Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.26
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Jurnal Media Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) Halu Oleo Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities Jurnal Hukum Volkgeist JURNAL ILMIAH ADVOKASI jurnal hukum das sollen Unri Conference Series: Community Engagement Community Empowerment Indonesia Private Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Balobe Law Journal PATTIMURA Legal Journal Jurnal Ilmu Hukum Riau Law Journal Inkubis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jurnal Pro Justitia (JPJ) Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika (MANEKIN) Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik SASI Smart Humanity: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Health Education Law Information and Humanities Melayunesia Law LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Evi Deliana HZ
Universitas Riau
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 214 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 214 Documents
Search

 18   19   20   21   22 
Implementasi Pasal 1 Angka 19 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Pekanbaru Atthoriq, Baihaqqi Daffa; Deliana, Evi; Zulhidayat, Muhammad
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 9.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of parking policy authority by the Pekanbaru City Government is regulated under Pekanbaru City Regulation Number 20 of 2020 concerning Parking Organisation. According to this regulation, the Pekanbaru City Government is responsible for managing parking, which includes planning, implementation, supervision, and control. This research aims to examine the implementation of Article 19 of the regulation, the supporting factors, and the obstacles in supervising and managing parking officers in Pekanbaru City. The research findings highlight the importance of clear parking mechanisms and the protection of parking attendants. The applicable laws mandate that employers register parking attendants for employment social security. Failure to do so results in sanctions, including written warnings, fines, and restricted access to public services. However, the implementation faces challenges such as limited resources, lack of compliance, and enforcement difficulties. The study concludes that an effective parking policy requires a balance between authority and practical implementation. The government must ensure proper planning, supervision, and control over parking management while protecting the rights of parking attendants. Strengthening regulations, improving enforcement, and increasing public awareness are essential to achieving efficient parking governance in Pekanbaru City.
Penggunaan Cluster Bombs Dalam Perang Rusia-Ukraina Oleh Militer Rusia Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Pranata, Dendy; Jayakusuma, Zulfikar; HZ, Evi Deliana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 10.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara serta alat peperangan juga ikut berkembang. Manusia mulai menciptakan senjata-senjata perang yang efektif dalam melumpuhkan lawannya, namun berjalannya waktu banyak lahir senjata-senjata yang tidak berperikemanusiaan, salah satunya adalah bom Cluster. Banyak negara-negara yang menentang penggunaan bom Cluster karena dianggap memberikan dampak yang buruk terhadap keselamatan masyarakat sipil baik disaat peperangan maupun setelah peperangan usai salah satunya Rusia yang menggunakan Cluster Bomb oleh militernya kepada Ukraina, oleh sebab itu maka masyarakat internasional menyatakan bahwa bom Cluster merupakan salah satu senjata yang dilarang penggunaannya dalam peperangan. Hal ini menarik untuk diteliti dan dianalisis yaitu terkait 1.) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap larangan penggunaan Cluster Bomb menurut Hukum Humaniter Internasional? dan 2.) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam bentuk penggunaan Cluster Bombs oleh militer Rusia dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian dalam penulisan ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelarangan penggunaan bom Cluster secara internasional diatur di dalam Konvensi Den Hague IV 1907 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi tentang pelarangan penggunaan senjata konvensional tertentu (Convention on Certain Conventional Weapon) pada tahun 1980 dan Convention on Cluster Munition 2008. Sedangkan upaya-upaya dalam penegakan hukum humaniter internasional terhadap penggunaan bom Cluster meliputi upaya preventif, upaya represif dan upaya rehabilitatif.
Penguatan Peran Kader PKK dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Separen, Separen; HZ, Evi Deliana; Rasudin, Nurahim; Erdiansyah, Erdiansyah; Artina, Dessy; Haryono, Dodi
SMART HUMANITY : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1: Maret 2025
Publisher : CV. Smart Scienti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70427/sh.v2i1.196

Abstract

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang sangat berdampak luas terhadap korban, khususnya perempuan. Minimnya pemahaman hukum di masyarakat menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi korban KDRT. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum kader PKK sebagai ujung tombak pencegahan KDRT di tingkat komunitas melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kegiatan dilaksanakan di Desa Pulau Busuk, Kabupaten Kuantan Singingi dengan melibatkan 20 kader PKK. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang terdiri dari observasi awal, penyuluhan hukum, diskusi kelompok, serta evaluasi akhir. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap hak-hak korban dan prosedur pelaporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta munculnya inisiatif pembentukan posko sahabat perempuan di desa. Pengabdian ini menegaskan bahwa dengan dukungan dan edukasi yang memadai, kader perempuan dapat berperan strategis dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat lokal.
Implementasi Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Terhadap Persetujuan Bangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi Mayindah, Kezia; Deliana, Evi; Zulwisman, Zulwisman
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4972

Abstract

The establishment of places of worship is regulated under the “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Mempertahankan Kerukunan Umat Beragama, Mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”. In practice, this responsibility has been delegated to FKUB. In general, the construction of places of worship serves not only ritual worship purposes but also social activities aligned with religious understanding, thereby providing rights to adherents. This study aims to examine the extent of the implementation, impact, and government’s role in carrying out the “PBM Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006” according to its rules. This research analyzes issues related to the establishment of places of worship in Kuantan Singingi Regency, focusing on inconsistencies with the Joint Regulation. Through sociological legal research, this study identifies emerging issues, including a lack of regulatory compliance, unmet technical requirements, and unclear government responsibilities. This phenomenon has led to legal uncertainty and the cancellation of construction permits by authorized authorities. The findings reveal that the implementation of the Joint Regulation has not been properly conducted. These findings highlight the need for greater regulatory compliance and clarity in government responsibilities related to the establishment of places of worship. This study contributes to understanding the dynamics of legal enforcement and governance in the development of places of worship within the context of Kuantan Singingi Regency
RELEVANSI HUKUM PEMBENTUKAN PERMA NO 1 TAHUN 2019 TENTANG PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK YANG MENGGANTI PASAL 230 KUHAP TENTANG PERSIDANGAN SECARA LANGSUNG Charin, Ilham Putra; HZ, Evi Deliana; Junaidi, Junaidi
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2024): Januari - Juni 2024
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research analyzes the legal relevance of the formation of Supreme CourtRegulation (PERMA) Number 1 of 2019 concerning Case Administration and TrialElectronically in Court. Prior to the creation of PERMA No. 1 of 2019, traditional courtproceedings (in-person hearings) were conducted, as explained in the Indonesian Code ofCriminal Procedure (KUHAP) Article 230 paragraph 1, which states: “Court hearingsare conducted in the courthouse in the courtroom.” The theoretical framework used toanalyze the issues in this research are theory of legislative regulation formation and thelegal hierarchy theory introduced by Hans Kelsen, which posits that the legal system is ahierarchical ladder with layered norms. Norms determined by higher legal norms providethe validity basis for the entire legal framework that constitutes a unity.Using a normative juridical research method, the findings of this research indicate thatthe establishment of PERMA No. 1 of 2019 is not in conflict with the provisions ofArticle 230 of the Indonesian Code of Criminal Procedure. This regulation does notviolate the principle of the hierarchy of legislation in Indonesia, considering that PERMAis subordinate to laws with higher authority. Therefore, PERMA is consistent with theprinciple of lex superiori derogat legi inferiori, which stipulates that lower regulationsmust not contradict higher regulations. The authority of the Supreme Court to enactPERMA is a derivative (delegated) authority. Delegation of legislative authority to theSupreme Court is carried out with the intention of filling legal gaps that cannot always beaddressed by legislation. PERMA Number 1 of 2019 serves as a legal gap filler becauseprovisions of general and abstract laws still need to be detailed through lower-levelregulations that are concrete and technical.Keywords: relevance, hierarchy, Supreme Court regulation, Indonesian Code ofCriminal Procedure, trial.
Implementasi Pasal 106 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pemilik Ruko yang Menambah Bangunan Melewati Garis Sempa dan Bangunan (GSB) di Kota Pekanbaru Rahmadani, Puji Bulan; Indra, Mexsasai; HZ, Evi Deliana
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 10 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11498368

Abstract

Local governments have an interest in building permits. In order to carry out the construction of a building, whether carried out by individuals or private parties who have business functions, they are required to have a Building Construction Permit (IMB) and this permit is needed to fulfill one of the construction requirements. However, since the Job Creation Law came into force, Building Construction Permits have changed to Building Construction Approvals. One of the provisions in building permits is the Building Boundary Line (GSB). For Jalan HR Soebratas, the building must have a GSB of 40 meters from the road axle. In reality, there are still many buildings, especially shophouses, adding buildings beyond the building boundaries. Some of the consequences are traffic jams because land that should be used for parking is used. Based on Pekanbaru City Regional Regulation Number 07 of 2012 concerning Building Permit Levy, specifically in Article 106, there are administrative sanctions imposed on violators of the Regional Regulation, especially shop owners who add buildings beyond the GSB. From the results of the research that has been carried out, implementation has gone quite well. This is because the relevant agencies move through reports or complaints.
Conditional Death Penalty Policy in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is Linked to the Principle of Legal Certainty Amiratul Mardhiyah Putri; Evi Deliana HZ; Syaifullah Yophi Ardiyanto
Melayunesia Law Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/8pf6st20

Abstract

Conditional death penalty aims to provide an opportunity for convicts to rehabilitate themselves and change for the better. Conditional death penalty also aims to reduce the risk of execution of innocent people, show a humanist attitude and respect for human rights, and accommodate various conflicting views and interests regarding the death penalty in Indonesia. Conditional death penalty is regulated in Article 100 Paragraph of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The type of research to be carried out is normative legal research. From the perspective of its objectives, normative legal research can be divided into 7 (seven) types, namely in this case research is carried out on the principles of law, namely regarding the Implementation of Conditional Death Penalty in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in the Perspective of Legal Certainty.
Implikasi Willow Project Terhadap Perubahan Iklim Dan Ekosistem Menurut Hukum Lingkungan Internasional Ferry, Jasmine Syifa Rahmadilla; H.Z, Evi Deliana; Diana, Ledy
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Climate change is one of the main issues in international environmental law that continues to receive global attention. One of the projects in the spotlight is the Willow Project, a fossil fuel exploitation project in the Arctic region that has sparked international controversy. This project is considered to have minimally conducted adequate environmental studies and shows an imbalance between economic interests and environmental protection, thus raising concerns from various parties in the international community. This research uses a normative method with a literature study approach to examine the principles contained in various international environmental law instruments. The research results show that the Willow Project presents major challenges in international environmental law, especially related to climate change mitigation obligations as regulated in the Paris Agreement, biodiversity conservation in the Convention on Biological Diversity (CBD), as well as the principles in the UNFCCC, UNDRIP, UDHR, Rio Declaration, and Stockholm Declaration. In addition, this project also reflects the United States' inconsistency in strengthening international partnerships. The research results show that the Willow Project presents a major challenge to the implementation of international environmental law. Carbon emissions generated during the project's operational period contribute significantly to global climate change, such as melting polar ice and rising sea levels. In addition, the ecological impacts of noise and light pollution also disrupt the life patterns of wildlife, especially endangered species such as polar bears. In addition to impacting the natural environment, the project also poses serious risks to the health of local communities and their right to live in a clean and healthy environment. Therefore, a review of similar projects is needed and stronger enforcement of environmental commitments in international forums.
Analisis Yuridis Putusan Dispute Settlement Body The World Trade Organization Tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Kedaulatan Negara Maharani, Elika; H.Z, Evi Deliana; Jayakusuma, Zulfikar
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 12.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dispute Settlement Body (DSB) as a dispute settlement body of the World Trade Organization (WTO) in the trade dispute between Indonesia and the European Union in the case of nickel ore export restrictions loaded by the Indonesian Government through domestic policies. Thus, on 22 November 2019 the European Union officially sued Indonesia to the WTO with violations of Article X, Article XI and could not be justified by Article XI Paragraph (2) point (a) of GATT 1994 and Article XX point (d) of GATT 1994, and the European Union claimed that Article III Paragraph (1) point (b) of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM) was not consistent. In the end, the Panel granted the EU's lawsuit against Indonesia through the Final Report of the Panel DS592 by recommending Indonesia to cancel the nickel ore export ban policy. The research method in this case uses a normative legal approach. Normative law in this research has two legal sources, namely primary and secondary legal sources. Primary legal sources refer to Dispute Settlement Body Decision Number DS592, the 1994 GATT Agreement, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 1 of 2014, and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2019. Then, secondary legal sources refer to a book by Huala Adolf entitled International Trade Law and a book by Serlika Aprika and Rio Adhitya entitled International Trade Law. The results of this study indicate that the DSB decision through the Final Report of the Panel number DES592 does not have binding legal force for the Indonesian state and will not have any legal consequences on Indonesia's legal sovereignty. Because the decision is considered to have experienced errors in terms of interpreting Indonesia's nickel ore export ban policy in relation to the applicable rules in the GATT 1994. Thus, Indonesia demands that the WTO form an Appealate Body to appeal the DSB decision
Strategy of Traditional Blood Cockle Farming in Limau Kapas District, Riau Province: A Value Chain and Governance Framework Analysis Nyoto Nyoto; Irwan Effendi; Evi Deliana; Emilda Firdaus; Hanafi Hussin
Inkubis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 8 No. 1 (2026): INKUBIS Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/inkubis.v8i1.167

Abstract

Background: The traditional blood cockle farm in Limau Kapas District, Riau Province, Indonesia, has high economic potency, yet it still needs to be developed. While it has great potential, this sector faces a range of long-held challenges (particularly vague regulations that hinder legal-based businesses and repeated claims of land ownership from local fishermen who often steal fish from harvests). Objective: To investigate the economic opportunities that can be achieved by adopting good governance and improving management capabilities. Methods: The research was conducted using the qualitative method, with observation, interviews, and a literature review. Results: The results suggest that improved governance can play a large role in alleviating these problems and increasing productivity. A collaborative effort between the government and the local community is key to developing a sustainable aquaculture ecosystem through education, favorable legislation, and access to capital for farmers. To gain those economic benefits of blood cockle aquaculture in the area, it is necessary to strengthen these aspects. Conclusion: In conclusion, traditional blood cockle farming in the Limau Kapas District has great economic prospects but is hindered by governance gaps, regulatory ambiguity and limited access to finance. Sustainable and equitable aquaculture development is possible only through effective institutional collaboration between government, universities, and local communities.
Co-Authors ', Marzuki , Dasrol , Ferawati Abda Abda Abdul Qusyairi Adawiyah, Arraudatul Ade Burju Roberkat Simanjuntak Adi Tiara Putri Adi Tiaraputri Aditiara Putri Afaf Fadiyah Husna Afifah Ananda Putri Afifah Ananda Putri Afriani Nazara Agung Prayoga Ahmad Novrian Arsyad Akmal, Zainul Al Qudri Al Qudri, Al Alfa Syahda Ali Akbar Rafsanzani S Amalia Ramadhani Ambarita, Agustin Pratiwi Amelia Amir Hamzah Amiratul Mardhiyah Putri Ananda Eka Putri Andi Irawan Andini Innayah Putri Andre Bonar Pardede Andre David Hasintongan Sitanggang Andreas Andreas Annisa Dwi Chandra Annisya Milenia Ramadhani Apriansyah, Muhammad Ikhya Ardian, Mustika Saraswati Ardiansyah Ardiansyah Arfiana, Tiara Arief Fuady Arrasid, Sandi Ersya Asfadila, Shafira Asha Farzah Asri Evanggeline Silalahi Atika Dayana Atikah Muna Atthoriq, Baihaqqi Daffa Aulia Husein Aulia Purnama Ramadhan Aulia Rasyid Sabu ayu perdija ginting Batavia Putri Bela Islami Bionti, Gilang Dasoma Chandra, Billy Danio Charin, Ilham Putra Chylsia Felyaross Lasambouw Cindy Syafira Dahniel, Maida Aulia Damanik, Martin Ade Insani Dara Aiko Damantha Davit Rahmadan Denia Nabilah Orienza Desi Bangun Desi Natalia Sihombing Dessy Artina Dewi Leoni Dika Nofira Hardiyanti Dinda Rejekinta BR Surbakti DINI BERLIANA ANNISA Dirgantara, Aditya Dita Aprianty Dobi Umbara Dodi Haryono Dwi Liana Rahmayuni Dwianto, Aditiya Rizki Dyah Virossa Muharani Dzaky Pratama Abral Eka Monika Elisabeth, Sandy Elmayanti, Elmayanti Emilda Firdaus Enjelina, Martina Enni Savitri Epraim Ketaren Erdianto Effendi Fais Albar Fajri, Muhammad Al Farzah, Asha Fauzi Erdiansyah Febrianti Syafitri Ferawati ' Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati Ferawati, Ferawati Ferawati Ferry, Jasmine Syifa Rahmadilla Firdaus, Annisa Fitriyani Fitriyani Frengki Sanjaya Ghairi, Syafwan Gracela, Naomi Greis Greis Gresiana Suyati Gurning Gustian Maulana Hadra Nafila Fajriani Halimah Halimah Hanafi Hussin Hanif, Dean Prakasa Hanna Pratiwi Harahap, Adrian Hadi Putra Harahap, Radar Oloan Harita, Suluhsy Luhur Hastuti, Ester Widi Hayatul Ismi Hayatun Nufus Hengki Firmanda Ibnu Sya’ban Syah J Ika Sulistya Ningrum Ike Angrayni Ikhsan, Rafly Noer Ilhamda Fattah Kaloko Indah Okvalita Indi Listia Debora Indra Lesmana Irwan Effendi ISMAIL SALEH J, Ibnu Sya’ban Syah Jamhari Jamhari JERNI TARIDA SILITONGA Jihan Ramadhanty Juanito Stevanus Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Khairani Miftahul Jannah Khansa, Siti Cedilla Khodikatul Janna Lamtiar Lamtiar Lawra Esperanza Asyraf Ledy Diana Lisda Desiana M Prima M. Kharisma Andreas Maharani, Elika Malla Diah Rizki Mardhatillah, Wulan Mardiansyah, Khairil Maria Maya Lestari Mariana Gultom Marpaung, Enra Alexsander Maryati Bachtiar Matisa, Sairah Maulana Ihsan Habibi May Syarah Mayindah, Kezia Maysarah Maysarah Mexsasai Indra Mhd Irpan Pulungan Mhd. Indra Kurniawan Muhammad A. Rauf Muhammad Dandy Muhammad Hafiz Muhammad Haikal Diegio Muhammad Rusdiansyah Mukhlis R Mukhlis R. Mulyani, Ade Desti Murni, Layla Musliadi, Ricki Nadeak, Niko Ardian Nadya Sapitri Nasrullah Umar Harahap Nasution, Syafira Yasmin Neirista Aisyani Nessia Gresyola Saragih Ningsih, Zely Nanda Nurahim Rasudin Nurbaiti Nurbaiti Nuri Maritzah Nyoto Okthafia Mawis Osha Putri Parawansa Parwoto, Adi Poltak H Situmorang Pranata, Dendy Prasiswi Ningsih Purba, Rantika Br. Pusaka, Semerdanta Putri Diana Dasopang Putri, Adi Tiara Putri, Amiratul Mardhiyah Putri, Haldina Qorina Khoirunisa R Sadiah Maharani Rabby, Nur Azizah Rahma, Waliyul Rahmad Hendra Rahmadani, Puji Bulan Rahman Mulya Rahmat Satriawan Rahmawati, Moulidiah Raisa Tasya Nabila Ramadhana Ari Pratamas Bangun Ranty, Aprianti Refomeilia maras Regitamara Delfirani Rosa Restu Dwi Kismawati Reynaldi Reynaldi Rika Syafitri Riska Fitriani Riza Andriani Rizki Amin Romadansyah Romadansyah ROY FALDI ANPRATAMA Rozi Agus Saputra Ruspian Ruspian Ruspian, Ruspian SAFITRI, GUSRIKA Samariadi, Samariadi Sandi Ersya Arrasid Sandi Yolanda Saputra, Rozi Agus Saputri, Septiani Saragih, Nessia Gresyola Sari, Iing Maida Sari, Isna Kartika Satriawan, Rahmat Sella M, Yuli Regita Selly Prima Desweni Sembiring, Damenta Separen, Separen Septriana Rahmawati Ardiani Sianipar, Jhon Lenon Sindia Dwike Pratika Siswahyudianto Siti Julaikha Siti Nurhaliza Situmorang, Poltak H Sopiatun Wahyuni Sovia Oktarima suci jolanda Suratun Suratun Surya, Evelyn Syafariah Rizqa Syaifullah Yophi Ardiyanto Syamsiar, Syamsiar Syawitri, Dissa Mutiara Takwa, Megat Kalti Taufik Asrori Tiara Arfiana Tiaraputri, Adi Tiffani Ramalia Putri Togu Rizky Anggel Tri Asih Sukma Sari Triana Lestari Ulfia Hasanah Utami, Retno Tri Venaldy Tesalonika Pasaribu Viky Anggara Putra Vito Oktariandi MK Vitta Adelina Hutasoit Volta Diyanto Wahyu Andrie Septyo Wan Hilfiana Widia Edorita Winda Pertiwi Yayi Suryo Prabandari Yeji Akkai Fadillah Barus Yeni Kusumawaty Yogi Alda Hijra Yosua Novfryan Nainggolan Yuli Hesman Yuli Shara Sihombing Yuliani Hutabarat Yulisa Rika Sari Zainul Akmal Zikri Andrian Zikrilla Mayuli Hoppi Zulfikar Jayakusuma Zulhidayat, Muhammad Zulkarnain, Akbar Zulwisman, Zulwisman Zuri Zuri