Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.41
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dimensi Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Akta The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" Awang Long Law Review JURNAL USM LAW REVIEW PETITA Journal of Law, Poliitic and Humanities Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Juridisch
Alwan Hadiyanto
Universitas Riau Kepulauan
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
The Views of the Law on Notary Positions & the Criminal Code regarding the Liability of Notaries Using Fake Documents in Making Bank Credit Agreement Deeds Hadiyanto, Alwan
JURNAL AKTA Vol 11, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v11i3.39590

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta autentik dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terkait akta autentik yaitu terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan identitas dan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan Notaris mendapat masalah hukum atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris terhadap akta perjanjian kredit yang dibuat dengan menggunakan surat palsu tidak dapat dibebankan kepada Notaris karena pada dasarnya Notaris hanya bertanggung jawab dalam hal kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik, sedangkan pembuktian kebenaran materil merupakan tugas dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk mencari kebenaran materil dalam persidangan. Notaris dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana apabila telah lalai dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang lainnya yang berlaku.Katakunci: Kredit; Palsu; Dokumen; Keabsahan.
Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice Ade Irawan; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.11961

Abstract

This study aims to analyze criminal policy toward children involved in narcotics-related offenses and the urgency of applying a restorative justice approach within Indonesia’s juvenile criminal justice system. This issue is critical because children as offenders in narcotics cases are often subjected to repressive measures similar to those applied to adults, without adequate consideration of the principles of child protection and rehabilitation. This research employs a normative juridical method, incorporating both statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that the imposition of repressive criminal sanctions on children in narcotics cases is inconsistent with the mandate of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes the best interests of the child. The novelty of this research lies in emphasizing that restorative justice is both feasible and relevant for narcotics cases involving children, through mechanisms such as diversion, penal mediation, and community-based rehabilitation. Therefore, it is necessary to strengthen legal policies that explicitly regulate the application of restorative justice in narcotics cases involving children, to achieve optimal legal protection and prevent recidivism.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika serta urgensi penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Isu ini penting karena anak sebagai pelaku kasus narkotika sering kali diproses dengan pendekatan represif seperti orang dewasa, tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang bersifat represif terhadap anak dalam kasus narkotika tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa restorative justice layak dan relevan diterapkan pada perkara narkotika anak melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan pembinaan berbasis komunitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang secara tegas mengatur penerapan restorative justice pada perkara narkotika anak, agar tercapai perlindungan hukum yang optimal dan pencegahan residivisme.  
Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis Muslim Muslim; Pristika Handayani; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12013

Abstract

This study aims to analyze the necessity of reforming contract law concepts to be more adaptive to the development of digital technology and personal data protection within the context of business globalization. The urgency of this research lies in the increasing use of information technology and artificial intelligence (AI) in modern business contracts, which introduces new legal challenges such as authentication, validity, and cross-jurisdictional data protection. This research employs a normative juridical method with a conceptual and comparative legal approach, examining both national legal instruments and international conventions. The findings reveal that Indonesia’s traditional contract law remains inadequate in accommodating electronic contracts, smart contracts, and personal data protection issues. The novelty of this research lies in the integration of legal certainty, good faith, contractual balance, and technology-based data protection principles into the proposed framework for international contract law. The study concludes that reforming contract law is urgent to enhance legal certainty and protect the parties involved in global contracts. It recommends establishing new legal norms in the Civil Code and sectoral regulations to recognize the validity of digital contracts, provide legal recognition for smart contracts, and harmonize personal data protection with international standards such as the GDPR and UNIDROIT Principles.   Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan pembaruan konsep hukum perjanjian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan perlindungan data pribadi dalam konteks globalisasi bisnis. Urgensi penelitian terletak pada meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam kontrak bisnis modern yang memunculkan tantangan hukum baru, seperti otentikasi, keabsahan, dan perlindungan data lintas yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, mengkaji instrumen hukum nasional serta konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perjanjian tradisional di Indonesia belum memadai dalam mengakomodasi kontrak elektronik, smart contracts, dan isu perlindungan data pribadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip legal certainty, good faith, keseimbangan kontraktual, dan perlindungan data berbasis teknologi ke dalam kerangka hukum perjanjian internasional yang diusulkan. Kesimpulannya, pembaruan hukum perjanjian bersifat mendesak untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan para pihak dalam kontrak global. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan norma baru dalam KUH Perdata dan peraturan sektoral yang mengatur keabsahan kontrak digital, pengakuan smart contracts, serta harmonisasi perlindungan data pribadi dengan standar internasional seperti GDPR dan UNIDROIT Principles.
Tipu Muslihat dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Penalaran Yuridis Hakim dalam Menentukan Unsur Penipuan Alwan Hadiyanto; Emy Hajar Abra; Linayati Lestari
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i2.12062

Abstract

This research aims to analyse the interpretation and application of the element of deception by judges in cases of criminal fraud based on juridical considerations in court decisions, especially in the context of the legal relationship of agreements. In judicial practice, there is often an overlap between the realms of civil and criminal law, especially when a default is qualified as fraud. This raises legal issues that require consistent and rational juridical reasoning from judges. The urgency of this research lies in the need to understand how judges assess and interpret the elements of deceit that are often in a grey area, as well as how judges' discretion is used to integrate legal norms with a sense of substantive justice. The method used is a normative legal research method, with a statute approach, which examines the provisions in the old and new Criminal Code (KUHP) that are relevant to the element of deception. This research also uses a literature study and analysis of court decisions to strengthen the theoretical and practical basis. The novelty of this research lies in its focus on aspects of judges' juridical reasoning in interpreting the elements of deceit, not merely on procedural aspects or sociological phenomena, so that it is expected to contribute to strengthening the quality of legal considerations in criminal justice practice. This study recommends that law enforcement authorities adopt a more rigorous juridical reasoning approach in distinguishing between breach of contract and criminal fraud to prevent the criminalization of civil cases.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran dan penerapan unsur tipu muslihat oleh hakim dalam perkara tindak pidana penipuan berdasarkan pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan, khususnya dalam konteks hubungan hukum perjanjian. Dalam praktik peradilan, sering kali ditemukan tumpang tindih antara ranah hukum perdata dan pidana, terutama ketika suatu wanprestasi dikualifikasikan sebagai penipuan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang memerlukan penalaran yuridis yang konsisten dan rasional dari hakim. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hakim menilai dan menafsirkan unsur tipu muslihat yang kerap berada di wilayah abu-abu, serta bagaimana diskresi hakim digunakan untuk mengintegrasikan norma hukum dengan rasa keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan baru yang relevan dengan unsur penipuan. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka dan analisis terhadap putusan pengadilan untuk memperkuat landasan teoritik dan praktis. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap aspek penalaran yuridis hakim dalam menafsirkan unsur tipu muslihat, tidak sekadar pada aspek prosedural atau fenomena sosiologis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kualitas pertimbangan hukum dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan penalaran yuridis yang mendalam dalam membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan, guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap perkara perdata.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Melalui Kerjasama Internasional Aksa, Aksa; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8896

Abstract

The study aims to examine the efforts of the Centre for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) to combat the crime of money laundering through international cooperation. This research is becoming crucial in this era of globalization. Transnational crimes such as money laundering often involve complex networks that cross different jurisdictions, requiring an effective inter-state coordinated response. Emergency research formulates better policies and more advanced investigative techniques to combat money laundering effectively and reduce its negative impact on global economic and social stability. The novelty of this research lies in its in-depth study of international and national cooperation in the prevention and suppression of money laundering crime, a topic of great relevance in the era of globalization. This research method uses Yuridis Normative. Cross-country co-operation in tackling money-laundering is vital, both nationally and nationally with international agencies such as UNTOC and FATF. The role of norms, legal frameworks, and theoretical perspectives in shaping cooperative efforts between countries in the fight against money laundering.   Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  melalui  kerjasama internasional.  Penelitian ini menjadi sangat penting di era globalisasi ini. Kejahatan transnasional seperti pencucian uang sering melibatkan jaringan yang kompleks yang melewati berbagai yurisdiksi, sehingga membutuhkan respons koordinasi antarnegara yang efektif. Urgensi penelitian  memformulasikan kebijakan yang lebih baik dan teknik investigasi yang lebih maju untuk memerangi pencucian uang secara efektif dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kestabilan ekonomi dan sosial global. Novelty penelitian ini terletak pada kajiannya yang mendalam mengenai kerjasama internasional dan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebuah topik yang sangat relevan di era globalisasi. Metode penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kerjasama lintas negara dalam mengatasi masalah pencucian uang sangat penting, baik anta negara maupun negara dengan lembaga inetrnasional seperti UNTOC dan FATF Peran norma, kerangka hukum, dan perspektif teoritis dalam membentuk upaya kolaboratif antara negara dalam memerangi pencucian uang. 
Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia Saptono, Saptono; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8899

Abstract

The aim of this study is to study efforts to prevent the criminal practice of money laundering in Indonesia. Research on the prevention of money laundering crime in Indonesia is critical and urgent, given the huge impact it has on the economy and national security. Money laundering not only undermines the integrity of the financial system, but is also often associated with other crimes such as corruption, drug trafficking, and terrorist financing, which can threaten social and political stability. The research has made an important contribution to strengthening the TPPU prevention system and raising awareness of the urgency of combating money laundering crimes in order to maintain economic stability and national security. This research uses normative research methods and uses secondary data. The prevention of TPPU in Indonesia is a very important and urgent matter. The impact of the TPPU not only undermines the integrity of the financial system, but is also potentially linked to other crimes such as corruption, drug trafficking, and the financing of terrorism, which can threaten the country's social and political stability. Effective prevention strategy but also synergy between the Government, the DPR, and PPATK. Prevention steps with the principles of Costumers Due Diligence Principle and the Know Your Customer system as one of the ways of TPPU prevention.   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya pencegahan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Penelitian tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sangat penting dan mendesak, mengingat dampak besar yang ditimbulkannya terhadap ekonomi dan keamanan nasional. Pencucian uang tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga sering terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkotika, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat sistem pencegahan TPPU dan meningkatkan kesadaran akan urgensi memerangi kejahatan pencucian uang guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan data sekunder. Upaya pencegahan TPPU di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Dampak dari TPPU tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga berpotensi terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan narkotika, dan pembiayaan terorisme, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik negara. strategi pencegahan yang efektif tetapi juga adanya sinergi antara  Pemerintah, DPR, dan PPATK.  Langkah pencegahan dengan prinsip Prinsip Costumers Due Diligence Principle dan sistem Know Your Customer sebagai salah satu cara pencegahan TPPU.  
Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Kurniawan, Wan Rahmat; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8900

Abstract

The study aims to examine the effectiveness of the implementation of the Act No. 21 of 2007 on the Suppression of Trafficking in Persons (TPPO) from the perspective of the Penal Procedure for Money Laundering (TPPU) in Indonesia. The background to this study is an increasing number of human trafficking cases followed by money laundering, which is a complex and difficult transnational crime. The urgency of this research lies in the need to understand the linkages between the TPPO and the TPPU in order to develop a more effective strategy for dealing with and preventing the two crimes. Research methods use normative jurisprudence. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that connects the TPPO with the TPPU through integrated financial analysis and law enforcement. The findings show that the operandi mode of TPPO perpetrators often involves money laundering to cover up illegal funding sources. This research uses normative juridic methods. The findings of the study reveal that the Indonesian law enforcement system still faces significant challenges in addressing the TPPO and TPPU, especially in relation to data integration between law enforcement agencies, immigration, and colonization. The research recommendations include strengthening the legal framework, improved protection for victims, and the development of a more comprehensive policy for crime prevention. This research reaffirms the importance of international cooperation and the use of information technology. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Meningkatnya kasus perdagangan orang yang diikuti dengan pencucian uang, yang merupakan kejahatan transnasional kompleks dan sulit diatasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keterkaitan antara TPPO dan TPPU guna mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menghubungkan TPPO dengan TPPU melalui analisis keuangan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku TPPO sering kali melibatkan pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi TPPO dan TPPU, terutama terkait dengan integrasi data antara lembaga penegak hukum, imigrasi, dan kependudukan. Rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan perlindungan bagi korban, dan pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pencegahan kejahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi informasi.
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Suwitra, I Ketut; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9434

Abstract

The study aims to acknowledge the legal concepts and prevention of international money-laundering crimes. This research is crucial because there is an increase in money-laundering cases involving international networks, with Indonesia often being the primary location. Money laundering not only threatens economic stability and national security, but also undermines the integrity of the global financial system. Although international standards and regulations have been implemented, the level of compliance between countries is still variable and often has not reached the desired level. This research is a normative law investigation. The results of the research show that the implementation of international standards still requires enhanced international cooperation and tighter monitoring mechanisms. The study also emphasizes the importance of enhancing the capacity of law enforcement and financial institutions in detecting and preventing money-laundering practices through the use of new technologies and training. The proposed solutions include the implementation of tighter sanctions against countries that do not comply with international standards. The conclusion of this study is that the internationalization of anti-money-laundering strategies is an important dynamic aspect in counteracting cross-border money-launching practices. The novelty of this study lies in the in-depth analysis of the level of formal and substantive compliance of countries with international standards, as well as concrete recommendations for improving the effectiveness of international cooperation in the prevention of money laundering. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang lintas internasional. Penelitian ini sangat penting karena meningkatnya kasus pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional, dengan Indonesia sering menjadi lokasi utama. Pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan global.. Meskipun standar dan peraturan internasional telah diterapkan, tingkat kepatuhan negara-negara masih bervariasi dan seringkali belum mencapai tingkat yang diinginkan. Penelitian ini adalah penelitain hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional masih memerlukan peningkatan kerjasama internasional yang lebih erat dan mekanisme pemantauan yang lebih ketat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktek pencucian uang melalui penggunaan teknologi baru dan pelatihan. Solusi yang diusulkan termasuk implementasi sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang tidak mematuhi standar internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa internasionalisasi strategi anti-pencucian uang merupakan aspek dinamis yang penting dalam menanggulangi praktik pencucian uang lintas batas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai tingkat kepatuhan formal dan substantif negara-negara terhadap standar internasional, serta rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan pencucian uang. 
Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak Rijalun Sholihin Simatupang; Alwan Hadiyanto; Ciptono Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12045

Abstract

This study aims to analyze the application of punishment for children in conflict with the law, particularly those who commit sexual offences against fellow children. The growing involvement of minors as perpetrators of sexual crimes presents a legal dilemma, as both offenders and victims are equally entitled to protection. This issue calls for a legal approach that is fair, humanistic, and consistent with the principles of child protection. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and case studies, including the 2024 case handled by the Bintan Police. The novelty of this study lies in examining the gap between the principles of diversion, restorative justice, and the doctrine of ultimum remedium as regulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and their practical implementation in the field. The findings indicate that judicial decisions concerning child perpetrators of sexual offences remain caught in a dilemma between punitive measures and rehabilitative approaches, influenced by legal, psychological, social, and sociological factors. This study concludes that consistent application of restorative justice, strengthening the role of juvenile correctional institutions (LPKA), and the formulation of technical guidelines for juvenile judges are essential to ensure that sentences are not merely repressive but also rehabilitative and aligned with the best interests of the child.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana asusila terhadap sesama anak. Peningkatan keterlibatan anak sebagai pelaku kejahatan seksual menimbulkan dilema hukum, karena pelaku dan korban sama-sama memiliki hak perlindungan. Permasalahan ini menuntut pendekatan hukum yang adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, salah satunya kasus pada Polres Bintan tahun 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kesenjangan antara prinsip diversi, keadilan restoratif, dan asas ultimum remedium yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan terhadap anak pelaku tindak pidana asusila masih menghadapi dilema antara pembinaan dan pemidanaan, dengan faktor yuridis, psikologis, sosial, serta sosiologis yang turut memengaruhi pertimbangan hakim. Penelitian ini menyimpulkan perlunya konsistensi penerapan prinsip restorative justice, penguatan fungsi LPKA, serta pedoman teknis bagi hakim anak agar putusan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.  
Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Walikota Batam Tahun 2024 di Mahkamah Konsitusi Indonesia Sabar Sabar; Emy Hajar Abra; Alwan Hadiyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12624

Abstract

This study aims to analyze the problems in resolving the 2024 Batam Regional Head Election (Pilkada) disputes at the Constitutional Court of Indonesia. The background of this research lies in the increasing number of electoral disputes that burden the Court, with an urgency to assess whether the existing mechanism can ensure electoral justice. The findings reveal novelty in two critical aspects: first, the identification of inconsistencies between posita and petitum in the petition, which undermines the principle of legal certainty; and second, the urgency of establishing a special electoral court as a structural solution to the Constitutional Court’s heavy caseload. The study concludes that the practice of dispute resolution in the Court still faces a gap between constitutional norms and factual realities. Practical recommendations include revising the Constitutional Court Regulation (PMK) to set stricter standards for petitions and providing continuous electoral legal education for candidates and their legal counsels to strengthen legal certainty and substantive justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Batam tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya eskalasi sengketa hasil Pilkada di Indonesia yang membebani MK, dengan urgensi menilai sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa mampu mewujudkan keadilan elektoral. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebaruan pada dua aspek penting: pertama, identifikasi inkonsistensi antara posita dan petitum dalam permohonan yang berimplikasi pada asas kepastian hukum; kedua, perlunya pembentukan peradilan khusus pemilu sebagai solusi struktural terhadap beban perkara yang terus meningkat di MK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penyelesaian sengketa di MK masih menghadapi kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas faktual. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) agar lebih tegas mengatur standar permohonan, serta penyelenggaraan pendidikan hukum elektoral bagi peserta Pilkada dan kuasa hukumnya guna memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif.
Co-Authors Abra, Emi Hajar Ade Irawan Agus Saepul Alam Aksa Aksa, Aksa Amin, Saifuddin Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Anugrah Bhakti, Rizki Tri Arianto, Dian Asanjarani, Faramarz Astrayana, Anastaya Budiyanto Budiyanto Ciptono Ciptono Ciptono Ciptono, Ciptono Dwi Afni Maileni Emy Hajar Abra Farida Kaplele Hanafi Hanafi Hasibuan, Wilda Hendriyanto, Saini Herningtyas, Tuti Hutabarat, Chanrih Kamaleng, Eduard Khaerul Umam Kurniawan, Wan Rahmat Laila, Saviarnis Linayati Lestari, Linayati Malau, Parningotan Mas Rara Tri Retno Herryani Mas Subagyo Eko Prasetyo Muhamad Nur Hakim Purba Muhammad Faizin Muslim Muslim Pristika Handayani Rijalun Sholihin Simatupang Sabar Sabar Saptono Saptono, Saptono Seftia Azrianti, Seftia Simanjuntak, Erwin Tangkas Siti Marfuah, Siti Siti Marpuah, Siti Sitindaon, Anggra Satria Sri Wahyuni Adiningtiyas, Sri Wahyuni Sriono, Sriono Sudarmanto, Kukuh sukarna, kadi Susanto Susanto Suwitra, I Ketut Wardani, Dian Wiris Woro Wijayono Hadi Sukrisno