Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA Irfan Nursetiawan; Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.824 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.2008

Abstract

Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis pasca beberapa objek wisata masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran, yakni menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di sektor pariwisata yang dibuktikan dengan adanya website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Namun belum ada penelitian berkaitan dengan pengaruh SIM terhadap peningkatan PAD Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata. Sehingga peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis  dari sektor Pariwisata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis data berkaitan dengan analisis sistem informasi manajemen pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, didapatkan kesimpulan, sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis  periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata mengalami kenaikan dan penurunan atau bersifat fluktuatif; (2) Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis  periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata; dan (3) Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata, yaitu kelengkapan infrastruktur objek wisata, akses jalan menuju ke lokasi objek wisata, dan atraksi pariwisata. Kata Kunci:   Sistem   Informasi   Manajemen,   Pendapatan   Asli   Daerah,                            dan  Pariwisata.
Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Oleh BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Regi Refian Garis; Aan Anwar Sihab; Windi Ayu Tiarani
Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 1 (2020): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v3i1.3137

Abstract

Based on the results of observations, it is known that there are several problems in the effectiveness of the procurement of goods and services by Hegardanadyaksa Village-Owned Enterprises in increasing the Original Income of Hegarmanah Village, Cidolog District, Ciamis Regency. This research uses descriptive qualitative research method, the length of this research is 10 months with the technique of collecting data through library research, field studies, observation, and interviews. The primary data sources in this study were 14 people. Data processing techniques / data analysis through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the study it can be concluded that: 1) The effectiveness of the procurement of goods and services by Hegardanadyaksa Village- Owned Enterprises in increasing the Original Income of Hegarmanah Village, Cidolog District, Ciamis Regency has not been carried out properly because there are still obstacles to be faced, this is due to lack of direction to the management, low compliance and obedience of the board in carrying out their duties. 2) The obstacles faced are low human resources, low compliance and obedience of administrators in carrying out their duties, lack of direction to the management, price competition and business competition and there is still a tug of interest. 3) The efforts made are including the board in educational activities and training seminars and workshops and providing regular guidance to the board, adding venture capital and improving the quality of goods and service quality, inviting all administrators to be willing to be placed in any position and inviting all administrators to more appreciating and respecting the determination of positions, recruiting managers as needed, providing guidance to administrators.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik Regi Refian Garis; Ai Rahma Navily
Musamus Journal of Public Administration Vol 3 No 2 (2021): Musamus Journal of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v3i2.3372

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah lemahnya evaluasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam kinerja Kepala Desa, belum optimalnya pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak terealisasikan dengan yang sudah direncanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Cikalong Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Evaluasi Kinerja, Untuk mengetahui hambatan-hambatan Evaluasi Kinerja, Untuk mengetahui upaya-upaya dalam Evaluasi Kinerja. Penelitian ini menggunakan persepektif pendekatan kualitatif. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa Cikalong, Kasi Perencanaan, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 2 orang, Karang Taruna, Ibu PKK , Masyarakat Desa Cikalong sebanyak 4 orang sehingga informan dalam penelitian ini terdapat tiga belas (13) informan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa; Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik belum berjalan secara optimal terdapat pembangunan yang dalam perencanaannya akan dilaksanakan pembangunan tetapi pada pelaksanaannya tidak dilakukan oleh karena itu evaluasi yang dilakukan oleh BPD belum sepenuhnya terlaksana dan tidak melakukan evaluasi secara rutin pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut terealisasikan atau diselesaikan, Hambatan yang dihadapi dalam Evaluasi Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Fisik ialah kurangnya kerjasama antar berbagai pihak sehingga terjadi miskomunikasi dan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik, dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi pekerja dalam pembangunan fisik, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu: berkoordinasi terhadap pihak yang bersangkutan terjalin dengan baik, BPD mengadakan rapat rutin yang melibatkan Pemerintah Desa demi membangun kesadaran dan pemahaman Pemerintah Desa, dan melibatkan masyarakat dalam mendiskusikan pelaksanaan pembangunan
Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanganan Dampak Covid - 19 Regi Refian Garis; Linda Desfirani
Musamus Journal of Public Administration Vol 4 No 1 (2021): Musamus Journal Of Public Administration
Publisher : Department of State Administration - Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/mjpa.v4i1.3586

Abstract

Berbagai permasalahan dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanganan dampak Pandemi COVID-19. Ditemukan beberapa indikator permasalahan diantaranya yaitu : 1) Belum adanya aturan yang dipakai dalam penyaluran secara teknis BPNT tingkat desa di Desa Muktisari, 2) Kesulitan pendanaan dan sulit tanggap dalam pemutakhiran atau pengupdatean data 3) Pelaporan Pertanggungjawaban dari Agen yang cenderung lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, dengan melihat atau mengukur evaluasinya menggunakan Kriteria evaluasi seperti Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana, Prasarana Dan Teknologi, Finansial dan Regulasi . Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi (pengamatan) langsung dilapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan ditentukan secara Purposive, yaitu dengan melihat kesesuaian calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menujukkan bahwa dari hasil evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa program ini sudah dijalankan dengan cukup baik, namun meskipun begitu masih ada catatan yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan dalam program ini sehingga diperlukan perbaikan untuk keberhasilan dan kemaksimalan dari tujuan program Penyaluran BPNT itu sendiri.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRASEJAHTERA MELALUI INOVASI KERIPIK PISANG RUMPUT LAUT DI DESA PAJATEN KECAMATAN SIDAMULIH Regi Refian Garis; R. Rindu Garvera; Purnama Sari
Abdimas Galuh Vol 1, No 1 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.077 KB) | DOI: 10.25157/ag.v1i1.2887

Abstract

Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan kreativitas masyarakat berupa inovasi produk makanan dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat desa. Metode yang digunakan antara lain metode ceramah untuk memberikan pengetahuan sedangkan metode demonstrasi digunakan untuk memberikan pelatihan kreativitas pembuatan produk sebagai prduk unggulan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, dimana terdapat beberapa tahapan kegiatan, antara lain: (1) observasi awal; (2) pengagendaan kegiatan; (3) pelaksanaan kegiatan; (4) pendampingan manajemen usaha; (5) evaluasi akhir, dan; (6) pemantauan khusus yang keberlanjutan. Hasil dari pengabdian ini antara lain: 1) terbentuknya kelompok yang sadar akan pentingnya berwirausaha, 2) terbentuknya inovasi baru di sektor kuliner berupa keripik pisang rumput laut, dan 3) terciptanya produk unggulan desa.
PERAN PERPUSTAKAAN DESA DALAM PROGRAM LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS Melinda Putri; Endah Vestikowati; Regi Refian Garis; Neti Sunarti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i3.8441

Abstract

Perpustakaan desa berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan desa yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan agar terciptanya masyarakat sejahtera. Ditemukan beberapa indikator permasalahan terkait hal ini di perpustakaan Desa Karanganyar yaitu belum adanya aturan tentang pelayanan perpustakaan desa, kuran efektifnya pelayanan perpustakaan desa dikarenakan petugas perpustakaan yang merangkap jabatan sebagai perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial di Desa Karanganyar melalui tiga peran utama sektor publik yaitu regulatory role, enabling role dan direct provision of goods and service. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatid dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelititian menunjukkan bahwa peran perpustakaan desa dalam program literasi berbasis inklusi sosial di Desa Karanganyar sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala yaitu belum adanya aturan tentang pelayanan perpustakaan desa, merangkap jabatannya petugas perpustakaan menjadi perangkat desa, dan kurangnya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Peran perpustakaan desa yang sudah dilakukan yaitu petugas perpustakaan desa bersama masyarakat sudah mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, terbukti bahwa sudah ada hasil dari potensi-potensi di tiap dusun di Desa Karanganyar dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan petugas perpustakaan desa.Kata Kunci: Peran, Perpustakaan Desa, Inklusi Sosial.
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM ADVOKASI MASYARAKAT DESA PUTRAPINGGAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN Dadan Gunawan; Regi Refian Garis; Arie Budiawan
SOSIO PROGRESIF | Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/sosioprogresif.v2i2.203

Abstract

This research is motivated by a problem which shows that the Community Empowerment Institute has not played a role in advocating for the people of Putrapinggan Village, Kalipucang District, Pangandaran Regency. The purpose of this study was to determine the Role of Community Empowerment Institutions in Community Advocacy in Putrapinggan Village, Kalipucang District, Pangandaran Regency. The method used in this research is descriptive analysis. Informants as many as 8 people. Data collection techniques are library research, field studies (observations and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through data processing from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer problems in research. Based on the research results it is known that: The role of Community Empowerment Institutions in community advocacy has not been carried out optimally according to the role of Community Empowerment Institutions, this can be seen from the inactivity of several LPM members in every village meeting, lack of interaction and socializing with all elements of society in the village, LPM members are less familiar and flexible in their interactions with the village community so they are less able to interact and attract the interest of the village community to participate in various activities carried out in the village, lack of sensitivity from LPM members to know the needs of the small business community in the village, lack of LPM has complete and accurate data regarding the need for infrastructure facilities for the benefit of the village community, lack of LPM members holding meetings with all elements of society in the village to listen to suggestions and input in physical development in the village and in community empowerment village aka.
PENGELOLAAN ECOTOURISM KAYU PUTIH OLEH PEMERINTAH DESA KAWASEN KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS Hana Lidia Rahmasari; Dini Yuliani; Regi Refian Garis
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 20, No 2 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v20i2.107

Abstract

This research is motivated by the not optimal management of ecotourism or eucalyptus nature tourism by the village government in Kawasen Village, Banjarsari District, Ciamis Regency. The purpose of this study was to determine the management of eucalyptus ecotourism by the government of Kawasen Village, Banjarsari District, Ciamis Regency. The research method used in this research is descriptive descriptive research method. Data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. Informants in this study amounted to 6 informants. The results showed that the Management of Kayu Putih Ecotourism by the Kawasen Village Government had not been carried out optimally, seen from the aspects of ecotourism management, namely tourist attraction, accessibility, tourist facilities and tourism institutions. This problem is caused by the village government's lack of effort in adding local culture to the Eucalyptus tourist attraction section, the lack of easy access to tourist sites such as the absence of social media promotions to support accessibility and access to tourist sites is still quite difficult, other problems related Incomplete tourist facilities, this is because the government has not attempted to build supporting facilities such as disabled-friendly facilities and places of worship due to limited budgets or funds. And also eucalyptus tourism managers who are still incompetent in terms of service, namely visitor administration because there has been no regular training from the village government or related agencies.
Peran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Peraturan Daerah Maha Shania Tara Gusmoi; Siti Soleha; Gina Mardiana; Regi Refian Garis
Public Sphere Review Volume 2 Nomor 2: September 2023
Publisher : Public Administration Dept, Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/psr.v2i2.88

Abstract

This article explains how the DPRD carries out its regulatory oversight duties. The purpose of this research is to find out how well Regional Regulations are implemented based on the prevailing laws and regulations. Local Regulations and Regulations of Regents/Mayors are subject to DPRD supervision. Enforcement of Local Regulations is an important part of the governance structure. Hearings, working visits, formation of committees, etc. are just some of the ways in which the DPRD carries out its supervisory role. The purpose of this oversight is to ensure that local governments follow plans and laws when implementing their initiatives. The author used a qualitative approach, conducting on-site observations, to collect information and data for this study. The data analysis shows that each Local Regulation is formed by the Regent or DPRD upon mutual consent.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTREGRASI OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN Soedjatmiko Soedjatmiko; Regi Refian Garis; Ii Sujai; Neti Sunarti; Agus Nurulsyam Suparman
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i3.12754

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Kependudukan Terintregrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Dokumen Administrasi Kependudukan Terintregrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Indikator permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pengadaan infrastruktur telekomunikasi masih sangat terbatas untuk memenuhi layanan penduduk saat ini hanya terdapat 1 (satu) server (bantuan Pemerintah Pusat), apabila terjadi masalah dapat mengganggu secara total pelayanan. 2) Alat berupa Printer, Scanner, Uninterruptible Power Supply (UPS) sangat terbatas, kalau ada kerusakan, akan terjadi kelambatan dalam proses pelayanan. Tenaga professional bidang komputerisasi dan tenaga pelaksana/operator masih kurang. 3) Kondisi geografis yang tersebar sampai ke kecamatan atau desa dan tentunya masih adanya keterbatasan dana dalam pengadaan infrastruktur tersebut. Adapun penelitian yang menggunakan metode deskriptif yaitu yang menggambarkan keadaan dari pada objek penelitian, artinya penulis menggambarkan keadaan yang ada pada saat sekarang di lokasi/objek penelitian yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi langsung dari hasil wawancara dari 9 (sembilan) orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa  mengetahui Implementasi Kebijakan Layanan Administrasi Kependudukan Terintregrasi Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sudah berjalan namun belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh indikator – indikator pada dimensi sumber daya, disposisi dan  struktur birokrasi yang  belum berjalan dengan baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dokumen Kependudukan Terintegrasi