative juridic methods. The findings of the study reveal that the Indonesian law enforcement system still faces significant challenges in addressing the TPPO and TPPU, especially in relation to data integration between law enforcement agencies, immigration, and colonization. The research recommendations include strengthening the legal framework, improved protection for victims, and the development of a more comprehensive policy for crime prevention. This research reaffirms the importance of international cooperation and the use of information technology. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Meningkatnya kasus perdagangan orang yang diikuti dengan pencucian uang, yang merupakan kejahatan transnasional kompleks dan sulit diatasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keterkaitan antara TPPO dan TPPU guna mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menghubungkan TPPO dengan TPPU melalui analisis keuangan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku TPPO sering kali melibatkan pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi TPPO dan TPPU, terutama terkait dengan integrasi data antara lembaga penegak hukum, imigrasi, dan kependudukan. Rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan perlindungan bagi korban, dan pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pencegahan kejahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi informasi.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang I Ketut Suwitra; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9434

Abstract

The study aims to acknowledge the legal concepts and prevention of international money-laundering crimes. This research is crucial because there is an increase in money-laundering cases involving international networks, with Indonesia often being the primary location. Money laundering not only threatens economic stability and national security, but also undermines the integrity of the global financial system. Although international standards and regulations have been implemented, the level of compliance between countries is still variable and often has not reached the desired level. This research is a normative law investigation. The results of the research show that the implementation of international standards still requires enhanced international cooperation and tighter monitoring mechanisms. The study also emphasizes the importance of enhancing the capacity of law enforcement and financial institutions in detecting and preventing money-laundering practices through the use of new technologies and training. The proposed solutions include the implementation of tighter sanctions against countries that do not comply with international standards. The conclusion of this study is that the internationalization of anti-money-laundering strategies is an important dynamic aspect in counteracting cross-border money-launching practices. The novelty of this study lies in the in-depth analysis of the level of formal and substantive compliance of countries with international standards, as well as concrete recommendations for improving the effectiveness of international cooperation in the prevention of money laundering. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang lintas internasional. Penelitian ini sangat penting karena meningkatnya kasus pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional, dengan Indonesia sering menjadi lokasi utama. Pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan global.. Meskipun standar dan peraturan internasional telah diterapkan, tingkat kepatuhan negara-negara masih bervariasi dan seringkali belum mencapai tingkat yang diinginkan. Penelitian ini adalah penelitain hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional masih memerlukan peningkatan kerjasama internasional yang lebih erat dan mekanisme pemantauan yang lebih ketat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktek pencucian uang melalui penggunaan teknologi baru dan pelatihan. Solusi yang diusulkan termasuk implementasi sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang tidak mematuhi standar internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa internasionalisasi strategi anti-pencucian uang merupakan aspek dinamis yang penting dalam menanggulangi praktik pencucian uang lintas batas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai tingkat kepatuhan formal dan substantif negara-negara terhadap standar internasional, serta rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan pencucian uang. 
Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice Ade Irawan; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11961

Abstract

This study aims to analyze criminal policy toward children involved in narcotics-related offenses and the urgency of applying a restorative justice approach within Indonesia’s juvenile criminal justice system. This issue is critical because children as offenders in narcotics cases are often subjected to repressive measures similar to those applied to adults, without adequate consideration of the principles of child protection and rehabilitation. This research employs a normative juridical method, incorporating both statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that the imposition of repressive criminal sanctions on children in narcotics cases is inconsistent with the mandate of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes the best interests of the child. The novelty of this research lies in emphasizing that restorative justice is both feasible and relevant for narcotics cases involving children, through mechanisms such as diversion, penal mediation, and community-based rehabilitation. Therefore, it is necessary to strengthen legal policies that explicitly regulate the application of restorative justice in narcotics cases involving children, to achieve optimal legal protection and prevent recidivism.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika serta urgensi penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Isu ini penting karena anak sebagai pelaku kasus narkotika sering kali diproses dengan pendekatan represif seperti orang dewasa, tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang bersifat represif terhadap anak dalam kasus narkotika tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa restorative justice layak dan relevan diterapkan pada perkara narkotika anak melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan pembinaan berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang secara tegas mengatur penerapan restorative justice pada perkara narkotika anak, agar tercapai perlindungan hukum yang optimal dan pencegahan residivisme.  
Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak Rijalun Sholihin Simatupang; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12045

Abstract

This study aims to analyze the application of punishment for children in conflict with the law, particularly those who commit sexual offences against fellow children. The growing involvement of minors as perpetrators of sexual crimes presents a legal dilemma, as both offenders and victims are equally entitled to protection. This issue calls for a legal approach that is fair, humanistic, and consistent with the principles of child protection. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and case studies, including the 2024 case handled by the Bintan Police. The novelty of this study lies in examining the gap between the principles of diversion, restorative justice, and the doctrine of ultimum remedium as regulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and their practical implementation in the field. The findings indicate that judicial decisions concerning child perpetrators of sexual offences remain caught in a dilemma between punitive measures and rehabilitative approaches, influenced by legal, psychological, social, and sociological factors. This study concludes that consistent application of restorative justice, strengthening the role of juvenile correctional institutions (LPKA), and the formulation of technical guidelines for juvenile judges are essential to ensure that sentences are not merely repressive but also rehabilitative and aligned with the best interests of the child.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap sesama anak. Peningkatan keterlibatan anak sebagai pelaku kejahatan seksual menimbulkan dilema hukum, karena pelaku dan korban sama-sama memiliki hak perlindungan. Permasalahan ini menuntut pendekatan hukum yang adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, salah satunya kasus pada Polres Bintan tahun 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara prinsip diversi, keadilan restoratif, dan asas ultimum remedium yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan terhadap anak pelaku tindak pidana asusila masih menghadapi dilema antara pembinaan dan pemidanaan, dengan faktor yuridis, psikologis, sosial, serta sosiologis yang turut memengaruhi pertimbangan hakim. Penelitian ini menyimpulkan perlunya konsistensi penerapan prinsip restorative justice, penguatan fungsi LPKA, serta pedoman teknis bagi hakim anak agar putusan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.  
Problematika Penegakan Hukum Migrasi Tenaga Kerja Ilegal di Kota Batam Suprinaldi Meyzaki; Alwan Hadiyanto; Dwi Afni Maeleni
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i2.13357

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the unauthorized deployment of  Pekerja Migran Indonesia (PMI)  in Batam City as a strategic border region. The central issue examined is the weakness of law enforcement, as reflected in the continued prevalence of non-procedural departures despite the existence of a clear and comprehensive legal framework. This research employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations and a conceptual approach, particularly law enforcement theory and legal system theory, to assess the interrelationship between legal substance, institutional structure, and the legal culture of society. The findings indicate that law enforcement against the unauthorized deployment of IMWs in Batam City has not been effective due to weak inter-agency coordination, limited resources and supervision, low levels of legal literacy among the public, and the persistence of community-based illegal recruitment networks. Moreover, law enforcement practices remain heavily reliant on repressive measures and have not been optimally integrated with socio-economic prevention strategies. The novelty of this study lies in its integrative analysis that connects the normative aspects of law enforcement with the structural and social realities of border areas, thereby contributing theoretically to the development of migration law enforcement studies and offering policy recommendations in the form of strengthened inter-institutional coordination, the establishment of permanent multi-agency task forces, and the integration of law enforcement with preventive policies and the expansion of domestic employment opportunities.     Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa izin di Kota Batam sebagai wilayah perbatasan strategis. Permasalahan utama yang dikaji adalah lemahnya penegakan hukum yang ditandai oleh masih maraknya praktik pemberangkatan non-prosedural meskipun telah tersedia kerangka hukum yang tegas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, khususnya teori penegakan hukum dan teori sistem hukum, untuk menilai keterkaitan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengiriman PMI tanpa izin di Kota Batam belum berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya dan pengawasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kuatnya jaringan perekrut ilegal berbasis komunitas. Selain itu, praktik penegakan hukum masih cenderung bergantung pada pendekatan represif dan belum terintegrasi secara optimal dengan strategi pencegahan berbasis sosial-ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan aspek normatif penegakan hukum dengan realitas struktural dan sosial wilayah perbatasan, sehingga memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi penegakan hukum migrasi serta rekomendasi kebijakan berupa penguatan koordinasi lintas lembaga, pembentukan satuan tugas permanen, dan integrasi penegakan hukum dengan kebijakan pencegahan dan perluasan lapangan kerja domestik.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Hasiholan Gultom; Alwan Hadiyanto; Rizki Tri Anugrah Bhakti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i1.13407

Abstract

The purpose of this study is to analyse the law enforcement mechanism of money laundering offences within the Indonesian criminal justice system, particularly as it relates to the proof of predicate crimes and the optimisation of asset forfeiture, examined from the perspectives of legal certainty, justice, and legal utility. The background of this research is grounded in the complexity of money laundering practices, which not only disguise the proceeds of crime but also risk undermining the effectiveness of punishment when the proof of predicate offences is not established systematically. The urgency of this study lies in the need to shift from a sectoral approach toward a systemic analysis of law enforcement that positions sequential proof and asset recovery as central elements of eradication efforts. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, drawing upon Radbruch’s Formula to examine the consistency between positive legal norms and judicial practice. The findings reveal that the principal challenge does not stem from regulatory insufficiency, but from inconsistent patterns of proof in establishing the linkage between predicate offences and money laundering, as well as a formalistic tendency that has not fully optimised asset forfeiture. The study concludes that law enforcement oriented toward substantive justice must place the proof of predicate offences as the foundational argumentative basis before determining the fulfillment of money laundering elements. The novelty of this research lies in its systemic-philosophical approach, integrating normative legal analysis with justice theory to strengthen its contribution to the development of Indonesian national criminal law.   Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berbasis pada pembuktian tindak pidana asal dan optimalisasi perampasan aset, ditinjau dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Latar belakang penelitian didasarkan pada kompleksitas praktik pencucian uang yang tidak hanya menyamarkan hasil kejahatan, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas pemidanaan apabila pembuktian tindak pidana asal tidak dilakukan secara sistematis. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggeser pendekatan sektoral menuju analisis sistemik penegakan hukum yang menempatkan pembuktian berjenjang dan asset recovery sebagai inti pemberantasan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui Formula Radbruch guna menguji konsistensi antara norma hukum positif dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada kekurangan regulasi, melainkan pada pola pembuktian yang belum konsisten dalam menilai keterkaitan antara tindak pidana asal dan pencucian uang, serta kecenderungan formalistik yang belum sepenuhnya mengoptimalkan perampasan aset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif harus menempatkan pembuktian tindak pidana asal sebagai fondasi argumentatif sebelum menetapkan terpenuhinya unsur pencucian uang. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan sistemik-filosofis yang mengintegrasikan analisis normatif dan teori keadilan untuk memperkuat kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional.
Co-Authors Abra, Emi Hajar Adam Rangga Prasta Reyses Ade Irawan Agung Sofyan Agus Saepul Alam Ahmed Kheir Osman Ahmed Rabie Hassan Aksa Aksa alfared, rayhan Amin, Saifuddin Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andri Winjaya Laksana Andy Wijaya Anugrah Bhakti, Rizki Tri Arianto, Dian Aris Pebriwadi Sinaga Asanjarani, Faramarz Astrayana, Anastaya Benny Gabriel Sinaga Budiyanto Budiyanto Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono, Ciptono Danu Setiawan Eko Wardana Deddy Gunawan Dhaniel Fernando Sirait Dian Wiris Woro Wardani Dio Pratama Dwi Afni Maeleni Dwi Afni Maeleni Dwi Afni Maileni Emy Hajar Abra Fadillaah Fadillaah Farida Kaplele Fitria Zahra Hanafi Hanafi Hasibuan, Wilda Hasiholan Gultom Hendriyanto, Saini Herningtyas, Tuti Hutabarat, Chanrih I Ketut Suwitra Ida Musofiana Jayses Edoardo Hutasoit Jhuan Gilbert Sibarani Kamaleng, Eduard Kurniawan, Wan Rahmat Laila, Saviarnis Linayati Lestari, Linayati M Fikri Ibnu Sasani Malau, Parningotan Marihot Sidauruk Mariyamah Marokhimin Marokhimin Mas Rara Tri Retno Herryani Mas Subagyo Eko Prasetyo, Mas Subagyo Eko Mubik Ihtajuddin Hammas Muhammad Fadhil Sachputra Muhammad Sidik Ajib Ibrahim Nando Sq Agung Putranto Parsaoran Samosir Pristika Handayani Ridwan Afandi Rijalun Sholihin Simatupang River Hutajulu Rizki Tri Anugrah Bhakti Rizki Tri Anugrah Bhakti Ryan Lubis Salmah Salmah Saptono Saptono Saut Manurung Seftia Azrianti, Seftia Simanjuntak, Erwin Tangkas Siti Marfuah, Siti Siti Marpuah, Siti Sitindaon, Anggra Satria Sri Wahyuni Adiningtiyas, Sri Wahyuni Sriono, Sriono Suprinaldi Meyzaki Syahrul Putra Wardhanu Wan Rahmat Kurniawan Wardani, Dian Wiris Woro Zikry Ghufran H