Claim Missing Document
Check
Articles

Model Pembelajaran Flipped PBL Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Prasetyo, Yogi; Yurniwati, Yurniwati; Nurjannah, Nurjannah
Jurnal Riset dan Penalaran Mahasiswa Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembelajaran Flipped Problem Based Learning (Flipped PBL) dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data tinjauan pustaka dengan menelaah dan menggali informasi dari artikel. Salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran PBL. Melalui PBL siswa diberikan masalah, berkolaborasi dalam kegiatan diskusi bersama kelompok, mengeluarkan ide dan pendapat untuk mencari pemecahan masalah. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dikaji oleh peneliti ditemukan bahwa Flipped Classroom (FC) mempersiapkan siswa dengan lebih baik saat proses pembelajaran di dalam kelas dalam penguasaan informasi atau materi, keaktifan dan keterlibatan siswa. Beberapa hal itu tentu sangat mendukung pembelajaran PBL.
Pengembangan Media Augmented Reality Jarkomify Untuk Meningkatkan Logical Thinking Siswa Azka, Najwa; Wahyudin; Prasetyo, Yogi
Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi (SINTEK)
Publisher : LPPM STMIK KUWERA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56995/sintek.v5i2.178

Abstract

Dalam menghadapi tuntutan abad ke-21 yang menekankan pada pembelajaran High Order Thinking Skills (HOTS), salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan kemampuan literasi, terutama kemampuan berpikir logis. Untuk memaksimalkan pengembangan kemampuan berpikir logis pada siswa dibutuhkan media pembelajaran yang mampu mendukung proses pembelajaran, salah satunya dengan memanfaatkan augmented reality. Dalam penelitian ini, pengembangan augmented reality dirancang berdasarkan model pengembangan ADDIE, yang terdiri dari lima tahapan, yaitu analyze, design, development, implemet, dan evaluate. Penelitian ini menggunakan metode Pre-Experimental Design dengan bentuk One-Group Pretest-Posttest Design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media augmented reality yang dikembangkan memperoleh validasi ahli sebesar 92,5 % yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Selain itu, terdapat peningkatan kemampuan logical thinking siswa dengan rata-rata N-Gain sebesar 0,52 yang dikategorikan “Sedang. Hasil tanggapan siswa pada media juga menunjukkan hasil positif dengan rata-rata sebesar 80,4% yang dikategorikan “Sangat Baik”. Temuan ini mengindikasikan bahwa media augmented reality mendukung pembelajaran dalam pengembangan kemampuan logical thinking siswa secara efektif.
The Urgency of Professional Ethics as a Form of Legal Compliance in Realizing the Supremacy of Law Prasetyo, Yogi
Law Review Volume 24 Issue 2 (November 2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan | Lippo Village, Tangerang 15811 - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lr.v24i2.8740

Abstract

This article aims to explain the problem of professional ethics as a form of legal disobedience and also to explain the urgency of ethics in legal compliance in order to realize the supremacy of law. The background of legal problems in Indonesia is very complex, one important thing that must be considered is the issue of ethics of law enforcement officers. Not a few legal cases that occur are related to ethical violations committed by law enforcement officers themselves. These ethical violations show evidence of legal disobedience from law enforcement officers which has an impact on the low level of legal supremacy in this country. The research method used in this writing is a literature study with a philosophical approach. Literature materials are the main data for the study. Descriptive analysis is used to explain the research comprehensively. The results of the study show many problems of ethical violations committed by law enforcement officers, which are a form of disobedience to the law, so that with these problems the supremacy of law is in decline. Therefore, it is important and must be considered the problem of ethics for law enforcement officers in order to create legal compliance in order to realize the supremacy of law in Indonesia.
Pengembangan Media Augmented Reality Jarkomify Untuk Meningkatkan Logical Thinking Siswa Azka, Najwa; Wahyudin; Prasetyo, Yogi
Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi (SINTEK)
Publisher : LPPM STMIK KUWERA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56995/sintek.v5i2.178

Abstract

Dalam menghadapi tuntutan abad ke-21 yang menekankan pada pembelajaran High Order Thinking Skills (HOTS), salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan kemampuan literasi, terutama kemampuan berpikir logis. Untuk memaksimalkan pengembangan kemampuan berpikir logis pada siswa dibutuhkan media pembelajaran yang mampu mendukung proses pembelajaran, salah satunya dengan memanfaatkan augmented reality. Dalam penelitian ini, pengembangan augmented reality dirancang berdasarkan model pengembangan ADDIE, yang terdiri dari lima tahapan, yaitu analyze, design, development, implemet, dan evaluate. Penelitian ini menggunakan metode Pre-Experimental Design dengan bentuk One-Group Pretest-Posttest Design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media augmented reality yang dikembangkan memperoleh validasi ahli sebesar 92,5 % yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Selain itu, terdapat peningkatan kemampuan logical thinking siswa dengan rata-rata N-Gain sebesar 0,52 yang dikategorikan “Sedang. Hasil tanggapan siswa pada media juga menunjukkan hasil positif dengan rata-rata sebesar 80,4% yang dikategorikan “Sangat Baik”. Temuan ini mengindikasikan bahwa media augmented reality mendukung pembelajaran dalam pengembangan kemampuan logical thinking siswa secara efektif.
ANALISIS KELAYAKAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG HIU PAUS DI DESA LABUAN JAMBU KECAMATAN TARANO KABUPATEN SUMBAWA Prasetyo, Yogi; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Nuraini, Eni; Negara, Komang Metty Trisna
Jurnal SainTekA Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal SainTekA
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/sainteka.v6i3.2159

Abstract

Di wilayah pesisir Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, pasang surut air laut memiliki peranan penting dalam aktivitas nelayan, terutama pada kegiatan melaut dan pemanfaatan dermaga. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dermaga konvensional dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan elevasi air laut. Oleh karena itu, sebelum pembangunan dermaga apung dilaksanakan, perlu dilakukan analisis kelayakan proyek dengan meninjau beberapa aspek, khususnya aspek finansial. Analisis finansial bertujuan untuk mengetahui apakah investasi pada proyek tersebut menguntungkan atau tidak. Penelitian ini bertujuan menilai kelayakan pembangunan Dermaga Apung Hiu Paus di Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, ditinjau dari aspek finansial. Populasi penelitian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, sedangkan sampel ditentukan dengan metode Purposive Sampling, yaitu pengelola Dermaga Apung Hiu Paus. Analisis data menggunakan empat indikator, yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR), dan Payback Period (PP). Hasil penelitian menunjukkan nilai NPV sebesar Rp 17.401.633.938,77 dengan hasil positif, sehingga proyek layak dilaksanakan. Nilai IRR sebesar 12,52% lebih besar dibanding Minimum Attractive Rate of Return (MARR) sebesar 10,75%, sehingga investasi dinyatakan menguntungkan. Nilai BCR sebesar 7,960 lebih besar dari 1, yang berarti manfaat jauh melebihi biaya. Payback Period tercatat selama 36,27 bulan atau sekitar tiga tahun, menunjukkan waktu pengembalian modal relatif cepat. Dengan demikian, pembangunan dermaga apung dinyatakan layak secara finansial serta berpotensi mendukung pengembangan wisata bahari, meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir, dan memperkuat daya tarik wisata berbasis konservasi.
Competency Improvement Through Character Education and Utilization of Digital Technology for SMA and SMK in Bandung and Tasikmalaya (Studies at Islamic Boarding School Ulul Albab Bandung and SMAN 2 Tasikmalaya) Purwaamijaya, Btari Mariska; Prehanto, Adi; Prasetyo, Yogi; Nazya, Alifia Fatimatun
Kawanad : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): October
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/kjpkm.v2i2.126

Abstract

In the Industrial Revolution 4. 0, the integration of automation and artificial intelligence has led to significant changes in various sectors, offering the potential for promising advances in efficiency and develop. Research on perception and prospective analysis of artificial intelligence and its impact on human resources in Indonesia's industry 4.0 highlights the central role of human resources (HR) in the adaptation process of Indonesia in today's industrial era. Even as artificial intelligence brings about significant technological advances, the fundamental role of human values ​​promoted by HR remains an important factor in this transformation. Faced with this challenge, the role of teachers in higher education environments becomes important as change agents capable of integrating theoretical knowledge with real-world practical experiences. To cope with these changes, specific training courses have been designed to enhance the skills of students and teachers, especially in the areas of character building and the use of digital technology.  This training includes the use of social media and multimedia as educational tools, as well as applying the three dharma principles of higher education through community service activities. Through this effort, we hope universities can play an active role in preparing human resources capable of adapting and responding to global changes while preserving the values and importance of people in the era of Industry 4.0.
Legal and Ethical Issues in the Constitutional Court Decision Concerning Minimum Age Limits for Presidential and Vice Presidential Candidates Prasetyo, Yogi; Indiantoro, Alfalachu; Isnandar, Aries
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 2 (2024): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.147-158

Abstract

This article aims to explain the basic considerations of Constitutional Court Judges in deciding case Number.90/PUU-XXI/2023 and analyze the existence of controversial issues in this decision. The background to this writing is a decision by the Constitutional Court which is considered unusual. There are new things out of the ordinary in deciding cases and the momentum approaching the 2024 general election has become a sensitive and interesting study. The research method used in this writing is a normative juridical method with a legal philosophy approach. This is in accordance with the main problem of analyzing the judge’s decision from a philosophical perspective. Material in the form of library data in the form of statutory regulations and scientific works related to the research theme. The results of the research show that there are several basic reasons for judges in deciding this case, such as political rights and the time for the general election which is getting closer. Apart from that, the decision of the Constitutional Court contains ethical issues in it, because in the formation process it was carried out by judges who had been legally declared to have committed ethical violations.
Analysis of the Reasons for the Judge's Decision Which Relieves Defendants in Corruption Cases prasetyo, Yogi; Ferry Irawan Febriansyah; Alfalachu Indiantoro; Aries Isnandar; Ucuk Agiyanto
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 1, June 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i1.1008

Abstract

Purpose of the study: This research article aims to explain the analysis of several reasons for the judge's decision which is considered to lighten the defendant in corruption cases in Indonesia.  Methodology: This study used a normative research method with a philosophical approach. Results: The results of this study indicate that judges continue to impose light sanctions on state officials who are accused of corruption cases for various reasons that can be taken into consideration. The following is an analysis of some of these reasons: have never been punished; be honest and be kind; have family responsibilities; refund corrupted money; incorrect application of the law; have no authority; motivated by other people; have a sense of justice; serve the community; get public scorn; and refrain from engaging in corrupt behavior. Applications of this study: Theoretically, academics can use this research to add and develop their knowledge of the law. As for practitioners, especially judges, this research can be used as material for conclusions and considerations when making decisions in corruption cases, so that efforts to eradicate corruption can definitely be achieved. Novelty/Originality of this study: The corruption issue in Indonesia is influenced by the judge's decision in addition to the country’s bad bureaucratic culture. The low judge's decision on corruption cases can also affect the number of state officials who commit acts of corruption. Several reasons that could influence the judge's decision to reduce the corruptors’ sentences. In order to find a true legal truth, it would be useful to study the judge’s reasoning for reducing the corruptor’s punishment because the judge's decision is the most decisive stage in the legal status and fate of the defendant. This is why it is critical to do a more in-depth review of the law in order to ensure that it continues to operate as intended
Cumulated Lawsuit And Tort: Legal Reasoning of Judges and Major Decision’s Ratio Decidendi (Study of Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985) Isnandar, Aries; Lyandova, Vanka; Prasetyo, Yogi; Febriansyah, Ferry Irawan; Indiantoro, Alfalachu; Agiyanto, Ucuk
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1332

Abstract

ABSTRACT Purpose of Study: This research aimed at analyzing Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985 concerning cumulative lawsuits and tort according to the judge's legal reasoning.  Methodology: This is library research using the normative juridical method. The approach used was the statutory approach. The statutory approach was carried out by analyzing Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985 in the context of the cumulative lawsuit and tort section. Result: This research found that even though unlawful acts and contracts are conventionally separated, there are still issues regarding overlapping understandings of the concepts of tort, cumulative lawsuit, and default in law. For example, there is an act by one party that, on the one hand, can be classified as an unlawful act, but it also has a contractual element. Similarly, one party’s actions have contractual consequences for the other party, but they can also result in liability based on tort. This condition causes several parties to accumulate lawsuits for unlawful acts and defaults at the same time. Supreme Court accepted the cumulative lawsuit in decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985, indicating that it does not violate procedural law. Applications of this study:  This research is useful for analyzing Supreme Court Decision No. 575 K/Pdt/1983 and Supreme Court Decision No. 2686/Pdt/1985. These Supreme Court decisions have a ratio decidendi or jurisprudence that a cumulative lawsuit is permitted and it does not violate procedural law. Novelty: There are no previous researchers who conducted a legal analysis of the Supreme Court's decision, even though the Supreme Court is the jurisprudence in cases or legal issues of cumulative lawsuits and tort.   Keywords: Cumulation, Against the Law, Default, Decision, Ratio Decidendi  ABSTRAK  Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2686/Pdt/1985 tentang gugatan kumulatif dan perbuatan melawan hukum menurut penalaran hukum hakim.  Metodologi: Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Putusan MA No. 575 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 2686/Pdt/1985 dalam konteks gugatan kumulatif dan pasal perbuatan melawan hukum.  Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa meskipun perbuatan melawan hukum dan perjanjian dipisahkan secara konvensional, masih terdapat permasalahan mengenai tumpang tindih pemahaman tentang konsep gugatan, gugatan kumulatif, dan wanprestasi dalam hukum. Misalnya, ada perbuatan salah satu pihak yang di satu pihak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengandung unsur perjanjian. Demikian pula, tindakan satu pihak memiliki konsekuensi kontraktual bagi pihak lain, tetapi tindakan tersebut juga dapat mengakibatkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak menumpuk tuntutan atas perbuatan melawan hukum dan wanprestasi secara bersamaan. Mahkamah Agung menerima gugatan kumulatif dalam putusan No. 575 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 2686/Pdt/1985, yang berarti tidak melanggar hukum acara.  Aplikasi penelitian ini: Penelitian ini berguna untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2686/Pdt/1985. Putusan Mahkamah Agung ini memiliki ratio decidendi atau yurisprudensi bahwa gugatan kumulatif diperbolehkan dan tidak melanggar hukum acara.  Kebaruan/Orisinalitas: Belum ada peneliti terdahulu yang melakukan analisis hukum terhadap putusan MA, padahal MA merupakan yurisprudensi dalam perkara atau permasalahan hukum kumulatif gugatan dan perbuatan melawan hukum. Kata kunci: Kumulasi, Melawan Hukum, Wanprestasi, Putusan, Rasio Decidendi
Urgensi Etika Profesi Sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum Dalam Mewujudkan Supremasi Hukum Prasetyo, Yogi
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46263

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan etika profesi sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum dan urgensi etika dalam kepatuhan hukum guna untuk mewujudkan supremasi hukum. Permasalahan hukum di Indonesia sangat kompleks, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah persoalan etika aparat penegak hukum. Tidak sedikit kasus hukum yang terjadi terkait dengan permasalahan etika oleh para penegak hukum itu sendiri. Permasalahan etika tersebut menunjukkan bukti ketidakpatuhan hukum dari aparat penegak hukum yang mana itu berdampak pada rendahnya tingkat supremasi hukum di negeri ini. Dalam penulisan artikel penelitian ini menggunkan metode studi pustaka yang didukung melalui pendekatan filsafat. Bahan literasi pustaka menjadi data utama penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan penelitian secara komprehensif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah banyak permasalahan pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang mana itu sebagai bentuk sikap tidak patuh terhadap hukum, sehingga dengan permasalahan tersebut supremasi hukum mengalami keterpurukan. Oleh karena itu penting dan harus diperhatikan masalah etika bagi aparat penegak hukum agar dapat menciptakan kepatuhan hukum guna untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.