Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Kebijakan Publik Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Jurnal Agregasi Jurnal Pendidikan dan Konseling International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Jurnal Scientia GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities International Journal of Social Service and Research Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) Indonesian Journal of Multidisciplinary Science JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Best Journal of Administration and Management JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Bulletin of Social Studies and Community Development
Andi Pitono
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Indonesia
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementation of the Policy on Data Collection and Issuance of Population Administration for Persons with Disabilities in West Bandung Regency, West Java Province Hendra Trismayadi; Muchlis Hamdi; Andi Pitono; Andi Azikin
Best Journal of Administration and Management Vol 3 No 3 (2025): Best Journal of Administration and Management
Publisher : International Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56403/bejam.v3i3.256

Abstract

People with disabilities have the same rights as citizens and are entitled to obtain population administration services. The implementation of the population administration data collection and issuance policy for people with disabilities cannot be separated from problems such as budget constraints, lack of facilities and infrastructure, and limited human resources. The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of the population administration data collection and issuance policy for people with disabilities, the inhibiting and supporting factors, and to find an effective implementation model for the population administration data collection and issuance policy for people with disabilities. The research method used by the researcher is descriptive analysis with type his approach is qualitative through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out use technique triangulation of data to increase the validity of research findings. The results of the study found that the implementation of the population administration data collection and publication policy has a clear target, namely people with disabilities. To achieve the realization of the percentage of targets that have been set, service innovations were found through the development of cooperation with parties or institutions managing people with disabilities with a pick-up service model. In addition, an integrated online service business process was also created through the Online Service Information Registration System (SIDILAN) application. The pick-up service model and online services from the dimensions of productivity and linearity are very effective because in addition to the clear targets and mechanisms, they are also efficient in utilizing resources.
Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Negara Pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia Periode 2020-2024 Perkasa, Risang Achmad Putra; Pitono, Andi; Sartika, Ika
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 12 No. 1 (2026): Maret
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2026.vol12(1).27049

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam meningkatkan pendapatan negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia selama periode 2020–2024. Fokus penelitian diarahkan pada perencanaan, pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan PNBP, termasuk efektivitas digitalisasi layanan melalui platform AHU Onlinedan integrasi sistem pembayaran SIMPONI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi, analisis data sekunder, serta telaah regulasi terkait PNBP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PNBP Ditjen AHU mengalami tren peningkatan signifikan dan melampaui target pada tahun 2022–2024, yang dipengaruhi oleh digitalisasi layanan hukum, peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum, dan perbaikan proses pelayanan publik. Namun demikian, struktur PNBP masih mengalamiketimpangan yang ditandai dengan dominasi dua layanan, yaitu Fidusia dan Badan Hukum, yang menyumbang lebih dari90% total PNBP. Ketergantungan ini menciptakan risiko fiskal dan menunjukkan perlunya diversifikasi sumber penerimaan. Penelitian juga menemukan bahwa digitalisasi melalui AHU Online mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Namun, pemanfaatan sistem digital belum optimal pada layanan non-dominan, literasi hukum digital masyarakat masih rendah, dan mekanisme pengawasan berbasis digital belum sepenuhnya terstandarisasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian memberikan rekomendasi berupa diversifikasi layanan PNBP, penguatan integrasi sistem digital, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta perbaikan pengawasan internal guna menciptakan tata kelola PNBP yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip Good Governance.
EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM EVALUASI LAPORAN INTEGRASI (SIEVLAPi) DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN PERANGKAT DAERAH DI KOTA TANGERANG Mohamad Sohibul Ilma; Andi Pitono; Hari Nur Cahya Murni
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.999

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pembangunan. Salah satu inovasi yang diterapkan Pemerintah Kota Tangerang adalah Sistem Evaluasi Laporan Integrasi, yang dirancang untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perangkat daerah secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIEVLAPi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang berasal dari unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKD Disperkimtan, Dinas PUPR, dan kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIEVLAPi secara umum telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola pelaporan pembangunan daerah. Sistem ini mampu mempercepat proses monitoring kegiatan fisik dan realisasi anggaran, meningkatkan kemudahan akses informasi bagi pimpinan daerah, serta mendorong perubahan pola pelaporan dari mekanisme manual menuju sistem digital yang lebih terstandar, terukur, dan dapat dipantau secara real time. Selain itu, penerapan SIEVLAPi turut meningkatkan efisiensi birokrasi melalui percepatan verifikasi data, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan fungsi pengawasan internal. Dari sisi aksesibilitas, seluruh perangkat daerah telah memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sistem, meskipun tingkat pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan teknologi masing-masing unit kerja. Meskipun demikian, implementasi SIEVLAPi belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi beberapa kendala, terutama belum terintegrasinya sistem dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyebabkan terjadinya penginputan data ganda dan peningkatan beban administratif aparatur. Selain itu, keterlambatan pembaruan data, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum meratanya kemampuan pemanfaatan teknologi turut memengaruhi kualitas implementasi sistem. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antar platform digital pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, serta penguatan disiplin pelaporan agar SIEVLAPi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROVINSI JAWA BARAT Dani Mardian; Muh Ilham; Udaya Madjid; Andi Pitono
Jurnal Agregasi Vol 14 No 1 (2026)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v14i1.19202

Abstract

West Java Province is a pioneer in implementing digital payment for Motor Vehicle Tax (PKB). However, the optimization of PKB revenue continues to face challenges due to the suboptimal governance of digital government, as indicated by the low utilization of digital payment channels, which remains below 9%, and a declining trend in taxpayer compliance over the past five years. This study aims to analyze digital government governance in enhancing PKB revenue, identify inhibiting and enabling factors, and formulate an ideal governance model based on the OECD framework. This research employs a qualitative approach through observations, interviews, and document analysis, involving informants from government institutions, academia, and the public. The findings reveal that digital government governance has been implemented relatively well but has not yet had a significant impact on increasing PKB revenue. Inhibiting factors include system fragmentation, suboptimal use of data, and low levels of digital literacy, while enabling factors consist of institutional commitment, basic digital infrastructure, and service innovation. This study contributes a novel conceptual model, namely the SMART PKB Governance Framework, which is grounded in five core principles: Systematic, Measurable, Agile, Responsive, and Trusted
MENEKAN EMISI KARBON DI NEGARA EMERGING MARKET: BAGAIMANA PERAN KUALITAS PEMERINTAHAN DI ASIA Andi Pitono; Aleknaek Martua
J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan) Vol. 11 No. 1 (2026): J3P Volume 11 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : ipdn

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/j-3p.v11i1.6178

Abstract

Polusi udara saat ini merupakan masalah kesehatan global dan menjadi ancaman utama yang menyebabkan penyakit serta merupakan aspek lintas sektoral yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dalam menemukan solusi yang berkelanjutan. Kebutuhan akan penelitian di masa depan yang penting untuk membahas pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan bidang lingkungan. Studi ini akan menempatkan negara emerging market dalam pengelompokan IMF menjadi objek penelitian. Sebelum analisis data, dilakukan pengujian untuk dependensi cross-sectional, panel unit root, dan contegration test untuk merekomendasikan penaksiran menggunakan Panel Corrected Standard Errors (PCSE). Hasil yang didapatkan membuktikan hipotesis enam indikator kualitas pemerintahan secara signifikan memberikan pengaruh dalam menekan emisi CO2, namun secara agregat dari enam indikator hanya Voice and Accountability serta Regulatory Quality yang efektif pada kelompok emerging market Asia. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berkontribusi secara signifikan pada aspek pembuktian efektifitas pengaruh dari kualitas pemerintahan untuk menekan CO2 di kelompok negara dalam konteks emerging market Asia.
EKONOMI PANCASILA PADA GENERASI Z: TRANSFORMASI DIGITAL DAN INSTITUTIONAL TRUST Aleknaek Martua; Meliasta Hapri Tarigan; Ardika Nurfurkon; Andi Pitono; Daniel E.L. Tarigan
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 19 No 1 (2026): Volume 19 Nomor 1: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jppdp.v19i1.6358

Abstract

This study aims to analyze the influence of property rights, digital transformation, and literacy on Generation Z’s institutional trust in cooperatives from the perspective of the Pancasila Economy. The study employs a quantitative approach using a survey method involving 300 Generation Z respondents in Indonesia. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The results of the study indicate that all constructs meet the criteria for validity and reliability. Digital transformation was found to have a positive effect on literacy and trust, while literacy also has a significant effect on trust. In addition, property rights have a strong influence on digital transformation and trust, both directly and indirectly through the mediating effect of literacy. These findings suggest that strengthening digital-based cooperative governance can increase Generation Z’s trust in cooperatives in the digital economy era.
Digital Transformation of Public Safety Governance: The DKI Jakarta Satpol PP Enterprise Architecture Using TOGAF-ADM Agus Supriadi Harahap; Andi Pitono; Muhadam Labolo
Bulletin of Social Studies and Community Development Vol 5, No 3 (2026): Bulletin of Social Studies and Community Development
Publisher : Institute of Multidisciplinary Research and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61436/bsscd/v5i3.pp226-241

Abstract

The rapid population growth in DKI Jakarta challenges the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in maintaining public order, necessitating a robust management control system for its 5,500 field personnel. The existing operational application, SISAPPRA, operates sub-optimally due to misalignment with field procedures and isolated data structures. This study aims to analyze the Information and Communication Technology (ICT) requirements and design an enterprise architecture blueprint to enhance the operational management control system of Satpol PP DKI Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, data were gathered through direct observations of public order operations, in-depth interviews with three tiers of informants (leadership, IT staff, and field officers), and analysis of organizational documents. The data were systematically analyzed using the phases of The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF-ADM). The gap analysis reveals critical functional deficiencies in the current application, including the absolute absence of access roles for command leadership, non-functioning spatial mapping features, and a lack of data integration with the Regional Civil Service Agency (BKD). To close these gaps, this study defines the target "SISAPPRA 2.0 Landscape," comprising 13 integrated modules and a 2024 implementation roadmap. The enterprise architecture successfully addressed blind spots in operational oversight by introducing a specialized investigation module for Civil Service Investigators (PPNS) and a dynamic executive dashboard. This research offers a theoretical novelty by integrating TOGAF-ADM with the Four Levers of Control concept, providing a transparent, command-integrated digital governance model tailored for high-risk public order enforcement. This enterprise architecture model can be adopted by Satpol PP agencies throughout Indonesia. Keywords: Enterprise Architecture, E-Government, Management Control System, Public Order Enforcement, TOGAF-ADM.
Co-Authors Achmad, Mansyur Adfin Rochmad Baidhowah Adfin rochmad Baidhowah Agus Harahap Agus Supriadi Harahap Ahmad Averus Aleknaek Martua Andana Adytia Kusuma Andi Azikin Andi Azikin Ardika Nurfurkon Ario Ario Ario, Ario ARWANTO ARWANTO B., Asri Baidhowah, Adfin R. Baidhowah, Adfin Rochmad Dani Mardian Daniel E.L. Tarigan Eka Sanatha Ela Lesmanawaty Wargadinata Fernandes Simangunsong, Fernandes Haikal Ali, Haikal Hari Nur Cahya Murni Hendra Trismayadi Hendra Trismayadi Ika Sartika Irawati Tamara Kartiwi Kartiwi Kartiwi, Kartiwi Khadafi, Akbar Khairi, Halilul Khasan Effendy Madjid, Udaya Mansyur Achmad Meliasta Hapri Tarigan Mohamad Sohibul Ilma Muchlis Hamdi Muchlis Hamdi Muh. Ilham Muhadam Labolo Muhadam Labolo Muhadam Labolo Muhamad Jumadi Ngadisah Ngadisah Nurliah Nurdin Perkasa, Risang Achmad Putra Raharusun, Felix Rangga Wilis Chaniago Sadu Wasistiono Sadu Wasistiono, Sadu Sampara Lukman Sri Rizka Do Karim Supandi, Dedi Suwanto, Slamet Syafri, Wirman Tjahya Supriatna Wirman Syafri Wulandari, Olivia Intan Zulhadi Zulhadi