Articles
<![CDATA[Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 20, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v20i2.19
<![CDATA[The spread of hoaxes in social media has raised some concerns. Various efforts have been made by the government to minimize its distribution. However, a number of cases related to hoaxes that contain slander and hatred of the Ethnic, Religion, and Race increase over the past three years. This research seeks to find out what strategic and policy steps have been taken by the government. The results show that the government attempted to minimize the distribution of hoax by issuing a number of regulations and supporting infrastructure. That regulation is not optimal because there are some weaknesses contained in the regulation. The existing regulations only address a number of anticipatory steps that must be taken and do not address the root causes of the spread of hoax. On the other hand, the government is also not optimal in coordinating across agencies. And, the government is not optimal to provide media literacy to the community of social media users. Media Literacy is important to make media users have the ethic when interacting in cyberspace]]>
<![CDATA[Menguji Komitmen Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Konteks Akuntabilitas Pemerintahan; Studi Kasus Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v15i1.278
<![CDATA[The government's efforts to achieve good governance in accordance with public demand have been realized, by the issuance of Law no. 14 of 2008 on Public Information. Follow-up of the enactment of Law no. 14 In 2008 it was the establishment of the Public Information Committee at the central, provincial and regency / city. The fundamental reasons of public disclosure are none other than to encourage public bodies at all levels of an organization or unit is more transparent to the public (society). Moreover, the principle of transparency is a part of good governance. This study aims to determine the type of information requested by the community and what the barriers faced by those that took him to the realm of mediation and adjudication non-litigation at the Information Commission's Central Java province. The primary data used in this study is dispute information submitted to the Commission of Public Information of Central Java Province. Techniques of data collection conducted by an interview of Commissioner KIP to obtain further information regarding general dispute information submitted by the applicant as a community. The conclusion is still a lot of public bodies are not ready to fully open in providing information requested by the community. This is because the nature of the bureaucracy that had been closed. They also worry if the information requested by the public will be abused to their interests.]]>
<![CDATA[Studi Terhadap Proses Reformasi Birokrasi Di Pemprov Banten Dan Pemprov Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v16i2.245
<![CDATA[Bureaucratic reform is one of the government programs that are projected to improve the performance of services to the community. Suck we all know, the public demand for the bureaucracy that serves the expectations of many parties. So far, the focus of bureaucratic reforms directed to government agencies at the central level. Subsequently, in 2013, in addition to government institutions at the central level, some regions consist of provinces, districts, and the city also became a pilot project under the supervision of bureaucratic reforms Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. A pilot project areas bureaucratic reform policy is Jabar Banten provincial government and the provincial government. The results showed that the challenges faced by local governments are quite varied. There are many factors that cause this, factors such as leadership, bureaucratic mindset, and regional characteristics.]]>
<![CDATA[Tunjangan Kinerja Daerah Dan Bangkrutnya APBD Di Sejumlah Daerah ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v14i2.293
<![CDATA[Local government effort to improve the welfare of civil servants in local government has been continued to be made. However, this practice allegedly bankrupted precisely Budget Reveneus and expenditures (APBD). As a result of capital expenditures for development cannot run optimally because the budget must be spent for personnel expenditure reached 70 percent. Some things are considered to be causing it is the large number of employees, the absence of clear parameters in determining the nominal standard allowances, and political factors. To that end, the government should immediately find an alternative solution in the short term that is applicable while running a program of bureaucratic reform]]>
<![CDATA[Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional (Agus Pramusinto, Wahyudi Kumorotomo) ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v14i1.305
<![CDATA[Proses reformasi yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah membawa babak baru dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Reformasi yang ditandai dengan perubahan tatanan sistem politik, munculnya partai politik baru serta tuntutan pemerintahan yang profesional, transparan, responsif dan akuntabel ternyata dalam implementasinya ibarat jauh panggang dari api. Banyak persoalan yang muncul dalam membangun kelembagaan instrumen demokrasi. Sejumlah persoalan seperti derajat pelembagaan partai politik yang rendah, kurangnya profesionalisme birokrasi, praktek korupsi serta kuatnya tarikan kepentingan politik menyebabkan upaya untuk membangun kelembagaan politik dan birokrasi yang profesional menjadi sulit tercapai. Berpijak pada persoalan itu dan bertepatan dengan Dies Natalis Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada (MAP- UGM) Yogyakarta yang ke – 15 pada tahun 2008 digelar seminar yang melibatkan politisi, pakar, praktisi, birokrat dan pengamat yang selama ini menggeluti masalah politik dan pemerintahan untuk mencari formulasi atas beragam persoalan tersebut. Makalah hasil seminar itu kemudian dibukukan dan diberi judul Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional.]]>
<![CDATA[Tarik Ulur Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v15i1.272
<![CDATA[Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diwacanakan oleh pemerintah beberapa bulan terakhir ini terns menghiasi ruang publik. Meskipun jika kita perhatikan intensitasnya mulai berkurang pascakeputusan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM. Namun, bukan berarti penundaan ini iantas mengurungkan niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk menaikkan harga BBM dengan memperhatikan harga minyak dunia. Pica harga minyak dunia naik melebihi Batas yang diproyeksikan dalam APBN, otomatis pemerintah mau tidak man menaikan harga BBM demi mengurangi beban APBN untuk subsidi BBM yang melonjak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, beban subsidi BBM pada APBN dipatok sebesar Rp 68,7 triliun namun realisasinya mencapai Rp. 82,4 triliun. Tabun 2011 dianggarkan Rp 96 triliun dan realisasinya mencapai Rp 165,2 triliun. Tabun 2012 dianggarkan di APBN sebesar Rp. 123,6 triliun. Beban subsidi pada tahun 2012 ini kemungkinan bisa lebih tinggi jika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Rencana pemerintah itu ternyata disambut resistensi oleh masyarakat umum, buruh dan mahasiswa yang langsung menggelar demonstrasi menentang rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak pada semakin beratnya beban hidup]]>
<![CDATA[Profesionalisme Dan Reformasi Birokrasi ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v15i2.263
<![CDATA[Badan Anggaran DPR di penghujung tahun ini akhirnya menyetujui usulan remunerasi bagi 19 Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 dari 25 Kementerian/ Le mbaga yang mengajukan usulan remunerasi. Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi para PNS yang ada di ke- 19 Kementerian/lembaga yang telah disetujui, termasuk juga PNS di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Program reformasi birokasi yang digalakkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi di jajaran negeri dengan memberikan kompensasi atas kinerja memang membutuhkan proses yang panjang. Termasuk LAN yang hams mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi. Sekedar mereview, secara garis besar, proses pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dari pengajuan usulan reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil Penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.]]>
<![CDATA[Birokrasi Dan Politik : Problematika Dalam Keniscayaan Administrasi Publik ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v14i1.303
<![CDATA[Local elections in Indonesia have brought immediate changes to the political conditions. Direct Democracy that was expected to bring maturity instead falls apart at the implementation level. Political practice that is driven by money to win particular contestant in turn bring negative effect on bureaucracy that eventually not value-free and filled by political interests. Bureaucracy positions which ought to be neutral nowadays become partitioned off into various attrations of politics. Political party that play vital role as the main gate to construct political maturity of society also experienced failure, although political parties play a vital role to improve governance.]]>
<![CDATA[Restrospeksi Peran Litbang Lembaga Administrasi Negara ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v16i1.250
<![CDATA[Reformasi birokrasi merupakan program nasional yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah untuk menopang program pembangunan yang sedang berjalan. Selain sebagai Iangkah maju untuk memperbaiki kondisi birokrasi di Indonesia, hal ini sekaligus menjadi tantangan bersama, khususnya bagi instansi pemerintah di semua tingkatan, baik di pusat ataupun daerah. Lebih jauh lagi menjadi tantangan bagi Lembaga Administrasi Negara, yang selama ini melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara. Peran strategis itu tentu rnembutuhkan pemikiran ulang jika kita rnelihat arah dan perkembangan yang ada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional dan reformasi birokrasi. Pergeseran paradigma dalam pemerintahan tentu harus kita sikapi secara dewasa dengan mendiskusikan beberapa hal yang kiranya relevan dalam melihat kebutuhan dan tantangan ke depan yang dihadapi birokrasi pemerintah.]]>
<![CDATA[Restrukturisasi Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara ]]>
<![CDATA[Prayitno, Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v16i2.241
<![CDATA[Proses Reformasi Birokrasi yang berjalan di lingkungan internal Lembaga Administrasi Negara (LAN) saat ini memasuki babak baru, Babak baru yang dimaksud yakni dengan dikeluarkannya Perpres No. 57 Tahun 2013 tentang restrukturisasi organisasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN. Keluarnya Perpres No. 57 Tahun 2013 lantas diikuti dengan dikeluarkannya Perka LAN No.14 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tau Kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara serta Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) yang ada di daerah (Bandung, Makassar, Samarinda, Aceh.]]>
